Bintan Naik-Batam Turun

Jumlah Wisman Kepri

Pengunjung wisata manca negara (Wisman) di Kepulauan Riau mengalami penurunan di bulan Juli dibanding bulan Juni 2008 lalu. Hal itu diungkapkan Aminul Akbar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, kemarin di kantor BPS.

Data yang dihimpun BPS selama bulan Juli jumlah wisman yang berkunjung di Kepri mencapai 124.795 orang atau mengalami penurunan 11,27 persen dibanding jumlah wisman pada bulan Juni 2008 lalu yang jumlahnya mencapai 151.912. Begitu juga bila dibanding bulan Juli tahun lalu, jumlah wisman mengalami penurunan sebesar 2,18 persen.

''Pengunjung wisman yang terbesar masih melalui pintu gerbang kota Batam dengan jumlah wisatawan sebanyak 85.560 orang atau sebesar 63,47 persen,'' ujar Aminul Akbar.

Terjadinya penurunan jumlah wisman ini faktor utamanya disebabkan dari pintu masuk kota Batam. Karena angka penurunan jumlah wisman selama bulan Juli 2008 di kota Batam sebesar 13,05 persen, kota Tanjungpinang sebesar 15,57 persen dan di Kabupaten Bintan mengalami penurunan wisman sebesar 6,32 persen dan untuk di Kabupaten Karimun sebesar 4,72 persen.

''Selama periode Januari-Juli 2008 kunjungan wisman di Provinsi Kepri telah mencapai 938.409 orang dan terjadi penurunan sebesar 0,86 persen dibanding periode yang sama tahun 2007,'' urainya.

Diakui Aminul, penurunan kunjungan wisman pada periode ini disebabkan terjadinya penurunan di pintu masuk yang ada di kota Batam sebesar 1,67 persen, kota Tanjungpinang 1,32 persen, dan Kabupaten Karimun sebanyak 7,48 persen.

''Berbeda dengan jumlah wisman yang masuk melalui pintu Kabupaten Bintan yang mengalami peningkatan sebesar 5,98 persen,'' terangnya.

Jumlah wisman yang masuk berkunjung di Kepulauan Riau bila ditilik dari kebangsaan masih negara Singapura yang memberikan sumbangsih angka tertinggi. Selama bulan Juli tercatat sebanyak 69.229 orang atau sebesar 51,36 persen dari jumlah wisman yang berkunjung ke daerah Kepulauan Riau.

''Banyaknya pengunjung negara Singapura bisa dikarenakan wilayah Kepri merupakan wilayah berbatasan langsung dan biaya transportasi yang murah,'' ungkapnya.

Sedangkan jumlah wisman negara Malaysia merupakan urutan kedua setelah pengunjung wisman dari Singapura. Jumlah pengunjung wisman asal Malaysia berjumlah 5.134 orang atau 3,81 persen. Setelah Malaysia, Korea Selatan berjumlah 8.594 orang, India, 4.048, Jepang 3.726, Inggris dan negara lainnya.

''Jumlah wisman untuk negara Korea Selatan, CIna, India mengalami penurunan. Sedangkan negara Cina dan Australia mengalami peningkatan, walaupun angkanya tidak terlalu signifikan,'' urainya.

Adanya kunjungan wisman di Kepri tentunya berdampak pada tingkat hunian hotel berbintang yang tersedia di Kepulauan Riau. Untuk tingkat pengunian kamar (TPK) selama bulan Juni 2008 mencapai rata-rata 48,46 persen meningkatkan dibanding bulan Mei 2008 dengan jumlah 46,17 persen.

''Bila dilihat dari klasifikasi hotel, bulan Juni ini yang paling meningkatkan hotel berbintang tiga yang mencapai 63,82 persen dan merupakan tingkat hunian tertinggi dibanding kelas hotel berbintang lainnya. Sedangkan yang terendah hotel berbintang lima,'' tandasnya.

Read more »

Demo Bauksit di Batu 10 Tanjungpinang

Sekitar 50 warga perwakilan dari RT III, IV, V dan VI dari desa Sidomulyo dan desa Sidomakmur menggelar aksi demo di depan penambangan bauksit Kelurahan Bintan Kencana, Kilometer 9. Warga menunut penjelasan perusahaan bauksit mengenai dana kompensasi yang harus diberikan kepada warga setempat yang lokasi pemukimannya dekat dengan penambangan bauksit dan juga tempat penyucian bauksit.

Hal itu diutarakan Yasmin, warga RT III setempat, Selasa (2/9). ''Kami ke sini menuntut kejelasan perusahaan bauksit yang sudah berjalan dua bulan hingga sekarang belum memberikan kompensasi kepada warga,'' ujarnya.

Penduduk setempat yang berjumlah sekitar 480 kepala keluarga (KK) meminta penjelasan dari penambang bauksit yang ada di lokasi tempat pemukiman penduduk tentang dana kompensasi yang harus diterima warga karena debu yang bertebaran menganggu rumah kediaman mereka.

Disinyalir, beberapa warga telah mendapat dana kompensasi yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti dana kompensasi yang jalannya digunakan sebagai tempat lalu lalang truk yang mengangkut bauksit dan juga dana kerusakan akibat penambangan bauksit hingga dana tutup mulut. Dana yang diberikan ke beberapa masyarakat itu berkisar Rp1 juta hingga Rp12 juta untuk uang tutup mulut.

''Kami mendengar beberapa orang sudah mendapatkan kompensasi. Karena itu, kami kesini minta kejelasan dari PT Antam dan anak perusahaannya PT Alam Indo,'' ungkap pria berkulit sawo matang itu.

Seharusnya, lanjutnya, dana kompensasi diberikan sebelum perusahaan pertambangan berjalan. Namun sudah bergerak selama dua bulan belum ada pembicaraan mengenai nada kompensasi.

Perwakilan perusahaan dan ketua RT setempat yang menjadi modiator pun mendata KK yang lokasinya didekat tempat penambangan maupun di sekitar penyucian bauksit.

''Mengenai jumlah tanah berapa hektar yang dijadikan tempat penambangan bauksit, tanya saja ke kelurahan. Pasti pihak kelurahannya mengetahuinya,'' ujar Marpaung salah seorang warga setempat.

Ditempat terpisah, Nurmalawati, Kepala Lurah Bintan Kencana menuturkan pihaknya masih belum mengetahui persoalan tersebut. ''Saya baru lima bulan bertugas sebagai Kepala Lurah di sini,'' elaknya.

Diakuinya, dirinya sempat mendapat surat edaran mengenai pertambangan bauksit yang ada di Desa Sidomulyo namun ia belum mendandatangani surat tersebut. ''Saya masih belum tandatangan, karena isi surat edaran itu tidak ada kejelasan mengenai kompensasi kepada warga. Saya tidak mau warga merasa di rugikan,'' ungkapnya.

Ditanya mengenai luas yang dijadikan tempat penambangan bauksit yang termasuk wilayah pengawasannya sebagai aparatur negara tertinggi di desa tersebut. Nurmalawati mengaku pihaknya masih belum mengetahuinya. ''Nanti saya akan coba tanya ke kepala keluarahan yang lama. Karena saya masih belum mengetahui persoalan ini dengan pastin,'' tukasnya.

Read more »

Atasi Pergaulan Bebas, Ajarkan Reproduksi Kelamin

Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang menggelar Acara Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi SIswa-Siswi dan Guru Bimbingan Konseling tingkat Kota Tanjungpinang selama tiga hari dan diikuti 200 peserta di Sempurna Jaya Tanjungpinang.

Menurut dr Eka Hanasarianto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, kemarin, kegiatan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada para pelajar tentang reproduksi sehingga mengetahui akibat pergaulan bebas.

''Kegiatan ini untuk mencegah pergaulan bebas yang dilakukan pelajar dengan memberikan materi mengenai alat-alat reproduksi,'' ujar pria bertubuh tinggi itu.

Materi yang diberikan tidak hanya sebatas memperkenalkan alat reproduksi terhadap pelajar tetapi juga ada narasumber dari pihak kepolisian dan juga Departemen Agama Kota Tanjungpinang. Untuk materi dari Kepolisian mengenai mencegah pelajar untuk menggunakan narkoba.

''Kegiatan ini semacam sex education terhadap pelajar. Karena pernikahan dini menurut data yang pernah dilakukan LSM terhadap pelajar presentasinya lumayan,'' tutur Eka.

Sementara itu, dalam sambutan Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan yang diwakili Asisten III, Administrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang, Hamalis menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja dan guru bimbingan konseling di setiap sekolah tentang pertumbuhan dan perkembangan biologi yang terjadi pada diri anak didiknya.

''Karena itu Pemerintah mengajak guru-guru BK untuk secara aktif memberikan informasi dan penyuluhan yang tepat kepada anak-anak remaja. Tanpa arahan dan figur yang tepat, mustahil untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari potensi yang dimiliki generasi harapan bangsa,'' ungkapnya.

Bahkan berdasarkan survei hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tahun 2007 ditemukan fakta 50 persen remaja putri berusia dini sudah melakukan hubungan seksual pra nikah.
Menurut Suryatati, banyaknya informasi yang tersedia bukan berarti akan membawa dampak yang baik, seperti informasi tentang reproduksi atau seks.

''Sayangnya informasi yang tersedia banyak disalah artikan dan memaknai informasi tersebut. Karena itu perlu pembinaan kesehatan reproduksi remaja melalui orientasi kesehatan reproduksi merupakan langkah yang strategis dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas,'' tandasnya.

Read more »

Mainkan Alat Kelamin Murid, Guru di Polisikan

Seharusnya kelakukan guru menjadi teladan bagi para muridnya. Berbeda dengan kelakukan SS (28), oknum guru di Bimbingan Belajar BT yang berlokasi di Bintan Centre, Kilometer 9 Tanjungpinang. SS melakukan tindakan tidak senonoh terhadap para muridnya yang belajar di Bimbingan Belajar BT.

Karena kelakukan tidak senonoh yang suka memainkan alat kelamin muridnya, akhirnya pria yang sudah menikah itu harus mendekam dipenjara karena perbuatannya. Kejadian itu diketahui orangtua T, Nengra (36) berawal dari cerita teman anaknya T.

''Kemaluan anak saya sering dipermainkan dengan cara dipelintir,'' tutur Nengra, orangtua T yang melapor ke Polisi Sektor Kota Tanjungpinang Timur, kemarin.

Nengra menuturkan, perbuatan cabul yang dilakukan SS terhadap anaknya sudah berlangsung sejak lama. Mulai dari anaknya duduk di kelas 1 hingga anaknya kini telah duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar.

Perbuatan SS terhadap korban dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (26/8) lalu di ruang bimbel. Saat itu T (8) seperti biasa mengikuti pelajaran tambahan di BT. Ketika berada di ruang kelas, guru cabul itu mulai melakukan aksinya lagi dengan membuka celana T dan memain-mainkan alat kelamin anak tersebut. Setelah puas mempermainkan alat kelamin T, T pun diminta untuk mengenakan celananya kembali.

Diakui Nengra, selama ini anaknya tidak pernah bercerita mengenai hal itu, baik kepada dirinya maupun kepada anggota keluarga yang lain.

''Anak saya takut untuk memberitahu kami,'' ujar Negra. Karena itulah anaknya tidak pernah memberitahukan prihal tak senonoh itu. Kejadian itu baru terungkap ketika teman T yang berusia lebih tua darinya mengungkapkan ke herannya kenapa T les di Bimbel BT tersebut.

''Teman T menceritakan selama les di sana, kemaluannya pernah dimainkan guru bimbelnya, SS. Karena temannya menceritakan hal itu, akhirnya T pun mengakuinya,'' ungkapnya.

Merasa geram dengan tingkah laku guru yang tak senonoh itu, Negra pun melaporkan ke Polsekta Tanjungpinang Timur. Pada hari yang sama, SS pun diamankan pihak kepolisian. Menurut Bripka Alson, Kanit Reskrim Polsek TPI Timur, tersangka dikenakan Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. ''Pelaku diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun,'' ujar Alson.

Sempat terjadi keribuatan sedikit, ketika tersangka diamankan jajaran kepolisian Mapolsekta Tanjungpinang Timur. Nengra yang tidak menerima kelakukan SS pun langsung melabrak dan menanyakan alasan kenapa dia (SS, red) melakukan perbuatan tersebut terhadap anaknya. SS hanya menjawab singkat hanya untuk dimainkan saja. Jawab tersebut membuat ibu T geram dan kesal. ''Enak saja dia bilang cuma untuk dimain-mainkan,'' ujarnya menahan marah.

Read more »

Tanjungpinang dan Bintan Terus Berbenah

Menerapkan FTZ di Wilayah Bintan

Badan Pengusaha Kawasan (BPK) Bintan sudah dibentuk dan permintaan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk membuat dua struktural pengurusan BPK khusus wilayah Bintan juga dikabulkan Dewan Kawasan (DK) yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau.

''Kami merasa senang karena ketua DK mau mendengarkan kami. Sebagai wujud rasa terimakasih kami, kami akan menyalurkan dalam bentuk kerja yang lebih baik lagi,'' ujar Suryatati A Manan, Wali Kota Tanjungpinang, kemarin, usai menghadiri pembukaan Pelatihan Petugas Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

Menurutnya, petugas yang ditunjuk dalam Badan Pengusaha Kawasan (BPK) harus segera melakukan persiapan tempat dan pembinaan staff-staff yang masuk dalam pengurusan BPK.

Untuk lokasi tempat pengurusan Free Trade Zone (FTZ) akan ditempatkan di lokasi yang strategis. Sehingga memudahkan investor dalam melakukan proses investasi di Kawasan Bintan khususnya di area pemerintah Kota Tanjungpinang.

''Ada beberapa lokasi yang bisa dijadikan tempat BPK khusus untuk Kota Tanjungpinang yakni di Bintan Centre atau di kantor DPRD lama,'' ungkapnya.

Sedangkan lokasi yang dijadikan kawasan masih rekomendasi lama yakni Senggarang dan Dompak. Dibutuhkan waktu lama untuk mengubah lokasi Senggarang yang sekarang dijadikan lokasi pemerintahan ke Mandong.

''Tidak ada masalah mengenai lokasi yang kami usulkan, DK akan merevisi dan agar FTZ tetap berjalan nantinya. Untuk pertama kami menyarankan di area Dompak sampai daerah Madong disetujui DK sebagai pengganti area Senggarang,'' tuturnya.

Sementara itu, menurut Ansar Ahmad, Bupati Kabupaten Bintan, Badan Pengusaha Kawasan sudah diusulkan secara lengkap dan Dewan Kawasan akan membahas lebih jauh secara teknis untuk bisa mengembangkan tempat-tempat yang dijadikan wilayah FTZ.

''Kami tidak ada masalah dengan ditetapkan dua struktural BPK di Bintan. Karena pada dasarnya, kami tidak menitik beratkan siapa yang jadi Ketua BPK dan Wakil BPK,'' ujar Ansar Ahmad kepada Batam News.

Diakui Ansar, BPK sudah terbentuk dan diusulkan secara lengkap. Tinggal melakukan secara teknis agar FTZ bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam kawasan Bintan.

''Dewan Kawasan bisa membahas lebih teknis untuk segera menerapkan FTZ. Karena Undang-Undang telah mengatur tetapi secara teknis masih belum mendetail,'' ungkapnya.

Apalagi FTZ yang akan diterapkan merupakan pelabuhan bebas yang berarti barang yang masuk tidak dikenakan bea dan cukai untuk item-item tertentu. Masalah ini yang harus diperhatikan DK agar tidak terjadi tumpang tindih dalam instasi vertikal, seperti Bea dan Cukai.

''Untuk pelabuhan bebas titik mana saja yang bisa diterapkan di Kawasan Bintan dan teknisnya seperti apa. Sehingga tidak membingungkan para investor,'' ujarnya.

Mengani lokasi yang dijadikan tempat BPK dalam memberikan pelayanan terpadu masih tetap di dititik beratkan di kilometer 6. Dimana lokasi tersebut dinilai strategis dan memudahkan para investor untuk mendapatkan pelayanan.

''Bangunannya boleh sederhana tetapi pelayanan terpadu yang diberikan cepat. Sehingga lebih efektif dan efesien,'' tuturnya.

Sedangkan lokasi untuk Kabupaten Bintan yang dijadikan kawasan khusus FTZ dititik beratkan di wilayah Bintan Utara yang terbagi dalam Tanjunguban, Lobam, Lagoi dan Teluk Sebong. Yang kebanyakan untuk di wilayah Pemkab Bintan investasi dibidang shipyard.

Read more »

Pelatihan Petugas PPLS

Revisi Data BPS untuk RTM

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang akan direvisi kembali. Untuk mengetahui tingkat Rumah Tangga Miskin (RTM) sehingga tepat pada sasaran. Untuk melakukan revisi dan terjun kelapangan langsung untuk mendata kembali RTM. Pegawai dan juga petugas pendataan yang direkut dari setiap Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang diberi pelatihan yang bertajuk Pelatihan Petugas Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 di Hotel Laguna.

Menurut Suryatati A Manan, Wali Kota Tanjungpinang, dalam sambutannya kemarin, rumah tangga msikin di Kota Tanjungpinang berjumlah 6.376 dengan jumlah petugas pendataan hanya 40 orang.

''Kami harapkan tiap tahun ada pengurungan jumlah RTM, karena berbagai program pemberantas kemiskinan sudah berjalan. Tidak hanya program pemerintah saja tetapi juga program swasta untuk masyrakat yang kurang beruntung,'' ujar Tati, sapaan akrab Suryatati A Manan.

Diakui Tati, dengan petugas yang sedikit diharapkan masyarakat juga pro aktif untuk mendaftarkan diri bila memang termasuk Rumah Tangga Miskin. Jangan hanya petugas saja yang dibebankan tetapi juga masyarakat.

''Sering kali terjadi, keluarga RTM yang mendapat bantuan, sewaktu pindah rumah tidak melapor kepada kelurahan sehingga namanya di coret. Sehingga tidak dapat, diharapkan masyarakat mau bekerjasama untuk melaporkan pemindahan rumah,'' tutur Tati.

Data BPS yang selama ini digunakan untuk menjadi tolak ukur RTM akan direvisi dan diperbaharui. Karena selama ini data yang digunakan masih data BPS tahun 2005-2006. ''Dengan adanya revisi, keluarga yang dulu dapat bantuan dan sekarang sudah bisa mandiri tidak dapat. Sedangkan keluarga yang dulu tidak dapat ternyata dalam perjalan waktu termasuk katagori akan mendapatkan bantuan,'' ujar Tati.

Suryatati juga berharap agar data BPS yang akan diterapkan pada tahun 2009 juga sudah termasuk untuk data Jamkeskin (Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin) bagi keluarga yang tidak mampu.

Sementara itu, Amirulalah, Kepala BPS Kota Tanjungpinang menuturkan, tujuan diadakan pelatihan PPLS ini untuk memperbaharui data BPS Tahun 2005-2006. ''Karena sudah tiga tahun, pastinya sudah ada perubahan bagi keluarga RTM,'' ujar Amirlulah.

Menurutnya, dari berbagai program yang diluncurkan pemerintah, jumlah RTM tiap tahunnya harus berkurang dari keluarga yang tidak mampu.

Bantuan yang disalurkan agar tepat kepada masyarakat, BPS merekut petugas pendataan dari tiap kecamatan agar tidak terjadi kecurigaan pada masyarakat. Namun, untuk mencegah terjadinya kecurangan dibuat satu tim yang terdiri dari dua petugas dari kecamatan dan satu koordinator dari BPS Kota Tanjungpinang. Selain itu, BPS juga akan memberikan beberapa item pertanyaan yang harus diisi masyarakat untuk menentukan apakah keluarga tersebut termasuk keluarga RTM.

''Pertanyaan tiga tahun lalu hanya 14 item, sekarang ada dua item tambahan pertanyaan yang harus diisi masyarakat. Pertanyaan tambahan mengenai apakah mendapat bantuan dari pemerintah dan apakah penghasilannya diatas Rp800ribu,'' ujarnya.

Beberapa tahun lalu jumlah penghasilan dibawah Rp500 ribu termasuk katagori keluarga miskin. Namun untuk tahun ini penghasilan dibawah Rp800 ribu termasuk keluarga miskin. Karena harga makanan dan kebutuhan mengalami peningkatan. Sehingga pendapatan dibawah Rp800 ribu termasuk RTM.

''Selain berpenghasilan dibawah Rp800 ribu, aset harta benda yang dimiliki juga dihitung. Dulu ponsel tidak termasuk aset, untuk tahun ini termasuk aset. Bila ada keluarga yang berpenghasilannya dibawah Rp800 ribu tetapi memiliki ponsel dengan harga diatas Rp800 ribu bisa gagal mendapatkan bantuan,'' tandasnya.

Read more »

505 Kepala Keluarga Dapat Minyak Tanah Gratis

Menyambut Ramadan, Pemerintah Kota Tanjungpinang membagikan minyak tanah bagi rumah tangga miskin (RTM) yang sudah berlangsung sejak senin lalu hingga kemarin. Minyak tanah itu diberikan gratis kepada RTM di setiap kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Kamis (28/8), pembagian minyak tanah dilakukan di Kelurahan Tanjungpinang Timur.

Sebanyak 505 KK mendapatkan bantuan minyak tanah sebanyak 8 liter untuk masing-masing keluarga yang termasuk katagori RTM yang bertempat tinggal di kelurahan Tanjungpinang Timur. Menurut Amelia Susanti, Lurah Tanjungpinang Timur, jumlah kepala keluarga (KK) di kelurahan Tanjungpinang Timur sebanyak 3.015 kepala keluarga.

''Sebanyak 505 KK termasuk katagori RTM, dan hari ini yang dibagikan secara simbolis 175 KK,'' tuturnya.

Sementara itu Suryatati A Manan berharap agar minyak tanah yang dibagikan kepada masyarakat dapat membantu kebutuhan minyak tanah. ''Pemerintah telah memberikan berbagai program untuk membantu mengatasi kebutuhan masyarakat yang termasuk katagori rumah tangga miskin,'' ungkap Suryatati.

Tampak terlihat puluhan masyarakat yang sudah mengantri untuk mendapatkan minyak tanah gratis dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Terlihat wajah-wajah tua renta yang tersenyum senang. Karena perhatian pemerintah terhadap mereka.

''Saya mewakili teman-teman mengucapkan terimakasih kepada bu Wali yang telah memberikan bantuan minyak tanah kepada kami,'' ujar salah seorang warga.

Diakuinya, walaupun tidak seberapa tetapi perhatian pemerintah kepada rakyat miskin sangat dibutuhkan.

''Pekerjaan saya sehari-hari hanya berjualan mie keliling. Dengan adanya bantuan minyak tanah ini cukup meringankan biaya beli minyak,'' tandasnya.

Read more »