Kantor Gubernur Kepulauan Riau didatangi sepuluh anggota DPR RI dari Komisi II yang membidangi Departemen dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pertahanan dan Komisi Pemilihan Umum. Kunjungan DPR RI yang dipimpin R.E Mangindaan dalam rangka melihat kesiapan Pemilihan Umum di Kepulauan Riau, Kamis (5/3).
Kunjungan kerja DPR RI Komisi II langsung diterima Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani dan Muspida Kepulauan Riau di aula kantor Gubernur Kepulauan Riau. Kunjungan mereka lebih terpusat pada pengawasan dan monitoring persiapan pemerintah daerah dalam mensukseskan Pemilu 2009, terkait peranan, ketersediaan dan pendistribusian logistik pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 April 2009 mendatang.
Ketua rombongan Timja Komisi II, E.E. Mangindaan menuturkan, kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang langsung mengadakan pertemuan dengan aparatur Pemerintah Provinsi Kepri untuk melihat persiapan pelaksaan pemilu dan juga meminta masukan tentang pembahasan RUU Pelayanan Publik dan juga masalah rekutan Pegawai Negeri Sipil dan juga honorer.
''Tujuan kita kunker di sini, sesuai dengan bidang Komisi II untuk monitoring dan pengawasan dalam pelaksanan PMPN Mandiri, meminta masukan dalam pembahasan RUU Pelayanan Publik yang saat ini sedang kita bahas,'' ujarnya.
Katanya, rekutan CPNS dan tenaga honorer di Pemerintah selalu mendapat masalah dan kendala mengenai cara perekutannya. Mengenai persoalan rekutan PNS tersebut, Komisi II juga telah membahas dengan Depdagri dan Menpan.
Kunjungan DPR RI Komisi II yang juga membawahi bidang Komisi Pemilihan Umum juga akan melakukan pertemuan dengan KPU Provinsi Kepulauan Riau, Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan
''Kami melakukan pertemuan dengan KPU dalam rangka monitoring persiapan KPU dalam mendistribusikan perlengkapan pemilihan,'' ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani menuturkan, sangat senang atas kunjungan DPR RI. ''Kami berterimakasih kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan program PMPN Mandiri. Sehingga program ini dapat berjalan dengan baik, dan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,'' tuturnya.
Diungkapkan Sani, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan PMPN Mandiri serta ditambah dari dana APBD Provinsi dan kabupaten dan kota dalam menambah program PMPN itu sendiri.
Pada kesempatan itu juga, Sani menanyakan persoalan prosedur gula yang tidak bisa lagi didatangkan dari negara tetangga. Sehingga harga gula di Kepulauan Riau jauh lebih mahal dibanding daerah lain. Ditambah lagi, jumlah penduduk Kepulauan Riau terus bertambah.
''Pertambahan jumlah penduduk Kepri bukan karena program Keluarga Berencana tidak berjalan baik, tetapi banyaknya penduduk daerah lain ke Kepri dan membuat jumlah penduduk bertambah. Apalagi pada umumnya yang datang merupakan orang yang mau mencari bekerja, sehingga angka kemiskinan kian bertambah bukan karena masyarakat Kepri sendiri, melainkan dikarenakan kedatangan penduduk dari daerah lain,'' urai Sani pada kesempatan itu.
Kunjungan kerja DPR RI Komisi II langsung diterima Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani dan Muspida Kepulauan Riau di aula kantor Gubernur Kepulauan Riau. Kunjungan mereka lebih terpusat pada pengawasan dan monitoring persiapan pemerintah daerah dalam mensukseskan Pemilu 2009, terkait peranan, ketersediaan dan pendistribusian logistik pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 April 2009 mendatang.
Ketua rombongan Timja Komisi II, E.E. Mangindaan menuturkan, kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang langsung mengadakan pertemuan dengan aparatur Pemerintah Provinsi Kepri untuk melihat persiapan pelaksaan pemilu dan juga meminta masukan tentang pembahasan RUU Pelayanan Publik dan juga masalah rekutan Pegawai Negeri Sipil dan juga honorer.
''Tujuan kita kunker di sini, sesuai dengan bidang Komisi II untuk monitoring dan pengawasan dalam pelaksanan PMPN Mandiri, meminta masukan dalam pembahasan RUU Pelayanan Publik yang saat ini sedang kita bahas,'' ujarnya.
Katanya, rekutan CPNS dan tenaga honorer di Pemerintah selalu mendapat masalah dan kendala mengenai cara perekutannya. Mengenai persoalan rekutan PNS tersebut, Komisi II juga telah membahas dengan Depdagri dan Menpan.
Kunjungan DPR RI Komisi II yang juga membawahi bidang Komisi Pemilihan Umum juga akan melakukan pertemuan dengan KPU Provinsi Kepulauan Riau, Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan
''Kami melakukan pertemuan dengan KPU dalam rangka monitoring persiapan KPU dalam mendistribusikan perlengkapan pemilihan,'' ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani menuturkan, sangat senang atas kunjungan DPR RI. ''Kami berterimakasih kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan program PMPN Mandiri. Sehingga program ini dapat berjalan dengan baik, dan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,'' tuturnya.
Diungkapkan Sani, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan PMPN Mandiri serta ditambah dari dana APBD Provinsi dan kabupaten dan kota dalam menambah program PMPN itu sendiri.
Pada kesempatan itu juga, Sani menanyakan persoalan prosedur gula yang tidak bisa lagi didatangkan dari negara tetangga. Sehingga harga gula di Kepulauan Riau jauh lebih mahal dibanding daerah lain. Ditambah lagi, jumlah penduduk Kepulauan Riau terus bertambah.
''Pertambahan jumlah penduduk Kepri bukan karena program Keluarga Berencana tidak berjalan baik, tetapi banyaknya penduduk daerah lain ke Kepri dan membuat jumlah penduduk bertambah. Apalagi pada umumnya yang datang merupakan orang yang mau mencari bekerja, sehingga angka kemiskinan kian bertambah bukan karena masyarakat Kepri sendiri, melainkan dikarenakan kedatangan penduduk dari daerah lain,'' urai Sani pada kesempatan itu.
.jpg)
0 comments:
Post a Comment