Kasus-kasus korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang terus bergulir. Untuk mempercepat proses persidangan kasus yang bergulir berkat penyedikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tekait kasus UUDP pengembalian dana pinjaman 24 anggota dewan ke kas daerah.
Menurut Kepala Kejaksaan Negri Tanjungpinang, E S Maruli SH MH, kemarin, pihaknya mendapat surat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memanggil dua puluh empat anggota dewan yang meminjam dana dari APBD Tahun 2005.
''Kedua puluh empat anggota dewan periode tahun 2004-2009 ini akan dipanggil sebagai saksi terhadap kasus ini. Bila mereka tidak datang akan dipanggil paksa. Untuk itu, kami akan bekerjasama dengan pihak kepolisian,'' terangnya.
Persidangan untuk mendengarkan keterangan dari para saksi yang terlibat dalam peminjaman dana khas daerah APBD Tahun 2005 itu akan dilaksanakan Rabu mendatang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Majelis Pangadilan Negeri Tanjungpinang telah melayangkan surat, Kamis (16/1) ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan nomor surat 410/PiD B/2008/ PN TPI untuk keperluan pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus Adi Purwanto, yang saat ini dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi senilai Rp1,37 miliar dari dana APBD Tahun 2005.
Kata Maruli, menurut pengakuan anggota dewan mereka sudah mengembalikan peminjaman uang dari dana APBD Tahun 2005. ''Karena itu, Pengadilan Negeri Tanjungpinang membutuhkan keterangan dari saksi-saksi terkait kasus peminjaman dana khas APBD Tahun 2005,'' jelasnya.
Dituturkan Maruli, surat pemanggilan terhadap dua puluh empat anggota DPRD Kota Tanjungpinang hari ini (kemarin, red) sudah dilayangkan dan diberikan ke Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.
''Pada saat persidangan mereka tidak mau menghadiri maka akan dipanggil secara paksa. Untuk itu tidak perlu ijin, karena sudah ada surat,'' tegasnya.
.jpg)
0 comments:
Post a Comment