Diterapkannya FTZ (Free Trade Zone) untuk di tiga kawasan Batam, Bintan dan Karimun di Kepulauan Riau dimana pengurusannya masing-masing wilayah ada Badan Pengusaha Kawasan yang diawasi Dewan Kawasan, Ismeth Abdullah.
Menurut Suryatati A Manan, Sabtu (2/8), untuk di Bintan, Badan Pengusaha Kawasan (BPK) harus ada dua yakni di Bintan dan Tanjungpinang. ''Karena di Bintan mempunyai dua otoritas yakni Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang,'' ungkapnya.
Diakuinya, Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mencari jabatan dalam soal BPK, hanya saja terasa janggal bila BPK Bintan yang diketuai Wali Kota Bintan mendandatangi wilayah Kota Tanjungpinang, begitu juga sebaliknya.
''Kami bukannya menghalangi BPK hanya saja kami mempertahankan marwah kami dan permintaan kami untuk di kawasan Bintan ada dua kepala tidak menyalahi peraturan yang ada,'' terangnya.
Karena struktur untuk di kawasan Bintan bisa dibuat Bintan satu dan strukturnya ada dua yakni Bintan dan Tanjungpinang, dengan begitu tidak akan menyalahi aturan. ''Saat ini kami sedang menyurati Kepal Dewan Kawasan untuk mempertimbangkan usulan dan saran kami,'' tuturnya.
Karena Tanjungpinang dan Bintan, lanjutnya, mempunyai kewenangan sendiri dan juga setara dengan Kabupaten Bintan.
Bahkan Tanjungpinang pun telah menyediakan lahan untuk FTZ (Free Trade Zone) yakni yang berada di Dompak dan Madong untuk terciptanya FTZ Bintan khusus kawasan FTZ.
''Kami menyediakan lahan sekitar 500 hektar untuk di Madong 300 hektar dan di Dompak 200 hektar agar terlaksana FTZ di Bintan,'' katanya.
Jika ternyata usulannya tidak diterima dan tetap menggunakan stuktural BPK Bintan, Ketua Wali Kota Bintan dan Wakil Ketua, Wali Kota Tanjungpinang. Suryatati menuturkan, pihaknya minta persetujuan dari DPRD Kota Tanjungpinang. ''Apakah mau mundur atau maju, kami kan punya DPRD yang bisa membantu memutuskan mana yang terbaik,'' tandasnya.
.jpg)
0 comments:
Post a Comment