Said Parman : Perusahaan Harus Sediakan Jamsostek

Jaminan Tenaga Kerja (Jamsostek) harus tidak harus dimiliki perusaahaan besar saja tetapi perusahaan kecil juga harus sudah menyediakan Jamsostek bagi karyawannya. Menurut Said Parman, Kadis Tenaga Kerja dan Sosial Kota Tanjungpinang, kemarin, pengusaha baik itu pengusaha besar maupun pengusaha kecil harus sudah menyediakan Jamsostek untuk melindungi karyawannya.

''Dengan adanya jamsostek pengusaha dan karyawan sama-sama merasa aman. Karena apabila terjadi kecelakaan kerja sudah ada asuransinya, perusahaan tidak perlu merasa takut untuk membayar asuransi dan karyawan tidak perlu takut untuk gajinya di potong,'' ungkapnya.

Perusahaan yang mengikut sertakan karyawannya dalam Jamsostek tiap bulan gaji karyawan memang dipotong untuk membayar iuran per bulan Jamsostek. Apalabila dikemudian hari terjadi sesuatu saat kerja, maka Jamsostek akan memberikan jaminan asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

''Pemilik usaha roti juga harus ikut Jamsostek, apabila tiba-tiba komper meledak dan mengenai wajah pekerja. Pengusaha harus bertanggungjawab, adanya Jamsostek juga bisa meringankan pengusaha untuk membantu karyawan yang terkena kecelakaan kerja,'' urainya.

Diakuinya, saat ini masih belum bisa dipaksakan pengusaha kecil untuk turut serta dalam Jamsostek. Namun pelan-pelan Disnakersos akan memberikan pengarahan betapa pentingnya menggunakan Jamsostek terhadap karyawan atau pegawai.

Selain itu, Disnakersos juga terus menciptakan agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif antara pekerja dan pengusaha. Karena Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Disnakersos sebagai pelantara antara karyawan dan pengusaha.

Read more »

Hendry Frankim Maju Dua Periode DPD

Setelah merasakan duduk dibangku Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk Kepulauan Riau periode 2004-2010, Hendry Frankim mencoba lagi untuk mencalonkan diri sebagai DPD Periode kedua. Alasannya mencoba maju lagi ke DPD RI, karena berkat dukungan masyarakat Kepri itu sendiri.

''Saya maju untuk dua periode ini karena masyarakat masih mempercayakan saya untuk duduk sebagi DPD Perwakilan Kepulauan Riau,'' ungkap Hendry Frankim, DPD RI asal Kepri, kemarin di ruang kantornya.

Diakuinya, masyarakat masih percaya dan mau ia maju lagi sebagai DPD untuk periode kedua.

Hal itu terlihat dari jumlah suara yang berhasil dikumpulkan pria yang memiliki kantor seketariat DPD RI Perwakilan Kepri di Suka Beranang, Tanjungpinang untuk menampung apresiasi masyarakat Kepri pada umumnya. ''Dalam waktu satu setengah bulan saya mencari dukungan suara dan terkumpul 7.000 pendukung. Untuk syarat maju ke DPD Kepri harus ada 2.000 pendukung suara. Saya masukan 4.000 suara untuk berjaga-jaga kalau ada pendukung double,'' ungkapnya.

7.000 suara pendukungnya ini didapat karena ia selalu berkonsultasi kepada konsituen dan juga tokoh masyarakat yang ada di Kepulauan Riau.''Saya selalu mengundang tokoh masyarakat dan menanyakan pada mereka untuk berdiskusi berbagai hal untuk kemajuan Kepulauan Riau,'' tuturnya.

Selama empat tahun, pria berperawakan sedang itu duduk di DPD RI karena dukungan dari 60 ribu suara yang memilihnya duduk sebagai DPD RI di Tahun 2004 lalu pada saat pemilu. ''Pada saat maju ke DPD RI di tahun 2004, saya merupakan satu-satunya calon DPD yang tidak mempunyai visi dan misi,'' akunya.

Menurutnya, dirinya tidak mau mengumbar janji kepada masyarakat. '"Selama saya duduk di sana, saya bersama lembaga berjuang untuk Kepri dan daerah lain. Karena struktural lembaga DPD seperti itu.'' terangnya.

Perjuangan yang selama ini dilakukannya beserta teman-temannya yang duduk dibangu DPD RI yakni menyediakan akte lahir gratis bagi masyarakat dan juga KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi masyarakat. ''Saat ini baru akte kelahiran yang sudah bisa didapat gratis bagi masyarakat yang memiliki anak. Untuk pengurusan akte lahir selama 60 hari setelah pasca melahirkan,'' ungkapnya.

Diakuinya, saat melakukan reses di Kepulaun Riau masih banyak masyarakat di pulau-pulau terpencil masih belum memiliki akte lahir dan juga KTP.

''Padahal masyarakat Indonesia harus memiliki akte lahir yang merupakan bukti sebagai masyarakat Indonesia. Akte lahir juga merupakan surat untuk mengurus KPT, sekolah anak. Tanpa itu masyarakat akan susah,'' tegasnya.

Selain akte lahir, ia beserta teman-temannya yang duduk di lembaga DPD berjuang untuk meningkatkan APBN untuk Kepri. Tahun 2004 lalu, APBD Kepri hanya Rp50 miliar sekarang sudah Rp6 triliun pergi. ''Ini semua berkat rancangan undang-undang yang kami buat agar bisa mendapatkan tambahan anggaran belanja untuk Kepri,'' tandasnya.

Read more »

Ketua DK Janji akan Revisi BPK Bintan

Tiga kawasan Kepulauan Riau yang telah disetujui Pemerintah Pusat untuk dijadiakan kawasan FTZ (Free Trade Zone) yakni Batam, Bintan dan Karimun. Untuk di Kawasan Bintan terjadi sedikit masalah mengenai struktur pengurusan Badan Pengusaha Kawasan (BPK). Karena di Bintan terbagi dua wilayah struktur pemerintahan yakni Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Menurut Ismeth Abdullah, Ketua Dewan Kawasan (DK) FTZ Batam, Bintan dan Karimun, tidak ada masalah soal pembentukan BPK di wilayah Bintan.

''Tidak ada masalah dalam pembentukan BPK Bintan, semuanya baik-baik saja,'' ujar orang nomor satu itu di Kepri beberapa waktu lalu.

Ditanya mengenai saran dan permintan Wali Kota Tanjungpinang untuk BKP Bintan ada dua struktural BPK. Ismeth menuturkan, ''DK akan bahas harapan ini dalam rapat bersama. Kita sambut baik upaya ini. Jika bertujuan baik dan punya visi mengembangkan penerapan FTZ, kita akan tampung dan bahas bersama,'' tuturnya.

Diakuinya, saran wali kota Tanjungpinang akan ditinjau dan direvisi ulang. DK akan mencoba mengkombinasikan antara Tanjungpinang dan Bintan sehingga semua dapat berjalan dengan aturan yang berlaku.

Perkembangan terakhir, lanjut Ismeth, DK tengah menyiapkan sarana pendukung penerapan FTZ, antara lain gedung, personil duduk di BPK dan mengupayakan pencabutan payung hukum yang bertentangan dengan UU penerapan FTZ BBK, seperti PP 63 tentang dasar pungutan pajak atas otomotif, rokok, elektronik, dan minuman beralkohol (mikol/miras) di Batam dan sebagainya.

''Upaya pencabutan PP 63 saat ini tengah dibahas beberapa Menteri di Jakarta. Kami berharap agar pusat segera mengeluarkan keputusan PP pengganti yang tak bertentangan dengan UU penerapan FTZ BBK,'' tandasnya.

Read more »

Gebernur Terus Mencari Penganti RAL

Gubernur Kepulauan Riau telah menyurati Menteri Perhubungan terkait terputusnya jembatan trasportasi udara antara Natuna-Batam yang membuat masyarakat Natuna yang letak pulaunya paling ujung makin terisolir karena tidak ada lagi penerbangan yang melintasi pulau penghasil Migas tersebut. Satu-satunya transportasi melalui laut.

Menurut Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri, pihak pemerintah sudah melayangkan surat ke MenteriPerhubungan untuk segera memberikan alternatif meskapai untuk melalui jalur Batam-Natuna.

''Kami berusaha mencari pengganti maskapai RAL. Mengenai permasalahan RAL, biarlah managemen mereka yang menyelesaikan. Pemprov Kepri tak akan ikut campur kemelut yang terjadi di internal RAL,'' paparnya.

Jalur Batam-Natuna yang selama ini hanya dilayani penerbangan RAL, kini banyak lirik maskapai lain. Setidaknya tiga maskapai berniat untuk menambah area bisnis penerbangan untuk Kabupaten Natuna yang bisa digali untuk menambah pendapatan pesawat.

''Ada tiga maskapai yang berniat menerbangi rute Batam Natuna yakni Kartika Airlines, Linus Airways dan Mandala,'' tuturnya.

Diakuinya, ketiga maskapai itu masih wacana untuk melewati jalur penerbangan Batam-Natuna. Karena itu, pihaknya terus meminta agar Menhub segera memberikan jalan untuk masalah transportasi udara di daerah Natuna.

Mengenai bandara atau landasan penerbangan di Natuna, tidak ada masalah dan hambatan. Karena landasan daerah penghsil minyak dan gas tersebut sangat bagus dan bisa didarati atau disingahi pesawat jenis boeing.

''Landasan Natuna sangat bagus dan pesawat jenis apapun bisa mendarat disana, tidak akan mengalami kesulitan,'' ungkapnya.

Pemerintah Porvinsi Kepri telah menyurati Menteri Perhubungan RI minta pusat ikut serta mengupayakan beberapa maskapai penerbangan buka jalur di wilayah Kepri. Menhub berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti permintaan Kepri.

''Surat balasan telah kita terima. Menhub berjanji akan ikut mengupayakan beberapa maskapai penerbangan buka jalur di sini,'' ujarnya.

Menurut Ismeth, selain Batam, jalur transportasi wilayah kabupaten/kota se-Kepri saat ini hanya mengandalkan sarana transportasi kapal laut. Terlebih, sambungnya, Provinsi Kepri mayoritas wilayah perairan. Data terakhir menyebut sekitar 96 persen wilayah kepri terdiri perairan. Namun itu memakan waktu cukup lama.

''Daerah kita sangat membutuhkan transportasi udara. Jika mengandalkan sarana kapal, memakan waktu lama menyinggahi pusat pemerintahan kabupaten/kota se-Kepri. Kita bersyukur, pusat berjanji ikut mengupayakan pencarian maskapai penerbangan yang mau buka jalur di lokasi bandara di Kepri,'' tandasnya.

Read more »

Listrik Mati Hambat Kerja Samsat

Krisis listrik yang terjadi di Kota Tanjungpinang tidak hanya menggangu usaha kecil masyarakat kota yang terkenal dengan kota negeri pantun tetapi juga menghambat kinerja samsat Kota Tanjungpinang dalam melayani masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor.

''Kinerja samsat dalam pelayanan pajak kepada konsumen atau pemilik kendaraan sudah menggunakan sistem computerize. Dengan seringnya mati lampu terasa menghambat kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak,'' ungkap Abdul Malik, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, kemarin.

Karena tugas utama Samsat melayani konsumen yang hendak membayar pajak. Bila listrik mati, pihaknya menggunakan sistem manual. ''Kalau listrik mati, kita menggunakan sistem manual dulu. Baru itu data konsumen diketik ulang di computer. Ini kami lakukan untuk menerapkan pelayan prima pada konsumen,'' ujarnya.

Diakuinya, pihaknya terpaksa melayani pembayaran pajak dengan sistem manual. Karena computer yang digunakan tidak bisa beroperasi. Sehingga untuk mengoptimalkan pelayanan, pihaknya menambah jam operasional.

''Kami menambah jam operasional dari jam 12.00 hingga jam 14.00 WIB untuk melayani konsumen yang hendak membayar pajak,'' jelasnya.

Kendala persoalan listrik yang tidak bisa diketahui sampai kapan. Pemerintah Kota Tanjungpinang pun telah memberikan genset untuk membantu mengoptimalkan kinerja samsat. Diakui pria berperawakan sedang itu, pihaknya masih belum bisa mengoptimalkan penggunaan ganset.

''Kami masih mencari teknisi yang mengerti genset dan yang bisa menghubungkan ke computer. Karena penggunaan genset juga harus ada perawatan,'' tuturnya.

Beban sering terjadinya mati lampu, menurutnya, bisa menghambat target pajak untuk kendaraan bermotor. ''Tahun ini kami mendapatkan target pajak untuk kendaraan sebesar Rp47 miliar dan baru terealisasi 50 persen hingga bulan Juli ini,'' ujarnya.

Untuk bisa tembu target PAD yang sengaja dinaikan pemerintah. Lantaran sekarang Kota Tanjungpinang telah menjadi Ibukota Provinsi Kepri sehingga banyak kendaraan dari daerah lain juga turut masuk ke Tanjungpinang. ''Kita akan terus mengadakan razia kelengkapan surat untuk menambah PAD dan mobil dari daerah lain setelah tiga bulan lebih, pajak kendaraannya wajib disetor ke Samsat Kota Tanjungpinang,'' tukasnya.

Read more »

Paska RAL Berhenti Terbang

Ismeth : Terus Mencari Penganti RAL

Gubernur Kepulauan Riau telah menyurati Menteri Perhubungan terkait terputusnya jembatan trasportasi udara antara Natuna-Batam yang membuat masyarakat Natuna yang letak pulaunya paling ujung makin terisolir karena tidak ada lagi penerbangan yang melintasi pulau penghasil Migas tersebut. Satu-satunya transportasi melalui laut.

Menurut Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri, pihak pemerintah sudah melayangkan surat ke MenteriPerhubungan untuk segera memberikan alternatif meskapai untuk melalui jalur Batam-Natuna.

''Kami berusaha mencari pengganti maskapai RAL. Mengenai permasalahan RAL, biarlah managemen mereka yang menyelesaikan. Pemprov Kepri tak akan ikut campur kemelut yang terjadi di internal RAL,'' paparnya.

Jalur Batam-Natuna yang selama ini hanya dilayani penerbangan RAL, kini banyak lirik maskapai lain. Setidaknya tiga maskapai berniat untuk menambah area bisnis penerbangan untuk Kabupaten Natuna yang bisa digali untuk menambah pendapatan pesawat.

''Ada tiga maskapai yang berniat menerbangi rute Batam Natuna yakni Kartika Airlines, Linus Airways dan Mandala,'' tuturnya.

Diakuinya, ketiga maskapai itu masih wacana untuk melewati jalur penerbangan Batam-Natuna. Karena itu, pihaknya terus meminta agar Menhub segera memberikan jalan untuk masalah transportasi udara di daerah Natuna.

Mengenai bandara atau landasan penerbangan di Natuna, tidak ada masalah dan hambatan. Karena landasan daerah penghsil minyak dan gas tersebut sangat bagus dan bisa didarati atau disingahi pesawat jenis boeing.

''Landasan Natuna sangat bagus dan pesawat jenis apapun bisa mendarat disana, tidak akan mengalami kesulitan,'' ungkapnya.

Pemerintah Porvinsi Kepri telah menyurati Menteri Perhubungan RI minta pusat ikut serta mengupayakan beberapa maskapai penerbangan buka jalur di wilayah Kepri. Menhub berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti permintaan Kepri.

''Surat balasan telah kita terima. Menhub berjanji akan ikut mengupayakan beberapa maskapai penerbangan buka jalur di sini,'' ujarnya.

Menurut Ismeth, selain Batam, jalur transportasi wilayah kabupaten/kota se-Kepri saat ini hanya mengandalkan sarana transportasi kapal laut. Terlebih, sambungnya, Provinsi Kepri mayoritas wilayah perairan. Data terakhir menyebut sekitar 96 persen wilayah kepri terdiri perairan. Namun itu memakan waktu cukup lama.

''Daerah kita sangat membutuhkan transportasi udara. Jika mengandalkan sarana kapal, memakan waktu lama menyinggahi pusat pemerintahan kabupaten/kota se-Kepri. Kita bersyukur, pusat berjanji ikut mengupayakan pencarian maskapai penerbangan yang mau buka jalur di lokasi bandara di Kepri,'' tandasnya.

Read more »

Razia Samsat, Tingatka PAD

Unit Pelaksana Tugas Dinas Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (UPTD Samsat) Kota Tanjungpinang menggelar razia yang dipusatkan di Lapangan Pamedan Tanjungpinang. Razia yang digelar samsat bekerjasama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satpolantas) Polresta Tanjungpinang kemarin.

Menurut Abdul Malik, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, razia ini digelar untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) Kota Tanjungpinang dan sekaligus untuk menertipkan para pengendara sepeda motor maupun mobil untuk tepat membayar pajak kendaraan.

Razia digelar mulai jam 08.30 hingga jam 12.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat. Tidak hanya kendaraan sipil saja tetapi juga kendaraan dinas diperiksa surat-surat pajaknya. ''Untuk kendaraan dinas memang dia tidak bayar pajak, tetapi ada surat yang tiap tahun harus diperbaharui. Bila tidak ada maka juga akan dikenakan sangsi,'' tuturnya.

Diakuinya, untuk mobil dinas harus diperbaharui surat ketetapan pajaknya. Ini merupakan kegiatan penegakan hukum. Sedangkan untuk mobil pribadi bila belum bayar pajak maka harus membayar pajak.

Dikarenakan sekarang kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulaun Riau. Sehingga banyak kendaraan bermotor yang menggunakan plat dari daerah lain. Maka diberikan waktu selama tiga bulan, setelah itu pajak kendaraan tersebut harus dipindahkan ke Samsat Kota Tanjungpinang.

''Kami akan terus meningkatkan razia kendaraan roda dua dan roda empat untuk meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang,'' tuturnya.

Menurutnya, PAD Samsat tahun 2007 telah melebihi target yang ditargetkan yakni Rp26 miliar dan untuk unit Samsat melebihi target yakni Rp28 miliar. ''Untuk tahun ini target kami ditetapkan Rp47 miliar dan baru terealisasi lima puluh persen,'' tandasnya.

Selama razia, Samsat berhasil menjaring 8 unit kendaraan yang mutasi, kendaraan yang mati pajak berjumlah 15 unit untuk kendaraan roda dua dan roda empat berjumlah 2 unit mobil.

Read more »