Warga Dompak Tak Mau Lepaskan Lahan

Harga Lahan Tidak Sesuai

Sebagian masyarakat Dompak yang masih belum menyerahkan lahannya ke Pemerintah. Memiliki berbagai macam alasan tersendiri. Salah satunya mengenai harga lahan yang tidak sesuai lagi saat ini. Demikian disampaikan Mardani, warga Dompak, Kamis (21/11) kemarin.

''Kami bukannya mau menghambat pembangunan pusat pemerintahan di Dompak, tetapi kami minta kejelasan mengenai ganti rugi lahan yang sesuai,'' ungkapnya.

Menurut Mardani, harga yang diberikan pemerintah berdasarkan dari patokan pemerintah sendiri. Bukannya dari berunding dengan masyarakat.

''Pada saat itu, kami tidak pernah diajak berunding mengenai harga lahan di Dompak. Kami memiliki beberapa lahan di Dompak, ibu saya pernah menyuruh saya menyerahkan lahan dan satu lahan sudah saya serahkan masih ada dua lahan yang masih belum saya serahkan sambil menunggu pemerintah menyelesaikan persoalan ini,'' urainya.

Pria yang biasa disapa Babe itu berharap agar Pemerintah kembali duduk bersama warga Dompak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

''Kami meminta agar pemerintah memberikan harga sesuai dengan standar harga saat ini. Jangan sampai persoalan lahan di Dompak sama seperti di Lagoi. Kami tidak berharap demikian, kami berharap penyelesaian lahan bisa berjalan dengan baik dengan kesepatakan bersama,'' tandasnya.

Rumah Dompak belum Dianggarkan

Masyarakat Dompak berharap agar janji pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk membangun rumah bagi warga tempatan segera terealisasi. Namun hingga tahun 2008 janji yang diucapkan Pemerintah masih belum terealisasi. Dalam pembahasan panggar DPRD Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepri pun hingga saat ini masih belum membahas anggaran tersebut.

Menurut Hotman, Seketaris Komisi III DPRD Kepri dan juga anggota panggar, kemarin, dana untuk membangun rumah warga Dompak tidak termasuk dalam anggaran multiyears. ''Sampai saat ini kami masih belum membahas anggaran untuk pembangunan rumah bagi masyarakat Dompak,'' ujarnya saat dihubungi Batam News.

Katanya, tim panggar tidak akan menganggarkan dana untuk pembangunan rumah warga, sampai persoalan pembebasan lahan selesai.

''Saat ini pembebasan lahan di Dompak saja masih belum selesai. Bagaimana mungkin kita bisa menganggarkan dana untuk membangun rumah. Nanti bisa menjadi polemik lagi,'' ungkapnya.

Diakuinya, Dinas PU masih belum mengajukan anggaran untuk pembangunan perumahan Dompak. ''Mungkin saja dana untuk pembangunan perumahan Dompak melalui pos lain, tidak hanya dari Dinas PU. Tetapi sampai saat ini masih belum ada pembahasannya,'' tegasnya.

Polemik pembebasan lahan di Dompak dengan luas lahan 957 hektar, lahan yang baru bisa dibebaskan seluas 505 hektar dan masih ada sekitar 452 hektar yang harus dibebaskan pemerintah agar pembangunan Dompak dapat berjalan sesuai dengan master plane yang dibuat pemerintah dalam mewujudkan mega proyek pusat pemerintahan Provinsi Kepri.

''Selesaikan dulu persoalan pembebasan lahan, baru bisa dibahas mengenai anggaran tersebut,'' tandasnya.