Herman : Inventarsir Lahan Dompak

Penyusunan struktur BPK Bintan Kawasan Tanjungpinang sudah jelas dan keberadaan Kantor BPK Bintan kawasan Tanjungpinang dipusatkan di gedung DPRD Kota Tanjungpinang lama. Dimana kantor tersebut merupakan tempat satu atap untuk mengurus perizinan industri yang berada di Kota Tanjungpinang.

Herman, Ketua BPK Bintan Kawasan Tanjungpinang, Kamis (2/4) mengungkapkan, sejauh ini masih belum ada investor yang melakukan perizinan di BPK Bintan Kawasan Tanjungpinang. ''Kita akan menarik investor dan sebelumnya akan melakukan inventarisir lahan Dompak yang dijadikan lokasi perdagangan bebas,'' ungkapnya.

BPK Bintan Kawasan Tanjungpinang langkah awal dalam menjalankan FTZ di Tanjungpinang dengan melakukan pendataan lahan di Dompak Darat, yang telah ditunjuk sebagai lahan kawasan FTZ. Menurut Herman, situasi dan kondisi lahan di Dompak yang hingga saat ini masih merupakan lahan milik warga, menjadi salah satu kendala yang dihadapi BPK dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

''Kurang lebih sekitar 1.300 hektar lahan di Dompak, hingga sat ini masih milik masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus mendatanya terlebih dahulu lalu memikirkan bagaimana baiknya menyelesaikan persoalannya. Apa diganti rugi atau bagaimana,'' ungkapnya.

Selain masih terkendala satus lahan di Dompak, Pemko Tanjungpinang juga meminta untuk kawasan Senggarang dipindah ke Air Raja. "Saat ini masih dalam proses di Dewan Kawasan. Jadi, sambil menunggu kepastian tersebut, BPK Bintan untuk Kota Tanjungpinang lebih memfokuskan ke Dompak terlebih dahulu," ungkapnya.

Sementara itu Jon Erizal, Seketaris Dewan Kawasan membenarkan, lahan di Dompak Darat sebagian besar milik masyarakat setempat. ''Masalah ini akan kita pikirkan bersama jalan keluarnya bagaimana,'' ungkapnya.

Sedangkan perpindahan dari Senggarang ke Air Raja, Jon menuturkan, tidak ada masalah mengenai perpindahan lokasi tersebut dan sedang di proses perpindahan dari Senggarang ke Air Raja.

Diakui Jon, yang juga Kadis Perindag Provinsi Kepri, sejauh ini Batam, Bintan dan Karimun telah mempersiapkan menjalankan perdagangan bebas di wilayahnya untuk menarik investor.

Dengan adanya BPK Batam, Bintan dan Karimun akan memudahkan investor dalam mengurus perizinan usaha di daerah-daerah yang sudah ditempatkan, sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan.