Sebelum BBM Naik, Penduduk Miskin Kepri Berkurang

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri dibulan Maret 2008 lalu melakukan survei angka kemiskinan di Provinsi Kepri. Pada saat melakukan survei angka kemiskinan ini dilaksanakan jauh sebelum terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sedunia.

''Angka kemiskinan yang kami survei merupakan angka kemiskinan jumlah penduduk. Sedangkan angka pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan angka dari jumlah rumah tangga sasaran (RTS),'' ujar Aminul Akbar, Kepala BPS Provinsi Kepri, Kamis kemarin.

Menurut hasil data survei, lanjutnya, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Provinsi Kepri pada bulan Maret sebesar 136.4000 orang mengalami penurunan dibanding bulan Maret lalu hanya sebesar 148.5000.

Selama periode Maret 2007 hingga Maret 2008 penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 4,5 ribu orang. Sedangkan untuk di kota mengalami penurunan sebesar 7,6 ribu orang. Hal itu menandakan presentasi penduduk miskin daerah perkotaan menurun dari 10,08 persen menjadi 8,81 persen. Hal yang sama juga terjadi pada daerah perdesaan menurun dari 10,54 persen menjadi 9,60 persen.

''Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Kiteria penduduk miskin yang memiliki pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan,'' ungkapnya.

Dalam menghitung jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi dengan komoditi makanan lebih besar dibanding peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Komoditi makanan yang sangat berpengaruh terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kepri yakni gula, beras, minyak goreng, telur dan mie.

''Lima komoditi makanan ini sangat mempengaruhi presentasi garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Sedangkan untuk non makanan yang paling besar terpengaruh diperkotaan seperti perumahan, listrik, minyak tanah dan pemeliharaan kesehatan,'' urainya.

Namun diperdesaan komoditi non makanan juga sangat berpengaruh dan menunjukan angka yang sangat siginifikan dan hampir seimbang dengan perkotaan. ''BPS mengukur garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan,'' jelasnya.

Ditambahkannya, garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman yang disetarakan 2100 kalori perkapita perhari yang diwakili 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dsbg).

Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan, untuk diperkotaan diwakili 51 jenis komoditi, sedangkan di perdesaan yakni 47 jenis komoditi.

''BPS menggunakan sumber data utama untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2007 dan 2008 menggunakan data SUSENAS (survei sosial ekonomi nasional) panel modul konsumsi bulan Maert 2007 dan maret 2008, serta hasil survei SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar) yang digunakan,'' ujarnya mengakhiri.