Wagub Pertanyakan, Angka Kemiskinan Bertambah

Dalam rapat koordinasi dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepri yang diselenggarakan di Hotel Comfort, Selasa (30/6). Pemerintah Provinsi Kepri berharap bisa mengurangi angka penanggulan kemiskinan di Provinsi Kepri dengan melibatkan semua unsur yang terlibat baik di Kabupaten dan Kota.

Menurut Wakil Gubernur Kepri, HM Sani, penanggulangan angka kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama dan bukan hanya dibebankan pada pemerintah daerah saja.

''Pemerintah daerah provinsi Kepri ini hanya membantu saja, sedangkan yang mempunyai masyarakatnya adalah Kabupaten dan Kota. Mengenai anggaran juga merupakan tanggungjawab bersama, mari kita melakukan koordinasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan angka kemiskinan,'' urainya.

Sani menekankan, dengan adanya koordinasi yang baik, sehingga bantuan kesejahteraan pada masyarakat tidak mampu bisa tercapai semua.

''Jangan Pemerintah Provinsi Kepri bantu desa ini, lalu pemerintah Kota atau Kabupaten juga, tentunya dengan koordinasi yang baik, masyarakat yang kurang sejahtera bisa mendapatkan bantuan yang sama. Sehingga tidak tumpang tindih,'' ujarnya.

Selain itu, Wakil Gubernur merasa heran dengan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik Kepri.

Dalam data BPS Kepri dari tahun 2008 jumlah angka kemiskinan di Karimun 7.717 menjadi 11.7054, Kabupaten Anambas dari nol menjadi 2.073, sedangkan Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dari data tahun 2008, angka kemiskinan 6.376 menjadi 5.809, Kabupaten Bintan dari 10.208 menjadi 8.470. Sedangkan Lingga dari 7.147 menjadi 6.810 dan Natuna dari 8.820 menjadi 3.522.

Padahal menurutnya, hampir semua kabupaten dab kota di Kepri telah melakukan program penuntasan kemiskinan. ''Program Pemerintah Provinsi Kepri saja menyerahkan Rp500 juta ke tiap desa atau kelurahan dan sudah jelas hasilnya. Belum lagi PNPM Mandiri dari pusat juga ikut membantu,'' ungkapnya.

Sani berharap, ke depan koordinasi antara provinsi dan kabupaten dan kota akan lebih ditingkatkan dalam membuat kajian serta program apa saja yang menjadi tanggung jawab provinsi atau sebaliknya. ''Saya berharap rapat koordinasi seperti ini dapat dilaksanakan rutin tiap tahun,'' tukasnya.

Sementar itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepri, Yusrizal menuturkan, dirinya merasa heran atas jumlah penduduk miskin yang tiap tahun cenderung meningkat.

Sementara di sisi lain, program pengentasan dan penaggulangan kemiskinan tiap tahun dilucurkan. ''Saya merasa heran, program penuntasan dan penanggulangan kemiskinan tiap tahun berjalan dengan baik, tetapi jumlah rumah tangga miskin (RTM) juga cenderung meningkat tiap tahunnya,'' tuturnya disela-sela kegiatan.

Yusrizal menambahkan, program PNPM Mandiri dari pusat sudah jelas dan nyata memberikan dampak kepada masyarakat. Baik secara ekonomi, maupun infrastruktur. Sedangkan P3DK yang digalakkan Pemprov Kepri, dengan memberikan bantuan langsung proyek swakelola sebesar Rp 500 juta per desa juga sudah nyata hasilnya.