Kondisi Aset Pasar Memprihatinkan

Azhar : Ada Kemungkinan akan Dianggarkan di APBD-P

Kondisi aset pasar yang telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat memprihatinkan. Selain memiliki hutang pajak sekitar Rp500 juta lebih, kondisi fisiknya juga sudah banyak yang rusak. Bahkan kondisi pasar potong lembu sudah tidak aktif lagi.

Hal itu berdasarkan hasil pantauan dari Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang yang membidangi perekonomian dan pembangunan. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Azhar, kondisi pasar berdasarkan pantauan sangat memprihatinkan sudah ada yang rusak dan tidak aktif lagi.

''Ada kemungkinan akan dianggarkan di APBD-P untuk pembangunan fisik, setelah persoalan mengenai aset, khususnya pasar selesai,'' tuturnya.

Seperti diketahui aset pasar masih memiliki piutang pajak kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Sehingga aset pasar yang sudah diserahkan masih belum digunakan secara optimal. ''Kita bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kota Tanjungpinang kemarin melakukan pantauan kepada sejumlah aset fisik yang diserahkan kabupaten Bintan. Setelah itu baru bisa kita rencanakan kedepannya,'' ucapnya.

Diakui Azhar, setelah meninjau beberapa kondisi fisik aset yang sudah diserahkan, DPRD akan membentuk pansus mengenai aset. Hal itu bertujuan agar penggunaan aset yang sudah diserahkan bisa digunakan secara maksimal. Sementara itu, Plt Sekdako Tanjungpinang, Gatot Winoto, mengungkapkan, permasalahan utang pada pasar akan segera dibicarakan dengan pemerintah kabupaten Bintan yang akan dimediasi pemerintah provinsi Kepri.

''Sejauh ini belum ada masalah, kita sudah melihat kondisi bangunan pasar baik pasar baru maupun pasar potong lembu dan juga beberapa kios yang ada di dalam pasar,'' ujar Gatot yang juga Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kota Tanjungpinang.

Meskipun sebagian besar aset yang sudah diserahkan pemerintah kabupaten Bintan sudah digunakan kota Tanjungpinang, seperti bangunan gedung sekolah baik tingkat SD hingga SLTA, gedung perkantoran, lapangan, jalan, jembatan, RSUD, puskesmas dan sebagainya. Namun khusus untuk aset pasar dan beserta karyawannya masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

''Kita masih terus mempelajari, setelah ini selesai. Baru kita akan membahas 19 aset lainnya yang belum diserahkan. Target kita bulan Maret persoalan mengenai aset pasar dan beserta pajaknya bisa segera selesai,'' harapnya.