DK Menunggu PP FTZ

Persiapkan Sarana dan Prasarana

Akhirnya Free Trade Zone (FTZ) di Kepulauan Riau, khususnya Batam, Bintan dan Karimun telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Batam. Ditetapkannya tiga kawasan di Kepri tersebut untuk meningkatkan dunia investasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kepri.

Menurut Jon Erizal, Seketaris Dewan Kawasan dan juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Riau, kemarin, banyak hal yang harus dilakukan dan diperbaiki setelah Presiden melaunching FTZ.

''Kami masih menunggu PP (Peraturan Pemerintah), setelah PP kami terima, baru kita akan melakukan koordinasi dengan BPK (Badan Pengusaha Kawasan) dan juga Bea dan Cukai yang ada di Kepulauan Riau,'' ujarnya saat dihubungi Batam News.

Begitu rapat sudah diselenggarakan BPK yang ada di Batam, Bintan dan Karimun. Baru Dewan Kawasan (DK) akan membuat SK (Surat Keputusan) tentang masuk barang di Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana SK yang akan dibuat mengenai barang yang masuk di KEK dan juga jumlah barang industri dan non industri.

''Masih banyak hal yang harus terus kita kerjakan, seperti mengetahui jumlah barang dan barang apa saja yang dibutuhkan industri maupun barang konsumsi yang dibutuhkan di Batam, Bintan dan Karimun,'' ungkapnya.

Selain itu, Dewan Kawasan FTZ juga meminta agar BPK Batam, Bintan dan Karimun untuk segera menyusun sarana dan prasarana dan struktur yang ada di BPK, seperti kantor dan pelayanan pengurusan izin. ''Mekanisme pengurusan izin harus segera dibuat dan ditentukan, jangan sampai berbelit-belit. Padahal FTZ telah disahkan,'' tuturnya.

Menurut Jon, sarana dan prasarana harus terlebih dahulu disiapkan BPK, selain mekanisme perizinan yang sebagai salah satu proses FTZ berlangsung.

''Jangan sampai proses perizinan masih dibuat lama, harus one stop service. Selain itu BPK juga harus sudah menyiapkan pelabuhan FTZ yang sudah ditetapkan menteri perhubungan, dimana titik koordinat maupun lainnya,'' tukas Jon.