BUMD Bakal Penuhi Syarat Pemko Tanjungpinang

Terkait Pembangunan Pelabuhan Sri Bintan Pura

Sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kota Tanjungpinang akan dibangun lebih megah dan moderen dibanding pelabuhan saat ini. Namun, pembangunan Megaproyek tersebut masih belum bisa dilaksanakan, karena terjadi kendala internal antara PT Pelindo dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

''Kami sudah mensurati Pelindo untuk segera melengkapi persyaratan yang sudah kita acukan dalam pembangunan pelabuhan Sri Bintan Pura,'' ujar Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, kemarin.


Rencananya PT Pelindo dalam membangun pelabuhan internasional Sri Bintan Pura bekerjasama dengan PT Pembangunan Kepri yang masuk dalam BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sehingga, pembangunan tersebut masih belum bisa dilaksanakan.

Karena tidak sesuai dengan perjanjian awal, Pemerintah Kota Tanjungpinang meminta agar PT Pelindo menyelesaikan terlebih dahulu persoalan tersebut sebelum melaksanakan pembangunan pelabuhan yang merupakan salah satu jalur masuknya pelabuhan domestik dan luar negeri di Kota Tanjungpinang.

''Sudah satu bulan kita layangkan surat untuk melengkapi persyaratan yang kita minta agar diselesaikan terlebih dahulu persoalan ini. Baru kita akan melangkah lebih lanjut,'' urai Tatik.

Sementara itu, HM Sani, Komisaris BUMD Kepulauan Riau di lokasi yang sama membenarkan, pihaknya telah menerima surat dari Pemerintah Kota Tanjungpinang mengenai pembahasan pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura.

''Kita akan penuhi persyaratannya dan sedang memproses surat dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Saat ini BUMD sedang melengkapi untuk memproses permintaan tersebut, sehingga dapat segera menyelesaikan permasalahan administrasi,'' ungkap Sani.

Ditegaskan Sani, tidak ada masalah mengenai adanya tambahan investor yang mau gabung dalam membangun pelabuhan Sri Bintan Pura.