Tujuh Proyek Dompak Ditunda

Pembangunan mega proyek pembangunan ibukota Kepulauan Riau, yang dilokasikan di Dompak masih pembangunannya masih terus berjalan. Hal tersebut diungkapkan, Seketaris Daerah Provinsi Kepri, Eddy Wijaya, kemarin, usai menghadiri peringatan upacara HUT TNI di Lapangan Pamedan.

''Saat ini saya tidak hafal berapa jumlah presentasi pembangunan yang sudah dilaksanakan di Dompak, tetapi pembangunannya masih terus berjalan,'' ujarnya.

Diakuinya, saat ini tidak ada masalah dalam pembangunan Dompak yang dilakukan para pemenang tender.

Bahkan, Eddy Wijaya yang termasuk tim percepatan pembangunan dompak akan meninjau ke lapangan dalam waktu dekat. ''Rencananya tanggal 15 Oktober ini saya dan tim akan meninjau ke lapangan untuk melihat proses pembangunan Dompak,'' tuturnya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri mengusulkan menunda tujuh proyek pembangunan Dompak. Penundaan yang dilakukan itu berdasarkan surat edaran Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) nomor 900/526/BAKD tertanggal 27 Agustus 2008 lalu.

Sebab bisa dipastikan mega proyek pembangunan ibukota Kepri tidak akan terselesaikan pada tahun 2011 nanti. Pada surat edaran meminta agar proyek-proyek yang menggunakan pembiayaan pembangunan yang melebihi tahun jamak tidak boleh melebihi masa jabatan pemerintahan tersebut. Dengan kata lain pembangunan Dompak hanya akan dilakukan hingga tahun 2010 sesuai dengan masa jabatan gubernur terpilih. Berdasarkan surat itulah, Pemprov segera merevisi proyek fisik yang akan dibangun.

''Pemerintah provinsi memberitahukan kepada kami bahwa mereka memahami permintaan BAKD. Sebagai lembaga pengontrol, DPRD juga sebagai lembaga legislasi harus melakukan dan mencermati aturan yang ada. Kita ikuti dan jalankan saja sesuai dengan ketentuan yang ada,'' ujar Nur, Ketua DPRD Kepri, kemarin.

Proyek yang akan ditunda nantinya merupakan proyek-proyek utilitas primer pemprov senilai Rp118, 4 Miliar. Selanjutnya proyek sekunder dan tertier sebesar Rp134.6 Miliar. Proyek yang ditunda pembangunannya juga adalah pembangunan rumah dinas senilai Rp83.5 Miliar. Selain itu, proyek pembangunan pedestrian dan pengadaan furniture senilai Rp80.96 Miliar. Proyek penataan landscape senilai Rp53.8Miliar dan proyek pembangunan sportcenter senilai Rp145Miliar juga ikut ditunda.

Terakhir pembangunan pelabuhan feri senilai Rp 42.75 Miliar ikut terkena dampak penundaan tersebut. Sementara itu, DPRD juga mempertimbangkan untuk menunda proyek pembangunan gedung adat dan kesenian senilai Rp20 Miliar. ''Semua proyek ini merupakan proyek yang belum dilelang dan belum dikerjakan untuk tahap ini,'' ungkapnya.

Dengan penundaan tujuh proyek tersebut, setidaknya terjadi penghematan senilai Rp82,75 miliar dari anggaran tahun jamak yang sedang berjalan. Sedangkan untuk pembangunan yang sudah dan sedang berjalan akan tetap di biayai dengan catatan tidak melebihi masa jabatan gubernur.

Pembangunan Dompak merupakan salah satu amanat yang harus di jalankan oleh Gubernur. Pembahasan ini sendiri dilakukan sebelum pembahasan RAPBD 2009 yang akan segera berlangsung. Sehingga nantinya, pemerintah dapat menyusun apa-apa saja yang akan dilakukan dalam anggaran tahun 2009 nanti.