Pipa PDAM Bocor

Warga Tak Dapat Suplay Air Bersih

Warga Tanjungpinang tidak hanya mengalami krisis listrik yang berkepanjangan, tetapi juga masalah air bersih yang disalurkan dari PDAM Tirta Janggi. Kondisi krisis air yang dialami warga Tanjungpinang, khususnya diwilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Tanjungpinang Barat hampir sebulan lebih tidak kebagian air bersih.

Karena kondisi tersebut, komponen masyarakat telah beberapa kali berusaha menemui Pemerintah daerah berikut managemen PDAM Tirta Janggi, sebagai pihak pengelola penyediaan air bersih di Tanjungpinang. Namun, masih belum mendapatkan hasil. Managemen PDAM pun telah melakukan beberapa upaya, seperti penggantian pipa utama jaringan air.

Belasan warga untuk kesekian kali, Senin (24/11) kemarin, mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Kepri. Kedatangan mereka dimediatori Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Tanjungpinang disambut Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Setdaprov Kepri, Tagor Napitupulu. Dalam tatap muka, Tagor memastikan segera menggelar pertemuan bersama pimpinan satuan kerja terkait.

''Kita hanya minta pasokan air PDAM Tirta Janggi lancar. Harga air bersih dari mobil tangki sangat memberatkan. Harganya mencapai Rp120 ribu perlori. Itu pun harus antri berhari-hari. Warga sangat terbebani sekali,'' ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Tanjungpinang, Beni SH, usai pertemuan.

Jika penyiapan pemasangan pipa utama PDAM Tirta janggi maksimal, lanjut Beni, pasokan air akan lancar.

Namun belakangan keberadaan pipa tak berfungsi maksimal. Karena terjadi beberapa kali kebocoran pipa. ''Proses penyiapan pemasangan pipa kurang maksimal. Masa, baru proses uji coba pemanfaatan pipa, telah banyak yang rusak,'' ungkapnya.

Katanya, harapan masyarakat agar aparat terkait segera mengusut hasil pengerjaan penuh tanda tanya ini.

Dalam pertemuan tertutup, warga menyampaikan permintaan agar Pemprov Kepri segera memprioritaskan perbaikan pipa utama PDAM. Sebab, warga sangat kesulitan dan butuh bantuan Pemprov Kepri. Apalagi air merupakan kebutuhan orang banyak yang harus dipenuhi pemerintah, sesuai dengan tugas pemerintah.

Jika kondisi ini tersebut tidak terselesaikan, warga berencana melakukan demo dan class action ke Pemprov Kepri. ''Saya yakin dan percaya, Pemprov Kepri akan segera menyelesaikan permasalahan keminiman pasokan air bersih,'' harapnya.

Secara terpisah, Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Setdaprov Kepri, Tagor Napitupulu, mengatakan pimpinan satuan kerja terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri telah menggelar pertemuan. ''Setelah kita bertemu beberapa warga kota, kita langsung menggelar pertemuan,'' ujar Tagor Napitupulu.

Tagor menuturkan, Pemprov Kepri akan turun ke lokasi pemasangan pipa utama PDAM Tirta Janggi. Untuk memastikan titik mana saja yang mengalami kerusakan, pemprov Kepri akan langsung minta PDAM Tirta Janggi melakukan perbaikan.

Read more »

Terkendala Lahan Tumpah Tindih

Perjalanan menuju Pusat Pemerintahan (Bag I)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pusat pemerintahan yang dipusatkan di Dompak dengan lahan seluas 957 hektar pembangunannya dapat terselesaikan sesuai dengan target tahun 2011. Pembangunan pusat pemerintahan Kepri diselenggarkan berdasarkan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2003.

Sebagai Gubernur Kepri pertama, duo Ismeth-Sani selain tugas yang diemban untuk memajukan Kepri sesuai visi dan misinya, juga mendirikan pusat pemerintahan. Dipilihlah Dompak berdasarkan perundingan dengan DPRD Kepri sebagai pusat pemerintah Kepri kedepannya dengan anggaran pembangunan yang menelan dana sebesar Rp1,9 triliun .

Masterplane pembangunan Dompak sebagai pusat pemerintahan rencananya akan dibangun Kantor DPRD, Kantor Gubernur,dan kantor Dinas atau Badan Provinsi Kepri. Tidak hanya itu saja, di Pulau Dompak juga akan dibangun Universitas Negeri, Sport Center (Gelanggang Olahraga), Rumah Sakit Umum Provinsi di Tanjungpinang, Medical Center (Klinik) di Pulau Dompak, Masjid Raya, Gedung Kesenian, dan Gedung Lembaga Adat, Jalan dan Jembatan, hingga taman. Tidak ketinggalan Pelabuhan Internasional yang lokasinya dekat dengan kantor gubernur.

Tidak semudah membalikan telapak tangan dalam pembangunan Dompak. Begitu beberapa komentar pejabat pemerintahan setiap kali menjawab pertanyaan media mengenai pergantian lahan. Pembangunan proyek multiyears tidak berjalan mulus, lantaran terhambat lahan yang tumpang tindih.

Menurut Radja Tjelak Nur Djalal, Kepala Bagian Biro Pemerintah Kepulauan Riau, Sabtu (23/11), sebanyak 505 hektar lahan yang sudah dibebaskan dan sudah dibangun beberapa proyek di Dompak.

Diakui pria yang kerap disapa Boy itu, pembebasan lahan terkendala surat yang tumpah tindih. ''Ada satu lahan bisa ada dua hingga tiga pemilik yang mengklaim itu merupakan lahan mereka,'' ujarnya di ruang kerjanya.

Pemerintah mengeluarkan uang pergantian lahan sesuai dengan surat yang ada dan tidak bisa membayar dua kali dengan lokasi yang sama. Untuk itu, pemerintah membuat tim percepatan pembangunan Dompak dan tim dibagi-bagi berdasarkan tugas dan fungsionalnya yang langsung dipertanggungjawabkan ke Seketaris Daerah Provinsi Kepri, Eddy Wijaya sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Dompak. Boy mendapat tugas untuk menyelesaikan pembebasan lahan.

''Kami memfasilitasi masyarakat yang mau membebaskan lahan mereka yang tumpangtindih dan saat dipertemukan mereka menyelesaikan persoalan itu sendiri. Setelah selesai, baru uang pergantian lahan diberikan,'' ungkapnya.

Saat membayarkan uang lahan bagi pemilik lahan Dompak diberikan bukti kuintansi dan foto orang yang menerima pergantian lahan. ''Berdasarkan keputusan warga Dompak, mereka kami foto ada yang berdua dan bertiga, setelah mendapatkan kesepakatan bersama. Mengenai itu pemerintah tidak ada ikut campur hanya memfasilitasi saja,'' tegasnya.

Tanah masyarakat di Dompak dihargai berdasarkan harga tanah pada tahun 2006 yakni per meter Rp2500. Harga tersebut merupakan transaksi tertinggi pada tahun 2006 berdasarkan Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan beberapa tokoh masyarakat yang diundang untuk pembahasan harga tanah. Setelah mendapat informasi, Pemerintah memberikan harga tanah di Dompak bervariasi berdasarkan surat yang bisa ditunjukan pemilliknya.

''Kendala yang kami hadapai dalam pembebasan lahan, masyarakat belum bisa menerima kesepakatan harga dan ukuran tidak falit berdasarkan surat tanah,'' tuturnya.

Menurut boy, ada ukuran lahan tercatat dua meter, saat diukur dilapangan ternyata 1,8 meter. Pemilik lahan tidak terima. Padahal tanah yang diukur berdasarkan ukuran dari Badan Pertanahan Negara.

Harga lahan bagi masyarakat Dompak yang menunjukan surat tebas harga lahan yang diberikan Rp3000 per meter persegi. Sedangkan untuk lahan yang memiliki surat Alashak, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp4000 per meter persegi. Lalu, lahan yang memiliki sertifikat harga ganti rugi per meter persegi sebesar Rp5000. Harga tersebut diluar dari tumbuhan yang ditanam masyarakat yang notabenya petani dan nelayan.

Berdasarkan surat keputusan gubernur Kepri nomor 229 Tahun 2006 tentang penetapan ganti rugi untuk komoditas pertanian atau perkebunan pada kegiatan pengadaan perkantoran dan fasilitas umum pemerintah Provinsi Kepri. Untuk komuditi pertanian ada 14 item tumbuhan yang diganti berdasarkan ukurannya kecil, sedang dan besar antara lain, rambutan, pohon kecill Rp50 ribu, sedang Rp150 ribu dan besar Rp450 ribu, pohon Durian kecil Rp80 ribu, sedang Rp240 ribu dan besar 720 ribu. Pohon jambu air kecil Rp10 ribu, sedang Rp50 ribu dan besar Rp100 ribu.

Lalu untuk komuditi perkebunan ada sembilan item yang diganti berdasarkan ukuran pohon juga, antara lain, pohon karet kecil Rp7 ribu, sedang Rp10 ribu dan yang sedang produksi Rp30 ribu dan pohon yang tidak terawat Rp5 ribu. Pohon kelapa kecil Rp30 ribu, sedang Rp35 ribu dan pohon kelapa yang sedang produksi Rp75 ribu dan yang tidak terawat Rp5 ribu, dan sebagainya.

''Harga tanah yang kami berikan itu berdasarkan ukuran tanah dilapangan dan jika ditanamin pohon sesuai dengan komuditi maka akan dibayarkan sesuai dengan surat keputusan gubernur,'' ungkapnya.

Karena itu lah, harga masing-masing tanah yang diperkirakan masyarakat lebih mahal atau berbeda dari satu dengan yang lain. Karena tumbuhan yang ada diperkebunan atau lahan masyarakat berbeda-beda dan harga pohon sudah ditetapkan sesuai SK Gubernur.

Surat tumpah tindih di Dompak masih terbilang banyak. Sehingga pemerintah masih belum bisa menyelesaikan persoalan pembebasan lahan sesuai dengan target. Padahal anggaran pemebabasan lahan masuk dalam anggaran multiyears untuk percepatan pembangunan Dompak.

Di tahun 2006 untuk pembebasan lahan dianggarkan dana sebesar Rp26.078.025.000. Anggaran yang digunakan di tahun 2006 berjumlah Rp6.032.125.000. Sedangkan ditahun 2007, pembebasan lahan kembali dianggarkan sebesar Rp24.259.224.900 dan sudah digunakan sebesar Rp13.499.0434.400. Tahun 2008 untuk pembebasan lahan juga dianggarkan Rp 9,6 milyar total dana yang diploting, terpakai baru Rp 4 milyar lebih.

''Dana yang masih belum dipergunakan pada akhir tahun kita kembalikan. Sesuai dengan prosedur laporan yang kami berikan,'' katanya.

Read more »

Akhir Tahun 2009 Selesai Pembangunan Dompak

Pemerintah Kepulauan Riau terus menggesa proyek multiyears pembangunan pusat pemerintah di Dompak. Pembangunan yang menelan dana Rp1,9 triliun diperkirakan tidak selesai hingga masa kepemimpinan duo Ismeth Abdullah - HM Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang pertama di Kepulauan Riau.

Ismeth, Gubernur Kepri menolak mega proyek pembangunan gedung pemerintahan yang dipusatkan di Dompak tidak akan kelar pada masa jabatannya sebagai Gubernur Kepri. ''Pembangunan terus berjalan dan tidak ada hambatan,'' ungkap Ismeth, kepada Batam News belum lama ini.

Diakuinya, saat ini pembangunan sudah berjalan dan ada yang siap 10 hingga 25 persen.

Untuk membuktikan ucapan pria nomor satu dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Batam News berkesempatan untuk meninjau langsung ke lapangan bersama Kabag Biro Pemerintahan dan anggota DPRD Kepri dari Komisi I. Jalanuntuk menempuh satu lokasi proyek dengan proyek yang lain sangat berjauhan. Selain itu juga terkendala jalan yang masih belum tertata rapi, terjal dan berbukit-bukit.

Lokasi yang dituju antara lain proyek pembangunan Umroh, gedung pemerintah Provinsi Kepri, mesjid raya dan jembatan penghubung antara Tanjungpinang dengan Dompak. Di Dompak masih terlihat aktivitas penambang bauksit. Menurut Ismeth, pengusaha bauksit akan berhenti beroperasi paling lambat akhir Desember. Walaupun kontrak dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum berakhir, tetapi pengusaha tambang bauksit bersedia untuk menghentikan aktivitas tambang.

''Aktivitas penambang bauksit hingga saat ini belum menganggu kelancaran pembangunan Dompak,'' ujar Radja Tjelak Nur Djalal, Kapala Bagian Biro Pemerintahan Provinsi Kepri dan Ketua Tim Pembebasan Lahan.

Diakui Boy, sapaan Radja Tjelak Nur Djalal, walaupun sebagian warga belum mau menyerahkan lahan mereka, tetapi warga tetap mendukung kelancaran pembangunan pusat pemerintah di Dompak.

Hal itu terlihat dibeberapa titik masih ada beberapa lahan yang belum digarap untuk dibangun pusat pemerintahan. Namun, pekerja mengaku tidak terjadi kendala. ''Ada satu titik terpaksa dihentikan sementara pengerukan lahannya. Karena pemilik masih enggan melepaskan lahannya, sehingga lokasi pengerjaannya dipindah,'' ungkapnya.

Di PT Pembangunan Perumahan (PT PP) yang bertugas menggarap proyek pembangunan Univeritas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sudah merampungkan 10 persen progeres pembangunan Umrah yang dicanangkan sebagai universitas negeri Kepri yang dipusatkan di Tanjungayun, Dompak.

''Untuk pembangunan Umrah ini lahan yang digunakan kurang lebih 30 hektar dan rencananya di lahan ini akan dibangun pelaksana rekorat, perpustakaan, dan beberapa bangunan lainnya,'' ungkap Arifin TB, petugas pertanggungjawaban di Lapangan.

Diakuinya, kendala yang dihadapi dalam membangun Umrah, terkendala transportasi. ''Susah mau masuk barang material kesini. Terkendala transportasi,'' akunya.

Ditegaskannya, pembangunan Umrah kalau tidak ada aral melintang akan siap dalam waktu satu setengah tahun.

Berbeda dengan PT Jaya Kontruksi, Project Manager PT Jaya Kontruksi, Dody mengaku tidak ada kendala dalam pengiriman barang material. ''Barang material untuk pembangunan gedung gubernur sudah tersedia semua. Tinggal pengerjaannya aja,'' ungkapnya.

Diakuinya, proyek pembangunan gedung gubernur dikebut siang dan malam. Paling malam untuk pekerjaan regular jam 22.00 WIB. Sedangkan untuk pengecoran sampai jam 02.00 dini hari.

''Untuk pembangunan gedung pemerintah diberi tenggang waktu 900 hari dan baru berjalan 326 hari. Pembangunan gedung sudah hampir mencapai empat lantai untuk pondasinya,'' tuturnya.

Menurut Dody, kalau tidak ada halangan cuaca pembangunan akan selesai akhir tahun 2009. ''Gubernur minta secepatnya dan kami akan mengusahakan. Saat ini pembangunan gedung baru mencapai 24, 5 persen,'' tandasnya.

Read more »

Mayat Bayi Ditemukan Diselokan

Warga dikejutkan dengan penemuan mayat bayi perempuan yang dibuang diselokan. Hal itu baru diketahui penghuni rumah nomor 12 Jalan Kencana, belakang kantor Samsat, yang merasa terganggu penciumannya sejak dua hari belakangan.

Bau tidak sedap dan menyengat berasal dari selokan depan rumahnya. Dipikir penghuni rumah bau tak sedap tersebut berasal dari bangkai tikus. Baunya sangat kuat walaupun ditimbun pasir. Karena bau tak sedap itu, penghuni rumah sekitar pukul 12.00 WIB, Sabtu (22/11) untuk membersihkan asal bau itu dan berniat membakarnya.

''Saya pikir itu bangkai tikus. Soalnya minggu lalu di tempat itu juga saya mebersihkan bangkai tikus," ungkap Azrul (22), salah seorang penghuni rumah nomor 12 tersebut.

Azrul kemudian meminta adiknya, Aznul (20), mengurus bangkai tersebut. ''Saya minta adik saya untuk menimbun itu bangkai atau dibakar saja,'' ujarnya mengulang perkataannya.
Setelah meminta adiknya membersihkan asal muara bau tersebut, Azrul pun pergi. Kini giliran Aznul melaksanakan perintah abangnya itu. Dia mulanya melaksanakan saran pertama. Diambilnya pasir, kemudian ditimbunkan ke kantung plastik hitam yang tergeletak di selokan antara tempat mereka tinggal dan rumah sebelah. Tapi tindakan itu tidak mujarab. Baunya tetap menyengat.

Karena cara pertama tak berhasil, ia pun memutuskan melaksanakan saran kadua. Diambilnya kertas koran, disulut api, lalu terbakar. Kantung plastik hitam juga mulai mencair. Seketika itu mata Aznul terbelalak. Seonggok daging pucat menyeruak diantara api. Cukup lama diamati sampai akhirnya dia mengetahui daging itu berbentuk kaki.

Cepat-cepat dia kemudian memberitahukan kepada abangnya. Yang terjadi kemudian heboh. Warga sekitar berkerumun. Polisi dari Polresta Tanjungpinang dan Polsekta Bukit Bestari mulai berdatangan. Plastik hitam yang membungkus bangkai tersebut kini sudah terbuka. Bentuk kaki makin jelas . Ternyata mayat bayi.
Bentuknya tidak utuh lagi. Dagingnya habis, membusuk, penuh belatung. Polisi lalu melakukan identifikasi. Bungkusan bangkai diangkat. Baunya kian menyengat. Selain dibungkus kantung plastik, bangkai juga dibalut dengan celana senam ketat berwarna merah. Diduga celana yang membungkus bayi yang baru diketahui berjenis kelamin perempuan itu milik ibunya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Nur Santiko di tempat ditemukannya bayi, memperkirakan usia kematian bayi tersebut sekitar lima hari sebelum ditemukan.

''Kami akan menyelidiki apakah bayi tersebut meninggal setelah dibuang, atau tewas dulu baru di buang. Untuk itu, penyelidikan yang dilakukan bersama Polsekta Bukit Bestari,'' ungkapnya.

Katanya, untuk mengungkapkan kasus tersebut akan difokuskan kepada ibu dari bayi tersebut. ''Kita akan menelusuri dan mencari informasi terkait identitas bayi,'' tandasnya.

Read more »

Mencuri Rp20 juta tuk Biaya Nikah

Jajaran kepolisian Polisi Sektor Bintan berhasil mengamankan Suryanto (23) yang merupakan tersangka pembobolan di toko Swadaya Jalan Re Marta Dinata, Tanjunguban, Jumat (21/11) lalu. Di toko yang bergerak di bidang keramik itu dengan leluasa tersangka berhasil menyikat sejumlah uang Rp20 juta dan 1100 dolar singapura.

Menurut AKP Yohanes Widodo, Kapolres Bintan, kemarin, kejadian pencurian itu terjadi pukul 04.00 WIB dan korban baru melaporkan kejadiannya sore hari.

''Tersangka berhasil kami amankan Sabtu pagi di Pelabuhan Sekupang, tersangka kami amankan saat hendak membeli tiket mau ke Tanjungbatu,'' ujarnya.

Keberhasilan jajaran Polres Bintan mengamankan tersangka berkat informasi yang dihimpun di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari informasi yang dihimpun tersangka sering nongkrong di toko mabel yang bersebelahan dengan toko keramik. Setelah merasa pelakunya memang Suryanto, dilakukan pengejaran.

''Kami langsung menempatkan polisi di pelabuhan Tanjungpinang, Tanjunguban dan Sekupang. Tersangka kami amankan di Sekupang. Uang yang dia ambil dari korban telah digunakan sebagian untuk menginap di hotel dan membeli ponsel,'' terangnya.

Tersangka yang merupakan salah seorang karyawan di Lagoi itu mengaku mencuri untuk biaya pernikahan yang akan berlangsung di Tanjung Batu pada tanggal 15 Desember mendatang. ''Sisa uangnya rencananya mau digunakan untuk biaya pernikahannya,'' ungkapnya.

Tersangka masuk ke rumah korban melalui plafon. Awalnya tersangka masuk ke toko mabel sore harinya dan mengumpet di plafon pengubung antara toko keramik dengan mabel. Setelah berhasil, tersangka ngumpet hingga Jumat pagi hari, sekitar pukul 04.00 WIB, tersangka pelan-pelan keluar dari plafon dan langsung menguras barang yang ada di lemari baju korban yang notabennya perempuan itu.

''Setelah tersangka mengambil uang korban, tersangka kembali ngumpet di plafon. Begitu pemilik toko buka jam 9, tersangka diam-diam keluar dari persembunyian dan menyelinap keluar toko dan langsung ke Batam dan menginap di Jodoh,'' terangnya.

Kini tersangka harus mendekam di balik sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Read more »

Kawanan Perampok di Dor

Polisi Sektor Kota Tanjungpinang berhasil mengamankan kawanan pencuri tiga unit CPU (perangkat komputer). Kawanan pencuri itu beraksi Jumat (21/11) lalu. Tersangka yang diamankan Roni (29), Hendro (28), Januar Erzan (24), dan Noveldi (40) disersi TNI AD.

Pada saat mengamakan tersangka, Roni terpaksa ditembak, lantaran berusaha kabur. Kawanan pencurian ini diamankan secara terpisah Satuan Reserse Kriminal Polresta Tanjungpinang. Menurut Kapolresta Tanjungpinang, AKBP Drs Yusri Yunus, berlangsung, Jumat sekitar pukul 13.00 WIB. Roni, Hendro, dan Dayat (buron), masuk ke dalam Travel Duta Bintan Sejahtera yang posisinya bersebrang jalan dengan Kantor Imigrasi, Jalan A Yani, Batu 5 Atas.

''Mereka masuk ke kantor travel dengan cara melepas teralis dan melepas kaca nako jendela dengan menggunakan linggis,'' terangnya.

Setelah berhasil masuk, ketiganya menggasak tiga unit CPU komputer. Barang curian itu kemudian dibawa ke depan kantor Imigrasi. Mereka tidak mengetahui kalau ternyata perbuatan mereka diketahui Leni, pegawai travel. Melihat tindakan mereka, Leni menelepon pemilik travel, dilanjutkan ke Ketua RT setempat. Pemilik travel dan ketua RT kemudian datang ke TKP.

Saat melihat itu, Dayat dan Hendro melarikan diri. Tapi tidak dengan Roni, dia bersembunyi di samping kantor Imigrasi. CPU yang dicuri kawanan maling itu tidak diketahui pemilik travel. Mereka melapor ke polisi. Sekitar pukul 17.00 WIB, barang-barang tersebut kemudian "diamankan" dua satpam bertugas di Kantor Imigrasi.

Oleh Januar dan Noveldi, 3 unit CPU tersebut dibawa ke rumah Rusadi yang ditetapkan sebagai saksi. Di tempat dan lokasi berbeda, empat dari lima kawanan pencuri itu dibekuk petugas saat itu juga. Saat melacak keberadaan Dayat, Roni berusaha melarikan diri. Tak mau buruannya kabur, petugas pun melesatkan tembakan dan mengenai betis kiri Roni.

''Kami masih terus melakukan pengembangan terhadap para tersangka. Mereka diindikasikan juga melakukan pencurian di beberapa tempat lainnya. Laporan pencurian yang ada akan kita kumpulkan, '' tandas Yusri.

Read more »

Warga Dompak Tak Mau Lepaskan Lahan

Harga Lahan Tidak Sesuai

Sebagian masyarakat Dompak yang masih belum menyerahkan lahannya ke Pemerintah. Memiliki berbagai macam alasan tersendiri. Salah satunya mengenai harga lahan yang tidak sesuai lagi saat ini. Demikian disampaikan Mardani, warga Dompak, Kamis (21/11) kemarin.

''Kami bukannya mau menghambat pembangunan pusat pemerintahan di Dompak, tetapi kami minta kejelasan mengenai ganti rugi lahan yang sesuai,'' ungkapnya.

Menurut Mardani, harga yang diberikan pemerintah berdasarkan dari patokan pemerintah sendiri. Bukannya dari berunding dengan masyarakat.

''Pada saat itu, kami tidak pernah diajak berunding mengenai harga lahan di Dompak. Kami memiliki beberapa lahan di Dompak, ibu saya pernah menyuruh saya menyerahkan lahan dan satu lahan sudah saya serahkan masih ada dua lahan yang masih belum saya serahkan sambil menunggu pemerintah menyelesaikan persoalan ini,'' urainya.

Pria yang biasa disapa Babe itu berharap agar Pemerintah kembali duduk bersama warga Dompak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

''Kami meminta agar pemerintah memberikan harga sesuai dengan standar harga saat ini. Jangan sampai persoalan lahan di Dompak sama seperti di Lagoi. Kami tidak berharap demikian, kami berharap penyelesaian lahan bisa berjalan dengan baik dengan kesepatakan bersama,'' tandasnya.

Rumah Dompak belum Dianggarkan

Masyarakat Dompak berharap agar janji pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk membangun rumah bagi warga tempatan segera terealisasi. Namun hingga tahun 2008 janji yang diucapkan Pemerintah masih belum terealisasi. Dalam pembahasan panggar DPRD Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepri pun hingga saat ini masih belum membahas anggaran tersebut.

Menurut Hotman, Seketaris Komisi III DPRD Kepri dan juga anggota panggar, kemarin, dana untuk membangun rumah warga Dompak tidak termasuk dalam anggaran multiyears. ''Sampai saat ini kami masih belum membahas anggaran untuk pembangunan rumah bagi masyarakat Dompak,'' ujarnya saat dihubungi Batam News.

Katanya, tim panggar tidak akan menganggarkan dana untuk pembangunan rumah warga, sampai persoalan pembebasan lahan selesai.

''Saat ini pembebasan lahan di Dompak saja masih belum selesai. Bagaimana mungkin kita bisa menganggarkan dana untuk membangun rumah. Nanti bisa menjadi polemik lagi,'' ungkapnya.

Diakuinya, Dinas PU masih belum mengajukan anggaran untuk pembangunan perumahan Dompak. ''Mungkin saja dana untuk pembangunan perumahan Dompak melalui pos lain, tidak hanya dari Dinas PU. Tetapi sampai saat ini masih belum ada pembahasannya,'' tegasnya.

Polemik pembebasan lahan di Dompak dengan luas lahan 957 hektar, lahan yang baru bisa dibebaskan seluas 505 hektar dan masih ada sekitar 452 hektar yang harus dibebaskan pemerintah agar pembangunan Dompak dapat berjalan sesuai dengan master plane yang dibuat pemerintah dalam mewujudkan mega proyek pusat pemerintahan Provinsi Kepri.

''Selesaikan dulu persoalan pembebasan lahan, baru bisa dibahas mengenai anggaran tersebut,'' tandasnya.

Read more »