Ismeth Intai Pungli

Pemerintah Provinsi Kepri berjanji untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di pelabuhan Batu Ampar, terkait punggutan liar yang terjadi di pelabuhan bebas. Bahkan pengusaha yang tergabung dalam Apindo terus meneriakan persoalan pungli yang menimpa mereka.

''Kita akan menindak tegas pelaku yang melakukan pungli dan kita juga sudah membuat tim untuk meninjau lokasi tersebut,'' ujar Ismeth Abdullah, Ketua Dewan Kawasan, kemarin.

Diakui Ismeth, pungli merupakan budaya lama yang harus dihapus dan ditindak karena sangat merugikan masyarakat dan pengusaha dengan adanya pungli.

Terkait mengenai denda Rp5 juta yang diberlakukan Bea dan Cukai jika membawa barang lebih dari yang seharusnya. Ismeth menuturkan itu merupakan tindakan ketat yang dilakukan bea dan cukai untuk menghindari terjadinya barang yang tidak sesuai.

''Kalau memang kelebihan barang itu merupakan barang untuk keperluan industri tidak masalah,'' tuturnya.

Bahkan ada beberapa peraturan FTZ di Kepri ada yang akan diubah oleh Menteri Keuangan dan akan dibicarakan. Ismeth menuturkan, sudah ada kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

''Ada kemungkinan di Kota Tanjungpinang ini FTZnya sendiri, BPK Tanjungpinang bukan lagi BPK Bintan kawasan Tanjungpinang, dan untuk lahan yang di Senggarang juga sudah disetujui menteri keuangan untuk dipindah ke Air Raja,'' tutur Ismeth.

Ismeth menambahkan, untuk penambahan lahan di Tanjungpinang sebagai kawasan FTZ masih belum dilakukan, masih terlalu cepat.

Sebab FTZ di tiga kawasan baru berjalan satu tahun. Selain itu peraturan yang berlaku di FTZ juga diubah lebih fleksibel dan memudahkan proses perdagangan bebas yang sudah diberlakukan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Sedangkan jembatan Batam-Bintan (Babin).

Ismeth menjelaskan, sedang dalam proses jembatan babin, saat ini pemerintah sedang memikirkan pioritas untuk pembangunan desa tertinggal.

''Kita sedang melakukan proses dan menunggu waktu memang tidak seratus persen langsung dilakukan tetapi bertahap. Kita sedang melakukan konsultasi untuk pembangunan jembatan ini. Berapa dana yang dibutuhkan dan butuh waktu berapa lama untuk mengembalikan modal,'' urainya.

Diakui Ismeth, pihaknya telah melakukan gambaran apakah ada peminat dalam pembangunan jembatan babin dan setelah melakukan perhitungan baru akan ditawarkan ke luar negeri.

''Tidak menutup kemungkinan investor dalam negeri turut berminat pada inventaris pembangunan jembatan penghubung babin,'' ungkapnya.

Dengan adanya FTZ di tiga kawasan Batam, Bintan dan Karimun pembangunan jembatan Babin akan lebih mudah. Karena aturannya sudah jelas. Selain itu, Ismeth berharap bulan Oktober sudah bisa memasuki tahap lelang.

''Saat ini kita menyiapkan dokumen tender, bulan Agustus sudah siap dan bulan Oktober sudah siap. Kini ingin sekali tender sudah siap, tidak sampai berkali-kali tender,'' tukasnya.