Ismeth: Hanya Tukar Pikiran

Menjawab panggilan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah mendatangi kantor KPK, Selasa lalu. Di sana, orang nomor satu di Kepulauan Riau diperiksa selama sembilan jam mulai pukul 08.30 WIB.

Terkait panggilan KPK, Ismeth Abdullah, Rabu (20/8) menuturkan, dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan. ''Panggilan ini bersifat rutin untuk dimintai klarifikasi untuk semua kasus yang ada di Kepulauan Riau,'' ujar orang nomor satu ini dengan wajah yang masih terlihat lelah.

Kasus-kasus yang ada di Kepulauan Riau tidak hanya sebatas yang berada di Kota Batam saja, tetapi juga kasus di Pulau Bintan dan Karimun. Orang nomor satu itu tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kasus-kasus yang ada di Kepulauan Riau.

''Saya dipanggil sebagai kapasitas seorang Gubernur bukan saksi. Saya diminta klarifikasi megenai permasalahan yang diadukan masyarakat,'' tuturnya.

Bila ditilik kembali kasus korupsi yang terjadi di Kepulauan Riau antara lain Kasus ahlifungsi Dam Baloi, Pengadaan mobil pemadam kebarakan, kasus ahlifungsi hutan lindung di Bintan dan sebagainya.

''Saya hanya dimintai tidak hanya untuk kasus di Batam saja, tetapi juga di Karimun dan Bintan,'' tegasnya.

Pemeriksaan KPK yang berlangsung selama sepuluh jam itu. Ditegaskan Ismeth, pemeriksaan tidak berlangsung lama. Karena di dalam ruangan dirinya berbincang-bincang dengan KPK. ''Waktu itu juga digunakan berbincang-bincang, makan dan shalat. Tidak hanya untuk dimintai keterangan saja,'' ungkapnya.

Ismeth menegaskan, kedatangan dirinya ke KPK lebih banyak untuk bertukar pikiran. ''Saya dimintai keterangan untuk klarifikasi megenai permasalahan di Kepri yang diadukan masyarakat ke KPK, termasuk alih fungsi lahan ibu kota Bintan, Dam Baloi di Batam, dan lahan di Karimun,'' urainya usia menghadiri rapat internal panitia-panitia pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa masing-masing SKPD di Kepri.

Ditanya jumlah pertanyaan yang diajukan KPK. Ismeth mengaku dirinya lupa berapa jumlah pertanyaan yang diajukan. ''Sebagai pimpinan dan memberikan contoh yang baik bagi setiap masyarakat serta aparat lain, saya akan selalu kooperatif dan akan memenuhi setiap panggilan yang dilakukan oleh KPK,'' katanya.

Ismeth melanjutkan, sebagai aparat pemerintah harus transparasi dalam memberikan keterangan di KPK dan tidak ada yang ditutup-tutupi.