Sekolah Gratis Sembilan Tahun, Tak Semua Gratis

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baru bisa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dilaksanakan di lapangan Sulaiman Abdullah, Tanjungpinang yang dihadiri Menteri Pendidikan, Bambang Sudibyo, Kamis (28/5).

Dalam sambutannya, Bambang menuturkan, Departemen Pendidikan Nasional yang mencanangkan wajib belajar sembilan tahun gratis untuk pelajar SD dan SMP negero mulai ajaran tahun 2009 bukan bebas dari biaya pendidikan anak-anak, seperti yang dipublikasikan di media televisi.

''Perlu saya tegaskan di sini bahwa gratis bukan berarti haram untuk menerima sumbangan. Kepala Sekolah yang baik mereka yang pandai dan arif dalam menghimpun sumbangan dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan,'' ungkapnya pada acara Deklarasi Tuntas Wajar 9 tahun dan Pencanangan program Wajar 12 tahun provinsi Kepri bertempat di Stadion Sulaiman Abdullah Tanjungpinang

Bambang menjelaskan, gratis bagi masyarakat dengan gratis pemerintah adalah gratis menurut pemerintah berbeda. Gratis menurut masyarakat yaitu makan pagi, sepatu dan sabun semua gratis. Padahal tanpa sekolah, anak-anak mulai makan pagi, sapatu dan sabun dibayar orang tua. Karena gratis menurut pemerintah, maka pemerintah masih boleh melaksanakan kebijakan wajar sembilan tahun dan gratis menurut pemerintah.

''Pemerintah pusat sudah membuat aturan secara nasional tentang wajar sembilan tahun gartis. Makna dan interpretasi gartis tidak menjadi rancu, Pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota boleh membuat Perda sebagai acuan makna gratis sekolah,'' jelasnya.

Sementara untuk sekolah swasta, Bambang menuturkan, sekolah gratis di sekolah swasta hanya berlaku bagi siswa miskin. Bagi siswa yang mampu, tetap membayar biaya sekolah.

''Untuk sekolah negeri SD dan SMP negeri sama sekali tidak ada pungutan,'' tukasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah menuturkan, Pemerintah Provinsi Kepri telah menggarkan dana 20 persen untuk bidang pendidikan.

''Dua puluh persen untuk pendidikan mempercepat dan memperluas serta pemerataan mutu dan kualitas pendidikan dalam upaya pemberantasan kebodohan, buta askara, wajib belajar,'' ungkapnya.

Menurut Ismeth, Provinsi Kepri sebagai provinsi baru telah berhasil meningkatkan akses pendidikan dan juga mendapatkan penghargaan Widyakrama yang diserahkan bapak Presiden langsung sebagai Provinsi yang berprestasi dalam melaksanakan pendidikan
dasar.