FTZ Bisa Mengurangi Dampak Krisis

Kebijakan Free Trade Zone atau perdagangan bebas yang berlaku di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) untuk wilayah Kepulauan Riau berpotensi mengurangi dampak negatif yang terjadi di Kepri karena dipengaruhi resesi keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Menurut Jon Arizal, Seketaris Dewan Kawasan, kemarin, pihaknya optimis jika FTZ dilaksanakan akan mengurangi resiko ekonomi di Kepri yang terjadi karena dipengaruhi krisis global. ''FTZ di Batam, Bintan dan Karimun ini memberi warna baru kepada Kepri karena dapat memacu investasi dalam jumlah yang besar,'' ungkapnya.

Karena didalam FTZ diberikan kemudahan perizinan, fiskal dan pariwisata sehingga merangsang investor untuk berinvestasi di wilayah BBK. ''Kami yakin, jika FTZ segera diterapkan akan dapat mengimbangi pengaruh krisis ekonomi AS di Indonesia, khususnya Kepri,'' ujarnya.

Namun hingga saat ini FTZ belum dapat dilaksanakan karena berbenturan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat di Batam belum dicabut.

''Kami sudah mendesak agar pemerintah segera mencabutnya demi kelancaran pelaksanaan FTZ. Untuk PP 63 masih dibahas mengenai pengaturan arus barang di wilayah FTZ masih dibahas Dirjen Bea dan Cukai,'' terangnya.

Ia menambahkan, semua aturan yang dibuat harus saling mendukung, tidak boleh bertabrakan karena akan meresahkan investor. ''Kita harus memberi kenyamanan dan perlindungan terhadap investor, dengan adanya peraturan yang tidak saling mendukung akan membingungkan investor,'' tandasnya