Plt Anambas Menjadi Pioritas Mendagri

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengirimkan tiga nama calon pelaksanaan tugas (Plt) Bupati Anambas yang merupakan Kabupaten hasil pemekaraan dari Kabupaten Natuna. Saat ini ketiga nama itu masih berada di tangan Menteri Dalam Negeri untuk segera disahkan sambil menyusul disahkan UU Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Menurut Ismeth Abdullah, Gubernur Kepulauan Riau, Minggu (7/9) lalu, dari tiga nama yang diajukan hanya satu yang akan diangkat menjadi Plt Bupati Anambas untuk membentuk pemerintah sementara sampai adanya Bupati Anambas Definitif. ''Mungkin di bulan puasa ini nama Plt Anambas sudah ditetapkan," harap Ismeth.

Beberapa waktu lalu, orang nomor satu di Kepulauan Riau itu pun juga sempat mengutarakan hal yang sama pada bulan Agustus. Namuh hingga kini nama Plt Bupati Anambas masih belum diumumkan. Karena pemerintah pusat masih belum selesai mengerjakan verifikasi nama yang diusulkan oleh pemerintah provinsi.

Diakui Ismeth, Departemen Dalam Negeri sedang memproses dua belas daerah diseluruh Indonesia untuk dimekarkan. Dari dua belas daerah yang akan di mekarkan, ada tiga daerah yang menjadi pioritas termasuk Kabupaten Anambas untuk pengangkatan Plt Anambasnya.

Menanggapi makin derasnya nada dukungan kepada beberapa nama untuk menjadi Plt Bupati Anambas, Ismeth meminta semua pihak agar tetap bersabar. ''Kami harap tidak ada sikap pro dan kontra tidak berkembang menjadi tidak kondusif. Karena jabatan Plt Anambas ini hanya sementara saja sampai terbentuknya KPU di Kabupaten Anambas dan pemilihan langsung Bupati Anambas kedepannya,'' tegasnya.

Ismeth menuturkan kalau ada yang pro dan kontra dalam mengungkapkan isi hatinya boleh-boleh saja. ''Saya melihat warga Anambas menerima saja. Masalah Plt inikan sudah diserahkan ke Provinsi untuk mengusulkan tiga nama," urai Ismeth lagi.

Mengengai proses pengusulan tiga nama yang direkomendasikan ke Depdagri sendiri melalui proses panjang bahkan pihaknya juga telah mendengar masukan dari berbagai kalangan, termasuk BP2KKA (Badan Penyelaras Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas) Sehingga tiga nama yang ia usulkan merupakan nama-nama yang dianggap pantas, mampu dan dekat dengan masyarakat Anambas.

"Pemprov sendiri mengajukan tiga nama tersebut tanpa membeda-bedakan mereka. Sekarang keputusan ada di tangan mendagri," sambungnya.

Mengenai tiga nama yang diajukan ke pusat, Ismeth menolak untuk membocorkan nama-nama tersebut. Namun, dari informasi yang berkembang, tiga nama disinyalir adalah Sekdaprov, Eddy Wijaya, Asisten Tata Praja Setdaprov Kepri Tengku Mukhtarudin, Kadis Pertambangan Hamid Rizal.