Pejabat yang Diperiksa Harus Proaktif

Saat ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sedang menggusut kasus dugaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Pengusutan yang dilakukan tim KPK disambut baik oleh Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah.

Menurut Ismeth, Kamis kemarin, siapa pun pejabat yang terkait untuk dimintai keterangan harus mau memberi keterangan. Sehingga, proses hukum yang tengah berlangsung berjalan lancar.

Tim KPK yang sedang mengusut kasus tersebut yang turut melibatkan salah seorang Staf Ahli Gubkepri, Hamid Rizal. Ismeth mengungkapkan, bagi yang bersangkutan harus mau memberi keterangan. ''Ini sudah resiko bagi pejabat,'' tuturnya.

KPK telah dua kali memanggil Hamid Rizal untuk menjalankan pemeriksaan terkait kasus korupsi APBD Tahun 2004, namun dua kali dipanggil, Hamid Rizal, dua kali mangkir. Terkait tersebut, Ismeth menuturkan, saat ini yang bersangkutan melaporkan padanya bahwa dia sedang sakit.

''Dia memberikan alasan kepada saya bahwa sedang sakit. Begitu juga Sekda juga melaporkan ke saya. Kalau sakit ya jangan terus-terusan. Karena proses hukum harus ditaati semua pejabat dan jangan sesekali mangkir jika dipanggil untuk diminta keterangan,'' tegas Ismeth.

Penyataan tersebut tidak hanya berlaku pada Hamid Rizal, tetapi juga pada semua kalangan pejabat lainnya. Sebab semuanya harus mengikuti proses hukum. ''Dimana pun juga, baik sebagai kepala daerah, kepala dinas, badan dan sebagainya ia bertugas tidak boleh di luar ketentuan perundang-udangan yang berlaku,'' ungkapnya.

Sebab itu lah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang pejabat harus berhati-hati. Ismeth juga mengingatkan, jika tidak sesuai dengan perundang-undangan dan tidak hati-hati yang bersangkutan harus dapat mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Tidak hanya itu saja, Ismeth juga berharap, pejabat dalam menjalankan tugas perlu Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, kreatif, rajin, tanggap terhadap perubahan, berorientasi kedepan, disiplin tinggi, serta mampu menjadi pelayan publik.