Anak Cacat Kepri Nuntut Perhatian Pemerintah

Hari Anak Nasional

Kembali lagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan menggelar aksi demo dalam memperingati Hari Anak Nasional (HAN) bersama sekitar 35 orangtua yang memiliki anak-anak balita yang cacat fisik dan mental, Rabu (23/7) sekitar jam 11.00 WIB di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Tuntutan pendemo yang umumnya ibu yang memiliki anak cacat fisik dan mental tersebut minta perhatian dari Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya terhadap nasib dan perkembangan anak mereka. Pada umumnya mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai berobat anak-anak mereka.

Menurut Emilda, salah seorang pedemo yang anaknya menderita penyakit hidrosepalus sejak dalam kandungan, dirinya merasa kesulitan untuk berobat anaknya. ''Sejak dalam kandungan anak saya sudah menderita hidrosepalus hingga usianya beranjak empat tahun belum ada perkembangan berarti,'' ungkapnya di bawah hujan gerimis.

Ia menambahkan, dirinya sudah berusaha untuk memberikan pengobatan terbaik pada anaknya melalui Jamkesnas namun obat yang diberikan tidak memberikan perkembangan yang berarti bagi pertumbuhan anaknya menjadi lebih baik.

''Sudah proses pengurusan Jamkesnas susah, begitu sudah diperoleh susah untuk digunakan di rumah sakit,'' tuturnya.

Berbeda dengan pengakuan Dewi (29) yang memiliki anak cacat fisik dan mental dikarenakan penyakit step saat anaknya berusia tiga bulan hingga anaknya berusia delapan tahun masih belum ada perkembangan yang baik bagi kesehatan anaknya. ''Saya ini orang tidak mampu dan saya sudah mencoba membuat surat miskin dari pengantar RT dan RW tetapi lurahnya tidak memberikan, kecuali ada surat pindah dari daerah asal saya,'' ungkap Dewi lirih.

Diakuinya, untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) membutuhkan biaya Rp210 ribu. ''Uang dari mana, untuk berobat anak saya saja becak satu-satunya yang kami miliki kami jual namun anak saya masih belum baik,'' ujar wanita yang tinggal di Kampung Bugis, Tanjungpinang itu.

Katanya, sampai saat ini pemerintah setempat masih belum membantu mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan pengobatan bagi anaknya.

''Sehari-hari pekerjaan suami saya sebagai tukang becak. Karena becak sudah dijual terpaksa menyewa, hasil narik becak di Plantar II itu kami gunakan untuk kehidupan sehari-hari saja tidak cukup. Bagaimana untuk berobat. Setiap anak saya demam saja, baru saya bawa ke puskesmas itu pun dimintai uang Rp20 ribu setiap kali berobat,'' ujarnya sambil menghapus air matanya.

Kebanyakan keluhan orangtua yang memiliki anak cacat fisik dan mental itu kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak-anak yang memiliki nasib berbeda dibanding anak-anak normal lainnya. Tuntutan orangtua di Hari Anak Nasioal itu hanya minta perhatian dari Pemerintah agar anak mereka bisa hidup sama seperti anak-anak lainnya yang mendapat perhatian pemerintah.

''Anak-anak lain dapat mengikuti berbagai kegiatan di Hari Anak Nasional, sedangkan anak kami hanya berbaring di tempat tidur,'' teriak salah seorang pendemo.

Katanya, ia berharap pemerintah untuk membantu mengulurkan tangan terhadap anak-anak mereka yang memiliki fisik yang berbeda dibanding yang lain.

Sementara itu, Iskandar Sitorus, Ketua Pendiri LBH Kesehatan mengungkapkan agar Pemerintah juga peduli terhadap anak-anak yang bernasib malang ini. ''Kami melakukan demo ini bukan karena kepentingan pribadi tetapi membantu menyampaikan aspresiasi orangtua yang tidak mampu membiayai berobat anaknya agar didengar sama pemerintah,'' tukasnya.