Warga Enggan Lepaskan Lahan

Pulau Dompak yang dijadikan pusat pemerintahan Kepulauan Riau hingga saat ini masih terus bergulir polemik antara masyarakat tempatan dengan Pemerintah, terkait lahan penganti yang hingga saat ini masih belum tuntas hingga rumah yang dijanjikan pemerintahan untuk warga tempatan yang tinggal di Dompak juga masih mengambang.

Menurut Eddy Wijaya, Seketaris Daerah Kepri, kemarin, mengenai pengantian lahan masih terus berjalan dan sesuai dengan proses. ''Kami masih terus melakukan pendataan terhadap penggantian lahan,'' ungkap Eddy yang sekaligus Ketua Koordinasi Pembangunan Dompak, usai menghadiri pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Ditegaskannya, saat ini proses inventarisasi kepemilikan sedang berlangsung dan terjadi hambatan karena terjadi pergantian RT/RW, Lurah dan Camat sehingga perlu ada penyelesaian. Hakikatnya untuk menyelesaikan pembangunan untuk pemerintahan.

Pembangunan Dompak yang bertujuan untuk membangun pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau itu terus berjalan. Sejalan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Dompak. Bahkan, disinyalir beberapa warga pemilik lahan di Dompak enggan menyerahkan lahannya ke pemerintah karena masih belum jelasnya pergantian lokasi yang nantinya diperuntukan bagi masyarakat tempatan.

Eddy menuturkan, pemerintah telah menyiapkan lahan untuk masyarakat tempatan. Dimana akan dibangun rumah untuk masyarakat nelayan yang ada di sana. ''Saat ini bentuk rumahnya sedang dirancang dan ada fasilitas umum. Bentuk bangunannya akan mengarah pada culture Melayu,'' ungkapnya.

Sedangkan program pembangunan untuk masyarakat tempatan, Eddy mengaku masih belum dilaksanakan. Karena tahapan pembangunan Dompak masih beberapa bangunan yang dipioritaskan terlebih dahulu. ''Sekitar 200 KK lebih yang akan mendapatkan rumah disana,'' tandasnya