SBSI Nuntut UMS Segera Ditetapkan

Kembali lagi kantor Gubernur Kepri yang berada di Tanjungpinang diserbu pekerja yang ada di Batam. Kali ini, sekitar 24 aktivis buruh Kota Batam menggelar aksi demonstrasi terkait untuk menuntut agar Pemerintah Provinsi Kepri segera menentukan Upah Minimun Sektoral (UMS) untuk pariwisata yang hingga saat ini masih belum ditentukan.

Dalam orentasi demontran yang dijaga ketat puluhan Satuan Pamong Praja dan Kepolisian, mereka menuntut agar UMS segera ditetapkan sebagaimana tertuang dalam PER-01/MEN/1999 jo KEP-226/MEN/2000. Dimana dalam ketentuan UMS sekurang-kurangnya lima persen dari UMK Tahun 2008.

''Sudah delapan bulan UMS Kota Batam masih belum juga diputuskan,'' ujar Ali Amran, Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/FSB Kamiparho SBSI Kota Batam.

Ali menuturkan, pihaknya menuntut UMS Kota Batam 2008 sebesar lima persen di atas upah minimum kota Batam sebesar Rp960.000.

Sudah mendekati tahun 2009 tetapi UMS Kota Batam tahun 2008 saat ini masih belum ada titik terang. Persoalan tersebut, terganjal karena utusan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) setempat tidak hadir sebanyak tujuh kali. ''Kami sudah melakukan pembahasan sebanyak tujuh kali dalam rapat tapi belum bisa diputuskan karena PHRI tidak pernah hadir dengan alasan pengurusnya belum definitif," urainya.

Ali juga menuntut agar Gubernur Kepri dan Walikota Batam bertindak tegas kepada pihak-pihak yang tidak mau melaksanakan ketentuan

''Kami harap pemerintah mau memperhatikan nasib buruh. Kalau tidak dipedulikan, kami tidak dapat menjamin pelaksanaan kawasan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam dapat terlaksana secara kondusif,'' ungkapnya.

Sebelumnya, aksi serupa juga pernah dilakukan enam hari lalu yang dilakukan sekitar 30 aktivis dari DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Kota Batam agar Pemerintah Provinsi Kepri segera menuntaskan persoalan UMS yang hingga saat ini masih mengantung.