Mafia Pelabuhan Diminta Turunkan Harga

Abidin : Jika Tidak Akan Dilaporkan ke Jalur Hukum

Ketua Apindo Kepri, Abidin mengingatkan kepada mafia pelabuhan, khususnya oknum-oknum yang terlibat dalam menghambatnya proses bongkar muat barang di Pelabuhan FTZ untuk segera mengakhiri tindakan yang merugikan pengusaha.

''Saat ini kita sedang melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti dan sudah delapan puluh persen bukti terkumpul. Kita minta agar oknum yang bermain untuk segera menurunkan harga tujuh puluh persen dari sebelumnya. Jika tidak kita akan membawa proses ini ke jalur hukum,'' ujarnya di sela-sela peresmian vihara yang ada di Tanjungpinang.

Abidin menuturkan, pihaknya akan memanggil oknum-oknum yang terlibat untuk segera menindaklanjutin agar menurunkan harga.

Penurunan harga bongkar muat barang tujuh puluh persen dibanding harga saat ini. Menurut Abidin, pemilik bongkar muat barang masih mendapatkan keuntungan lima puluh persen. Karena harga yang diberikan lebih dari 120 persen dibanding harga normal. Sehingga penurunan 70 persen, pemilik bongkar muat masih mendapat keuntungan 50 persen.

''Apindo berhak memanggil mereka karena tindakan yang dilakukan oknum ini sangat merugikan masyarakat juga. Kita ingin agar Batam tetap kondusif, karena tindakan yang dilakukan oknum ini untuk memperkaya diri sendiri sudah melanggar hukum,'' jelasnya.

Menganai persoalan ini, Abidin menuturkan, sudah melaporkan ke BP Kawasan Batam dan BP Kawasan Batam menyambut baik laporan yang diberikan Apindo terkait persoalan mafia pelabuhan.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah menuturkan, jika masih ada oknum pengusaha mengenakan PPn dan PPnBM di kawasan FTZ hal itu sama saja melanggar hukum yang berlaku.

''Keluhan para pengusaha terkait persoalan masih dikenakan pajak PPn dan PPnMW ini akan kita lanjutin dan kami juga akan meminta aparat di lapangan, baik kepolisian, Bea Cukai dan aparat lainnya untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengusaha yang tidak bertanggungjawab,'' urainya.

Ismeth menegaskan, jika pihaknya menemukan pengusaha yang masih menerapkan PPN kepada masyarakat maka akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.