Hindari Korupsi dengan Ahklak Mulia

Moral masyarakat Indonesia, khususnya Kepulauan Riau perlu ditingkatkan dengan ahklak mulia. Sehingga dengan moral yang baik mengurangi penyimpangan-penyimpangan ahklak mulia yang teajadi di Kepulauan Riau. Penyimpangan ahklak mulai antara lain kegemaran korupsi, banyaknya tawuran antar pelajar, pergaulan bebas antar pelajar, miras, pornografi serta narkoba.

Demikian disampaikan Aida Zulaikha Nasution, Pendiri Gerakan ahklak Mulia Kepri sekaligus DPD RI asal Kepri, kemarin. Menurut Aida, penyebab rusaknya ahklak mulai bisa dijadikan karena pengaruh lingkungan, rusaknya sistem dilingkungan masyarakat, dan hilangnya pengaruh tokoh masyarakat.

''Ini yang perlu kita tingkatkan sehingga ahklak mulia bisa kembali ditingkatkan. Itu harus dimulai dilingkungan rumah, sekolah sehingga berdampak pada lingkungan sekitarnya,'' ungkap istri dari Ismeth Abdulan itu.

Diakui Aida, pihaknya sudah melakukan penyuluhan dikalangan pelajar dan juga pendidikan untuk meningkatkan ahklak mulai dengan pelajar budi pekerti, pendidikan moral dan tingkah laku.

''Pendidikan ini bisa diterapkan dilingkungan sekolah untuk menghasilkan pelajar yang memiliki ahklak mulai. Dengan ahklak mulai ini bisa menghindari korupsi. Karena pelaku akan malu terhadap anak dan keluarganya yang akan mengingatkan,'' ujarnya.

Aida menjelaskan, misalnya ayahnya korupsi dan anaknya mengetahuinya, anak yang sudah memiliki ahklak mulai akan mengingatkan dan membuat ayahnya menjadi sadar dan malu.

''Karena itu diperlukan pendidikan moral dan budi pekerti di sekolah. Selain itu juga meningkatkan pendidikan agama bagi kalangan pelajar. Sehingga kegiatan-kegiatan positif itu akan mengurangi kegiatan negatif yang dilakukan beberapa pelajar,'' tandasnya.

Read more »

Menekan Angka HIV di Tanjungpinang

Dengan Sosialisasi dan Penyuluhan

Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang berusaha untuk menurunkan prevalensi HIV/ADS dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan penyuluhan baik di kalangan resiko rendah maupun resiko tinggi. ''Kami terus melakukan upaya pencegahan dan penyuluhan kepada pelajar hingga pekerja seks komersial dan di tempat-tempat hiburan untuk mengurangi tertularnya HIV,'' ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, dr Eka Hanasariyanto, Senin (29/12), usai menghadiri kegiatan MUI di hotel Sempurna.

Menurut Eka, sosialisasi yang dilakukan sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai HIV/AIDS untuk semua kalangan baik pelajar maupun dewasa.

Dampak kegiatan yang kerap kali dilakukan Dinas Kesehatan memang tidak serta merta keliahatan hasilnya berdasarkan prevalensi orang yang terkena HIV. Karena penyakit tersebut tidak mudah dideteknsi dan harus diperiksa dengan tes darah. Apalagi untuk mengetahui penyakit itu membutuhkan proses yang panjang.

''Seperti kami perkirakan tahun ini jumlah penderita HIV bertambah dibanding tahun sebelumnya. Untuk angkanya saya tidak ingat, tetapi di tahun 2008 mengalami penurunan dibanding tahun 2007,'' tuturnya.

Diakui Eka, tahun depan program-program penyuluhan dan sosialisasi tetap akan terus dilakukan untuk menekan angka penularan HIV yang hasilnya bisa dilihat lima tahun mendatang.

''Penularan HIV ini tidak hanya dikarenakan hubungan seksual tetapi juga bisa dikarenakan melalui suntikan atau narkoba,'' terangnya.

Karena Dinas Kesehatan terus menerus memberikan penyuluhan khususnya bagi pelajar agar menghindari menggunakan narkoba. Sedangkan bagi orang yang sudah telanjur menggunakan narkoba. Dokter Eka menuturkan, untuk menggunakan jarum yang sekali pakai atau menggunakan yang tablet.

''Bukannya kami mengajarkan mereka menggunakan narkoba yang memang dilarang, tetapi ini dari segi kesehatan. Sama seperti pekerja seks komersial kami menyarankan mereka menggunakan kondom, walaupun itu berarti menandakan setuju dengan adanya portitusi, namun kami melihat dari faktor kesehatan,'' terangnya.

Eka berharap tahun depan dengan program-program penyuluhan dan sosialisasi HIV/AIDS dikalangan resiko rendah

Read more »

Dari 208 Kasus hanya 20 Bisa Ditangani

Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kepri

Kasus kekerasan anak di Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang tahun 2008 mencapai 208 kasus yang terjadi. Data tersebut berdasarkan hasil laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kepri. Menurut Ketua KPAID Kepri, Putu Elvina, kemarin, kasus kekerasan anak yang diterima KPAID tidak semua kasus yang ditangani berhasil.

''Hanya sebanyak 20 kasus kekerasan anak yang berhasil kami tangani hingga tuntas. Selama ini KPAID memang hanya mengamati keadaan dan mencoba mencarikan jalan keluar terhadap kasus kekerasan yang menimpa anak,'' terangnya usai menghadiri pertemuan dialog MUI Kepri bersama tokoh masyarakat dan dewan pendidikan.

Kasus-kasus yang ditangani KPAID Kepri antara lain pemerkosaan anak di bawah umur, penculikan, eksploitasi kekerasan lainnya yang menimpa anak-anak di bawah umur. ''Kasus kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak terlepas dari peran orangtua. Bagaimana orangtua mengawasi dan menjaga anak,'' ujarnya.

Kasus kekerasan anak di Kepri lebih didominasi terjadi di Batam. ''Saya tidak begitu hafal, tetapi kasus kekerasan anak banyak terjadi di Batam. Dikarenakan jumlah penduduknya lebih banyak di sana,'' katanya.

Diakui Putu, penanganan kasus kekerasan anak ini memerlukan peran dari semua pihak mulai dari sekolah, orang tua dan masyarakat. Tidak hanya KPAID yang punya tanggungjawab soal itu.

Untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak diperlukan upaya prefentif, seperti pengawasan semaksimal mungkin oleh orang tua agar anaknya terhindar dari aksi kekerasan. Selain itu juga diperlukannya pendidikan yang baik, pengetahuan dan wawasan agama agar anak tahu mana yang baik dan buruk.

Terlepas dari lingkungan di rumah, pihak sekolah juga harus memegang komitmen untuk selalu memantau keberadaan anak didiknya selama berada di sekolah. Tidak terlepas dari itu, dalam pergaulan anak, lanjut Putu, juga harus dipantau orangtua, dengan siapa dan apa aktivitas anak diluar. ''Yang jelas semua harus dipantau oleh orang tua meski sesibuk apapun pekerjaan orang tua,'' tukasnya.

Read more »

Rapikan Kota Tanjungpinang Melalui PK5

Maraknya pedagang kaki lima yang selalu bermunculan setiap sore di tepi laut hingga melewati batas yang sudah ditentukan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sehingga Petugas Satuan Pamong Praja (Satpol PP) bertindak dengan mengamankan PK-5 beberapa waktu lalu dan membuat pedagang demo.

Menurut Suryatati A Manan, Wali Kota Tanjungpinang, kemarin, Petugas Satpol PP melakukan kewajibannya menjaga kebersihan dan ketertiban kota Tanjungpinang.

''Kalau diatur dengan rapi lokasi penjualan pedagang kaki lima di tepi laut mencukupi sehingga tidak perlu sampai melewati barisan gedung daerah,'' ungkapnya usai membuka seminar di SMKN I Tanjungpinang.

Selain itu, orang nomor satu di Kota Tanjungpinang menghimbau pedagang kaki lima untuk tetap menjaga kebersihan bersama.

''Kami tidak melarang pedagang kaki lima berjualan di sana, tetapi ya diatur dan sesuai aturan yang berlaku,'' tandasnya.

Sementara itu, Agustiawarman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menuturkan, pihaknya akan terus melakukan razia pedagang kaki lima.

''Tidak hanya pedagang kaki lima yang berada di pasar yang kami tertipkan, tetapi juga pedagang kaki lima yang ada di tepi laut,'' ujarnya belum lama ini.

Hal itu memang dilakukan Satpol PP dikarenakan pedagang kaki lima di tepi laut sudah terlalu banyak dan marak. Bahkan melewati batas yang diberikan pemerintah yakni tidak boleh sampai melewati gedung daerah. Tetapi, pedagang kaki lima yang setiap malam mengisi ruang jalanan tersebut sudah melebihi batas yang diberikan.

Read more »

Dua Minggu Warga Tanjungpinang Tak Dapat Air

PDAM Menunggu Trafo dari Jakarta

Warga Tanjungpinang yang bermukim di Tanjungunggat, Jalan Pasar, Teluk Keriting, Jalan Tambak, Batu hitam hingga Jalan Pramuka sejak dua minggu lalu tidak lagi air bersih tidak lagi mengalir. Hal itu dikarenakan trafo milik PDAM rusak. Sehingga pihak PDAM tidak bisa mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga yang merupakan pelanggan PDAM Tirta Janggi.

''Banyak masyarakat sudah mengeluh karena kebutuhan air bersihnya tidak dipenuhi. Sejak dua minggu rumah warga tidak dialiri air bersih,'' ungkap Rudi Chua, Anggota Komisi III DPRD Kepri, Jumat (26/12).

Menurut Rudi Chua, hal itu dikarenakan trafo milik PDAM rusak, sehingga tidak bisa menyalurkan kebutuhan air bersih.

Trafo yang rusak itu biasanya digunakan untuk mensuplai air ke rumah-rumah warga, khususnya pelanggan PDAM. Namun sejak trafo rusak dua minggu lalu, penyaluran air bersih terhenti. Sehingga warga tidak lagi mendapat air bersih yang menjadi salah satu faktor kebutuhan masyarakat.

Menyingkapi hal tersebut, DPRD Kepri meminta agar pihak PDAM segera menyelesaikan persoalan tersebut. Karena hal itu merupakan hajad kebutuhan orang banyak. ''Kami sudah meminta PDAM untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada keributan terlebih dahulu, baru masalah ini ditangani,'' tutur Rudi Chua yang ditemui wartawan.

Rudi menuturkan, pihak PDAM telah memesan trafo dengan kapasitas 630 KUV di Jakarta dengan harga Rp200 juta dan barang tersebut sudah dipesan, uang sudah dikirimkan.

Sebab PDAM mendapat dana dari Pemerintah Provinsi Kepri. Walaupun sebelum pemesanan trafo sempat terganjal dana, karena uang APBD 2009 masih belum keluar. Namun sudah disiasati terlebih dahulu. ''Kendalanya sekarang barang itu baru datang tanggal 5 Januari, tentunya ini akan menyusahkan masyarakat,'' katanya.


Apalagi di daerah yang terhenti aliran air bersih, lanjut Rudi, sangat susah mendapatkan suplai air. Untuk membeli air saja harganya sangat mahal dari tangki air keliling.

Selain harganya mahal, tangki air kelilingpun juga sulit dijumpai. Harga air dari tangki keliling dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Saat ini harga air Rp200 ribu untuk satu tangki, yang jumlah airnya mencapai sekitar tiga ton.

Saat mau konfirmasi mengenai masalah ini, pihak PDAM tidak bisa dihubungi untuk dikonfirmasi.

Read more »

Suryatati : Pelajar Perlu Tahu Seks dari Narasumber yang Tepat

Kasus-kasus fenomena yang dilakukan pelajar berkaitan dengan pergaulan bebas makin marak, tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di Tanjungpinang. Hal itu dikarenakan kurangnya pelajar memahami pendidikan seks. Sehingga beberapa pelajar menyalah artikan informasi mengenai seks.

Menurut Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, saat ini pelajar banyak mengetahui informasi mengenai seks dari narasumber yang tidak tepat, sehingga salah mengartikan.

''Pentingnya pendidikan seks education untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pendidikan seks dari narasumber yang tepat. Sehingga mereka memahami dengan benar pendidikan seks diusai remaja,'' ujar Tati, sapaan Suryatati A Manan, kemarin.

Selain memberikan informasi mengenai seks education yang tepat kepada pelajar, Tati juga menegaskan, perlunya pendidikan moral bagi pelajar ditingkatkan. Sehingga mengurangi pengaruh buruk dalam pergaulan remaja di era sekarang.

''Pembahasan seks bagi pelajar memang menarik, karena itu diperlukan orang yang tepat untuk memberikan informasi yang tepat mengenai pendidikan seks,'' papar wanita berkulit putih itu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Arifin Nasir mengungkapkan, untuk menyingkapi fenomena pergaulan bebas atau pesta seks yang kedepannya bisa saja terjadi kembali perlunya ada pelajaran seks atau sex education di sekolah.

''Penyampaian pelajaran seks education ini diperlukan guru yang benar-benar memahami mengenai atonomi tubuh. Dalam penyampaiannya juga diperlukan bahasa yang tidak vulgar,'' ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam itu.

Saat ini banyak pelajar yang tidak mengetahui secara benar tentang pendidikan seks. Karena kebanyakan orangtua merasa tabu membicarakan seks dengan anak perempuan ataupun laki-lakinya. Sehingga informasi mengenai seks yang didapat pelajar melalui film pornografi dan kawan. Sehingga informasi tersebut menjadi simpang siur.

''Kita juga perlu mengajarkan anak-anak di sekolah tentang pelajaran seks bagaimana berbahayanya seks untuk usia dini. Karena bisa menyebabkan penyakit kanker rahim, karena usianya masih terbilang belum pantas untuk hamil,'' terangnya.

Seks education, lanjut Arifin, saat ini memang diperlukan untuk diberitahukan kepada pelajar. Sehingga pelajar tidak lagi menyalahartikan informasi yang didapatnya.

Read more »

PP Baru Bisa Berdampak Penurunan Wisman

Peraturan Pemerintah (PP) pusat yang mengatur mengenai fiskal keluar negeri berlaku awal Januari 2009. Dimana dalam peraturan tersebut warga Indonesia yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan fiskal yakni melalui laut Rp1 juta dan udara Rp2,5 juta.. Sedangkan yang memiliki tidak dikenakan fiskal.

Menurut Suryatati A Mana, Wali Kota Tanjungpinang, hal tersebut tentunya akan berdampak bagi kunjungan wisata yang ada di Tanjungpinang.

''Kota Tanjungpinang kan dekat dengan negara tetangga, sehingga bisa berdampak pada kunjungan wisata baik luar negeri maupun dalam negeri,'' ungkapnya.

Apalagi Tanjungpinang juga mau melaksanakan program Tanjungpinang Visit Year 2011 dalam mendukung program pemerintah pusat Indonesia visit year 2009. Data jumlah wisata yang masuk ke Tanjungpinang per 25 Desember 2008 berjumlah 110.074 wisata, sedangkan tahun 2007 bisa mencapai 119.526 orang. Lalu di tahun 2006 jumlah wisata yang bertandang ke kota Gurindam dan Negeri Pantun berjumlah 130.021 orang.

Dari data yang didapat dari Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang, jumlah wisata tiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk meningkatkan program wisata di kota yang terkenal dengan Budaya Melayunya itu, Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang akan meningkatkan daya tarik wisata. Sehingga kunjungan wisata baik dalam negeri dan luar negeri terus ditingkatkan.

''Untuk mendukung program Indonesia Visit year 2009 dan Tanjungpinang Visit year 2011, kami telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan wisata,'' ujar Wankamar, Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang.

Diakui Wankamar, dengan diberlakukan wajib pajak bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki NPWP akan berpengaruh dengan kunjungan wisata lokal yang berniat mengunjungi negara Singapura melalui Kepulauan Riau, khususnya Tanjungpinang.

Walaupun demikian, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang optimis dengan program Tanjungpinang Visit year 2011. ''Kami akan terus meningkatkan daya tarik wisata yang ada di Kota Tanjungpinang untuk menarik minat turis bertandang ke sini,'' tuturnya.

Katanya, diawal tahun 2009, pihanya telah menyiapkan berbagai program wisata yang dikemas menarik untuk menarik wisata manca negara.

Salah satu paket wisata yang masih menjadi andalan kota yang terkenal dengan makanan otak-otanya itu masih Pulau Penyengat. Karena pulau tersebut merupakan pulau sejarah dan budaya Melayu. ''Kami juga akan mengikuti ekspo untuk mempromosikan potensi wisata kita yang ada di Tanjungpinang di Singapura. Langsung ke pusat centre tempat yang paling banyak dikunjungi turis manca negera,'' tandasnya.

Read more »

SOTK Kepri Masih Menunggu Presiden

Hingga saat ini Perda SOTK Pemerintah Kepulauan Riau yang sudah di sahkan DPRD Kepri masih belum ada perubahan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Hal tersebut dikarenakan pihak Pemerintah masih menunggu kelanjutan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut disampaikan Kabiro Humas dan Protokol, Irmansyah.

Menurut Irmansyah, Senin (22/12), pihaknya masih menunggu surat dari pemerintah pusat sebelum dilakukan rombakan berdasarkan Perda SOTK yang sudah disahkan.

''Dalam minggu-minggu ini surat persetujuan SOTK dari pemerintah pusat akan kami terima dan setelah itu baru dilakukan pelantikan sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan,'' katanya.

Diakuinya, belum diterimanya surat dari pemerintah pusat tidak akan menghambat jalannya SKPD yang nantinya di rombak.

Perubahan yang terjadi di SKPD di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlalu banyak berubah hanya ada beberapa SKPD yang digabungkan menjadi satu, seperti Badan Diklat Daerah yang digabungkan kembali menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Sedangkan untuk tiga SKPD baru yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, RSUD Provinsi, dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (BNP) pembentukannya memang dirasakan sangat mendesak dan penting dengan mempertimbangkan kemajuan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, dan letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang rawan sebagai pintu masuk beredarnya obat-obatan terlarang (Narkotika dan Zat Adiktif).

''Untuk Humas sendiri nantinya menjadi Badan dengan bergabung Biro Umum sedangkan sebagian karyawan di Humas saat ini akan dibagi ke Infokom,'' terangnya.

Menurutnya, Infokom ini lebih menangani even-even yang berskala nasional atau yang diadakan pemerintah pusat. Informasinya dari Infokom.

''Secepatnya akan segera dilakukan perubahan,'' tandasnya.

Read more »

121 TKI Dipulangkan dari Malaysia

Terjadi deportasi dari Malaysia ke Tanjungpinang dalam rangka pemulangan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bermasalah, Kamis (25/12). Sebanyak 121 TKI yang bekerja tanpa adanya dokumen resmi dipulangkan dengan menggunakan kapal Batam Line di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura.

Menurut Said Parman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Tanjungpinang, pemulangan TKI ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah Malaysia setiap minggu.

''Sebanyak 121 TKI ini akan kami data. Setelah kami data akan segera kami pulangkan ke daerahnya masing-masing,'' ungkap Said Parman.

Pemulangan TKI melalui pelabuhan Tanjungpinang tidak pernah sepi, setiap minggu selalu terjadi deportasi TKI besar-besaran yang dilakukan Malaysia. Hal itu dikarenakan banyaknya TKI yang tidak mempunyai dokumen kerja di negeri jiran.

''TKI yang dipulangkan ini dalam waktu dekat akan dipulangkan, tergantung jadwal yang berangkat ke daerah asal para TKI yang dideportasi,'' ungkapnya.

Diakui Said Parman, tanggal 24 Desember lalu, sebanyak 455 orang sudah dipulangkan ke daerah asal, yakni Jakarta sebanyak 249 dan Surabaya 206 orang dengan dua kapal Pelni.

''Sedangkan hari ini (kemarin, red), sebanyak 48 orang dipulangkan melalui Dumai dan Batam berdasarkan keinginan mereka sendiri. TKI yang dipulangkan ke Dumai Laki-laki 28 orang dan Perempuan 5 orang, sedangkan ke Batam sebanyak 10 orang masing-masing lima pria dan lima wanita,'' jelasnya.

Pemulangan TKI ini masih terus berlanjut hingga tahun depan. Hal itu diakui Said Parman. Karena masih banyak TKI yang bermasalah di Malaysia. ''Daerah Tanjungpinang merupakan tempat translit deportasi yang dipilih pemerintah pusat, karena lokasi dan pelabuhannya besar,'' tandasnya.

Read more »

Ijazah Charles Palsu

Penyelidikan Batal Demi Hukum

Penyelidikan terhadap pencalonan Charles Harianto dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) untuk maju sebagai Caleg DPRD Kepulauan Riau yang diduga menggunakan ijasah Palsu, terbukti benar. Hal tersebut disampaikan Rendrawati, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Kepri yang didampingi Ketua Panwaslu Kepri, Edward Mandala, kemarin.

''Ijazah yang diberikan Charles dalam pemilihan umum 2009 terbukti palsu. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil penyelidikan ijazah tidak tercatat Dinas Pendidikan Jakarta, nomor induk siswa tidak sesuai, tidak ada cap tiga jari dan nama pengawas yang menandatangi beda,'' terangnya di ruang Panwaslu Lantai III.

Rendrawati menjelaskan, berdasarkan nomor induk siswa di SMA Nusantara Jakarta angka yang benar LAA 249701 sampai 2751584, sedangkan dalam ijazahnya tertera LAA 184707.

Keganjilan terhadap ijazah Charles juga terlihat dari nama pengawas ujian yang berbeda saat diera 1970-an yakni nama yang seharusnya menandatangani yakni MS Nasution dan Suroso D. Namun diijazah yang Charles nama yang menantangani yakni Selamet H dan Heri Suandi.

Namun sayangnya keterbatasan waktu membuat penyelidikan yang sudah ditangani Polres Tanjungpinang terhenti. ''Batas waktu untuk menangani kasus dari tindak pidana pemilu hanya diberikan waktu 14 hari. Karena waktunya sudah habis, kasus tindak pinada pemilu ini batal demi hukum,'' urainya.

Diakui Rendrawati, dikarenakan Charles merupakan anggota DPRD Kota Tanjungpinang sehingga harus menunggu surat izin dari Gubernur untuk melakukan pemeriksaan.

Kasus indikasi ijazah palsu Charles Harianto sudah bergulir sejak tanggal 24 November 2008 sudah masuk ke bagian penyelidikan Polresta Tanjungpinang. Sedangkan surat ijin pemeriksaan dari Gubernur baru keluar pada tanggal 6 Desember 2008 lalu.

''Dikarenakan pada saat itu banyak tanggal merah, sehingga terhambat waktu. Sehingga kasus ini batal demi hukum untuk tindak pidana pemilu,'' ujarnya.

Rendrawati menegaskan, Charles sudah mengundurkan diri dari Caleg DPRD Kepri dari Partai PIB. Hal itu sudah diajukan surat pengunduran diri yang diserahkan langsung ke Parpol dan Parpol telah menyampaikan ke KPU.

''Tugas Panwaslu akan menyelidiki apakah ada unsur kesengajan dari KPU terkait ijazah palsu yang digunakan Charles dalam mencalonkan sebagai DPRD Kepri,'' tandasnya.

Read more »

Nur Syarfiadi : Desak Pemerintah Selaikan Dompak

Gedung DPRD Kepri yang ditempati saat ini untuk bekerja kembali dilakukan perpanjangan sewa. Pasalnya hingga saat ini gedung DPRD yang dipusatkan di Dompak masih belum selesai dibangun. Bahkan untuk gedung DPRD Kepri sendiri baru sebatas cut and fill dan masih belum terlihat pembangunan seperti yang sudah terlihat pembangunan fisik di Kantor Gubernur Kepri.

Menurut Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi, kemarin, menuturkan, Pemerintah harus menyelesaikan pembangunan di Dompak sampai batas akhir tahun 2009.

''Masih ada 11 pembangunan yang harus dikerjakan pemerintah. Karena itu, kami terus mendesak pembangunan di Dompak agar selesai,'' ujarnya.

Dikarenakan pembangunan gedung DPRD yang sesuai rencana di Dompak masih belum terlihat pembangunan gedung DPRD. Sehingga DPRD terpaksa menyetujui untuk melakukan perpanjangan sewa gedung DPRD yang saat ini berlokasi di Kilometer 11 Tanjungpinang.

''Kami kan sebagai pengguna, yang menentukan tim dari Pemerintah. Kami hanya menyetujui anggaran yang diajukan untuk penyewaan gedung sebesar Rp4 miliar,'' tuturnya.

Hal tersebut berdasarkan dari penilaian tim Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengkaji harga sewa gedung DPRD Kepri. ''Kami tidak ada ikut campur dalam hal harga sewa gedung DPRD periode 2009-2010. Apakah harga itu sudah termasuk barang yang didalam atau hanya berupa bangunan kosong,'' tandasnya.

Read more »

Minta Anak Diperhatikan Pemerintah

Puluhan Ibu Datangi Gubernur

Sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan ibu-ibu yang memiliki anak cacat fisik mendatangi kantor Gubernur untuk meminta perhatian gubernur terhadap anak-anak mereka agar diperhatikan dari segi kesehatan. Sehingga datang ke dokter diberikan kemudahan untuk perawatan anak-anak mereka. Apalagi terbilang ibu-ibu tersebut dari golongan yang tidak mampu.

Sekitar empat puluh tiga ibu-ibu yang mendatangi kantor Gubernur tersebut dikoordinir Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kedatangan mereka menuntut agar Pemerintah memperhatikan anak-anak mereka, berkaitan dengan hari ibu, kemarin.

Tuntutan pendemo yang umumnya ibu yang memiliki anak cacat fisik dan mental tersebut minta perhatian dari Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya terhadap nasib dan perkembangan anak mereka. Demo ini merupakan kelanjutan demo-demo yang sebelumnya sudah disuarakan mereka, namun pada kenyataan janji-janji tersebut masih belum ada realisasinya.

''Kami datang kesini untuk menangih janji pemerintah yang akan memperhatikan anak-anak ini dengan memberikan kemudahan saat mereka berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit,'' ujar koordinator LBH Kesehatan.

Kedatangan ibu-ibu ini disambut langsung Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi, yang kebetulan habis menghadiri upacara peringatan hari ibu di Halaman Kantor Gubernur dan didampingi Kepala Dinas Sosial Kepri, Benny Kusmajadi.

Nur berjanji akan membawa persoalan ini dan akan dibahas bersama dinas terkait. ''Ya sudah, ibu-ibu pulang saja dulu. Kasihan anaknya harus ditidurkan di jalan. Saya berjanji akan segera memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan ini,'' ujar Nur Syafriadi.

Salah satu ibu yang ikut unjuk rasa Jaimah. Jaimah berharap agar pemerintah memperhatikan anaknya, karena dia sudah tidak sanggup lagi mengobati anaknya yang Januari tahun depan akan berusia delapan tahun, tetapi belum bisa apa-apa.

''Saya berharap pemerintah memberikan bantuan kemudahan untuk perawatan anak saya. Saya mau berusaha agar anak saya sembuh,'' harapnya.

Sementara itu, Benny, Kepala Dinas Kepri menuturkan, jumlah data anak yang cacat masuk berjumlahj 400 orang se Kepulauan Riau.

''Tahun ini memang kami tidak dianggarkan dana untuk mereka, tetapi tahun depan ada anggaran untuk mereka,'' ungkapnya.

Diakuinya, berbagai program telah diberikan untuk membantu perekonomian bagi masyarakat yang tidak mampu dengan menghadirkan koperasi-koperasi buat mereka.

''Dalam memberikan bantuan kita harus memilah terlebih dahulu mana yang memang benar-benar tidak mampu untuk diberikan bantuan dan mana yang bisa diberikan bantuan dalam bentuk lain,'' tandasnya.

Read more »

Jual Miras Tanpa Izin, 54 Botol Diamankan

Pemberantas premanisme hingga minuman berakohol atau minuman keras (miras) terus dilaksanakan disetiap polsek. Senin (1/12) malam, sekitar pukul 22.30 WIB, jajaran Polsek Bukit Bestari melakukan razia di Tanjungunggat dan berhasil mengamankan satu warung yang menjual miras di dekat bengkel di Tanjungungat sebanyak 54 botol. Sembilan jenis miras tersebut dijual tanpa ada izin dengan kadar akhohol 15 persen.

Menurut AKP Arifin Efendi, Kapolsek Bukit Bestari, kemarin, razia terhadap premanisme maupun miras akan terus dilaksanakan untuk menjaga keamanan.

''Kami mengamankan Muhammad yang memiliki warung yang menjual minuman keras itu dan juga barang dagangan yang tanpa izin itu,'' ungkapnya. Minuman yang diamankan itu, lanjut Arifin, akan disita dan diserahkan ke Polres untuk dilakukan pemusnahan.

Sementara itu, Muhammad menuturkan, dirinya sudah dua kali tertangkap berjualan minuman keras. ''Saya baru berjualan tiga bulan ini. Sebelumnya pernah berjualan, tapi sudah lama tak berjualan karena pernah ditangkap,'' ungkapnya.

Diakuinya, dirinya terpaksa kembali menjual minuman keras, karena agen dari Jalan Tambak menitipkan barangnya disitu, baru setelah laku dibayar atau bayar setengah dulu. Kalau ada modal.

Karena keterbatasan modal, penawaran menarik yang diberikan agen miras tersebut disambut baik. Sehingga ia pun kembali berjualan miras. ''Dalam seminggu laku satu lusin setiap jenis miras, harga yang saya jual bervariasi ada yang Rp10 ribu hingga Rp23 ribu,'' tandasnya.

Read more »

Virus DBD, Sebulan Enam Tewas

*Ditetapkan Jadi KLB

Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Tanjungpinang sejak dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang terus berjatuhan. Dalam bulan November saja tercatat korban DBD yang meninggal dunia sebanyak enam orang yang terdiri dari empat pasien dari RSAL dan dua pasien dari RSUD Tanjungpinang.

BACA JUGA : HIT OBAT NYAMUK LINDUNGIN KELUARGA

Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang, Eddy Sobri, Selasa (2/12), bulan November saja sudah sebanyak 80 pasien lebih yang mendapat perawatan di RSUD.

''Angka pastinya saya masih belum tahu, tetapi sudah 80 lebih pasien yang dirawat karena demam berdarah. Bahkan kami juga menyediakan ruang khusus untuk perawatan DBD,'' ujarnya.

Menurut pantauan Batam News di ruang Anggrek, RSUD Tanjungpinang saja sebanyak 18 pasien yang dirawat karena kasus demam berdarah, ada yang sudah positif maupun masih gejala atau suspeck. Sedangkan di ruang khusus KLB sebanyak 5 orang yang mendapat perawatan intensip di sana.

''Di ruang KLB saja hari ini pasien yang masuk berjumlah dua orang dan baru suspek. Untuk antisipasi. Karena anak-anak yang paling rentan terjangkit DBD,'' ungkap Desrita, perawat ruang khusus KLB Demam Berdarah.

Selama ruangan yang biasa digunakan untuk ruang rapat disulap sebagai ruang rawat inap khusus pasien DBD yang mulai berlangsung 28 November 2008 lalu sudah sebanyak 14 pasien yang mendapatkan perawatan di sana. ''Kami tidak bisa menolak pasien DBD yang membutuhkan perawatan. Karena itu ruangan ini dijadikan tempat untuk merawat pasien yang suspek DBD dan membutuhkan perawatan inap,'' urai wanita berjibab itu.

Sementara itu, Saleha, ibu pasien DBD atas nama Debi (7) menuturkan, anaknya sudah beberapa hari mendapatkan perawatan DBD. ''Rumah saya di Kilometer 18, anak saya panasnya tak turun-turun. Karena itu saya membawa ke dokter dan dinyatakan demam berdarah,'' urainya.

Diakuinya, lingkungan jarak tempat tinggalnya dengan tetangga lumayan jauh dan dibelakang rumahnya kebun. Sedangkan program 3 M (Menguras, Menutup dan Menimbun) juga telah dilaksanakan.

Sedangkan Yusmalisa, ibunda dari Muhammad (8) mengungkapkan, dilingkungan tempat tinggalnya di Jalan Bukit Cermin sudah ada dua orang tetangganya yang dinyatakan positif DBD. ''Namun hingga anaknya pun sakit panas pada hari Selasa lalu masih belum dilakukan fogging,'' ungkap Yusmalis.

Diakuinya, rumahnya tidak ada parit. Sehingga kemungkinan jentik bersarang tidak ada di parit. Lingkungan rumahnya pun tiap sebulan sekali selalu diadakan gotong royong bersama Ketua RT setempat.

Ditempat terpisah, dr Hardianto, Kepala Bidang P2M (pemberantasan penyakit menular) Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang menuturkan, fogging dilaksanakan setelah pasien dinyatakan sebagai demam berdarah oleh rumah sakit, baru difogging.

''Begitu ada yang positif dua hingga tiga hari setelah dinyatakan baru akan kami laksanakan fogging untuk dilingkungan yang dinyatakan positif. Sebelumnya, kami akan mengecek rumah yang dinyatakan positif, apakah ada sarang jentik, maka harus ditabur abate,'' ungkapnya.

Sejak dinyatakan sebagai KLB Demam berdarah, namun pasien DBD terus berjatuhan dari waktu ke waktu. Mengenai itu. Hardianto mengungkapkan, ada dua faktor yang menyebabkan pasien terus bertambah. ''Faktor pengaruh cuaca dan juga faktor prilaku masyarakat,'' ujarnya.

Untuk faktor cuaca di Kota Tanjungpinang cuacanya panas dan mendung. Sehingga menyebabkan sarang jentik. Karena lingkungan yang lembab. Disebabkan cuaca mendung dan hujan. Sedangkan untuk faktor prilaku masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak menjaga kebersihan di lingkungannya.

''Tujuh puluh persen dilingkungan rumah masyarakat didapati sarang jentik. Sehingga membuat nyamuk demam berdarah hidup. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungannya untuk menghindari DBD,'' tandasnya.


Artikel terkait HIT OBAT NYAMUK LINDUNGIN KELUARGA

Read more »

Panwaslu Kota/Kabupaten Dilantik

Edward : Mulai Melaksanakan Tugas Panwaslu

Panwaslu untuk Kota dan Kabupaten yang sebelumnya telah terpilih. Kini dilantik untuk segera melaksanakan tugas yang harus diembannya dalam melaksanakan agar Pemilu di Provinsi baik di kota dan kabupaten dapat berjalan dengan lancar. Pelantikan Panwaslu Kota/Kabupaten diadakan di alua Kantor Gubernur Kepri dan dihadiri Assisten III Provinsi Kepri, Arifin.

Menurut Edward Mandala, Ketua Panwaslu Kepri, kemarin, pelantikan ini dilaksanakan agar Panwaslu Kota/Kabupaten yang sudah dibentuk untuk segera melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanat yang diembannya.

''Kami meminta agar Panwaslu Kota/Kabupaten untuk berembuk siapa yang menjadi Ketua Panwaslu dan segera melaksanakan tugas, sebelum membentuk Panwaslu di tiap Kecamatan. Panwaslu harus mendirikan kesekatriat. Sama seperti Panwaslu Kepri,'' urainya.

Sebelum melaksanakan tugas tersebut, Panwaslu yang dilantik harus menyediakan seketariat dan gedung untuk berkantor dan melaksanakan tugas pokok panwaslu.

''Dikarenakan anggaran belum dapat, Panwaslu Kota/Kabupaten harus bisa mensikapi persoalan tersebut hingga anggaran tersedia. Padahal tugas yang harus dilaksanakan sangat banyak,'' ungkapnya.

Menurut Edward, sebelum dana turun, Panwaslu Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugas berusaha untuk mendapatkan dari bantuan kota/kabupaten agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

Read more »

Dua Tersangka Pengeroyokan Ditangkap

Dua tersangka pelaku pengeroyokan dan perapasan ponsel dan uang terhadap Herianto diamankan pihak kepolisian Bukit Bestari. Kedua tersangka tersebut bernama Joslen (33) dan Sampe (31). Tersangka mengaku kesal sebab uang koperasi yang semestinya dijalan korban, Herianto digelapkan. Sehingga mereka melakukan pengeroyokan terhadap mantan karyawannya tersebut.

Menurut Kapolsekta Bukit Bestari, AKP Arifin Efendi, kemarin, dua tersangka menjemput korban dikediamannya di Perumahan Hangtuah, lalu menghajarnya di Jalan Hutan Lindung.

''Kedua tersangka ini sempat menelanjangi korban. Sebelum dikeroyok,'' ujar Arifin di ruang kerjanya.

Akibat pengeroyokan yang dilakukan kedua tersangka, korban mengalami muntah darah. Selain itu, hidungnya pun juga mengeluarkan darah. Akibat bokem mentah yang diberikan secara bertubi-tubi pada korban.

Dikarenakan pemukulan yang dialaminya Sabtu lalu, lengan kanan korban yang sebelumnya sempat membaik akibat terjatuh dari sepeda motor, kembali membengkak.

Kedua tersangka pengeroyokan diamanakan petugas MaPolsekta Bukit Bestari di rumahnya masing-masing, Minggu (30/11) sekitar pukul 15.00 WIB.

Joslen ditangkap di Perum Taman Bahagia, sedang Sampe di Jalan Kencana. Menurut pengakuan Joslen, dirinya melakukan perbuatan itu dikarenakan kesal atas perbuatan Herianto.

''Uang koperasi yang seharusnya dijalankan Herianto malah digelapkan. Jumlah keseluruhannya Rp1,8 juta,'' ujarnya sambil tertunduk.

Joslen menuturkan, Herianto mengaku tidak punya duit untuk mengembalikan uang yang dia pakai. ''Karena kesal kami telanjangi dia. Buktinya ada uang yang disimpan dicelana dalamnya,'' ungkapnya.

Sementara itu, korban, Herianto, mengaku memang menggelapkan uang tersebut. Katanya, uang digunakan untuk membawa pacar jalan-jalan ke Batam. ''Tapi saya janji uang itu akan dikembalikan,'' tandasnya.

Read more »

Pencuri Bobol Brangkas Travel

Pencurian yang terjadi di Kota Tanjungpinang kian marak, sebelumnya mobil Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dibobol dengan cara jendela mobil dipecahkan. Sehingga uang Rp200 juta yang baru diambil dari bank raib. Kali ini, kawanan pencurian beraksi di penjualan tiket PT Cahata Nurhuda Tours and Travel, yang berlokasi di Jalan Yusuf Kahar.

Kelompok pencurian di tour and travel tersebut dalam beraksi menggunakan mobil dan menggasak brangkas yang ada di Travel tersebut. Kejadian tersebut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 05.00 WIB, Senin (1/12) kemarin.

Pemilik loket, H Andi Sinrang (58) mengungkapkan, dirinya tidak tahu persis perihal pencurian berlangsung. ''Saya baru tahu kejadian pencurian itu setelah dihubungi pihak kepolisian Polresta Tanjungpinang,'' ungkapnya.

Diakui pemilik travel. dirinya ditelpon jam setengah tujuh. Begitu mendapat dirinya langsung berangkat ke tempat usahanya. Menurut H Andi, pelaku diketahui masuk dengan cara mencongkel jendela samping tempat dia membuka usaha.

Tidak ada yang hilang selain brankas yang diletakkan di belakang meja kantor. Padahal, di dalam kantor juga terdapat barang-barang cukup berharga diantaranya dua unit komputer, dan mesin foto copy. Andi menjelaskan, di dalam brankas berukuran dengan tinggi sekitar 50 cm tersebut tidak terdapat uang. Di dalamnya hanya berisi lembaran tiket kosong, serta buku kas.

''Uang tidak ada di dalam berangkas. Mana pernah saya menaruh uang di kantor,'' ungkapnya.

Informasi yang diperoleh H Andi, brankas miliknya itu diketemukan di Tirtamadu, Batu 18. Selain berankas, polisi juga mendapati mobil Toyota Kijang yang digunakan pelaku saat beraksi. Polisi mengetahui yang memergoki aksi pencurian itu sekitar pukul 05.00 WIB. ''Kata tetangga mendengar tembakan dan polisi melakukan pengejaran,'' tandasnya.

Sementara itu, AKBP Yusri Yunus, Kapolres Tanjungpinang membenarkan telah terjadi pencurian di PT Cahata Nurhuda Tours and Travel. ''Saat ini pelaku masih dalam pengejaran,'' ungkapnya.

Menurut informasi, pelaku pencurian tersebut berada di Kijang dan sedang dilakukan pengejaran dari pihak kepolisian.

Read more »

Penghuni Lokalisasi 140 WPS di Batu 24

Mengenal Kondom 100 Persen, Menggunakan 50 Persen

Memperingati Hari Aids sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember, Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini Dinas Kesehatan bersama KPA (Komisi Penanggulan Aids) Kepulauan Riau mendatangi lokalisasi yang berada di Batu 24 Tanjungpinang. Dalam kunjungannya memperingati hari Aids dan sekaligus memberikan penyuluhan, Wakil Gubernur Kepri, HM Sani dan sekaligus Ketua Harian KPA Kepri turut hadir dalam sosialisasi tersebut.

Begitu memasuki wilayah lokalisasi bertulisan daerah wajib menggunakan kondom. Di lokalisasi Batu 24 tersedia klinik Sri Indah yang buka tiap hari yang memeriksa para WPS (Wanita Pekerja Seks) yangberada dilingkungan tersebut. Menurut Dr Horas, dokter Klinik Sri Indah, para WPS sudah mengetahui mengenai kondom. Namun penggunaannya baru 50 persen.

''Setiap bulan, mereka melakukan pemeriksaan secara rutin untuk menghindari IMS (Infeksi Menular Seksual) atau PMS (Penyakit Menular Seksual). Serta mencegah terjadi HIV/AIDS,'' ungkapnya.

Diakui, jumlah WPS di lokalisasi setiap bulan berbeda-beda. Karena ada yang keluar dan masuk. Sehingga tidak bisa diperkirakan dengan pasti angka penghuni lokalisasi tersebut.
Lokalisasi di Batu 24 rata-rata penghuni lokalisasi menerima tamu sebanyak tiga konsumen dalam semalam. Hal tersebut diungkapkan Abdul Manak, Ketua Tim Penyuluhan dan sekaligus Ketua RT setempat. ''Jumlah tamu yang berkunjung berubah-ubah, tetapi rata-rata setiap malam mereka menerima tiga tamu dan tiap orang berbeda jumlahnya,'' ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Abdul, bahwa penghuni lokalisasi setiap bulan berganti-ganti. Karena ada yang pulang ke daerahnya. Sementara itu, RN (21), WPS di Batu 24 menuturkan, dirinya selalu menganjurkan tamunya untuk menggunakan kondom.

''Saya selalu meminta tamu menggunakan kondom. Kalau tidak mau menggunakan kondom, saya menolak melayaninya. Apalagi ini merupakan daerah wajib kondom. Jadi, saya bisa menolak tamu yang tidak mau menggunakan kondom,'' ungkap wanita berambut panjang itu.

Diakui wanita yang menggunakan kaos warna merah muda itu, ada beberapa tamu yang memaksa tidak mau menggunakan kondom. Hal itu terkadang tak bisa dilarang. ''Ya, terkadang terpaksa juga saya layani, tapi tamu tipekal seperti itu sangat sedikit. Bahkan ada juga tamu yang bawa kondom sendiri,'' tandasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Munzir Purba memberikan penyuluhan pentingnya menggunakan kondom saat berhubungan intim. Untuk menghindari berbagai penyakit, khususnya HIV/AIDS. Selain itu, KPA Kepri juga membagi-bagikan brosur serta CD.

Read more »

Kepri Urutan ke 4 HIV/AIDS

Persoalan HIV/AIDS dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau terus menerus menjadi persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi urutan ke empat, setelah Papua, Bali, Jakarta di Indonesia.

Menurut HM Sani, Ketua Harian Komisi Penanggulan Aids Daerah Kepulauan Riau, yang juga Wakil Gubernur Kepri, kemarin, jumlah HIV/ AID di Kepri untuk tahun 2008 hingga bulan September berjumlah 184 yang terjangkit AIDS Sedangkan HIV berjumlah 284.

Sedangkan data dari tahun 2000 hingga 2008 untuk penderita HIV berjumlah 1660 penderita. Sedangkan yang sudah terkena AIDS berjumlah 740 orang. Sedangkan angka kematian Kepri mendapat urutan ke 12 dari yang sebelumnya masuk urutan ke enam.

''Jumlah penderita HIV/AIDS di Kepri tiap tahun mengalami pengurangan dan angka kematian penderita juga berkurang. Ini karena masyarakat sudah sadar pentingnya melakukan pemeriksaan,'' ungkap Sani didampingi, Dadang, Seketaris KPAD Kepri dan Rina, Wakil Seketaris KPAD Kepri, serta Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau.

Diakui Sani, sosialisasi dan penyuluhan sangat penting dilakukan mulai ditingkat pelajar hingga masyarakat untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS maupun penyegahan.

''Semua komponen sekolah dalam memperingati HIV/AIDS dilibatkan, tidak hanya sekolah saja tetapi juga PNS dilingkungan Kepulauan Riau,'' ujarnya.

Hal tersebut dilakukan agar generasi muda mengetahui dan menghindari bahaya penyakit HIV/AIDS dikarenakan pergaulan bebas maupun penggunaan Narkoba. ''Sosialisasi di sekolah hingga di tempat-tempat ibadah sangat efektif agar generasi muda menghindari bahaya HIV/AIDS,'' tandasnya.

Sementara itu, Muzir Purba, Kepala Dinas Kepri menuturkan, untuk di Kepulauan Riau, Batam, Karimun dan Kepualaun Bintan penderita HIV/AIDS yang paling banyak. ''Yang paling tinggi di Kepri di Batam, bukan berarti daerah lain tidak ada yang terkena, ada juga yang terjangkit, tetapi angkanya tidak terlalu tinggi. Karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi dan pencegahan penularan HIV/AIDS,'' ungkapnya.

Diakui Muzir, penularan HIV/AIDS di Kepulauan Riau paling banyak terjadi dalam hubungan hitroseksual antara pria dan wanita. Karena itu, Pemerintah mengajurkan untuk menggunakan kondom untuk menghindari penyebaran HIV/AIDS yang paling banyak terjadi karena hubungan suami istri.

Sosialisasi Hari AIDS di Kepulauan Riau dilakukan di 11 sekolah antara lain SMUN II dan SMPN IV Tanjungpinang yang dilakukan SKPD terkait baik Provinsi Kepri maupun Kota Tanjungpinang. Seperti di SMUN II, Inspektur upacara langsung dipimpin Wakil Gubernur Kepri, HM Sani.

Read more »

Anambas Nyusun Strukur Pemerintah

Stuktur pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu dekat akan segera dilantik menjadi pejabat definitif. Sambil menanti pejabat definitif, pejabat pelaksana tugas yang sudah ditunjuk tetap menjalankan struktur pekerjaannya.

Demikian disampaikan, Pejabat Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtarudin, Senin (1/12) usai menghadiri upacara Korpri, di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau. ''Kami sudah memiliki pejabat sementara assisten dua hingga staff PNS,'' ungkapnya.

Diakuinya, saat ini Menteri Dalam Negeri sudah mesahkan penyusunan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Anambas.

Di Kabupaten Anambas untuk SPKD yang sudah terbentuk berjumlah delapan dinas, dua badan, dua kantor dan 1 inspektorat. Selain SKPD sudah terbentuk, begitu juga personil yang ada di dalamnya. ''Staff PNS di Anambas saat ini berjumlah 100 PNS, sebenarnya idealnya 400 PNS, tapi bukan berarti pemerintah Kabupaten Anambas tidak berjalan,'' ujarnya.

Sedangkan mengenai dana operasional di Kabupaten Anambas masih belum diberikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepri maupun Pemerintah Induk, Kabupaten Natuna. Namun, Pemerintah Provinsi Kepri memberikan bantuan dana untuk kelancaran pengurusan pemerintah di Kabupaten Anambas.

''Kita menjalankan apa adanya dulu dan membuat beberapa hal dulu dengan dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepri,'' tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga tengah menanti kesepakatan dana bagi hasil (DBH) sektor Minyak dan gas (migas) dari kabupaten induk yakni Pemkab Natuna. Hal ini sejalan dengan kesepakatan yang telah diambil dan ditandatangani, bahwa daerah pemekaran mendapatkan porsi pembagian sebesar 40 persen, sedangkan kabupaten induk (Natuna) mendapatkan 60 persen dari seluruh hasil sumber daya alam (SDA) yang ada di Kabupaten Anambas.

''Saya harap semua komponen menyepakati keputusan yang sudah dibentuk. Sebelum Kabupaten Anambas terbentuk, kabupaten Natuna dinyatakan sebagai daerah penghasil. Kabupaten Anambas telah ditetapkan dan secara otomatis dinyatakan sebagai daerah penghasil. Makanya, seluruh SDA yang ada selama ini harus dipisah pengelolaannya,'' urainya.

Diakuinya, sesuai ketetapan Kabupaten Natuna menerima 60 perse Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh 40 persen. Kesepakatan dilakukan sebelum pengesahan pembentukan kaupaten Anambas.

Seharusnya, ketetapan ini telah berjalan saat ini, pasca Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk. Tapi saat ini masih alam tahap penyiapan. Pemkab Kepulauan Anambas telah beberapa kali menyurati Pemkab Natuna. Yang mengesahkan saat itu adalah Wakil Bupatinya dan Wakil Ketua DPRD Natuna. Sesuai ketentuan, proses pemekaran tak boleh melemahkan kabupaten induk. Pemkab Anambas tetap komitmen terhadap keputusan yang dibuat.

Read more »

Satu Mesin PLN Rusak, Warga Terganggu

Dikarenakan mesin PLN yang berlokasi di Suka Berenang mengalami kerusakan. Sehingga pemadaman listrik tak dapat dielakan dibeberapa lokasi, salah satunya di Kecamatan Tanjungpinang Barat. Pemadan tersebut berlangsung sekitar pukul 05.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. PLN masih juga belum mensuplai listrik ke daerah tersebut.

Menurut Wati, warga Tanjungpinang, kemarin, akibat pemadan PLN yang berlangsung lama membuat keluarganya merasa kesulitan. ''Kami merasa terganggu dengan pemadaman diluar jadwal seperti ini, apalagi lama sekali PLN baru menghidupkan arus listrik,'' ujar ibu dua anak itu.
Diakuinya, akibat pemadaman listrik yang berlangsung hingga lima jam itu, membuat Wati tidak bisa melakukan pekerjaan.

Pasalnya semua pekerjaan di rumah membutuhkan tenaga listrik, seperti memasak nasi, menghidupkan air untuk kebutuhan rumah semuanya menggunakan arus listrik.

Dikonfirmasi mengenai pemadaman listrik yang lebih dari tiga jam itu atau yang tidak sesuai dengan perjanjian PLN dengan DPRD Kepri. Manager Pelayanan PLN TPI, Musril, kepada Batam News menuturkan, pemadaman tersebut dikarenakan ada satu mesin PLN yang mengalami kerusakan. ''Mesin yang berlokasi di Suka Berenang dan berkapasitas 2 MB mengalami kerusakan. Sehingga suplai listrik jadi terganggu dan berdampak pada kematian,'' urainya.

Diakuinya, saat ini pihak PLN sedang memperbaiki mesin yang rusak. ''Kami sudah berusaha untuk memperbaiki mesin yang rusak. Gangguan ini tidak akan lama, karena kami sudah mencari peralatan untuk segera memperbaiki, Hari ini sudah tidak akan mengalami gangguan terlalu lama,'' ujarnya.

Musril, juga berharap agar warga yang mengalami gangguan listrik untuk menelpon ke bagian pelayanan gangguan listrik yang sudah disediakan.

Read more »