Jon Erizal : Satu April Sosialisasi Importir dan Pejabat

Mepersiapkan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun

Setelah petunjuk teknis dan pelaksana dari Menteri Keuangan telah turun, giliran Dewan Kawasan dan Badan Pengusaha Kawasan (BPK) Batam, Bintan dan Karimun untuk segera melaksanakan perdagangan bebas di wilayah yang sudah disepakati bersama.

Menurut Jon Erizal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, kemarin, saat ini Dewan Kawasan sedang memberikan sosialisasi kepada para importir dan pejabat yang berhubungan dengan FTZ.

''Tanggal satu April nanti, kita akan mengundang importir, pengusaha dan pejabat yang berhubungan dengan suksesnya FTZ untuk diberi masukan dan sosialisasi mengenai juklak yang diberikan Menku,'' ujarnya.

Sejauh ini, FTZ di BBK masih terus berjalan dan melakukan pembenahan di dalam BPK Batam, Bintan dan Karimun. ''Saat ini tidak ada masalah, dana untuk BPK masing-masing daerah juga sudah diberikan dalam APBD masing-masing kota dan kabupaten, kecuali BPK Batam yang masih dibiayai APBN dan juga usaha sendiri,'' ungkapnya.

Diakui Jon, BPK Batam masih memiliki pemasukan dana dari pendapatan uang sewa tanah, air dan beberapa usaha lainnya.

Karena itu tidak ada salahnya dengan BPK di daerah lain untuk membuat usaha yang sama untuk menghasilan dana untuk BPK. ''Sejauh ini perkembangan BPK sudah bagus, termasuk di Tanjungpinang yang terbilang mulai dari nol. Malah lebih gampang untuk menyusun program dan tata ruang, namun harus sesuai dengan perda tata ruang yang ada,'' ujarnya.