Ismeth : Akan Membantu Jalan Keluarnya

Lahan Dompak Darat Wilayah FTZ Tanjungpinang

Saat ini perdagangan bebas atau free trade zone di Bintan kawasan Tanjungpinang masih belum berjalan. Pasalnya, saat ini BPK Bintan Kawasan Tanjungpinang sedang melakukan inventarsir lahan Dompak Darat yang ditunjuk sebagai kawasan Free Trede Zone, setelah Senggarang.

Menurut Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, kemarin, pihaknya akan membantu jalan keluar persoalan lahan Dompak yang menjadi wilayah perdagangan bebas.

''Kita akan membantu mencarikan jalan keluar mengenai persoalan lahan ini. Kita akan membuat badan penyelesaian persoalan ini bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang,'' ungkap Ketua Dewan Kawasan itu.

Sedangkan mengenai lahan Senggarang yang ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas, namun Pemerintah Kota Tanjungpinang meminta untuk di kawasan Senggarang di pindah ke Air Raja. Ismeth Abdullah menuturkan, tidak ada masalah. ''Saat ini proses perpindahan itu sedang di proses di pusat. Kita fokuskan ke yang ada terlebih dahulu agar kawasan perdagangan di Tanjungpinang sudah bisa dilaksanakan,'' tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua BPK Bintan kawasan Tanjungpinang, Herman, menuturkan, pihaknya sudah mempunyai rencana yang akan di bahas bersama dengan Dewan Kawasan.

''Kami akan mengusulkan dua alternatif yakni membebaskan lahan Dompak darat seluruhnya dengan dibebankan biaya ke APBD atau mencari investor yang mau melakukan usaha dan BPK yang akan memfasilitasi pertemuan investor dengan warga yang memiliki lahan,'' ungkapnya.

Diakuinya, untuk alternatif pertama tidak akan mungkin tercapai, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga harus melalui proses ke DPRD Kota Tanjungpinang, sedangkan alternatif ke dua sangat memungkinkan. Karena BPK memfasilitasi pertemuan para investor dengan pemilik lahan.

Sambil terus melakukan inventarisir dan juga akan melakukan koordinasi dengan Dewan Kasawan mengenai lahan Dompak Darat yang ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas.