Tingkatkan Kunjungan Wisata,

Pemerintah Optimalkan Pembangunan

Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisata tidak hanya internasional tetapi juga kunjungan domestik. Pulau Bintan, khususnya Kota Tanjungpinang memiliki potensi yang masih belum maksimal digarap, padahal potensi letak kota Tanjungpinang yang berdekatan negara Singapura dan Malaysia.

''Wisata Tanjungpinang ini sebenarnya banyak, ada wisata sejarah seperti pulau Penyengat, Kota Piring dan masih banyak lagi peninggalan sejarah yang ada di kota Tanjungpinang,'' ujar Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, belum lama ini.

Bahkan untuk menjaga cagar alam, pemerintah kota Tanjungpinang juga menganggarkan dana untuk tetap menjaga cagar alam budaya dan peninggalan sejarah, seperti di kota Piring. ''Kita akan menganggarkan dana untuk pembebasan lahan di kota piring agar tidak banyak peninggalan sejarah Melayu rusak dan hilang,'' kata Tatik, sapaan Suryatati A Manan.

Tidak hanya itu, beberapa potensi wisata bahari juga sedang digarap Pemerintah Kota Tanjungpinang seperti mengoptimalkan hutan bakau yang berada di Hulu Riau, Sungai Carang. ''Kita memiliki jenis pohon bakau yang di Bali tidak ada, kata masyarakat setempat setiap malam ada banyak kunang-kunang berterbangan di sana. Karena itu, kita yang memiliki hutan bakau bisa mengoptimalkan dengan membangun wisata yang ada di sana,'' urai orang nomor satu itu.

Mengenai anggaran, Tatik menegaskan, tidak ada persoalan karena anggaran pembangunan pelantar untuk hutan Bakau sudah dianggarkan tahun 2009 dan nanti akan kembali di anggarkan.

Sejauh ini pembangunan jembatan atau pelantar di Hulu Riau agar turis atau wisatawan domestik maupun manca negara bisa melihat keindahan wisata hutan bakau di Hulu Riau sudah berjalan 70 persen. Pembangunan pelantar dan beserta tempat istirahatnya ditargetkan sebelum akhir tahun sudah bisa digunakan. Tidak hanya itu saja, rencana yang sejak dulu untuk terus menambah potensi pembangunan untuk meningkatkan wisata juga akan dilaksanakan.

''Tahun depan kita juga akan membangun semacam Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dimana bisa menarik wisata dan mengajarkan budaya melayu dan juga berbagai budaya yang ada di Indonesia,'' tukasnya.

Read more »

RSUP siap Juni 2010

40 Dokter Dikuliahkan Jadi Tenaga Spesialis

Pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepulauan Riau terus berlanjut. Selama proses pembangunan RSUP yang berlokasi di kilometer delapan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dengan kontraktor pemenang tender.

''Proses pembangunan terus berjalan dan sudah kelihatan hasil pembangunannya. Jika kontraktor terus mengikuti jadwal yang sudah diatur bulan Juni mendatang sudah selesai dibangun,'' ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Munzir Purba, Senin (30/11).

Berdasarkan laporan rutin yang diterima Dinkes Provinsi Kepri definasi nol. Maksudnya, progres pembangunan RSUP yang direncanakan kelas B tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. ''Sejauh ini pembangunan tidak perlu dikuatirkan. Karena sudah sesuai dengan proses yang kita rencanakan dan akan dioperasikan bulan Juni mendatang,'' ungkapnya.

Mengenai isi perlengkapan operasional untuk RSUP, semuanya akan dianggarkan pada APBD 2010 untuk mengisi perlengkapan yang dibutuhkan RSUP untuk menjalankan rumah sakit tersebut. Disinggung mengenai dana Kepri yang berkurang, Munzir menuturkan tidak akan ada masalah. ''Karena perlengkapan untuk RSUP akan dianggarkan pada tahun 2010,'' tuturnya.

Pembangunan RSUP Kepri tipe B ini rencananya memiliki 313 tempat tidur dengan menyediakan kelas VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III ini akan mulai beroperasi untuk umum. Sedangkan mengenai tenaga medis sesuai dengan kelas atau tipe B lebih lengkap dibanding RSUD yang ada di Kabupaten dan Kota. ''Penyediaan dokter lebih lengkap seperti spesialis kebidanan, anak, bedah, penyakit dalam, persalinan, spesialis organ tubuh, dan lainnya,'' kata Munzir.

Disinggung mengenai susahnya mencari tenaga spesialis dokter. Munzir mengakui memang dokter spesialis susah untuk dicari dan penerimaannya berbeda dengan penerimaan CPNS. ''Hal ini biasa, karena itu kita sudah mengguliahkan 40 orang untuk dijadikan tenaga dokter spesialis di rumah sakit. Memang mereka yang lulus ada yang tahun 2011 dan 2012,'' ungkapnya.

Namun hal itu tidak menjadi halangan, karena pihaknya akan mencari dokter spesialis untuk mengisi RSUP pada saat peluncuran nanti. ''Tahap awal kan tidak semuanya lengkap, perlahan-lahan,'' ucapnya.

Sedangkan tenaga medis lainnya, Munzir menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri telah merekut tenaga medis sejak tahun 2007 yang nantinya akan mengisi RSUP. ''Saat ini mereka kita tempatkan di Kabupaten dan Kota sampai RSUP siap dibangun,'' tukasnya.

Read more »

RSUP siap Juni 2010

40 Dokter Dikuliahkan Jadi Tenaga Spesialis

Pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepulauan Riau terus berlanjut. Selama proses pembangunan RSUP yang berlokasi di kilometer delapan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dengan kontraktor pemenang tender.

''Proses pembangunan terus berjalan dan sudah kelihatan hasil pembangunannya. Jika kontraktor terus mengikuti jadwal yang sudah diatur bulan Juni mendatang sudah selesai dibangun,'' ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Munzir Purba, Senin (30/11).

Berdasarkan laporan rutin yang diterima Dinkes Provinsi Kepri definasi nol. Maksudnya, progres pembangunan RSUP yang direncanakan kelas B tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. ''Sejauh ini pembangunan tidak perlu dikuatirkan. Karena sudah sesuai dengan proses yang kita rencanakan dan akan dioperasikan bulan Juni mendatang,'' ungkapnya.

Mengenai isi perlengkapan operasional untuk RSUP, semuanya akan dianggarkan pada APBD 2010 untuk mengisi perlengkapan yang dibutuhkan RSUP untuk menjalankan rumah sakit tersebut. Disinggung mengenai dana Kepri yang berkurang, Munzir menuturkan tidak akan ada masalah. ''Karena perlengkapan untuk RSUP akan dianggarkan pada tahun 2010,'' tuturnya.

Pembangunan RSUP Kepri tipe B ini rencananya memiliki 313 tempat tidur dengan menyediakan kelas VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III ini akan mulai beroperasi untuk umum. Sedangkan mengenai tenaga medis sesuai dengan kelas atau tipe B lebih lengkap dibanding RSUD yang ada di Kabupaten dan Kota. ''Penyediaan dokter lebih lengkap seperti spesialis kebidanan, anak, bedah, penyakit dalam, persalinan, spesialis organ tubuh, dan lainnya,'' kata Munzir.

Disinggung mengenai susahnya mencari tenaga spesialis dokter. Munzir mengakui memang dokter spesialis susah untuk dicari dan penerimaannya berbeda dengan penerimaan CPNS. ''Hal ini biasa, karena itu kita sudah mengguliahkan 40 orang untuk dijadikan tenaga dokter spesialis di rumah sakit. Memang mereka yang lulus ada yang tahun 2011 dan 2012,'' ungkapnya.

Namun hal itu tidak menjadi halangan, karena pihaknya akan mencari dokter spesialis untuk mengisi RSUP pada saat peluncuran nanti. ''Tahap awal kan tidak semuanya lengkap, perlahan-lahan,'' ucapnya.

Sedangkan tenaga medis lainnya, Munzir menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri telah merekut tenaga medis sejak tahun 2007 yang nantinya akan mengisi RSUP. ''Saat ini mereka kita tempatkan di Kabupaten dan Kota sampai RSUP siap dibangun,'' tukasnya.

Read more »

Dana Pegawai Dikurangi Jangan Jadi Polemik

Banyaknya dana untuk pegawai kota Tanjungpinang yang dikurangi tahun depan. Dikarenakan kurangnya masukan pendapatan kota Tanjungpinang. Membuat beberapa pos anggaran belanja pegawai dikurangi. Menurut Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, Jumat (27/111), kurangnya dana untuk pegawai jangan dijadikan polemik.

''Hal ini biasa, dulu saja waktu masih menjadi pemerintah administratif, gaji dan tunjangan tidak sebesar sekarang masih bisa jalan dan sekarang pegawai juga tetap harus bekerja dengan semangat untuk mengabdi pada masyarakat,'' ujar Tatik.

Tatik juga berpesan agar pegawai tidak menganggap tunjangan sebagai tolak ukur untuk bekerja dengan baik. Melainkan tetap bekerja meski banyak pos anggaran yang dikurangi untuk pembangunan.

Hal ini, harap Tatik, jangan dibesar-besarkan karena akan menimbulkan kesan yang negatif melaikan harus diberikan motivasi agar tetap semangat bekerja tetap ada.

Hal senada juga diungkapkan Plt Sekdako Tanjungpinang, Gatot Winoto, beban pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang semakin berat saja. ''Pekerjaan atau perjalanan dinas yang biasanya dikerjakan lebih dari satu orang, kalau bisa dikerjakan oleh satu orang saja,'' ucap Gatot.

Hal itu untuk mengurangi pos anggaran, selain itu juga perjalanan dinas dalam daerah. Kalau kegiatan tersebut misal normalnya dikerjakan dalam tiga kalperjalanan, sekarang diusahakan dua kali saja sudah selesai sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Tidak hanya itu saja, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) setiap SKPD juga dikurangi sebanyak 20 persen. ''Setiap SPPD dari dua anggaran yaitu murni dari SKPD dan dari anggaran kegiatan,'' kata Gatot.

Anggaran SPPD dari SKPD tersebut yang akan dikurangi sebanyak 20 persen. Gatot mengatakan memang kalau dipikirkan akan terasa berat. Karena beban kerja tetap, sementara waktu yang disediakan kalau bisa dkurangi untuk menghemat anggaran, SPPD juga dipangkas.

''Kalau berat jelas berat. Tapi anggap saja sebagai tantangan kerja. Biasanya kalau kita tertantang maka kita bisa terpacu untuk berinovasi,'' tukasnya.

Read more »

Suryatati : Pembangunan Jalan Terus

Turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kota Tanjungpinang sebesar 91,19 persen atau Rp3,1 miliar dari yang sebelumnya di Tahun 2009 sebesar Rp35,2 milyar. Hal ini membuat beberapa pos di RAPBD Kota Tanjungpinang mengalami perubahan.

Menurut Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, baru-baru ini, beberapa pos anggaran belanja daerah pegawai kota Tanjungpinang.

''Untuk pembangunan kota Tanjungpinang jalan terus, kita tetap fokus pada pembangunan kota Tanjungpinang. Seperti proyek pembangunan jembatan penghubung, pembangunan pelantar rakyat yang sudah tua dan hancur dan beberapa pembangunan lainnya,'' ujar Tatik, sapaan Suryatati A Msanan.

Infrastruktur pembangunan tetap diuatamakan, khususnya pembangunan yang langsung mengena pada masyarakat. Pembangunan pelantar dan bedah rumah bagi masyarakat tidak mampu. ''Kita tetap pioritaskan pembangunan untuk masyarakat,'' katanya.

Mengenai pembangunan yang tetap dilangsungkan proyek multiyears, proyek jangka panjang dan juga program-program yang sedag dikerjakan pemerintah kota Tanjungpinang melalui SKPD terkait. Selain pembangunan juga program-program yang menyentuh masyarakat juga tetap dianggarkan.

''Kita tetap membuat program-program yang menyentuh masyarakat, seperti kerajinan tangan yang sudah dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan membuat kerajinan tangan batik,'' ucapnya.

Read more »

Belum Adanya Kesepakatan Harga

Herman : Gula Impor Belum Beredar

Hingga saat ini peredaran gula impor untuk kota Tanjungpinang sebanyak 250 ton masih belum beredar. Pasalnya sampai saat ini distributor dan importir belum menemukan kesepakatan harga. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan, Herman, Minggu (29/11).

''Sampai saat ini peredaran gula impor masih belum terealisasi. Karena antara Distributor dan Importir masih belum memenukan kesepakatan harga untuk gula impor dari Thailand,'' ujar Herman.

Diakui Herman, pihaknya sudah memberikan fasilitas antara distributor dan imporit agar menemukan titik terang mengenai kesepakatan harga gula impor tersebut. Namun hingga kini kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan harga.

Sementara itu, harga gula di pasaran kota Tanjungpinang hampir mencapai Rp10 ribu per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang, Efiyar A Amin menuturkan, pedagang eceran tidak mau menjual dikarenakan harga harga gula impor hampir sama dengan harga gula lokal dari Jakarta.

''Menurut pedagang kualitas gula impor tidak terlalu bagus dan cepat basah. Berbeda dengan gula lokal yang kualitasnya sangat bagus,'' ucapnya.

Mahalnya harga gula impor yang dijual di kota Tanjungpinang itu dikarenakan kawasan kota Tanjungpinang tidak masuk dalam bagian kawasan perdagangan bebas. Melainkan hanya di Senggarang dan Dompak saja. Sehingga saat ini jatah gula yang dibagi untuk tiga distributor tersebut belum masuk ke Tanjungpinang karena belum ada kecocokan harga antara distributor dengan importir. Importir memasang harga Rp8.360 per kilogramnya.

''Jika ditambah biaya transportasi sampai ke pelabuhan di Tanjunguban, harganya menjadi sekitar Rp8.510 per kilo. Jika dihitung hingga sampai ke agen dan pengecer harga jualnya bisa sampai Rp9.300 hingga Rp9.500. ''Ini yang diberatkan oleh pedagang eceran dan sampai saat ini juga gula belum masuk ke kota Tanjungpinang karena masih belum menemukan kesepakatan harga,'' tukasnya.

Sedangkan Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan berharap, persoalan ini bisa segera terselesaikan. ''Memang untuk Tanjungpinang tidak semua wilayah hanya Senggarang dan Dompak saja, kita berharap pulau Bintan bisa keseluruhannya sebagai kawasan perdagangan bebas,'' ucapnya.

Read more »

Sampah Berserak, Tempat Sampah dan TPS Ditambah

Masih banyaknya sampah yang berserak di Kota Tanjungpinang diakui Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Hal itu dikarenakan kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sementara), sehingga membuat masyarakat enggan membuang sampah sembarangan.

Menurut Plt Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, Jofrizal, Kamis (26/11), masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan dan membakar sampah.

''Kita masih terus melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan Kelurahan agar terus menghimbau masyarakat agar membuang sampah sembarangan dan buang pada tempatnya,'' ujarnya.

Untuk anggaran tahun depan, Jofrizal menuturkan, akan dianggarkan untuk menambah tempat sampah dan TPS kepada masyarakat. Diakui Jofrizal, kurangnya lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah sementara.

''Kita bersedia memberikan TPS tetapi lahan untuk dijadikan TPS masyarakat yang menyediakan. Seperti yang terjadi di jalan Wiratno, kita terpaksa akan memindahkan lokasi karena lahannya sudah tidak lagi bisa digunakan sebagai TPS,'' ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan, Wakil Walikota Tanjungpinang, Edward Musahilli. ''Masih banyak sampah yang berserakan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan juga pekerja kebersihan untuk lebih giat lagi menjaga kebersihan kota Tanjungpinang,'' ujar Edward.

Beberapa lokasi yang masih banyak ditemukan sampah di kilometer sembilan dan kilometer sepuluh. Masih banyak sampah yang berhamburan. Padahal tim penilai Adipura telah melakukan penilaian di kota Tanjungpinang. ''Tim penilai sudah turun kemari, cuma sampai sekarang kita masih belum tahu hasil penilaian pertama,'' ucap Edward yang juga Ketua Tim Peraih Adipura.

Disinggung mengenai kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sementara), Edward menuturkan, pihak pemerintah tahun depan juga telah dianggarkan dana untuk menambah TPS yang ada di Kota Tanjungpinang.

''Kebersihan merupakan tanggungjawab bersama, karena itu marilah kita menjaga kebersihan bersama. Jangan membakar sampah, karena akan merusak lingkungan dan udara,'' tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Yulianus Mukhtar, tim Adipura sudah turun. ''Kita masih belum mengetahui nilai kita dapat berapa. Untuk lokasi penentuan tim adipura tetap seperti sebelumnya,'' ujarnya.

Diakui Yulianus, meskipun bukan lokasi tempat penilaian adipura tetap dijaga kebersihan dan keindahan kota Tanjungpinang. Karena kota bersih dan nyaman juga masyarakat yang merasakan.

Read more »

RSUD Kota Tanjungpinang, Siap Jadi BLU

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang akan dijadikan Badan Layanan Umum (BLU). Untuk mengubah konsep RSUD Kota Tanjungpinang menjadi BLU, pihak rumahsakit telah mempersiapkan konsep yang merupakan syarat utama diantaranya mengenai kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, menyiapkan rencana bisnis strategis, menyiapkan standard pelayanan minimal, pedoman tata keluar rumah sakit serta menyelipkan laporan keuangan, yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2010.

''Dengan beroperasinya BLU dimaksud akan memberikan keuntungan bagi pihak rumah sakit dalam peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan lebih baik. Kita juga meningkatkan mutu pelayanan,'' ujar Direktur Rumah Sakit Umum, Dr Husin Umar, belum lama ini.

Dengan dijadikan BLU, lanjut Husin, masyarakat merasa nyaman dan keluhan yang selama ini seperti masalah lampu dan persediaanya air, serta mengenai fasilitas lainnya dapat ditangani langsung oleh pihak rumah sakit. ''Karena memiliki dana sendiri, namun pengunaan dana apapun tentunya sesuai perencanaan,'' tuturnya.

Untuk tahap awal, pelayanan yang diberikan belum sempurna atau maksimal, tetapi setelah berjalan beberapa tahun kedepan, barulah mereka merasakan kenyamanan, yang selama ini menjadi keluhan mereka.

Mengenai tenaga dokter, Husin mengeluhkan, sulitnya menambah dokter spesialis sedangkan tenaga dokter spesialis yang ada saat ini di rumah sakit umum, tercatat 13 orang serta jumlah karyawan.mencapai 308 orang.

''Mudah-mudahan dengan dijadikannya BLU, dana yang ada dikelola sendiri dan tidak disetor ke Pemerintah, maka dalam 5 tahun kedepan rumah sakit akan lebih baik. walaupun status rumah sakit umum tetap tipe-C, namun yang berubah adalah sistem pengelolaan keuanganya,'' tukasnya.

Read more »

Baru Dua Hari Pembukaan Pendaftaran CPNS Capai 500

Sejak Senin (2/11) pagi, sekitar pukul 08.30 WIB, nampak beberapa pemuda-pemudi mendatangi kantor pos cabang Kota Tanjungpinang yang berada di batu tiga. Tujuannya hanya satu melihat papan pengumuman penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang terpasang di papan pengumuman kantor pos.Menurut Joko, warga Bukit Bestari, dirinya berniat mencoba keberuntungan dalam penerimaan CPNS di Kepri.

''Saya memang sudah bekerja di salah satu kontraktor di Tanjungpinang, tetapi saya ingin mencoba kembali melamar PNS, kebetulan jurusan saya ada dibutuhkan di Kabupaten dan Kepri,'' tuturnya saat ditemui di kantor pos.

Pada papan pengumuman di kantor pos tidak hanya terpasang jumlah formasi yang dibutuhkan Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, tetapi juga ada contoh format surat lamaran yang harus dibuat calon pelamar CPNS. Kebanyakan yang datang ke kantor pos untuk melihat formasi yang dibutuhkan.

''Waktu itu saya tidak tahu formasi apa saja yang dibutuhkan, karena tidak dapat koran. Makanya saya ke sini untuk melihat formasi dan ternyata ada jurusan saya DIII Ilmu computer untuk di Kota Tanjungpinang,'' ujar Merry riang.

Wanita berambut panjang itu pun terlihat mulai sibuk mencatat contoh format lamaran CPNS yang dibutuhkan sesuai dengan format yang diminta pemerintah. ''Kebetulan semua persyaratan sudah saya siapkan, tinggal membuat surat lamaran sesuai dengan contoh ini,'' ujarnya sambil menunjuk papan pengumuman.Pagi itu, sekitar belasan orang sibuk melihat papan pengumuman yang ada di kantor pos.

Bahkan mereka nampak sibuk mencatat pada selembar kertas contoh format surat lamaran. Silih berganti maysarakat yang datang ke kantor pos untuk melihat formasi yang dibutuhkan pemerintah.''Saya sudah dua kali mengikuti tes CPNS ini. Saya berharap pemerintah transparasi dalam memberikan penilaian dan juga tidak ada titipan orang dalam atau sebagainya,'' ungkap Anto berharap.

Diakuinya, hampir setiap tahun persoalan penerimaan CPNS selalu sama dan tidak terbuka. ''Kami berharap tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya dalam penerimaan CPNS,'' ucapnya.Walau terbilang masih baru dibuka outlet penerimaan CPNS di kantor pos, namun surat yang masuk sudah banyak.

Menurut Sandy, Account Officer Customer Care Kantor Pos cabang Tanjungpinang, sejauh ini diperkirakan yang masuk sudah mencapai sekitar 500 surat pelamar.Terhitug mulai tanggal 31 Oktober hingga 14 November, Kantor Pos cabang Kota Tanjungpinang membuka dua konter untuk penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil untuk kuota Provinsi, Kota dan Kabupaten yang ada di Kepulauan Riau.

''Sejauh ini diperkirakan yang mengirimkan surat lamaran CPNS sekitar lima ratus, kita masih belum membaginya untuk tingkat mana kota, kabupaten atau Provinsi,'' urainya.Sandy menegaskan, diperkirakan terjadi loncakan pengiriman surat lamaran untuk CPNS menjelang pertengahan pendaftaran pengiriman surat lamaran CPNS.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjungpinang, Suyatno, AMP, kemarin, meningatkan kepada masyarakat agar jangan mau dibohongi dalam penerimaan CPNS yang menyatakan bisa memasukan lewat dalam.

''Dalam penerimaan CPNS ini kita menggunakan sistem transparasi dan bagi masyarakat agar jangan termakan bujuk rayu oknum yang menjanjikan bisa membantu memudahkan jalan penerimaan CPNS. Karena hal tersebut memang tidak ada, semua menggunakan prosedur yang sudah ditentukan Menpan,'' tegasnya.

Read more »

Harga Gula Mencapai Rp11 ribu Per kilo

Persoalan harga gula impor untuk memenuhi kebutuhan gula di Pulau Bintan hingga saat ini masih terus dibahas. Pulau Bintan masuk dalam kawasan perdagangan dan perekonomian khusus. Sehingga Pulau Bintan mendapatkan 500 ton gula yang diimpor dari Thailand.

Menurut Kepala BP Kawasan Tanjungpinang, Herman, rencananya pembagian gula impor untuk kota Tanjungpinang mendapat bagian 250 ton gula. Namun mengenai harga gula sedang dibahas distributor dan importir.

''Kita lagi menunggu hasil pembahasan distributor dengan importir mengenai harga. Karena distibutor gula di Kota Tanjungpinang yang ditunjuk tiga orang sebagai distributor gula. Mereka sedang membahas mengenai harga gula impor dan diharapkan harga gula lebih murah dibanding harga gula di pasaran saat ini,'' urainya.Disinggung harga gula impor di Batam sama dengan harga gula lokal.

Herman menuturkan mengenai harga gula lokal yang mengatur adalah Disperindag Kota, sedangkan BP Kawasan hanya mengawasi dan mengatur mengenai gula impor.Berdasarkan hasil pantauan Tanjungpinang Pos di pasar, swalayan dan juga warung, harga gula bervariasi mulai dari Rp9.750 hingga Rp11.000 per kilo.

Hal tersebut dikarenakan stok gula tidak terlalu banyak. Sedangkan beberapa lalu, Kadisperindag Kota Tanjungpinang, Efiar mengungkapkan harga gula naik dikarenakan stok gula yang menipis.Hal itu diketahuinya dari tim survei Disperindag ke lapangan.

Terkait mahalnya harga gula, Efiyar menuturkan, pihak distributor masih menunggu gula impor yang sudah datang tetapi belum beredar.Sementara itu, Kapala Kantor Dagang Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto menuturkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan gula dengan BP Kawasan Tanjungpinang.

''Kita malah tidak tahu adanya pembahasan gula impor. Karena kita tidak pernah diajak untuk membahas mengenai gula impor yang akan beredar di Tanjungpinang, tetapi kita berharap harga gula impor lebih murah dibanding harga gula lokal,'' ujarnya.

Bobby menuturkan, pihak pemerintah harus bisa mengatasi persoalan tersebut, karena menyangkut hak kebutuhan orang banyak.Sedangkan Wakil Gubernur, HM Sani, saat ditemui usai Rakor Air di Bintan Plaza menuturkan, pihaknya sendiri baru mengetahui adanya kenaikan harga gula dari koran.

''Saya tahunya baca dari koran, kita sudah meminta Disperindag Kepri untuk segera melakukan koordinasi dengan Disperindag Kota dan Kabupaten terkait naiknya harga gula di pasaran,'' ucapnya.Sani juga menegaskan, seharusnya gula impor lebih murah dibanding gula lokal. ''Ini nanti akan kita bahas bersama Disperindag karena mereka yang menangani persoalan ini,'' tukasnya.

Read more »

Kebutuhan Air Bersih Tanjungpinang Belum Layak

Sani : Utamakan Air Baku Tersedia

Persoalan kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari permasalahan listrik dan air. Mengenai persoalan air, tim rapat koordinasi biro Perekonomian dan Pembangunan mengadakan rapat koordinasi untuk mengatasi persoalan air yang ada di kota Tanjungpinang dalam hal ini PDAM Tirta Kepri.

Menurut Wakil Gubernur Kepri, HM Sani, kemarin, pihak PDAM harus bisa menyediakan air baku. ''Utamakan air baku terlebih dahulu, jika sudah ada air baku maka akan mudah mengolah dan melakukan distribusi. Jika pipanya bagus, tetapi air bakunya tidak ada kan sama saja,'' ujar Sani, disela-sela Rakor PDAM Tirta Kepri.

Sani berharap dengan adanya rapat koordinasi antara pemerintah dan pihak PDAM, air yang dibutuhkan masyarakat akan terus berjalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena air merupakan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga diatur dalam peraturan undang-undang.

''Kita tunggu saja hasil dari rapat koordinasi dan diharapkan kedepan PDAM akan semakin bagus dengan direksi yang baru nantinya,'' tutur Sani berharap. Mengenai harga air, Sani menegaskan, harga air harus pro rakyat jangan terlalu mahal. Sehingga kalayak banyak bisa memenuhi kebutuhan air yang diperlukan.

Sementara itu, Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi), Parwoto menjelaskan, kebutuhan air masuk dalam kebutuhan pokok. Karena sekarang air sudah susah untuk didapatkan oleh masyarakat. ''Untuk itu dalam pengelohan air harus diperhatikan beberapa aspek, air baku, pengolahan dan pendistribusian,'' ujarnya.

Ketiga itu, lanjutnya, saling berkaitan karena dalam pengambilan air dan pendistribusian dibutuhkan tenaga listrik hingga 40 persen dan bahan kimia untuk mengolah air baku menjadi air bersih dan layak.

''Empat puluh persen di Indonesia kebutuhan air bersih masih belum layak sehingga menyebabkan beberapa penyakit seperti diare dan tipes. Padahal kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu tugas pemerintah dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah (PP)16 Tahun 2005 mengenai kebutuhan air dan harga air yang harus terjangkau masyarakat,'' urainya.

Dalam pengaturan kebutuhan pokok air bersih, lanjutnya, pemerintah, DPRD dan juga perusahaan air daerah (PDAM) harus sejalan. Sehingga kebutuhan air bersih bisa terpenuhi.
''Saat ini kebutuhan air bersih di Kota Tanjungpinang termasuk masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena beberapa kondisi air baku dan pendistribusian yang masih belum maksimal. Karena masih saja banyak terjadi penyambungan pipa ilegal. Sehingga merugikan daerah,'' tukasnya.

Read more »

Hamalis : Polisi Sudah Mengingatkan

Terkait Tilang Berhenti di Depan Pelabuhan

Beberapa supir angkutan umum yang diberi tilang oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polresta Tanjungpinang karena ngetem atau pun berhenti lama-lama di dekat Pelabuhan Sri Bintan Pura sebenarnya sudah diperingati terlebih dahulu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, H Hamalis, Senin (13/7). ''Sebenarnya peraturan itu sudah lama disepakati Organda dengan Polantas, namun juga tidak dianggap oleh para supir angkutan,'' tuturnya.

Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan tegas dengan menilang supir angkutan yang berhenti di lokasi tersebut. ''Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polantas dan juga Organda untuk mencari jalan keluar ini. Untuk saat ini kita minta supir angkutan hanya diperbolehkan menaikan dan menurunkan penumpang di lokasi yang padat dan rawan kemacetan, tidak boleh ngetem,'' urainya.

Hamalis menjelaskan, peraturan yang sudah disepakati bersama sudah sejak lama dilakukan namun masih banyak dilanggar padahal pihak Polantas sudah memberikan peringatan persuasif tetapi tetap tidak dilakukan. Sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan tilang.

''Hanya beberapa supir angkutan yang ditilang, itu pun karena ngetem di lokasi yang sudah dilarang dan apalagi disitu ada tulisan di larang parkir masih tetap memakirkan kendaraannya di lokasi yang dilarang, polisi berhak melakukan tugas dan tanggungjawabnya,'' ungkapnya.

Diakui Hamalis, pihak kepolisian tidak masalah kalau sekedar menurunkan atau menaikan penumpang selama tidak menganggu arus lalu lintas yang ada di lokasi tersebut.

Selain itu, mengenai jalur trayek angkutan dalam kota Tanjungpinang. Hamalis menuturkan, persiapannya sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu waktu yang pas untuk melaksanakan dan sekaligus meresmikan terminal yang ada di kilometer sembilan.

''Kita juga sudah menempatkan orang untuk menjaga situasi yang ada di terminal dengan adanya aturan trayek yang sudah dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di beberapa lokasi yang jalur padat,'' tukasnya.

Read more »

Sugiyo : Masih Belum Menetapkan Tersangka Korupsi Perusda

Pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau masih menangani kasus dugaan adanya korupsi penyertaan modal Perusda Natuna. Saat ini kasus dugaan korupsi tersebut sudah masuk dari tingkat penyelidikan menjadi penyidik. Peningkatan status dugaan korupsi di Perusda ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintan Penyidikan (Sprindik) oleh Kajati Kepri yang menangani kasus tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Sugiyanto, Senin (13/7) usai melaksanakan Apel Kesetiaan Jaksa Indonesia di halaman kantor Kejati.

Meskipun adanya peningkatan kasus dugaan korupsi sebesar Rp32,5 miliar di Perusahaan Daerah Natuna. Namun, pihak Kejati masih belum menetapkan tersangka. Walaupun sejumlah saksi terkait perkara korupsi ini sudah dimintai keterangan.

''Status kasus dugaan korupsi di Perusda Natuna memang kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, karena kita yakin dari sejumlah kegiatan yang dilakukan Perusda terindikasi adanya korupsi,'' ungkapnya.

Sugiyanto menekankan, dari sejumlah kegiatan Perusda Natuna yang di danai APBD Natuna sebesar Rp32,5 miliar difokuskan pada satu kegiatan terlebih dahulu. ''Dalam waktu dekat kita akan menetapkan sejumlah tersangka,'' ujarnya.

Sejumlah saksi yang telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi sebesar Rp32,5 miliar di Perusda Natuna yakni Dirut Perusda Natuna, Urai Effet, Sekda Natuna, serta sejumlah pejabat Pemkab Natuna yang ada hubungannya dengan Perusda Natuna.

Read more »

Mobil Muatan Lori Terbalik

Sekitar pukul 11.30 WIB, lori coltdisel dengan nomor polisi BP 8101 TY yang bermuatan pasir terbalik hingga menghantam tembok pagar beton kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tanjungpinang yang berlokasi di jalan DI Panjaitan, senin (13/7)

Lori berwarna biru itu tebalik saat supirnya hendak menurunkan muatan yang berisi pasir dengan menggunakan jack hidrolik. Karena posisi lori serta muatan pasir di dalamnya juga tidak rata, saat jack hidroliknya naik, lori pun terbalik. Karena tidak bisa menahan berat sebelah.

Ujang (32), pengemudi lori yang ditemui di TKP menuturkan, terbaliknya lori yang dikemudikannya itu, akibat tidak seimbangnya muatan dan badan jalan saat membuang muatan.

Meskipun merobohkan dinding pagar kantor pajak, namun tidak ada yang terluka akibat terbaliknya lori tersebut yang menghantam dinding pagar yang terbuat dari semen. Sedangkan isi lori yang bermuatan pasir itu pun berjatuhan ke lantai.

Akibat kejadian tersebut sempat memacetkan lalu lintas yang ada di lokasi. Pihak Polantas Polresta Tanjungpinang terlihat mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang berkepanjangan. Untuk mengembalikan posisi semula lori tersebut dibutuhkan bantuan mobil derek untuk mengangkat lori tersebut.

Untuk mengangkat lori keposisi semula dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih satu jam. Karena bodi lori dan mobil derek tidak seimbang. ''Saya nggak apa-apa, hanya terbalik saat bongkar muatan aja,'' ujar Ujang masih dengan sedikit terkejut. Karena tidak menyangka akan menimpa dirinya.

Read more »

Dispenda Bakal Aktifkan Retrebusi Sampah

Pendapatan Asli Daerah untuk retrebusi sampah tidak pernah mencapai target. Pasalnya yang baru membayar kewajiban retrebusi pajak di Kota Tanjungpinang baru pertokoan dan swalayan. Sedangkan dipemukiman penduduk masih belum membayar retrebusi kebersihan dan sampah.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kota Tanjungpinang, Gatot Winoto, kemarin, pihaknya akan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai retrebusi kebersihan dan sampah yang wajib dibayarkan ke Pemerintah.

Pemikiran membuang sampah sendiri di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di beberapa titik yang disediakan Pemerintah tidak perlu membayar retrebusi sampah. Karena masyarakat Tanjungpinang telah membuang sampahnya sendiri.

Gatot menuturkan, pemikiran ini akan dihilangkan, karena tempat pembuangan sampah yang diberikan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kota Tanjungpinang.

Untuk proses pembuangan TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) juga dibutuhkan biaya operasional, selain itu juga untuk membayar upah pekerja yang ada dan setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Sehingga retrebusi sampah akan segera diaktifkan supaya maksmimal dalam menggunakan biaya operasional yang ada untuk menjaga kebersihan kota Tanjungpinang.

''Kita perlu membayar pekerja yang membuangkan sampah ke TPA dan juga biaya operasional. Ini yang masyarakat masih belum menyadarinya,'' ucapnya.

Gatot berharap setelah pengertian dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Tanjungpinang akan pentingnya membayar retrebusi kebersihan dan sampaj akan meningkatkan PAD yang ada di Kota Tanjungpinang, sebagaimana dengan daerah lain yang juga memunggut retrebusi sampah.

Retrebusi sampah yang diminta pemerintah setiap rumah tiap bulannya Rp2.500 sedangkan untuk rumah toko Rp15.000 . ''Tidak ada masalah, kalau pihak RT atau RW mau mengelola sampah di perumahannya dan sebagian uangnya disetor ke pemerintah sebagai restribusi kebersihan,'' tukasnya.

Hal tersebut juga kerap disinggung orang nomor satu di Kot Tanjungpinang, Suryatati A Manan. Menurut Wali Kota Tanjungpinang, masyarakat masih ada perbedaan persepsi antara Dispenda dengan masyarakat.

''Masyarakat beranggapan membuang sampah sendiri ke TPS (Tempat Pembuanga Sementara) tidak perlu membayar retribusi sampah, sedangkan Dispenda beranggapan walaupun membuang sampah di TPS tetap harus dipungut biaya retribusi sampah,'' jelasnya.

Untuk itu, Suryatati menghimbau agar RT/RW setempat dapat mengurus persoalan ini dengan menyediakan layanan pembuangan sampah dan dana tersebut nantinya akan disetor ke Dispenda.

Read more »

Pemko Tanjungpinang Usulkan Pembangunan Pelabuhan FTZ

Paska ditetapkan Tanjungpinang sebagai salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perekonomian khusus namun masih belum berdampak pada investasi maupun tingkat perekonomian yang ada di Ibukota Provinsi Kepri.

Menurut Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, baru-baru ini, infrastruktur pelabuhan merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksaan perdagangan bebas.

''Kita mengusulkan Tanjung Monco sebagai pelabuhan FTZ di Kota Tanjungpinang, karena sangat penting adanya pelabuhan perdagangan bebas,'' tuturnya.

Tatik, sapaan Suryatati A Manan menuturkan, perencanaan pembangunan pelabuhan akan menggunakan tiga anggaran yang akan dipusatkan di Dompak, sebagai kawasan FTZ di Tanjungpinang.

Pemerintah Kota Tanjungpinang mengusulkan kepada Pemerintah Pusat mengenai dana pembangunan pelabuhan di Tanjung Monco bila ditetapkan sebagai pelabuhan perdagangan bebas untuk memudahkan investor yang berniat menanamkan usahanya di kota yang terkenal dengan sebutan kota Gurindam dan Negeri Pantun itu.

''Kita mengusulkan untuk pembebasan lahan yang dijadikan pelabuhan dari dana APBD Kota Tanjungpinang, APBD Provinsi Kepri untuk desain pembangunan pelabuhan dan dana pembangunan yang dibantu dari dana APBN untuk proses pembangunan pelabuhan,'' urainya.

Suryatati mencontohkan, pembangunan bandara Raja Haji Fisabillilah yang dibangun dari tiga dana APBD untuk pembangunan bandara tersebut.

Mengenai investasi yang nantinya akan berkembang di kota Tanjungpinang seperti yang sudah disepakati bersama untuk Kota Tanjungpinang dijadikan kota industri ringan seperti garmen, elektronik, makanan ringan dan sebagainya. ''Setelah memiliki infrastruktur kita bisa menawarkan kepada investor begitu juga untuk pembangunan infrastruktur seperti air dan listrik juga bisa ditawarkan pada investor yang bersedia,'' tukasnya.

Read more »

Janji Melati Rawat Bayi Prematur Terpenuhi

Marvin Setawan Segera Pulang

Masih ingat dengan bayi prematur yang berat badannya berkisar tujuh ons saat dilahirkan siswi salah satu SMA di Kabupaten Bintan itu? Sekarang ini berat badan bayi yang dilahirkan di bulan Juni itu sudah bertambah menjadi 1,3 kilogram. ''Sekarang ini bayi prematur itu sudah sehat dan sudah diperbolehkan pulang. Meskipun saat ini masih berada di rumah sakit,'' ujar Ketua KPAID Kepri, Putu Elvina Gani, Minggu (12/7).

Diakui Putu, orangtua bayi prematur itu sudah menempati janjinya untuk menjaga dan mengurus anaknya sendiri yang hampir dibuangnya di rumah sakit.

Bayi yang terlahir di awal bulan Juni itu, sempat menghebohkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang. Sebab, sejak dilahirkan hingga selang seminggu, pemilik bayi prematur yang hanya berbobot tujuh ons belum sekali pun menjeguk bayi berjenis kelamin laki-laki itu.

Sehingga pihak KPAID melakukan penelusuran dan didapatinya lah sebut saja Melati, siswi salah satu SMA di Kabupatan Bintan yang telah melahirkan bayi tersebut. Melati, saat ditemui KPAID Kepri berjanji akan mengurus dan menjaga anaknya akibat pergaulan bebas yang dilakukannya.

Janji yang diucapkannya, Senin (22/6) lalu itu telah dipenuhinya. Setiap malam, sehabis pulang kerja, ia menjaga anaknya yang masih mungil di Rumah Sakit hingga bobotnya semakin bertambah. ''Melati sudah bisa menerima dan menjaga anaknya. Kami merasa senang, karena bisa menyelamatkan nyawa seorang anak yang hampir di buang,'' tutur Putu.

Putu menuturkan, seharusnya tiga hari lalu, bayi yang diberi nama Marvin Setiawan itu sudah bisa pulang setelah segara urusan surat-surat atau dokumen di Rumah Sakit sudah selesai diurus.

Rupanya kondisi tubuh anak laki-laki tersebut masih belum memungkinkan diajak pulang ke kediaman Melati yang berada di Desa Tuapaya. ''Sabtu kemarin anaknya terserang demam, jadi kami minta jangan dibawa pulang dulu. Tunggu benar-benar sehat baru diajak pulang. Dalam waktu dekat ini, anaknya akan segera dibawa pulang. Kami merasa senang orangtua Melati sudah mau menerima dan juga menjaga cucunya,'' tukasnya.

Read more »

Supir Angkutan Mengeluh Tilang Sembarangan

Sekda Minta Dishub Segera Menanganinya

Tindakan pihak kepolisian yang menilang supir angkutan saat berhenti di beberapa lokasi yang menyebabkan kemacetan membuat para supir merasa resah. Sehingga mengungkapkan keluhan mereka kepada Organda Kota Tanjungpiang.

Menurut Anto, salah seorang supir mentro trans, kemarin, pihaknya berhenti dan ngetem di dekat pelabuhan Sri Bintan Pura karena di sana banyak penumpang.

''Biasanya tidak masalah, kita juga tidak tahu ada peraturan baru seperti ini. Jika menyebabkan macet, kita kena tilang,'' tuturnya.

Diakui pria asal Jawa itu, dirinya sudah lama menjadi supir angkutan umum dan pendapatan tiap bulan semakin berkurang.

Menanggapi keluhan supir angkutan umum, Plt Seketaris Daerah Kota Tanjungpinang, Gatot Winoto, kemarin, pihaknya akan meminta Dinas Perhubungan untuk menangani persoalan ini.

''Semakin padat kota memang dibutuhkan peraturan, seperti jalur trayek angkutan kota memang sudah saatnya dilakukan. Begitu juga dengan pemberhentian angkutan umum, tetapi ini akan dibicarakan,'' ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, jalur padat memang perlu diatur, Dinas Perhubungan yang mengatur jalur, sedangkan Polantas yang mengatur lalu lintas dan juga Organda perlu diadakan pertemuan untuk mengatur semuanya.

Jumlah penduduk yang pesat sejak ditetapkannya Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri membuat
jumlah arus kendaraan bertambah banyak yang berdampak pada kemacetan di beberapa jalur sibuk, seperti di depan Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pasar. Sehingga menyebabkan kemacetan.

''Persoalan ini kita akan meminta Dinas Perhubungan yang menanganinya, karena mereka yang lebih tahu teknis dan pada dasarnya dibutuhkan koordinasi antara semua pihak,'' tukasnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan hingga berita ini diturunkan masih belum bisa dikonfirmasi mengenai permintaan Organda berdasarkan keluhan para supir angkutan umum.

Read more »

Berhenti Sembarangan, Angkutan Diamankan

Organda Minta Dishub Bertindak

Kota Tanjungpinang yang dijadikan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berdampak dengan padatnya lalu lintas transportasi yang ada di kota yang terkenal dengan sebutan kota gurindam dan negeri pantun itu. Karena sering terjadi kemacetan di jalan-jalan protokol, sehingga Polisi Lalu Lintas memberikan tilang bagi supir angkutan yang berhenti di Jalan protokol seperti di simpang pelabuhan, jalan Merdeka, dan Tengku Umar.

Adanya tilang bagi supir angkutan yang memberhentikan penumpang disembarang tempat hingga menyebabkan kemacetan membuat para supir angkutan risau karena uang yang didapat tidak seberapa. Karena itu, Organda Tanjungpinang meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk segera kembali menata pemberhentian angkutan kota dan taksi.

Sebab selama ini dibeberapa tempat yang sering terjadi kemacetan, permasalahannya selalu dituju pada angkutan. Menurut Ketua Organda Tanjungpinang, Syaiful, Jumat (10/7), seperti salah satu kejadian di jalan Teungku Umar, jalan itu memang merupakan salah satu tempat yang menjadi centernya kota Tanjungpinang. Karena setiap yang mau berangkat atau belanja di sepanjang toko di sana dengan menggunakan angkutan pasti berhenti di jalan itu.

''Jadi jika disepanjang jalan itu angkutan tidak boleh berhenti menurunkan penumpangnya, maka mau diturunkan dimana,'' tuturntya.

Syaiful menuturkan, sulitnya menurunkan penumpang di dekat pelabuhan, tentunya juga berdampak pada penumpang, karena harus turun di tempat yang cukup jauh dari tujuannya.

Dengan begitu mengakibatkan penumpang tidak mau lagi naik angkutan umum dan juga taksi karena jarak berhentinya jauh dari lokasi. Secara otomatis berdampak pada supir angkutan karea tidak ada lagi penumpang yang mau naik angkutan atau pun taksi lagi.

Hal tersebut tentunya mengakibatkan 600 angkutan kota yang beroperasi saat ini di Tanjungpinang secara perlahan dengan sendirinya akan mati. Sebab itu, Organda meminta Dishub mencarikan solusi. Apalagi ini menyangkut jasa pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

''Jika tidak boleh ngetem di pelabuhan, setidaknya dibolehkan menurunkan dan menaikan penumpang saat melintas di sana,'' ujarnya.

Permasalahan ini, lanjut Syaiful, sudah disampaikan kepada Dishub melalui surat maupun dalam rapat-rapat pertemuan yang digelar. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. ''Kita sudah memberikan solusi, tetapi masih belum ditindak lanjuti,'' keluhnya.

Read more »

Pengguna Jamkeskin Tiap Bulan Ratusan

Hingga Saat Ini Belum Dibayar Pemerintah

Masih ada beberapa pengguna Jaminan Kesehatan Miskin (Jamkeskin) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu mengeluhkan pelayanan yang tidak memuaskan bagi mereka yang menggunakan jamkeskin.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, dr Nugraheni Purwaningsih, Jumat (10/7), Rumah Sakit tidak membeda-bedakan pasien yang menggunakan Jamkeskin dengan yang tidak.

''Kita mengutamakan pelayanan dan tidak ada membeda-bedakan pasien, jumlah pengguna kartu jamkeskin setiap bulannya bertambah,'' tuturnya di ruang kerjanya.

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, jumlah pengguna data jamkeskin yang rawat inap Januari 2009 mencapai 192 pasien, Febuari 2009 mencapai 144 pasein. Sedangkan di bulan Maret pasien yang menggunakan jamkeskin meningkat hingga 163 pasien.

''Pasien yang menggunakan jamkeskin tidak kita pungut biaya, sejak tahun 2008 hingga sekarang ini, kita baru menerima sedikit pembayaran yang diberikan pemerintah terhadap biaya dari pengguna jamkeskin,'' akunya.

Dia melanjutkan, hingga saat ini dokter yang merawat pasien yang menggunakan jamkeskin belum dibayar, karena jumlah yang diterimanya sedikit. Dengan kata lain, Pemerintah masih belum membayar biaya pengguna jamkeskin.

Disinggung mengenai data satu semester di tahun 2009 untuk pasien pengguna jamkeski, Nugraheni mengaku masih belum mengetahui jumlah pasien yang menggunakan jamkeskin.

''Dikarenakan ada sistem baru di rumah sakit ini, khususnya pasien yang menggunakan kartu jamkeskin. Sehingga semua data yang ada belum dimasukan dan rencananya sistem input data ini menggunakan sistem online yang bisa dibuka dari pusat untuk mengetahui pengguna kartu jamkeskin yang ada di Indonesia, termasuk di Tanjungpinang,'' urainya.

Sistem tersebut, diakuinya, berdasarkan permintaan dari pusat untuk menggunakan sistem online terhadap pasien yang menggunakan jamkeskin.

''Kita selalu melayani pasien yang menggunakan jamkeskin berdasarkan rekomendasi dari puskesmas, baru kita rawat,'' tukasnya.

Read more »

Tekong TKI, Ahwan Dituntut 10 Bulan

Sidang dengan terdakwa Ahwan alias Botak bin Sutarjo (44) kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan agenda mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terkait kasus 18 TKI yang ditampung di tempat penampungan di Desa Tuapaya, Bintan, Kamis (2/7).

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Hendrik, terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 102 ayat 1 junto Pasal 4 UU RI No 39 Tahun 2006 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kedua terdakwa disidang karena melakukan penempatan tenaga kerja tanpa ada dokumen resmi.

''Karena perbuatan terdakwa dengan dipenjara sepuluh bulan penjara dan denda Rp2 juta atau subsider satu bulan penjara sebab melanggar Pasal 104 Undang-Undang 39 Tahun 2006,'' ungkapnya.

Setelah mendengar tuntutan JPU, Majelis hakim yang dipimpin Joko dan dengan anggota hakim Sri Endang dan Wahyu Widyawati melanjutkan sidang minggu depan dengan agenda mendengar putusan dari Majelis Hakim terhadap kasus tersebut.

Kasus tersebut terungkap oleh jajaran Polres Bintan, 11 Maret 2009 lalu, sekitar pukul 21.00 WIB di gang Bambu Kuning III No 3 Desa Tuapaya Selatan, Kecamatan Tuapaya, Kabupaten Bintan. Dilokasi tersebut, terdakwa merekut 18 TKI dari Zulaini bin Tamrin tanpa dilengkapi dokmen yang lengkap untuk dikirim ke Malaysia. Calon TKI tersebut berasal dari Sulawesi.

Read more »

Rp47,5 Miliar untuk Tenaga Pengajar

Pemerintah Provinsi Kepri menyerahkan dana kepada 31.632 tenaga pengajar dan tenaga kependidikan se Provinsi Kepri tahun 2009 secara simbolis sebagai dana pembinaan atau insentif sebesar Rp47,5 miliar. Sekitar 2 ribu orang perwakilan tenaga pengajar dari Kota Tanjungpinang yang menerima insentif. Sedangkan yang lainnya akan diserahkan di masing-masing kabupaten dan kota.

''Alokasi dana untuk pendidikan pada APBD Kepri setiap tahunnya sebesar 20 persen sesuai amanah undang-undang. Saya berharap, agar para guru lebih termotivasi untuk mengajar demi meningkatkan mutu pendidikan,'' ujar Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, Rabu (1/7).

Diakui Ismeth, untuk memajukan pendidikan di Kepri ada tiga komponen yang diperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana pendidikan, tenaga pengajar dan tenaga pendidik yang sejahtera dan bermutu, serta metode pembelajaran yang berkualitas.

''Pemberian dana insentif kepada guru sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar dan pendidik,'' ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepri Arifin Nasir, kemarin, menuturkan, pemberian dana tersebut untuk meningkatkan kualitas guru, hingga tahun 2009 sebanyak 6.000 dari 17.000 guru telah mendapat beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk peningkatan setara pendidikannya menjadi S1.

''Dana insentif guru yang disalurkan ini adalah untuk semester pertama tahun 2009. Setiap tahun guru mendapatkan dana pembinaan untuk meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan,'' ujarnya.

Read more »

Nur : Saya Berhak Mengusir

Sidang Paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA dan PPAS APBD-P Kepri tahun 2009 yang sudah berlangsung dua hari lalu, sempat mengalami ricuh. Saat adu kusir antara pimpinan sidang dengan anggota paripurna.

Ditanya mengenai niat pengusiran yang dilakukan Nur Syafriadi terhadap Richard dari Fraksi PDIP saat sidang berlangsung, Selasa (30/6) lalu itu. Nur Syarfiadi, Ketua DPRD Kepri, Rabu (1/7), usai menghadiri syukuran peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Kepri ke lima menuturkan, dirinya memiliki wewenang dan berhak melakukan pengusiran terhadap orang yang dianggap menganggu jalannya persidangan yang berlangsung.

''Saya berhak mengusir orang yang dianggao menganggu atau yang membuat jalannya sidang jadi terhambat. Itu adalah salah satu wewenang sidang dan ini hak yang dimiliki pimpinan sidang dan diatur dalam tata tertib,'' ujar Nur.

Ditanya mengenai aturan yang ada di dalam tata tertib tersebut. Nur mengaku tidak terlalu ingat kalimat yang ada di dalam tata tertib tersebut. ''Yang jelas bunyinya, pimpinan sidang berhak mengusir orang yang dianggap menganggu jalannya persidangan ini,'' ungkapnya lagi.

Nur menjelaskan, sebelum mengeluarkan kata mengusir, dirinya sudah mengingatkan Richard untuk memenuhi aturan berbicara dan mekanimse yang ada.

Memang ada tiga anggota sidang paripurna melakukan intrupsi pada saat sidang berlangsung, dengan pembahasan yang hampir sama, mempertanyakan jadwal yang tidak konsisten sesuai dengan hasil panita musyarawah. Pada saat itu tiga diantaranya sibuk untuk mengungkapkan pendapatnya, belum sempat Nur Syafriadi menunjuk, mereka yang sudah terlanjur kesal dalam sidang paripurna itu tetap saja berbicara. Walaupun pimpinan sidang belum mensetujuinya.

''Sebelumnya saya sudah memperingatkan untuk menjaga etika dalam paripurna, tetapi tidak didengar. Ini kan panitia anggaran. Kalau fraksi, bicaranya nanti kalau sudah pandangan akhir. Bukannya menghambat proses paripurna padahal waktu tinggal dua bulan lagi sebelum masa jabatan,'' urainya.

Ditanya mengenai agenda rapat pembahasan KUA dan PPAS yang digelar dadakan di salah satu hotel berbintang di Batam, hingga berbuntut pada penyegelen Kantor DPRD Keperi oleh mahasiswa dari HMI Tanjungpinang dan Bintan, yang menilai hal itu sebagai tindakan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Nur mengatakan bahwa semua agenda tersebut sudah sesuai aturan. ''Ya, tidak ada masalah mahasiswa melakukan demo, mereka kan menyampaikan aspirasinya dan akan kita tampung,'' tukasnya.

Read more »

Puluhan Pekerja Demo Disnarker Bintan

Puluhan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di PTY Gimli Lobam melakukan demo di depan Dinaskar Bintan. Aksi unjuk rasa ini dilakukan puluhan pekerja, karena dianggap perusahaan berbelit-belit dan enggan mencatat keberadaan PUK (Pengurus Unit Kerja) dari FSPMI, Rabu (1/7).

''Kami sudah mengajukan surat pencatatan dan sekaligus mendaftarkan PUK-FSPMI PT Gimmil Lobam sejak November 2008 lalu dan sampai sekarang masih belum dicatat dan didaftarkan,'' ujar para pendemo dalam orasinya.

Menurut Andre, Ketua FSPMI, alasann Kadisnaker terkesan mengada-ngada dan membatasi hak pekerja untuk berserikat.

Walaupun mereka usdah menyusun pengurus dan serta memberitahukannya ke pengurus DPD dan DPP, namun hingga saat ini masih belum terealisasi. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Machfur Zurahman menuturkan, belum dicatat dan didaftarkan PUK ke Dinasker karena adanya perbedaan perusahaan pembentukan PUK.

''FSPMI merupakan organisasi di metal, sementara PUK yang akan dibentuk bekerja dibidang garment,'' ujarnya.

Machfur menuturkan, bila ditilik secara ADRT dan ADART organisasi ada pertentangan hingga pihak Dinasker merasa bingung mencatatkan keberadaan PUK pada perusahaan tempat karyawan bekerja.

''Kita ini bukannya menghambat atau tidak mau mengeluarkan hanya dalam menelaah, ruang lingkung organisasi FSPMI yang bergerak dibidang metal dan PUK perusahaan yang dibentuk bergerak pada perusahaan garmen. Sehingga membuat rancu,'' urainya.

Read more »

Tidak Bisa Hadir, Ismeth Siap Dipanggil Kapan saja

Kasus Pemadam Kebakaran

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali memanggil Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus pemadam kebakaran (damkar). Pemanggilan orang nomor satu di Kepulauan Riau itu masih sebagai pemeriksaan saksi.

Pemanggilan KPK untuk jadwal mendengar keterangan Ismeth terkait kasus damkar bersamaan dengan hari memperingati hari jadinya Pemerintah Provinsi Kepri yang kelima. Sehingga orang nomor satu tersebut tidak bisa memenuhi pemanggilan KPK, kemarin.

Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, Rabu (1/7), usai merayakan syukuran hari jadi pemerintah Kepri membenarkan, dirinya ada pemanggilan dari KPK terkait kasus damkar sebagai saksi.

''Sebagai saksi, saya siap dipanggil kapan saja dan sebagai warga negara yang baik,'' ungkapnya.

Pemanggilan Ismeth oleh KPK sebagai saksi terhadap kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan tersangka Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Oentarto Sindung Mawardi. Kasus ini masih diselidiki KPK untuk mencari kebenaran dan juga tersangka lain yang terlibat dalam kasus pengadaan damkar.

Pemanggilan orang nomor satu di Kepri tersebut dibenarkan, Johan Budi, juru bicara KPK membenarkan pemanggilan Ismeth Abdullah hari ini (kemarin, red) sebagai saksi kasus pengadaan damkar. ''Ya benar, hari ini pemanggilan Ismeth sebagai saksi terhadap Oentarto, tetapi saya masih belum mengetahui apakah ia sudah datang atau belum, karena saya masih rapat,'' tukas Johan, saat dihubungi.

Pemanggilan Ismeth ke KPK untuk melengkapi keterangan yang sebelumnya sudah diberikan. Kasus ini terungkap karena ada dugaan terjadi korupsi. Sedangkan posisi Oentarto sendiri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah. Bahkan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 Mei 2008. Pengadaan mobil pemadam kebakaran berdasarkan pada radiogram Depdagri yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi pada 2002 ketika Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Hari Sabarno.

Untuk radiogram tersebut dikirimkan ke sejumlah provinsi untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan jenis tertentu yang hanya diproduksi PT Istana Sarana Raya, milik Hengki Samuel Daud.

Read more »

Pemko Tanjungpinang Terima Surat dari PT Pembangunan Kepri

Akhirnya, PT Pembangunan Kepri menyerahkan persyaratan yang diminta Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait rencana pembangunan pelabuhan Sri Bintan Pura. Hal tersebut diungkapkan, Plt Sekdako Tanjungpinang Kota, Gatot Winoto, kemarin.

''Kami sudah menerima surat dari PT Pembangunan Kepri tadi siang dengan berbagai berkas. Berkas itu belum kita periksa, karena baru datang hari ini (kemarin, red),'' ujar Gatot.

Diakuinya, pihaknya akan mempelajari berkas yang telah diserahkan PT Pembangunan Kepri.

Berkas yang diserahkan PT Pembangunan Kepri, terkait permintaan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk melengkapi persyaratan yang diacukan Pemerintah, sebelum melaksanakan pembangunan Mega Proyek yang akan dilaksanakan di Pelabuhan Sri Bintan Pura untuk lebih baik lagi.

Rencananya PT Pelindo dalam membangun pelabuhan internasional Sri Bintan Pura bekerjasama dengan PT Pembangunan Kepri yang masuk dalam BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sehingga, pembangunan tersebut masih belum bisa dilaksanakan.

Karena tidak sesuai dengan perjanjian awal, Pemerintah Kota Tanjungpinang meminta agar PT Pelindo menyelesaikan terlebih dahulu persoalan tersebut sebelum melaksanakan pembangunan pelabuhan yang merupakan salah satu jalur masuknya pelabuhan domestik dan luar negeri di Kota Tanjungpinang.

''Kita akan mempelajari berkas ini telebih dahulu, setelah syarat-syarat lengkap nanti akan segera di proses,'' tukasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Kepri, HM Sani menuturkan, BUMD Kepri akan segera melengkapi persyaratan yang diminta pemerintah Kota Tanjungpinang.

''Kita sedang melengkapi persyaratan yang diminta,'' ujarnya usai pertemuan rapat koordinasi dan fasilitas program penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepri 2009.

Read more »

5 Tahun Penyelenggaran Pemerintah Provinsi Kepri

Pemerintah Provinsi Kepri memperingati lima tahun penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kepri di halaman kantor gubernur Kepri, Rabu (1/7). Kegiatan yang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB sempat molor satu setengah jam. Peringatan lima tahun lahirnya pemerintah Provinsi Kepri dihadiri sekitar lima ribu orang dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di wilayah Kepri.

Walaupun pada saat rangkaian acara dalam rangka memperingati lima tahunnya penyelenggarakan Pemerintah Provinsi Kepri dalam keadaan hujan lebat. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Meskipun ada beberapa tamu terpaksa pindah tempat duduk agar tidak kehujanan.

Gubernur Provinsi Kepri, Ismeth Abdulah dalam sambutannya menuturkan, saat ini kita sama-sama melaksanakan acara syukuran memperingati lima tahun penyelenggaraan pemerintah provinsi Kepri.

''Dalam waktu rentan lima tahun telah banyak kemajuan yang dicapai Provinsi Kepri diantaranya bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang menjadikan Provinsi Kepri berhasil mewujudkan tujuan pemekaran masyarakatnya,'' ujarnya.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Pemprov Kepri dalam rentan waktu lima tahun pembangunan sudah berjalan dan berada pada jalan dan arah yang benar. ''Kerja keras kita selama lima tahun ini membuka mata semua pihak bahwa apa yang kita cita-citakan dan perjuangkan dalam pembentukan Provinsi Kepri ini jalankan secara benar,'' urainya.

Dalam bidang pendidikan, pencapaian pembangunan dapat dilihat berdasarkan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang berdasarkan dari gabungan angka-angka dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Sedangkan dari segi kesehatan juga diukur dari kesehatan masyarakat Provinsi Kepri.

Begitu juga program pengentasan kemiskinan di Kepri yang pada saat ini telah menurun 268.935 orang dari 273.623 orang di tahun 2007. Pada kesempatan itu Pemerintah memberikan bantuan Rp500 juta pada desa tertinggal. ''Perjalanan masih sangat panjang, pembangunan adalah proses yang akan merubah nasib rakyat menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kita juga masih terus perbaiki kesejahteraan keluarga-keluarga miskin dan masih banyak kapal-kapal laut yang harus dibuat dan disalurkan pada nelayan-nelayan kita,'' tukasnya.

Acara syukuran tersebut dihadiri para penggagasan Pembentukan Provinsi Kepri atau ketua BP3KR Huzrin Hood, sejumlah menteri antaranya Menteri Dalam Negeri PDT Lukman Edy dan staf ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan Prof Dr Johannes K hadir serta unsur Muspida dan beberapa anggota DPRD Kepri, dan juga Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan.

Read more »

Paripurna MoU Ricuh

Nur Syafriadi Sempat Mengusir Richard dari Ruang Paripurna

Paripurna dengan agenda MoU Penyerahan Kebijakan Pengunaan Umum sempat diwarnai ricuh karena beberapa anggota Fraksi PDI-P sempat melakukan intrupsi terkait penandatangan MoU yang akan ditandatangani Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi dan Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, Selasa (30/6).

Persoalan yang dibahas terkait MoU tersebut karena beberapa perwakilan fraksi tidak hadir dalam rapat dikarenakan jadwal yang berubah dan lokasi pembahasan yang seharusnya di Tanjungpinang tetapi berubah di Kota Batam. Mendengar banyak yang protes mengenai jadwal pada saat MoU tersebut.

Nur, sekalu Ketua DPRD Kepri menjelaskan duduk persoalannya, bahwa jadwal memang berubah disesuaikan dengan jadwal. ''Satu atau dua anggota yang tidak hadir dalam rapat bukan berarti rapat harus dibatalkan. Apalagi waktu pembahasan tinggal dua bulan lagi,'' ujar Nur.

Mendengar penjelasan Nur Syafriadi, Richard, dari fraksi PDI-P tidak terima. ''Jadwal yang disepakati bersama dalam panita musyarawah Senin, kenapa jadi berubah menjadi Kamis atau Jumat, dan kita tidak bisa hadir karena ada urusan. Apalagi jadwal musyarawah berubah tidak sesuai dengan jadwal,'' ujar Ricard kesal.

Sempat terjadi keribuatan, sebelum MoU tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kepri dan Gubernur Kepri. Nur tetap mempertahankan pendapatnya bahwa satu atau dua anggota tidak hadir, tidak menghalagi rapat yang sudah diselenggarakan.

Intrupsi-intrupsi yang ditunjukan kepada Ketua DPRD dalam pembahasan tersebut, seperti dari Tawarik dan Lis Darmansyah serta Richard membuat Nur kesal. Bahkan, sebelum Richard diperbolehkan bicara, sudah berbicara terlebih dahulu.

Sehingga membuat Nur kesal dan sempat mengusir Richard dari dalam ruang paripurna. ''Kalau anda tidak menghargai ruang paripurna, silahkan meninggalkan ruang paripurna,'' ujarnya.

Nur menjelaskan, perubahan jadwal pembahasan tersebut dikarenakan kesibukan lainnya, sehingga jadwal diganti dan berdasarkan Tatib, Ketua berhak mengubah jadwal pertemuan. ''Masih banyak yang harus dibahas mengenai pansus-pansus. Persoalan ini tidak perlu diributkan dan minta dicatat juga sudah dicatat,'' ungkapnya.

Akhirnya setelah adu kusir, pendatangan MoU pun dilanjutkan dan semua anggota fraksi yang hadir mensetujui melanjutkan penandatangan MoU.

Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, usai paripurna mengakui ada perubahan anggaran yang disesuaikan.

''Memang ada kenaikan anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pada APBD yang tidak banyak diperlukan dipindahkan pada pos yang dibutuhkan. Ini nanti masih dibahas pada rapat pansus. Saat ini baru MoU saja,'' tukasnya.

Read more »

Wagub Pertanyakan, Angka Kemiskinan Bertambah

Dalam rapat koordinasi dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepri yang diselenggarakan di Hotel Comfort, Selasa (30/6). Pemerintah Provinsi Kepri berharap bisa mengurangi angka penanggulan kemiskinan di Provinsi Kepri dengan melibatkan semua unsur yang terlibat baik di Kabupaten dan Kota.

Menurut Wakil Gubernur Kepri, HM Sani, penanggulangan angka kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama dan bukan hanya dibebankan pada pemerintah daerah saja.

''Pemerintah daerah provinsi Kepri ini hanya membantu saja, sedangkan yang mempunyai masyarakatnya adalah Kabupaten dan Kota. Mengenai anggaran juga merupakan tanggungjawab bersama, mari kita melakukan koordinasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan angka kemiskinan,'' urainya.

Sani menekankan, dengan adanya koordinasi yang baik, sehingga bantuan kesejahteraan pada masyarakat tidak mampu bisa tercapai semua.

''Jangan Pemerintah Provinsi Kepri bantu desa ini, lalu pemerintah Kota atau Kabupaten juga, tentunya dengan koordinasi yang baik, masyarakat yang kurang sejahtera bisa mendapatkan bantuan yang sama. Sehingga tidak tumpang tindih,'' ujarnya.

Selain itu, Wakil Gubernur merasa heran dengan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik Kepri.

Dalam data BPS Kepri dari tahun 2008 jumlah angka kemiskinan di Karimun 7.717 menjadi 11.7054, Kabupaten Anambas dari nol menjadi 2.073, sedangkan Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dari data tahun 2008, angka kemiskinan 6.376 menjadi 5.809, Kabupaten Bintan dari 10.208 menjadi 8.470. Sedangkan Lingga dari 7.147 menjadi 6.810 dan Natuna dari 8.820 menjadi 3.522.

Padahal menurutnya, hampir semua kabupaten dab kota di Kepri telah melakukan program penuntasan kemiskinan. ''Program Pemerintah Provinsi Kepri saja menyerahkan Rp500 juta ke tiap desa atau kelurahan dan sudah jelas hasilnya. Belum lagi PNPM Mandiri dari pusat juga ikut membantu,'' ungkapnya.

Sani berharap, ke depan koordinasi antara provinsi dan kabupaten dan kota akan lebih ditingkatkan dalam membuat kajian serta program apa saja yang menjadi tanggung jawab provinsi atau sebaliknya. ''Saya berharap rapat koordinasi seperti ini dapat dilaksanakan rutin tiap tahun,'' tukasnya.

Sementar itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepri, Yusrizal menuturkan, dirinya merasa heran atas jumlah penduduk miskin yang tiap tahun cenderung meningkat.

Sementara di sisi lain, program pengentasan dan penaggulangan kemiskinan tiap tahun dilucurkan. ''Saya merasa heran, program penuntasan dan penanggulangan kemiskinan tiap tahun berjalan dengan baik, tetapi jumlah rumah tangga miskin (RTM) juga cenderung meningkat tiap tahunnya,'' tuturnya disela-sela kegiatan.

Yusrizal menambahkan, program PNPM Mandiri dari pusat sudah jelas dan nyata memberikan dampak kepada masyarakat. Baik secara ekonomi, maupun infrastruktur. Sedangkan P3DK yang digalakkan Pemprov Kepri, dengan memberikan bantuan langsung proyek swakelola sebesar Rp 500 juta per desa juga sudah nyata hasilnya.

Read more »

Diberi Miras, Lalu Diperkosa

Sebut saja Melati (28), warga Kampung Bugis diperkosa seorang pengojek di rumah kosong yang berada di Pantai Impian. Kejadian pemerkosaan itu berlangsung, Sabtu (27/6) lalu, sekitar pukul 14.00 WIB. Sebelum diperkosa, Melati diberi minuman keras.

Petugas melihat perbuatan bejat yang dilakukan tukang ojek yang bernama Sudarmadi (33). Pada hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB, petugas Polsekta Tanjungpinang Barat mendapat kabar dari adik korban, Mr (20). Kabar yang disampaikana dik korban, dirinya merasa kuatir dengan kakaknya yang dibawa Sumardi ke Pantai Impian.

Mendapat laporan itu, petugas langsung menuju lokasi yang dimaksud. Begitu tiba di rumah kosong yang ada di Pantai Impian, kekuatiran Mr terbukti. Petugas mendapati Melati bersama Sumardi. Begitu melihat Sudarmadi, polisi pun langsung melakukan introgasi. Terbukti, pria yang kesehariannya tukang ojek itu mengaku sudah mensetubui Melati.

Polisi langsung mengiring pelaku ke Mapolresta Tanjungpinang Barat. Menurut keterangan Sudarmadi, ia membawa Melati ke Pantai Impian sejak siang sekitar pukul 14.00 WIB.

Di sana lah, Melati, menurut keluarganya sedang menjalani terapi saraf itu diberi minuman keras. Sudarmardi pun saat itu juga meminum minuman keras. Setelah itu, Sudarmadi membawa korban ke sebuah rumah kosong, yang tidak jauh dari tempat mereka menegak minuman keras.

Di dalam kamar di rumah kosong itu, satu per satu pakaian Melati yang sudah mabuk karena minuman keras tersebut dilepas satu per satu. Lalu, dengan birahinya Sudarmadi lantas melampiaskan hawa nafsunya pada Melati yang sudah tidak sadarkan diri.

Menurut Kapolsekta Tanjungpinang Barat, AKP H Rafizal Amin, Selasa (30/6), kejadian ini menurut pengakuan pelaku bukan yang pertama kali. Melainkan sudah kesekian kali korban dicabuli.
Sekitar pukul 06.00 WIB di hari yang sama, korban mengaku juga dicabuli oleh pria berinsial S. Kejadian itu menurut Melati terjadi di sebuah rumah kosong di Jalan Gudang Minyak. Setelah diajak jalan-jalan, Melati diajak S ke sebuah rumah kosong dan dipaksa untuk melayani melakukan hubungan badan.

''Saat ini baru satu tersangka yang berhasil kita bekuk. Pelaku yang satu lagi sedang kita kejar,'' ujarnya.

Read more »

Sewa Speed Boat Seribu Dolar Singapura ke Batam

Pelaku Perampokan Puluhan Ribu Dolar Singapura Satu DPO

Dalam hitungan jam, Polisi Resor Kota Tanjungpinang berhasil membekuk pelaku perampokan kurang lebih 15 ribu dolar Singapura, saat pelaku hendak menyebrang ke Kota Batam melalui pelabuhan Tanjunguban. Pelaku yang diketahui dua orang itu, begitu berhasil menjarah uang korban, Supriyono, pengusaha asal Batam itu langsung kabur ke Tanjunguban dengan menggunakan mobil sewaan.

Hal tersebut berhasil diungkapkan, Kapolresta Tanjungpinang, AKBP Yusri Yunus, Selasa (30/6) di Mapolresta Tanjungpinang. ''Kita berhasil mengamankan satu pelaku saat mau ke Batam menggunakan speed dari Tanjunguban. Pelaku kita amankan sekitar pukul 17.00 WIB,'' ujar Yusri.

Pihak kepolisian Tanjungpinang berkoordinasi dengan pihak kepolisian Bintan dan berhasil mengamankan pelaku Madaut (39) yang saat itu hendak naik ke dalam speed menuju Batam dari Tanjunguban. Bersama pelaku, polisi juga menemukan sejumlah uang dolar Singapura berjumlah 38 ribu dolar. Sedangkan sebagian besar uangnya 11.200 dolar Singapura dibawa oleh otak dari tindakan kriminal perampokan itu.

''Saat kita amankan, kita menemukan uang dengan pecahan seribu dolar Singapura berada dalam kantong celana,'' ungkapnya.

Begitu diamankan pelaku sedang berada di pelabuhan, segera digelandang ke Polsek Barat. Pelaku bersama jajaran kepolisian Polresta Tanjungpinang tiba di kantor polsek Barat sekitar pukul 22.30 WIB. ''Satu pelaku lain masih dalam pengejaran. Sebab mereka berpisah begitu mendapatkan uang,'' ujarnya.

Pelaku yang diketahui beridentitas B berdasarkan keterangan dari kawan pelaku itu, saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun polisi sudah mengetahui keberadaan pelaku. ''Posisi pelaku saat ini sudah berada di Batam, pelaku yang masih buron ini menyewa speed boat dari Tanjunguban menuju Batam dengan membayar seribu dolar Singapura,'' urai Yusri.

Ditegaskannya, pihaknya masih melakukan pencarian terhadap pelaku yang masih buron.

Keberhasilan polisi menangkap Madaut berdasarkan dari hasil penyelidiakan signal ponsel korban masih terlacak di kilometer sembilan, Tanjungpinang. Lalu polisi kembali melacak sinyal ponsel sudah berada di Tanjunguban. Mengetahui pelaku berada di Tanjunguban, Kapolresta Tanjungpinang langsung menghubungi Kapolresta Bintan untuk membantu mencari keberadaan pelaku perampokan ribuan dolar Singapura itu.

Sementara itu, dari pengakuan tersangka Madaut, dirinya diajak rekannya B, tersangka yang masih dalam pengejaran polisi. ''Saya dijanjikan oleh kawan saya sebanyak 38 ribu dolar singapura dan ditambah cincin, kalung mas serta ponsel milik korban. Saya sendiri sebenarnya juga masih belum tahu kondisi di sini, karena baru datang dari Bekasi,'' akunya.

Begitu berhasil mengasak uang korban yang saat itu disimpan dalam kantong celana, keduanya pun membagi hasil rampokan dan berpisah. Madaut yang pertama kali meninggalkan hotel Laguna, lalu naik transpor menuju kilometer sembilan. Setelah itu, ia naik taksi menuju Tanjunguban.

Saat penangkapan, tersangka masih mengantongi 37 ribu dolar Singapura dan juga 2 unit ponsel serta barang emas seperti cincin dan kalung milik korban. Dari kronologis pelaku perampokan, korban kenal DPO melalui rekannya di Jakarta bernama Hendra. Sehingga mereka janjiaan melakukan pertemuan di Tanjungpinang.

Tujuan pertemuaan itu adalah jual beli dolar Singapura, dengan harga di atas nilai kurs biasa, sebagaimana dijanjikan tersangka DPO pada korban. Dari perjanjian bisnis itulah, korban dirampok dan disekap di dalam kamar nomor 701 (sebelumnya kamar 702) di hotel Laguna, Tanjungpinang.

Selain dirampok dan disekap, di bagian leher korban juga terlihat bekas tusukan pisau, serta bekas jeratan tali di tangannya. Korban berhasil menelepon polisi, setelah berusaha melepaskan ikatan tangannya dari jeruji jendela, masih dalam kondisi terikat itu, korban berhasil menghubungi polisi.

Untuk melepaskan ikatannya, korban membutuhkan waktu sekitar dua jam lebih. Walaupun sebagian ponsel korban sudah diambil pelaku, namun masih ada satu ponsel yang tertinggal. Dari ponsel yang tertinggal itulah, korban berhasil menghubungi pihak kepolisian.

Read more »

Disekap dan Diikat, Pengusaha Batam Kehilangan Dolar

Sekitar pukul 13.00 WIB, Senin (29/6), salah seorang pengusaha Batam, Supriono keholangan uang senilai 15.000 dolar Singapura di Hotel Laguna, tepatnya di dalam kamar 701. Selain kehilangan uang yang niatnya untuk digunakan transaksi bisnis, Supriono juga disekap dan tangannya diikat pada teralis jendela kamar hotel oleh pelaku.

Identitas pelaku hingga saat ini masih belum diketahui. Keterangan yang diperoleh dari saksi di TKP yang enggan disebutkan namanya itu, kejadiannya perampokan dan penyekapan itu berlangsung sekitar puku; 13.30 WIB.

''Saat itu korban ditemukan petugas hotel dalam keadaan terikat dan mulut dibungkam,'' ungkapnya.

Menurut informasi yang dihimpun pelaku perampokan itu lebih dari satu orang. ''Menurut keterangan korban, pelaku menggunakan pisau pada saat melakukan perampokan,'' ujarnya.

Berdasarkan keterangan korban dari saksi, Supriono datang ke Hotel untuk menuaikan janji untuk melakukan transaksi penukaran dolar singapura ke mata uang Indonesia, rupiah. Transaksi tersebut disepakti didalam hotel Laguna. Sehingga korban datang kesana membawa sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan.

''Begitu korban tiba di kamar 701 dengan membawa uang. Saat pintu dibuka, tiba-tiba pelaku langsung menyodorkan pisau ke arah korban. Lalu mengambil uang korban,'' tuturnya mengingat kejadian yang dialami korban.

Setelah berhasil mengambil uang dari korban, pelaku pun langsung mengikat korban dengan tali dan menutup mulut korban dengan plester. Kejadian tersebut baru dilaporkan ke pihak kepolisian sekitar pukul 15.00 WIB, dan polisi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Hingga berita ini diturunkan pihak kepolisian masih belum mau memberikan keterangan. Menurut pihak kepolisian, mereka masih dalam tahap penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku.

Read more »

Dinas Pariwisata Tingkatkan Kunjungan Wisata Lokal

Tingkatkan kunjungan wisata di Kota Tanjungpinang, Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan biro perjalanan untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kota gurindam dan negeri pantun.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim, kemarin, pihaknya minggu depan akan memanggil biro perjalanan untuk meningkatkan wisata yang ada di Kota Tanjungpinang.

''Biro perjalanan beranggapan untuk terus menarik wisata manca negara, padahal potensi wisata domestik lebih tinggi dibanding wisata manca negara. Ini yang akan kita berikan pemahaman potensi domestik bisa menghasilkan,'' ujarnya.

Berdasarkan data pemasukan secara nasional untuk wisata domestik saja mencapai Rp107 triliun dibanding wisata manca negara hanya mencapai Rp80 triliun. Hal itu berarti jumlah wisata domestik lebih banyak dibanding jumlah wisata manca negara.

''Saat ini Pemerintah pusat telah mengeluarkan warning untuk berkunjung ke luar negeri, seperti Singapura. Ini berarti kunjungan wisata domestik bisa lebih tinggi. Apalagi kalau kita kemas menjadi lebih baik,'' ujarnya.

Untuk meningkatkan wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang juga menghadirkan seni budaya yang dipusatkan di ocean corner yang diselenggarakan seminggu tiga kali hingga tanggal 5 Desember 2009 nanti dengan menggandeng 42 sanggar yang ada di Kota Tanjungpinang.

''Kita juga sudah memberitahukan biro perjalanan bahwa kita menyelenggarakan pekan seni budaya yang kelima yang diadakan setiap jumat malam, sabtu malam dan minggu malam dengan berbagai tarian dari Indonesia,'' ungkapnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tari-tarian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang dipersembangkan dari berbagai sanggar tari yang ada di Kota Tanjungpinang bisa menarik minat wisata domestik dan juga internasional. Sehingga wisata di kota Tanjungpinang bisa meningkat dari waktu ke waktu.

Read more »

Rp2,5 Miliar untuk Perbaikan PDAM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan dana Rp2,5 miliar untuk PDAM Trita Janggi, yang sekarang berganti nama menjadi Tirta Kepri. Dana tersebut sudah dianggarkan sejak tahun 2008 untuk melakukan perbaikan terhadap pendistribusian pipa dan perbaikan.

''Dana Rp2,5 miliar sudah diterima PDAM dan ini dana ini memang sudah lama dianggarkan dan baru bisa digunakan untuk membantu perbaikan pipa pendistribusian dan juga tempat penampungan air bersih yang sudah diolah di Bukit Cermin,'' ujar anggota DPRD Kepri, Rudi Chua, kemarin.

Menurut Rudi, dana tersebut sudah dianggarkan sejak tahun 2008 dan digunakan untuk perbaikan pipa dan juga untuk tempat penampungan air yang sudah dioleh di Bukit Cermin.

''Perbaikan di Bukit Cermin saat ini sudah berjalan dan proyeknya sudah dilelang dan saat ini masuk dalam tahap pengerjaan dan sedangkan proyek untuk perbaikan pipa distribusi masih dalam tahap lelang,'' ujar Rudi.

Dana Rp2,5 miliar ini merupakan dana hibah yang diberikan pada PDAM untuk perbaikan dan perawatan pipa yang ada di PDAM. Berdasarkan permintaan bantuan dari PDAM mengenai masalah anggaran yang sedang dihadapinya pada saat itu.

Sementara itu, Humas PDAM, Syahrial menuturkan, saat ini sudah dilakukan pengerjaan di Bukit Cermin untuk penampungan air bersih yang akan didistribusikan pada pelanggan.

''Sedangkan perbaikan pipa ada yang sudah tahap lelang ada ada yang belum. Rencananya minggu depan akan dilakukan lelang terbuka untuk perbaikan pipa distribusi yang ada,'' ungkapnya.

Read more »

Saparol Ngeyel Ganja Tidak Berada di Celananya

Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggelar sidang pemakai dan pengguna narkoba dengan terdakwa Saparol (23) dengan agenda keterangan saksi, Senin (29/6). Dalam persidangan, saksi Bripka Ridwan menuturkan terdakwa saat ditangap polisi bersama dengan satu linting ganja yang disimpan dalam celana terdakwa.

Mendengar keterangan dari saksi, terdakwa Saparol membantah dirinya membawa ganja. Menurutnya, ganja tersebut bukan berada di kantongnya tetapi di kantong temannya Hidayat, terdakwa lain dalam perkara yang sama. ''Barangnya bukan di kantong saya, tetapi di kantong Hidayat,'' tutur terdakwa saat ditanya hakim mengenai keterangan yang diberikan saksi.

Dalam keterangan yang diberikan Bripka Ridwan, barang bukti ganja ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap dua terdakwa Saparol dan Hidayat, sekitar pukul 15.00 WIB pada Jumat (14/5) lalu di Jalan Raja Ali Haji Tanjungpinang. ''Saat kami tangkap, keduanya sedang mabuk. Dan barang bukti tersebut kami temukan dari kantong celana terdakwa Saparol,'' ungkap Ridwan tetap pada keterangannya.

Mendengar keterangan dari saksi dan terdakwa, sidang yang dipimpin TM Limbong dan Sri Endang dan Joko meminta Jaksa Penuntut Umum, Hendri Yulianti untuk menghadirkan saksi penangkap lainnya berserta terdakwa Hidayat.

Dalam dakwaanya, JPU Hendri Yulianto mendakwa Saparol dengan dakwaan alternatif melanggar pasal 78 UU nomor 22 tentang phisikotrofika, dan dakwaan kedua pasal 85 UU nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Karena terbukti membawa dan menggunakan ganja bersama temannya.

Read more »

Pemerintah Minta Pertimbangan Hukum Kuncurkan Dana

Kondisi kedalaman waduk Sei Pulai kian mengering, saat ini posisi kedalaman air minus 36 sentimeter dari nol pada pengukuran kedalaman air di waduk Sei Pulai. Kondisi ini akan kian menurun, jika hujan masih belum turun di Kota Tanjungpinang. Namun, persediaan air masih bisa mencukupi hingga tujuh bulan kedepan, jika sudah dilakukan pemasangan pipa intek.

Menurut Kepala Seksi Produksi PDAM, Abdul Razak, Senin (29/6), pihaknya terakhir melakukan pengukuran Jumat dan besok (hari ini, red) akan dilakukan pengukuran kembali.

''Jika kita perkirakan kedalaman air terus berkurang karena kita terus melakukan produksi air bersih,'' ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kepri telah menganggarkan dana untuk pemasangan pipa intek Rp 1,5 miliar yang diambil dari pos dana darurat dalam action plan dalam penanganan manajemen PDAM Tirta Kepri (dulu Tirta Janggi). Upaya penalangan dana tersebut telah dikosultasikan dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Menurut Rudi Chua, anggota DPRD Komisi III, pemerintah provinsi Kepri mempersiapkan dana Rp1,5 miliar untuk mengatasi krisis air di Kota Tanjungpinang.

''Dana ini untuk pembelian pipa untuk perpanjangan pipa intek dan juga untuk membeli mesin pipa intek yang baru untuk memproses air bersih yang ada di waduk,'' ungkapnya.

Sedangkan mengenai pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas kebijakan uang yang akan dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepri terkait untuk pemasangan pipa intek dan pembelian mesin pipa intek. Rudi Chua menuturkan, pemerintah telah meminta pertimbangan hukum dan sudah menerima surat pertimbangan dari Kejati terkait anggaran yang akan digunakan.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, beberapa waktu lalu menuturkan, uang sudah ada sebagai dana talangan tahap I sebesar Rp 1,5 miliar, dan sudah dapat dikucurkan minggu depan guna pembelian bahan-bahan penting PDAM Tirta Kepri untuk mencari sumber air baru.

''Kita juga telah melakukan pertimbangan hukum atas kebijakan tersebut dengan pihak kejaksaan,'' tuturnya.

Sedangkan untuk prosesnya, pemerintah menyerahkan kepada pihak PDAM untuk pemasangan pipa intek ketengah. Serta pemesanan barang untuk pipa dan juga mesin pipa intek. Sehingga kebutuhan air bisa terpenuhi. Saat ini kondisi waduk Sei Pulai kian surut dan hanya 40 persen pelanggan yang bisa mendapatkan suplai air bersih dari 18 ribu pelanggan air bersih. Sistem pengalirannya pun sistem bergilir dan tidak semua pelanggan bisa mendapatkan air bersih.

Sedangkan untuk memproduksi air bersih yang diambil dari pipa intek yang saat ini hanya empat dari sembilan pipa intek yang bisa beroperasi hanya bisa mendapatkan air 145 liter per detik. Kemungkinan air yang dihasilkan oleh pipa intek bisa berkurang dari 145 liter per detik menjadi 100 liter per detik. Sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan air bersih bagi 18 ribu pelanggan.

Read more »

Suryatati : Satukan Visi dan Misi Pengusaha

BPK Tanjungpinang Sosialisasi FTZ

Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan wilayah Tanjungpinang menggelar sosialisasi kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Bintan wilayah Kota Tanjungpinang dengan menghadirkan narasumber dari Bea dan Cukai dan juga Dewan Kawasan dan peserta dari pengusaha dan Kadin, Senin (29/6) di hotel Pelangi.

Menurut Ketua BPK Bintan wilayah kota Tanjungpinang, Herman, sosialisasi ini untuk menyatukan persepsi mengenai perdagangan bebas yang ada di Kota Tanjungpinang.

''Sosialisasi ini dalam rangka kita memberikan pemahaman mengenai perdagangan bebas pada pengusaha yang ada di Tanjungpinang. Sehingga tidak lagi salah mengartikan mengenai sistem dan aturan yang ada di Kota Tanjungpinang,'' ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan menuturkan, kota Tanjungpinang telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui peraturan pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2007.

''Kawasan free trade zone yang berlokasi di Senggarang selus kurang lebih 1.333 hektar dan di Dompak seluas 1.385 hektar. Kita juga sudah menetapkan ketua BPK Bintan wilayah Tanjungpinang dan juga sudah di launching BPK wilayah Kota Tanjungpinang,'' ungkapnya.

Tatik, sapaan Suryatati A Manan menuturkan, tujuan diadakan sosialisasi ini untuk menyamakan persepsi dalam kebijakan inventasi dikawasan FTZ Tanjungpinang dan juga untuk mendapatkan masukan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi sebagai dampak implementasi FTZ Batam, Bintan dan Karimun.

Saat ini BPK wilayah Tanjungpinang sedang melakukan perencanaan dan pendataan kawasan FTZ Dompak, dengan melakukan inventarisasi status tanah dan penataan kawasan industri Air Raja dalam bentuk site plan pemanfaatan lahan pada tahun 2008.

''BPK memiliki peranan penting dalam percepatan implementasi FTZ pengelolaan, perkembangan dan penyediaan fasilitas pelabuhan serta pelayanan perizinan dengan tugas mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di dalam kawasan,'' urainya.

Selain itu juga, Tatik berharap pembangunan pelabuhan di Tanjung Moco segera terealisasi sebagai pelabuhan FTZ di wilayah Tanjungpinang. ''Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini kita bisa menyatukan misi dan visi terhadap pembangunan dan perkembangan FTZ di wilayah Tanjungpinang,'' tukasnya.

Read more »

Peringati HANI, Pemprov Gerak Jalan

Kesekian kalinya, polisi berhasil mengungkapkan tempat pembuatan narkoba di Batam. Namun, Badan Narkoba Provinsi (BNP) Kepulauan Riau enggan dinyatakan Batam sebagai ssalah satu produsen narkoba. Menurut Ketua BNP Kepri, HM Sani menuturkan, Kepri maupun Batam bukan sebagai produsen narkoba, melainkan hanya tempat persinggahan.

''Batam dan Kepri bukan tempat produsen narkoba. Tapi hanya sebagai tempat persinggahan saja, karena lokasinya stategis,'' ungkapnya, Sabtu (27/6).

Sani yang juga Wakil Gubernur menuturkan, masuknya barang narkoba ke Kepri, baik Batam, Bintan maupun kota atau kabupaten lainnya merupakan ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah menitipkan barangnya.

''Jika melihat kasus narkoba yang diproduksi di Batam, yang telah diungkap jajaran kepolisian, bisa dikatakan penduduknya rata-rata pemakai semua. Tapi, kita lihat dari hasil pengungkapan oleh polisi bahwa barang haram tersebut diduga akan dibawa ke luar dari Batam,'' tegasnya.

Untuk memerangi peredaran narkoba, BNP berharap agar masyarakat ikut berperan serta dalam mencegah penggunaannya mulai dari lingkungan keluarga masing-masing. ''Kita berharap, pencegahan terhadap bahaya narkoba menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu,'' katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, Minggu (28/6) membuka gerak jalan yang dipusatkan di halaman kantor gubernur Kepulauan Riau dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2009. ''Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional dengan gerak jalan untuk menciptakan kebersamaan dan juga hidup sehat dengan menjauhi narkoba,'' tutur Ismeth.

Bersamaan dengan peringati HANI, TNI AD bukit barisan juga berulangtahun sehingga turut serta menghadiri peringatan HANI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kepri. Ribuan peserta baik dari pelajar SD hingga mahasiswa, masyarakat, SKPD dan juga diikuti TNI AD, Wali Kota Tanjungpinang turut serta gerak jalan dari Kantor Gubernur hingga kembali ke kantor gubernur.

Selain gerak jalan, panitia juga menyiapkan doorprise menarik yang dimenangkan peserta yang mengikuti jalan santai yang dilepas oleh Gubernur Kepri yang didampingi Wakil Gubernur Kepri, HM Sani sebagai Ketua BNP Kepri.

Read more »

Bani Divonis 6 Bulan Penjara dan 1 Tahun Percobaan

Pengadilan Negeri Tanjungpinang memvonis Bani (53), enam bulan penjara dan satu tahun percobaan dan denda Rp5.000 terhadap perkara penyekapan terhadap Agus Faturahman, Wartawan Metro TV dan Hengki Mohari, mantan pembantu koresponden RCTI, Senin (29/6).

Menurut Ketua Majelis, Antono Rustono, terdakwa dikenakan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pers Tahun 1999 karena menghalang-halangi pers saat melakukan tugas peliputan.

''Terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya undang-undang pers dan ini sebagai peringatan terhadap terdakwa agar lebih memahami tugas dan fungsi wartawan terhadap kemerdekaan pers dalam menjalankan tugas,'' ujar Antono yang didampingi anggota majelis, Bambang dan Sri Edang.

Saat mendengar putusan dari Pengadilan, Bani langsung menerima putusan yang diputuskan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Terdakwa divonis sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Ronald dan Hanjaya, kemarin.

Usai persidangan Antono, Ketua Majelis hakim atas kasus tersebut menuturkan ini merupakan kasus pertama yang ditanganinya terkait undang-undang pers.

''Seperti yang saya katakan di persidangan terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya undang-undang pers. Hukuman ini diberikan sebagai bentuk pembelajaran saja,'' ungkapnya.

Sementara itu, Bani menuturkan, dirinya memang tidak mengetahui adanya undang-undang pers. ''Saya tidak tahu kalau ada undang-undang pers,'' kata Bani.

Kejadian ini bergulir ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dikarenakan dua wartawan TV saat melakukan peliputan di tempat usaha Bani di CV Bumi Gas disekap beberapa jam dan diminta untuk menghapus gambar yang sudah direkam dalam kamera. Padahal sebelum melakukan pengambilan gambar, kedua reporter tersebut sudah meminta izin kepada Endang Pratina, Wakil Perusahaan CV Bumi Gas dan Yan Ditami. Kejadian ini berlangsung Juli 2008 lalu.

Read more »

Ismeth Intai Pelaku Pungli

Masih adanya pungutan liar di Pelabuhan Bebas di Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk tim khusus untuk mengintai pelaku pungli yang diteriakan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri.

Menurut Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, Jumat (26/6), pihaknya akan memberantas pelaku pungli tanpa pandang bulu.

''Kita sudah bentuk tim khusus dan sudah dapat info mengenai pelaku pungli dan kita akan melakukan tindakan tanpa pandang bulu terhadap oknum yang terlibat,'' ungkapnya.

Sebab kawasan Perdagangan Bebas untuk memudahkan pengusaha dalam melakukan bisnis di tiga kota/kabupaten di Kepri untuk meningkatkan perekonomian yang ada. Diakui Ismeth, pihaknya sudah mengintai pelaku pungli.

Namun untuk persoalan pungli ini, orang nomor satu itu enggan berbicara banyak. ''Kita tunggu saja hasilnya. Karena nanti ketahuan tim yang turun ke lapangan, jadi tidak bisa mengawasi,'' tuturnya.

Sedangkan tindakan nyata yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya pungli, dibangunnya pos di kawasan pelabuhan bebas. Selain untuk mengantisipasi adanya pungli, juga untuk melihat proses keluar masuknya barang di Pelabuhan bebas.
berlaku.

Diakui Ismeth, saat ini pemberlakukan FTZ di Kepri baru berjalan tiga bulan dan masih banyak yang harus diperbaiki sambil jalan.

''Akhir Juni ini FTZ baru berjalan tiga bulan dan semua akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu sambil berjalan sambil disempurnakan,'' katanya.

Salah satunya aturan-aturan yang terdapat didalam FTZ akan terus dilakukan revisi dan perbaikan. Sehingga tercipta kondisi yang aman dan terkendali. ''Perjalanannya FTZ saat ini sudah berjalan lancar dan Menteri Keuangan akan melakukan perbaikan terhadap proses perdagangan bebas yang ada di Batam, Bintan dan Karimun,''ungkapnya.

Ismeth menuturkan, pihaknya juga sudah banyak mendengar keluhan-keluhan yang terjadi pada pengusaha dan persoalan-persoalan yang sejalan akan terus diperbaiki dan disempurnakan.

Sementara mengenai Pelabuhan Batu Ampar yang sudah padat, Ismeth mengungkapkan, pihaknya sudah berbicara dengan investor Prancis agar segera memperluas area pembangunan pelabuhan Batu Ampar yang sudah padat.

''Jika mereka tidak bersedia, kita akan mencoba mencari investor yang bersedia untuk membangun pelabuhan batu ampar,'' tukasnya.

Kondisi pelabuhan Batuampar memang sudah penuh dengan kapal. Sehingga pemilik kapal merasa kesulitan untuk menyandarkan kapalnya. Karena sudah banyaknya kapal yang berada di pelabuhan yang dibangun investor dari Prancis.

Read more »

Tahun Depan Bangun Waduk Baru

Antisipasi Krisis Air Mendatang

Kedalaman air di waduk sei Pulai kian memperhatinkan, untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah menyiapkan dana untuk memasang pipa intek ke tengah waduk Sei Pulai yang masih memiliki kedalaman air tujuh meter.Menurut Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, Jumat (26/6) malam, pihaknya sudah akan mencairkan dana Rp1,5 miliar untuk perpanjangan pipa intek ke tengah.

''Pihak PDAM senin sudah siap memesan barang yang dibutuhkan untuk pemasangan pipa intek ketengah, kita menyerahkan ini ke PDAM, karena pihak PDAM yang lebih tahu kebutuhan apa yang diperlukan,'' urai orang nomor satu itu.

Pos dana yang diambil untuk pemasangan pipa intek itu berasal dari pos dana bantuan penanggulangan korban banjir atau bencana alam. ''Memang kondisi saat ini bukan karena banjir atau bencana alam, tetapi juga sudah mengkuatirkan, sehingga dana diambil dari pos dana bantuan,'' ungkapnya.

Diakui Ismeth, timnya sedang melakukan penelitian untuk membuat waduk baru di Pulau Bintan, untuk mengantisipasi terjadinya krisis air yang terjadi seperti saat ini.

Saat ini tim khusus sedang melakukan studi di lokasi waduk baru, sehingga pembangunan waduk baru bisa dilaksanakan tahun depan. Sedangkan tahun ini untuk melakukan studi untuk lokasi pembangunan waduk, serta untuk mencari sumber air yang ada di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

''Tahun ini buat studi lokasi mana yang layak dibangun waduk dan tahun depan baru bentuk fisik untuk pembangunan waduk baru dan butuh waktu lama. Sedangkan sumber baru antara di Galang Batang atau di sungai gesek,'' ujarnya.

Sedangkan untuk pengelola PDAM, Ismeth menuturkan, akan segera dilakukan fit and propertes untuk mencari sosok manajemen yang profesional. Sehingga PDAM yang sudah diterima Provinsi Kepri dapat berjalan dengan baik.

Hujan Buatan Masih Belum Diperlukan

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepri mencanangkan hujan buatan untuk mengatasi krisis air di Bintan. Namun, saat ini perencaan tersebut masih belum diperlukan.

''Memang kita punya rencana akan membuat hujan buatan, tetapi saat ini masih belum diperlukan,'' ujar Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah.

Katanya, saat ini Kota Tanjungpinang sudah sering hujan turun, walaupun tidak lama tetapi masih bisa mengatasi krisis air.

''Kondisi cuaca saat ini akan memasuki musim hujan dan hujan juga sudah turun, sehingga hujan buatan masih belum diperlukan saat ini,'' ungkapnya.

Pemerintah masih melihat kondisi perkembangan cuaca yang ada di Bintan, jika memang sudah krisis dan butuh hujan buatan untuk mengisi waduk sei Pulai. Pemerintah akan melaksanakan atau membuat hujan buatan.

Sementara itu, Kepala Seksi Produksi PDAM, Abdul Razak mengungkapkan, dengan adanya pemanjangan pipa intek ke tegah waduk yang masih memiliki kedalaman air tujuh meter maka persedian air masih bisa bertahan hingga tujuh bulan mendatang.

Kondisi air waduk saat diukur Jumat lalu itu sudah berada di bawah titik nol pada garis mistar dibawah 36 sentimeter untuk kedalaman air yang saat ini hanya bisa bertahan hingga tiga bulan. Kecuali, Pemerintah segera menggesa melakukan perpanjangan pipa intek ke tengah waduk yang masih memiliki kedalaman tujuh meter.

Read more »

50 Penderita Bibir Sumbing Dioperasi di Daek

Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah melepas rombongan dokter dari Malaysia yang tergabung dalam Dunia Melayu Dunia Islam ( DMDI) untuk pergi ke Daek, Lingga untuk melakukan operasi gratis terhadap penderita bibir sumbing, Jumat (26/6) malam di halaman gedung daerah Provinsi Kepri.

Menurut Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, kegiatan sosial yang dilakukan 20 dokter asal Malaysia yang tergabung dalam DMDI dengan bekerjasama dengan Belia Kepri ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan DMDI dan Belia Kepri.

''Kami sangat menyambut baik apa yang sudah dilakukan DMDI dengan Belia Kepri terhadap penderita bibir sumbing yang ada di Daik, tahun lalu di Tanjungpinang,'' ungkapnya di gedung Daerah.

Ismeth juga berharap kegiatan ekspedisi di Daek oleh tim akan berjalan dengan lancar.

''Kita berharap masyarakat Daek dapat memanfaatkan bantuan operasi yang dilaksanakan oleh dokter-dokter yang profesional dengan bekerjasama dengan Universitas sains Malaysia (UMS),'' ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Belia Kepri, Basyaruddin Idris menuturkan, kegiatan operasi bibir sumbing merupakan kegiatan kedua kalinya yang diadakan Belia Kepri dengan bekerjasama DMDI dan juga UMS.

''Jumlah pasien yang akan dioperasi bibir sumbing dari kalangan yang tidak mampu berjumlah 50, kita harapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar,'' tukasnya.

Untuk kelancaran kegiatan sosial tersebut, DMDI menurunkan tim medis, yang terdiri dari para dokter yang ahli di bidangnya. Syaratnya, pasien tidak menderita penyakit jantung, paru-paru, dan jenis penyakit tertentu lainnya.

Operasi bibir sumbing untuk kalangan tak mampu yang dilakukan DMDI ini, adalah kali keduanya digelar di Kepri. Pertama di Tanjungpinang. DMDI juga sudah membantu sejumlah penderita di daerah lain seperti, Palembang, Bali, Pontianak, dan Pekanbaru.

Pada kesempatan itu juga, 20 dokter juga dihibur dengan nyanyi-nyanyian melayu di halaman gedung daerah. Sebelum melanjutkan tugas bakti sosial yang akan dilaksanakan di Daek, Lingga.

Read more »

Dialog Dampak Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas yang menjadi kasus perdagangan terhadap remaja atau pelajar yang diungkapkan jajaran Polisi Resor Kota Tanjungpinang membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Riau menggandeng Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mengadakan dialog dampak pergaulan bebas pada pelajar, masyarakat dan guru di aula kantor camat Kota, sekaligus peluncuran novel Simpul Terujung, Jumat (27/6).

Menurut Ketua KPAID Kepri, Putu Elvina Gani, kegiatan dialog yang dilaksanakan ini untuk memberitahukan kepada remaja, orangtua dan masyarakat mengenai dampak pergaulan bebas.

''Dialog ini agar masayrakat dan juga anak-anak mengetahui dampak apa saja yang akan mereka terima setelah melakukan pergaulan bebas dan untuk membatasi pergaulan anak-anak remaja juga dibutuhkan semua masyarakat dan lingkungan untuk saling bahu membahu melihat apa yang terjadi disekitar kita,'' urainya.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan yang diwakili Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik, Ali Hisyam menuturkan, dalam menghadapi pergaulan anak dibutuhkan peran semua masyarakat agar tidak kembali terulang kejadian-kejadian yang terjadi.

''Masyarakat juga bisa berperan aktif dengan menghidupkan kembali berbagai kegiatan yang ada dikampung atau di lingkungannya. Sehingga anak-anak jadi tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif dan terpengaruh oleh televisi yang dikonsuntifnya,'' ungkapnya.

Dipilihnya lokasi Senggarang atau kampung bugis dalam dialog yang diadakan tersebut, karena lokasi daerah itu merupakan lokasi yang menjadi bagian pergaulan bebas dan penjualan perawan yang ada di Kota Tanjungpinang. Dalam dua tahun berturut-turut, dua kasus dengan modus yang sama terungkap di kampung bugis.

Pada sesi kesehatan, pembicara dari Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, Eka Hanasarianto menunjukan kepada peserta dialog mengenai gambar-gambar akibat melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan.

Pada saat dokter Eka menunjukan gambar Penyakit Menular Seksual kepada mayoritas peserta pelajar SMP, SMA dan perguruan tinggi dari Universitas Riau, pelajar merasa ngeri saat melihat alat kelamin yang terinfeksi penyakit akibat seringnya melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan.

''Dengan memberitahukan akibat melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, peserta dialog akan mengetahui dampak dari apa yang akan mereka perbuat dan lebih waspada dalam bergaul dan bertindak,'' tukasnya.

Pada kesempatan itu juga, 100 novel Simpul Terujung karya Citra Pandiangan dibagikan secara gratis kepada peserta yang hadir dalam kegiatan dialog dampak pergaulan bebas. Novel ini membahas mengenai dampak pergaulan bebas sehingga menyebabkan HIV/AIDS.

Read more »