Dua Pasien Ditolak, Kamar dan IGD Penuh

Suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang terlihat ramai. Pasalnya dua pasien rujukan dari Puskesmas Kijang Antam, Bintan dan Puskesmas Kampung Bugis Tanjungpinang ditolak pihak RSUD. Penolakan itu berdasarkan ruangan rawat inap dan IGD sedang penuh pasien. Sehingga tidak ada lagi tempat bagi dua pasien rujukan dari puskesmas itu, Jumat kemarin.

Dari pantauan Batam News, sekitar pukul 10.00 WIB, mobil ambulan datang ke RSUD dengan membawa pasien yang bernama Jamaludin (29). Jamaludin merupakan pasien yang kaki kanannya mengalami luka parah dan membusuk dan harus diamputasi. Prihal pria yang kesehariannya bekerja sebagai buruh itu dikarenakan jatuh dari motor.

Sedangkan satu lagi pasien rujukan dari puskesmas Kijang Antam yang bernama Saripah Sulastri (52) menderita penyakit maag dan sakit dada. Dikarenakan peralatan medis puskesmas tidak memadai. Sehingga wanita paruh baya itu dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan perawatan intensip. Namun, wanita yang menggenakan kaos berwarna putih itu hanya bisa menahan sakit di dalam ambulance. ''Saya sakit dan sudah tak tahan. Dada ini sakit betul,'' ujarnya lirih dari dalam ambulance.

Suasana terlihat kesal, dikarenakan pihak Rumah Sakit tidak mempedulikan dua pasien rujukan itu. Mereka dibiarkan saja di dalam ambulance. Wajah anak dan para tetangga yang membawa pasien datang ke rumah sakit sudah mulai uring-uringan agar keluarga dan temannya mendapat pertolongan dari pihak rumah sakit.

''Ibu saya sakit dari semalam dan sudah dirawat di puskesmas. Karena peralatan di sana tidak lengkap, maka dirujuk ke sini. Saya sendiri bingung harus kemana kalau tidak diterima di sini,'' keluh Man, anak Saripah Silastri yang biasa disapa bu Suip.

Tampak wajah-wajah kesal, marah dan bingung terlihat jelas pada raut wajah keluarga. Ditambah mendengar rintihan ibunda yang merasa kesakitan membuat anak yang mengantarnya itu pun bertambah bingung. Emosi pun mulai terlihat. Tampak beberapa pengatar marah-marah kepada pihak rumah sakit yang tidak mempedulikan pasiennya.

''Saya tetap bersikukuh agar ibu saya dirawat di sini untuk mendapatkan pengobatan,'' tuturnya.

Sementara itu, Husni, salah seorang tetangga pasien Jamalnudin yang mengalami kaki luka itu mulai marah-marah dan meminta agar tetangganya tersebut segera mendapat pertolongan rumah sakit. Kaki Jamalnudin itu memang sudah membusuk. Ia hanya bisa terbaring lemah di dalam ambulance dan hanya bisa berharap agar pihak rumah sakit segera menolongnya.

''Untuk bisa kesini saja susah betul. Pihak puskesmas mempersulit dikarenakan belum mengurus surat Jamkesnas. Padahal Jamalnudin sudah sangat kesakitan dan sudah semestinya harus ditolong,'' ujar Husni kesal.

Diakui Husni, pihaknya sudah mencoba datang ke Dinas Kesehatan untuk meminta surat pengantar ke rumah sakit karena pasien tidak mampu. Namun surat pengantar itu tidak bisa dibuat dikarenakan mati listrik.

''Pihak dinas kesehatan setempat minta datang lagi besok. Ya, tidak mungkin kan pasien menunggu besok. Padahal dia sudah kesakitan,'' katanya.

Menurut salah satu petugas rumah sakit yang enggan disebutkan namanya itu, kejadian ini sudah sering terjadi di rumah sakit. ''Ini bukan kejadian pertama kali, memang saat ini rumah sakit sedang penuh pasien. Jadi, kami juga tidak tahu harus berbuat apa,'' ujarnya sambil berlalu.

Sekitar satu setengah jam dua pasien yang menderita penyakit yang berbeda itu ditelantarkan rumah sakit. Sekitar pukul 11.30, dokter jaga mengampiri pasien yang bernama Saripah Sulastri untuk memberikan pertolongan pada pasien. Sehingga tak lama kemudian, wanita yang menderita penyakit dalam itu mendapatkan tempat di RSUD.

Hal tersebut membuat rasa kesal pengantar pasien Jamalnudin. ''Kan kami yang datang duluan ke sini, kenapa harus pasien itu yang mendapat giliran,'' keluh Husni.

Meskipun sempat dibiarkan selama sepuluh menit. Jamalnudin pun segera mendapat perawatan dari pihak rumah sakit dan diletakan di ruang IGD.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, dr Eka Hanasarianto menuturkan, persoalan ini dikembalikan kepada pihak rumah sakit. ''Tanya saja sama rumah sakit, apakah tahun ini ada penambahan atau tidak,'' ujarnya angkat tangan terhadap persoalan tersebut.

Sedangkan pihak rumah sakit yang dicoba dikonfirmasi Batam News sedang tidak bisa dikonfirmasi. Ponsel dr Edi Sobri yang merupakan Direktur RSUD Kota Tanjungpinang pun tidak kunjung diangkat dan SMS pun tidak dibalas mengenai persoalan kapasitas rumah sakit yang sudah tidak memadai lagi.

Read more »

Sani : Listrik dan Air Diharapkan Lancar Jelang Puasa

Jelang Umat Muslim melaksanakan Ibadah Puasa Ramadan, Pemerintah Provinsi Kepri akan ikut mengupayakan kelancaran listrik, air dan kebijakan penutupan tempat hiburan malam. Demikian dituturkan Wakil Gubernur Kepri, Muhammad Sani, di kantor gubernur Kepri, beberapa hari lalu.

''Krisis listrik merata terjadi tidak hanya di Kota Tanjungpinang saja melainkan terjadi secara nasional. Menjelang puasa Ramadan, Pemprov Kepri telah menyurati PLN agar mampu meminimalisir pemadaman bergilir,'' ujarya.

Sani berharap. PLN merespon permintaan Pemprov Kepri agar proses pemadaman dikurangi selama bulan Ramadan.

Untuk pemenuhan ketersediaan air bersih, perhatian wagubkepri tertuju PDAM Tirta Janggi. Sebagai pihak pengelola penyediaan air warga Tanjungpinang dan sekitarnya, PDAM harus mampu mengalokasikan air bersih secara merata. Puasa Ramadan, kebutuhan air sangat diperlukan.

Jika saat hanya beberapa lokasi saja yang mengalami kelancaran pasokan, puasa Ramadan tahun ini diharap semua lokasi pemukiman tak terjadi kemacetan air. Secara terpisah, Anggota DPRD Tanjungpinang, Muhammad Arief mengatakan jelang puasa, Pemko diharap mampu membatasi aktifitas hiburan malam dan keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK).

''Keberadaan mereka, akhir-akhir ini terkesan telah terang-terangan. Saat umat muslim melaksanakan shalat tarawih, kita berharap aktifitas lokasi hiburan malam dibatasi. Pemko diharap tegas mengambil kebijakan,'' tandasnya.

Read more »

Tingkatkan Silahturahmi

Rombongan Melaka Memberikan Buku

Rombongan pengajar dari negeri jiran berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memberikan berbagai buku cerita baik buku ilmiah, dongeng bagi pelajar yang ada di Pulau Bintan yang akan dilakukan hari ini, Jumat (23/8). Rombongan yang terdiri dari pengajar yang ada di Melaka dijembatani oleh Ketua Majelis Belia Provinsi Kepulauan Riau, Idris Hasarudin.

''Kami disini sebagai pelantara kunjungan dari rombongan pengarahan jabatan pelajar negeri Melaka yang besok (hari ini,red) akan menyerahkan buku untuk pelajar Sekolah Dasar di Bintan Buyu,'' ujar Idris, kemarin.

Sementara itu, Nubah, Wakil Kepala Sekolah Melaka menuturkan, pihaknya datang ke Provinsi Kepri ini untuk memberikan bantuan berbagai buku kepada pelajar sekolah dasar yang ada di Bintan Buyu.

''Kami memilih pulau ini karena lokasinya dekat dan sekaligus bersilahturahmi bersama bapak-bapak yang ada disini,'' terangnya.

Buku-buku yang diberikan bagi pelajar sekolah dasar, lanjutnya, untuk menambah rasa senang membaca buku.

Buku-buku yang diberikan berjumlah kurang lebih 175 buku mulai dari buku ilmiah, buku cerita hingga buku dongeng yang mana disukai pelajar untuk menambah minat membaca buku. Tidak hanya buku bacaan saja yang diberikan tetapi juga buku-buku tulis dan alat tulis yang diberikan pada pelajar nantinya.

''Kami juga akan memberikan buku speech dari karangan kami. Buku ini merupakan buku best seller di Malaysia dan ini pengajar disana yang mengarang juga akan kami berikan bagi pelajar, guru dan juga kepala kecamatan yang ada di sana,'' tandasnya.

Romobongan pengarahan jabatan pelajar negeri Melaka disambut Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili langsung Kepala Dinas Pendidikan, Arifin Nasir. Pada kesempatan itu juga, Arifin Nasir menuturkan, Pemerintah Provinsi Kepri terus menerus membenahi infrastruktur sekolah yang ada di Kepulauan Riau. ''Pemerintah Provinsi Kepri terus berusaha mensejahterakan guru dan juga memberikan pendidikan yang nyaman bagi pelajar yang ada di Kepulauan Riau dengan menganggarkan dana dari APBD 20 persen setiap tahunnya,'' tukasnya.

Read more »

Ismeth: Hanya Tukar Pikiran

Menjawab panggilan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah mendatangi kantor KPK, Selasa lalu. Di sana, orang nomor satu di Kepulauan Riau diperiksa selama sembilan jam mulai pukul 08.30 WIB.

Terkait panggilan KPK, Ismeth Abdullah, Rabu (20/8) menuturkan, dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan. ''Panggilan ini bersifat rutin untuk dimintai klarifikasi untuk semua kasus yang ada di Kepulauan Riau,'' ujar orang nomor satu ini dengan wajah yang masih terlihat lelah.

Kasus-kasus yang ada di Kepulauan Riau tidak hanya sebatas yang berada di Kota Batam saja, tetapi juga kasus di Pulau Bintan dan Karimun. Orang nomor satu itu tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kasus-kasus yang ada di Kepulauan Riau.

''Saya dipanggil sebagai kapasitas seorang Gubernur bukan saksi. Saya diminta klarifikasi megenai permasalahan yang diadukan masyarakat,'' tuturnya.

Bila ditilik kembali kasus korupsi yang terjadi di Kepulauan Riau antara lain Kasus ahlifungsi Dam Baloi, Pengadaan mobil pemadam kebarakan, kasus ahlifungsi hutan lindung di Bintan dan sebagainya.

''Saya hanya dimintai tidak hanya untuk kasus di Batam saja, tetapi juga di Karimun dan Bintan,'' tegasnya.

Pemeriksaan KPK yang berlangsung selama sepuluh jam itu. Ditegaskan Ismeth, pemeriksaan tidak berlangsung lama. Karena di dalam ruangan dirinya berbincang-bincang dengan KPK. ''Waktu itu juga digunakan berbincang-bincang, makan dan shalat. Tidak hanya untuk dimintai keterangan saja,'' ungkapnya.

Ismeth menegaskan, kedatangan dirinya ke KPK lebih banyak untuk bertukar pikiran. ''Saya dimintai keterangan untuk klarifikasi megenai permasalahan di Kepri yang diadukan masyarakat ke KPK, termasuk alih fungsi lahan ibu kota Bintan, Dam Baloi di Batam, dan lahan di Karimun,'' urainya usia menghadiri rapat internal panitia-panitia pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa masing-masing SKPD di Kepri.

Ditanya jumlah pertanyaan yang diajukan KPK. Ismeth mengaku dirinya lupa berapa jumlah pertanyaan yang diajukan. ''Sebagai pimpinan dan memberikan contoh yang baik bagi setiap masyarakat serta aparat lain, saya akan selalu kooperatif dan akan memenuhi setiap panggilan yang dilakukan oleh KPK,'' katanya.

Ismeth melanjutkan, sebagai aparat pemerintah harus transparasi dalam memberikan keterangan di KPK dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Read more »

Jangan Terlalu Banyak Seremonial

Melihat kepemimpinan Ismeth-Sani yang sudah berjalan selama tiga tahun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam membangun Kepri terlihat lambat dan disisa dua tahun kepemimpinannya diharapkan bisa membangun Kepri menjadi lebih baik lagi.

Semasa kampanye duo Ismeth-Sani menaburkan janji untuk membawa Kepulauan Riau menjadi lebih baik dan juga mengembalikan Daik Lingga ke masa keemasan seperti Abad ke 17. Serta memajukan pariwisata Pulau Penyengat sebagai kawasan wisata religi dan bidaya Melayu bertaraf Internasional. Begitu juga untuk di daerah Natuna dan Anambas.

''Kita lihat selama tiga tahun kepemimpinan Ismet-Sani huntuk sektor wisata sudah ada tetapi masih belum maksimal dan diharapkan dalam waktu kedepan bisa dimaksimalkan,'' ujar Lis Darmansyah, Anggota Fraksi PDIP, kemarin.

Mengenai pulau Penyengat yang diharapkan bisa menjadi sektor wisata yang baru. Lis menuturkan, agar Badan Pengelola Pulau Penyengat untuk segera bertindak untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di sana.

''BPPP ini bisa membuat organaizer Pulau Penyengat dalam proyek wisata untuk mengembangkan potensi yang ada dan menarik wisata untuk datang kesana,'' tuturnya.

Ditegaskan Lis, agar Pemerintah tidak hanya sebatas untuk mempromosikan Kepulauan Riau ke luar negeri saja dan juga mengadakan berbagai festival.

''Kami harap untuk seremonial dikurangin dulu. Lebih baik untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi wisata yang ada di dalam dulu, baru mempromosikan potensi yang ada,'' terangnya.

Banyak potensi Kepulauan Riau yang bisa dijadikan objek wisata yang menarik. Namun, potensi-potensi tersebut masih belum bisa digarap maksimal oleh Dinas Pariwisata yang ada. Menurut Lis, kesalahan tidak hanya terdapat pada Provinsi sendiri, tetapi juga Kota dan Kabupaten yang ada di Kepulauan Riau.

''Dalam aspek pariwisata ada aturannya. Dalam hal ini Provinsi hanya punya kewenangan sebatas kebijakan saja, sedangkan yang menerapkan Pmerintah Kabupaten dan Kota,'' urainya.

Namun bukan berarti Pemerintah Provinsi Kepri hanya berpangku tangan saja. Lis menambahkan, Pemerintah provinsi Kepri bisa mengajak bekerjasama Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengembangkan potensi wisata yang ada.

''Seperti Pulau Penyengat, Pemerintah Provinsi bisa bekerjasama dengan Pemerintah Kota bagaimana untuk mengembangkan wisata pulau Penyengat menjadi wisata sesuai visi dan misinya menjadikan pulau Penyengat sebagai wisata religi dan kebudayaan melayu bertaraf Internasional,'' tandasnya.

Read more »

Benahi Pariwisata

Setelah menjabat sebagai Wakil Gubernur dalam masa kepemimpinan yang sudah berjalan tiga tahun lebih. Duo Ismeth Abdullah-HM Sani terus menerus berusaha merealisasikan visi dan misinya masa Kampaye Ismeth-Sani dari pulau ke pulau di Kepulauan Riau. Visi dan misi yang berhasil membuai para pemilih hingga Ismeth-Sani memenangkan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

Menurut HM Sani, Wakil Gubernur Kepulauan Riau kemarin, pihaknya tidak melupakan visi dan misi pada saat kampanye dulu. ''Kita selama tiga tahun ini tidak melupakan visi dan misi yang ada. Visi dan misi yang kami janjikan berusaha kami lakukan dengan sebaiknya,'' ungkapnya.

Duo kepemimpinan Ismeth Abdullah-HM Sani memberikan janji kepada masyarakat untuk menganggarakan 20 persen dana APBD (Anggaran Pendapat Belanja Daerah) Provinsi Kepi untuk pendidikan. Janji ini diucapkan pada saat kampanye 14 Juni 2005 silam.

Sani menegaskan, pihaknya telah menganggarakan 20 persen dana dari APBD untuk pendidikan, infrastruktur pendidikan dan juga kesejahteraan guru.

''Masalah dana pendidikan sudah terealisasi, kami telah memberikan dana 20 persen untuk pendidikan dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan,'' terangnya.

Disinggung mengenai dana APBD 20 persen untuk pendidikan yang tidak tepat sasaran. Sani menuturkan, Pemerintah telah meningkatkan infrastruktur untuk pendidikan agar pelajar lebih nyaman pada saat belajar dan juga mensejahterakan guru.

''Guru sejahtera tentunya akan menghasilkan mutu dan kualitas yang baik dalam memberikan pelajaran kepada pelajar,'' ungkapnya.

Diakui Sani, dalam berjalannya waktu, tentunya harapan dan keinginan tidak berjalan lancar dan sesuai seperti yang diharapkan.

''Untuk membangun mutu dan kualitas sekolah tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Semua membutuhkan proses. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, pengajar tetapi juga orangtua serta peran pelajar itu sendiri,'' ujarnya.

Mengenai jumlah ribuan siswa yang tidak lulus pada UAN (Ujian Akhir Nasional) tahun 2008. Sani mengungkapkan, faktor tidak lulusnya pelajar bukan hanya serta merta kesalahan guru saja. Tetapi juga bisa faktor kesalahan anak itu sendiri.

''Ini yang harus terus dievaluasi agar semuanya berimbang. Perlu peran penting orangtua dan guru dalam mendidik anak. Dalam pendidikan tidak hanya guru saja yang bertanggung jawab, tetapi orangtua juga ikut berperan,'' katanya.

Janji yang ditabur Ismeth-Sani tidak hanya serta merta menganggarkan dana 20 persen dari APBD untuk pendidikan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk membangun sekolah dan juga memperhatikan sejahterakan guru. Melainkan juga untuk memberikan biaya sekolah murah bagi anak-anak dipulau. Mengenai sekolah murah untuk anak-anak pulau dan juga kesejahteran guru merupakan janji Ismeth-Sani pada saat berkampanye di Pulau Dabo.

Sani menuturkan, pihaknya telah memberikan memperhatikan kesejahteraan guru dan juga pelajar yang ada di kepulauan.

''Pelan-pelan kami benahi, karena tidak bisa sekaligus langsung terealisasi. Untuk sekolah murah bagi pelajar juga diberikan asrama bagi pelajar SLTA yang dari pulau dan yang tidak mampu,'' urainya.

Selain itu juga Pemerintah telah mempersiapkan dan memberikan trasnportasi bagi masyarakat di pulau untuk bisa melakukan aktivitas dan tidak membuat pulau yang ditinggalin menjadi terisolir dari masyarakat. ''Memang saat ini transportasi yang diberikan tidak banyak. Namun, kami berusaha membantu,'' ungkapnya.

Meskipun berharap pelajar di Kepulauan Riau menyelesaikan sekolah wajib belajar sembilan tahun. Namun sejogjanya, masih banyak pelajar dari pulau yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena terbentur biaya. Dikarenakan keluarganya tidak mampu menyekolahkannya.

''Anak yang tidak mampu untuk sekolah dibantu pemerintah dengan memberikan beasiswa bagi anak tersebut. Saat ini baru untuk tingkat perguruan tinggi atau universitas. Tetapi kedepannya akan diberikan juga bagi pelajar yang duduk dibangku SLTA,'' tuturnya.

Selain itu, Pemerintah terus menghadirkan sekolah kejuruan untuk memberikan keterampilan bagi pelajar. Sehingga tidak hanya pengetahuan saja tetapi pelajar juga dibekali keterampilan. Dengan demikian menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan juga menciptakan lapangan pekerjaan.

''Kami berusaha agar anak yang tidak mampu tidak ada lagi yang tidak sekolah. Karena itu pemerintah juga menghadirkan sekolah-sekolah kejuruan agar pelajar yang lulus sekolah bisa langsung bekerja. Karena sudah mempunyai keterampilan dan pengetahuan,'' jelasnya.

Read more »

Aida: Berusaha Majukan Kepri

Empat orang yang sudah menduduki kursi DPD (Dewa Perwakilan Daerah) RI Kepulaun Riau kembali mencalonkan diri lagi sebagai DPD dengan maksud dan tujuan yang berbeda yang tidak terlepas demi kemajuan untuk daerah Kepulauan Riau sendiri. Termasuk salah satunya Aida Ismeth.

Aida Ismeth menuturkan, dirinya maju lagi sebagai DPD RI Kepulauan Riau untuk memperjuangkan aspirasi daerah dan kedudukan DPD RI Kepulauan Riau di Pemerintah Pusat hanya sebatas mengusulkan saja dan tidak mempunyai wewenang apa-apa.

''Tugas DPD hanya sebatas mengusulkan saja dan yang menentukan pemerintah pusat. Kami sedang memperjuangkan agar wewenang DPD ditambah. Karena fungsi DPD ini untuk memperjuangkan daerah. Karena itu banyak hal yang harus dilakukan untuk penguatan badan. Sehingga DPD mempunyai kewenangan untuk kemajuan daerah.'' terangnya.

Untuk memilih DPD, masyarakatlah yang menentukan siapa yang berhak duduk dibangku tersebut. Sudah seharusnya yang duduk dibangku DPD merupakan masyarakat Kepulauan Riau sendiri. Karena masyarakat Kepri lah yang mengetaui kebutuhan dan persoalan daerahnya.

''Sebaiknya masyarakat dalam memilih orang yang duduk di DPD RI merupakan orang yang mengetahui persoalan dan masalah Kepri,'' ujar istri orang nomor satu di Kepulauan Riau.

Diakui Aida, dirinya tidak berambisi untuk duduk di DPD. Karena itu pihaknya tidak ada Tim Sukses untuk mensukseskan dirinya agar kembali duduk di DPD.

''Saya hanya ingin berjuang untuk kemajuan Kepri. Karena itu saya tidak akan mengobral janji-janji. Didalam memilih orang yang akan duduk di DPD haruslah orang yang memiliki jaringan luas di Jakarta,'' ungkapnya.

Bahkan dosan Universitas Indonesia ini pun juga menolak empat partai besar yang menawarkan untuk Aida bergabung bersama partai. ''Saya menolak tawaran partai karena tidak bebas untuk memperjuangkan hak-hak. Karena pasti didalamnya ada kepentingan-kepentingan partai yang belum tentu baik bagi masyarakat sendiri,'' ujarnya.

Selama duduk di bangku DPD RI untuk wilayah Kepri, ia bersama teman-temannya yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan, kemasyarakatan dan juga kesejahteraan telah banyak menghasilkan berbagai perda untuk melindungi perempuan.

''Kami telah berhasil memperjuangkan Perda untuk perlindungan masyarakat, khususnya wanita agar wanita bisa mandiri dan memiliki motivasi untuk maju,'' tandasnya.

Read more »

Pelaku Cabul Ketangkap Mencuri

Ardian Rahman (39) tertangkap jajaran Polsekta Bukit Bestari bersama Loren (22) karena melakukan tindak kejahatan pencurian terhadap korban Punyanto. Punyanto kehilangan dompet saat duduk-duduk bersama tersangka di salah satu tempat hiburan di tepi pantai, Senin (18/8) malam lalu.

Di salah satu tempat hiburan itu tersangka bersama korban bersenang-senang dengan minum dan bernyanyi. Namun, tanpa disadari dompet korban hilang.''Korban menyadari dompetnya hilang dan menanyakan kepada kedua tersangka tetapi tersangka tidak mau mengakui perbuatannya. Mereka menyatakan tidak tahu mengenai dompet korban,'' ujar Kapolsek Bukit Bestari AKP Arifin melalui kanit reskrim Aiptu Syafrial, Selasa kemarin.

Arifin menegaskan, kedua tersangka yang mencuri tak mengaku telah mengambil dompet korban, tapi karena Punyanto mengingat uang robek miliknya ada pada Loren, maka Punyanto pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Bukit Bestari.Berdasarkan laporan korban, jajaran Polsekta Bukit Betaripun segera mengamankan tersangka. Ardian diciduk dari kediamannya di Kampung Baru Keke, Kijang. Sedangkan, Loren di jemput dari Bintan Plaza.

''Loren yang mengambil dompet korban sedangkan Ardian turut dalam pencurian tersebut. Karena Ardian mengetahui Loren mengambil dompet korban dan meminta uang dari Loren,'' jelas Arifin. Loren dan Ardian kini mendekam di tahanan sementara polsek dan di kenakan pasal 363 KUHP dengan ancama hukuman 7 tahun penjara. Buntut tertangkapnya Ardian yang juga merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Karena melakukan tindak kejahatan pemerkosaan yang dilakukan setahun lalu.Setelah melakukan pemerkosaan anak dibawah umur. Ardian Rahman melarikan diri ke Kalimantan. Sehingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Gunung Kijang dengan kasus pemerkosaan anak dibawah umur. ''Untuk kasus pemerkosaan Ardian dikenakan pasal berlapis karena pemerkosaan setahun yang lalu akan juga dikenakan UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,'' tandas Kapolsek Bukit Bestari.

Read more »

Duo Kepemimpinan Ismeth-Sani

Setelah menjabat sebagai Wakil Gubernur dalam masa kepemimpinan yang sudah berjalan tiga tahun lebih. Duo Ismeth Abdullah-HM Sani terus menerus berusaha merealisasikan visi dan misinya masa Kampaye Ismeth-Sani dari pulau ke pulau di Kepulauan Riau. Visi dan misi yang berhasil membuai para pemilih hingga Ismeth-Sani memenangkan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

Menurut HM Sani, Wakil Gubernur Kepulauan Riau kemarin, pihaknya tidak melupakan visi dan misi pada saat kampanye dulu. ''Kita selama tiga tahun ini tidak melupakan visi dan misi yang ada. Visi dan misi yang kami janjikan berusaha kami lakukan dengan sebaiknya,'' ungkapnya.

Duo kepemimpinan Ismeth Abdullah-HM Sani memberikan janji kepada masyarakat untuk menganggarakan 20 persen dana APBD (Anggaran Pendapat Belanja Daerah) Provinsi Kepi untuk pendidikan. Janji ini diucapkan pada saat kampanye 14 Juni 2005 silam.
Sani menegaskan, pihaknya telah menganggarakan 20 persen dana dari APBD untuk pendidikan, infrastruktur pendidikan dan juga kesejahteraan guru.

''Masalah dana pendidikan sudah terealisasi, kami telah memberikan dana 20 persen untuk pendidikan dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan,'' terangnya.

Disinggung mengenai dana APBD 20 persen untuk pendidikan yang tidak tepat sasaran. Sani menuturkan, Pemerintah telah meningkatkan infrastruktur untuk pendidikan agar pelajar lebih nyaman pada saat belajar dan juga mensejahterakan guru. ''Guru sejahtera tentunya akan menghasilkan mutu dan kualitas yang baik dalam memberikan pelajaran kepada pelajar,'' ungkapnya.

Diakui Sani, dalam berjalannya waktu, tentunya harapan dan keinginan tidak berjalan lancar dan sesuai seperti yang diharapkan. ''Untuk membangun mutu dan kualitas sekolah tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Semua membutuhkan proses. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, pengajar tetapi juga orangtua serta peran pelajar itu sendiri,'' ujarnya.

Mengenai jumlah ribuan siswa yang tidak lulus pada UAN (Ujian Akhir Nasional) tahun 2008. Sani mengungkapkan, faktor tidak lulusnya pelajar bukan hanya serta merta kesalahan guru saja. Tetapi juga bisa faktor kesalahan anak itu sendiri.

''Ini yang harus terus dievaluasi agar semuanya berimbang. Perlu peran penting orangtua dan guru dalam mendidik anak. Dalam pendidikan tidak hanya guru saja yang bertanggung jawab, tetapi orangtua juga ikut berperan,'' katanya.

Janji yang ditabur Ismeth-Sani tidak hanya serta merta menganggarkan dana 20 persen dari APBD untuk pendidikan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk membangun sekolah dan juga memperhatikan sejahterakan guru. Melainkan juga untuk memberikan biaya sekolah murah bagi anak-anak dipulau. Mengenai sekolah murah untuk anak-anak pulau dan juga kesejahteran guru merupakan janji Ismeth-Sani pada saat berkampanye di Pulau Dabo.
Sani menuturkan, pihaknya telah memberikan memperhatikan kesejahteraan guru dan juga pelajar yang ada di kepulauan.

''Pelan-pelan kami benahi, karena tidak bisa sekaligus langsung terealisasi. Untuk sekolah murah bagi pelajar juga diberikan asrama bagi pelajar SLTA yang dari pulau dan yang tidak mampu,'' urainya.

Selain itu juga Pemerintah telah mempersiapkan dan memberikan trasnportasi bagi masyarakat di pulau untuk bisa melakukan aktivitas dan tidak membuat pulau yang ditinggalin menjadi terisolir dari masyarakat. ''Memang saat ini transportasi yang diberikan tidak banyak. Namun, kami berusaha membantu,'' ungkapnya.

Meskipun berharap pelajar di Kepulauan Riau menyelesaikan sekolah wajib belajar sembilan tahun. Namun sejogjanya, masih banyak pelajar dari pulau yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena terbentur biaya. Dikarenakan keluarganya tidak mampu menyekolahkannya.
''Anak yang tidak mampu untuk sekolah dibantu pemerintah dengan memberikan beasiswa bagi anak tersebut. Saat ini baru untuk tingkat perguruan tinggi atau universitas. Tetapi kedepannya akan diberikan juga bagi pelajar yang duduk dibangku SLTA,'' tuturnya.

Selain itu, Pemerintah terus menghadirkan sekolah kejuruan untuk memberikan keterampilan bagi pelajar. Sehingga tidak hanya pengetahuan saja tetapi pelajar juga dibekali keterampilan. Dengan demikian menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan juga menciptakan lapangan pekerjaan.

''Kami berusaha agar anak yang tidak mampu tidak ada lagi yang tidak sekolah. Karena itu pemerintah juga menghadirkan sekolah-sekolah kejuruan agar pelajar yang lulus sekolah bisa langsung bekerja. Karena sudah mempunyai keterampilan dan pengetahuan,'' jelasnya.

Read more »

7 Unit Mobil Bodong Diamankan

Pihak Polresta Tanjungpinang berhasil mengamankan 7 unit mobil yang diduga merupakan mobil curian di Jakarta dan dijual di Tanjungpinang dengan harga normal dan dengan surat-surat lengkap. Ke 7 unit mobil tersebut sudah berganti nomor polisinya (nopol) dari plat B menjadi BP sesuai dengan nomor polisi yang ada di Kepulauan Riau. Mobil-mobil tersebut diamankan dari rumah konsumen yang merupakan korban penipuan.

''Pada awalnya konsumen merasa marah dan kecewa. Mereka tidak mau mobil yang sudah mereka beli diambil lagi. Kami jelaskan duduk persoalannya akhirnya mereka mau menyerahkan mobil tersebut,'' ujar AKBP Yusri Yunus, Kapolresta Tanjungpinang kemarin.

Saat ini pemilik mobil yang merupakan mobil curian di Jakarta tersebut sedang diperiksa aparat Polresta Tanjungpinang di ruang Sidik III Polresta Tanjungpinang. Korban yang saat ini sedang diperiksa Kustiarni dari Tanjung Uban. ''Saya membeli mobil Kijang ini sudah sejak bulan April dengan harga Rp35 juta,'' ujarnya.

Katanya, dirinya tidak tahu menahu kalau ternyata dokumen itu palsu. Padahal dokumen yang diberikan itu tampak asli dan tidak mencurigakan. Bahkan nopol dan juga spesifikasinya saat di Samsat sama.

Selain Kustiarni juga ada Kepala Dinas Perindustriaan dan Perdagangan (Diperindag) Kota Tanjungpinang Heri Putra, yang membeli dan memiliki mobil merk Toyota dan Avanza dan Erwin. Pada umumnya mereka tidak menyangka mobil yang selama ini telah mereka beli dan gunakan adalah mobil curian.

Sedangkan pemilik CV Surya Bintan Perkasa, Busmar hingga berita ini diturunkan sedang dalam pemeriksaan Polresta Tanjungpinang. ''Saat ini kasus masih dalam penyelidikan dan masih belum ditetapkan tersangka. Tersangka utama sudah diamankan di Jakarta. Kasus ini terbongkar juga berkat pengakuan tersangka dari Jakarta,'' tukasnya.

Read more »

Mobil Bodong Jakarta Beredar di Pinang

Modus sindikat penjualan mobil hasil curian semakin lihai dan rapi. Kali ini para pelaku tidak mengganti nomor rangka dan nomor mesin dalam mobil yang telah dicurinya. Melainkan menyamakan nomor rangka mobil dan nomor mesin mobil curian itu dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Dokumen yang masuk bersama mobil hasil curian di Jakarta itu asli tapi palsu (aspal) hingga pihak Samsat dan kepolisian kecolongan dengan cara kerja sindikat pencurian dan penjualan mobil hasil curian di Jakarta.

Terungkapnya kasus tersebut, berkat tertangkapnya salah seorang tersangka yang kini diamankan Mapolda Metro Jaya. Dari hasil penyidikan pihak Polda Metro Jaya, mobil-mobil curian di Jakarta diedarkan di Kota Tanjungpinang. Mendapat informasi dari Mapolda Metro Jaya, Polresta Tanjungpinang terus menyelidiki kasus tersebut hingga berhasil mengamankan 7 unit mobil yang sudah dijual salah satu showroom mobil yang ada di Tanjungpinang kepada konsumen dengan harga yang sama dengan harga mobil tersebut yang dijual di pasaranan.

Menurut AKBP Yusri Yunus, Kapolresta Tanjungpinang, kemarin, kasus penjualan mobil curian dari Jakarta itu terungkap berkat seorang tersangka yang berhasil diamankan Mapolda Metro Jaya. ''Menurut pengakuan tersangka, mobil-mobil hasil curian tersebut dijual di salah satu showroom yang ada di kota Tanjungpinang,'' ungkap pria berkulit sawo matang itu.

Mendapat informasi tersebut, pihak Polresta Tanjungpinang langsung menyelidiki kasus tersebut dengan mengambil sampling data samsat bulan Januari hingga Juni khusus untuk data mutasi mobil Jakarta ke Tanjungpinang. Dari data tersebut dan diselidiki kebenarannya terdapat beberapa kejanggalan.

Kejanggalan itu kemudian di proses dan diselidiki dan terbukti delapan unit mobil tersebut merupakan mobil hasil curian di Jakarta. Saat ini 7 unit mobil dari berbagai tahun pembuatan berkisar tahun 2004-2007 dengan merek antara lain Avansa, dan Kijang nerhasil diamankan. Sedangkan satu unit mobil dikabarkan sudah berada di kota Pekanbaru.

''Mobil-mobil curian itu berkasnya sudah terdaftar di samsat dan kebanyakan mobil-mobil ini kami amankan dari konsumen yang membeli mobil hasil curian tersebut di showroom CV Surya Bintan,'' ujar Kapolrsta.

Dari hasil penyelidikan pihak Polresta Tanjungpinang dokumen mobil tersebut benar dan stample yang terdapat pada dokumen itu adalah palsu. Bila dilihat dari data yang ada di Samsat ada 18 berkas yang terlihat ada kejanggalan dan saat ini baru terbukti 8 berkas.

''Cara kerja sindikat ini menggunakan metode campuran antara mengganti nopol, mengganti nomor mesin dan nomor kerangka mesin. Sehingga berhasil mengelabuhi petugas. Karena nopol, nomor mesin itu sama seperti yang terdapat pada BPKB,'' jelasnya.

Lebih lanjut Yusri menjelaskan, mobil-mobil curian itu dokumennya di palsukan dan saat di cros cek sesuai dengan prosedur. Mobil curian itu datanya sama seperti di berkas dan juga terdaftar di Mapolda Metro Jaya.

Namun uniknya, ada satu mobil yang BPKB aslinya ternyata kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi (nopol) B 7872 QW dengan merek Yamaha (Jupiter). Namun BPKB itu di kota Tanjungpinang berbentuk mobil Kijang dengan warna biru.

''Dengan kerja dari Jakarta untuk mengkroscek kebenarannya dengan cara mengetik SMS Metro nopol kirim ke 1717,'' himbaunya.

Ditegaskan Yusri, pemalsuan dokumen hasil mobil curian di Jakarta dilakukan di Jakarta. Saat ini pihaknya terus menyelidiki kasus tersebut.

''Besok (hari ini,red), pihak Mapolda Metro Jaya akan datang kesini untuk melihat langsung barang bukti ini dan dibawa ke Jakarta. Karena kasus ini terjadi di Jakarta,'' tukasnya.

Read more »

Maling Bermodus Pembantu Rumah Tangga

Modus pencurian di Kota Tanjungpinang kini berbentuk sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Pelaku pencurian tersebut merupakan wanita yang mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Begitu diterima, kerja satu hari langsung kabur membawa barang berharga majikannya. Hal itu terungkap dari laporan korban yang bernama Feriyadi (40), kemarin di Mapolsekta Bukit Bestari Tanjungpinang.

Menurut AKP Arifin, Kapolsekta Bukit Bestari melalui Kanit Reskrim, Aiptu Syafrial, kejadiannya bermula ketika Suparti (25) (tersangka, red) melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Patro Lukman (40), Pemilik Air Isi Ulang AGA 2001, suka berenang, Bukit Bestari, Tanjungpinang.

''Karena korban sangat membutuhkan pembantu, ia pun langsung menerima tersangka. Pada saat itu kejadian berlangsung tanggal 30 Juli dan baru dilaporkan pada tanggal 8 Agustus,'' ungkapnya.

Begitu mendapat laporan dari korban, pihak Polsekta Bukit Bestari pun langsung menyelidiki kasus tersebut. Tak lama kemudian, tersangka wanita yang sedang hamil empat bulan itu diamankan di rumahnya yang berlokasi di Batu 5.

''Modus pencurian yang dilakukan Suparti pura-pura menjadi pembantu, pada saat melamar bekerja ia menggunakan nama Wati. Setelah bekerja ia pun mengambil barang berharga milik korban,'' tuturnya.

Kini tersangka dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Tersangka diamankan pihak kepolisian sekitar jam 11.00 WIB di rumahnya, Senin (12/8) kemarin. Sepanjang pemeriksaan pihak kepolisian, wanita berambut panjang itu terus menanggis menyesali perbuatannya.

Menurut pengakuan tersangka, ia baru melakukan pencurian tersebut untuk pertama kalinya. ''saya baru melakukan ini,'' ujarnya sambil menanggis tersedu-sedu.

Arifin menghimbau agar masyarakat yang merasa kehilangan barang dengan modus yang sama untuk segera melaporkan ke Polsek Bukit Bestari. Karena pada saat melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, Suparti menggunakan nama Wati.

''Bisa saja ada kemungkinan korban bertambah, karena nama yang digunakan pada saat itu berbeda,'' tandasnya.

Read more »

Ismeth : Tingkatkan Kinerja Guru

Pemprov Bagi Insentif

Suasana SMKN 3 Tanjungpinang terlihat berbeda, banyak para guru dan tenaga pendidikan hadir di aula SMKN 3 untuk menerima dana bantuan bagi tenaga pendidikan di kota Tanjungpinang dan Bintan yang diberikan Gubernur Kepulauan Riau dalam program Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Dana insentif tenaga guru dan tenaga pendidikan di lingkungan Kepulauan Riau untuk tahun 2008 berjumlah Rp92 miliyar yang diberikan bagi 30 ribu tenaga guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Kepri. Sedangkan dana insentif tenaga guru dan tenaga pendidikan di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan alokai dana yakni Bintan sekitar Rp9,65 Miliar untuk 3.290 orang dan Kota Tanjungpinang sekitar Rp10,4 Miliar untuk 3.874 orang.

''Dana ini diberikan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan juga ditunjang infrastrutur pendidikan yang memadai dan juga peran serta tenaga guru dan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar,'' ungkap Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri dalam sambutannya, kemarin.

Untuk infrastruktur pendidikan, secara bertahap Pemprov Kepri telah menyalurkan program pendirian bangunan sekolah baru yang tersebar di wilayah Kepri. Tak saja bangunan sekolah, pendirian lokasi laboratorium, dan sebagainya juga telah dilaksanakan. Dalam proses pembangunan di lapangan, perhatian Pemprov juga ditujukan pada tenaga guru dan tenaga pendidikan.

''Kabupaten Bintan sejak tahun 2006 pasca Pemerintah Kepri defenitif lahir, alokasi bantuan insentif telah dilaksanakan. Tahun 2006 sekitar 2.407 orang telah menerima dengan total anggaran insentif sekitar Rp7,87 Miliar. Tahun 2007, alokasi dana insentif sekitar Rp9,4 Miliar dan jumlah penerima sekitar 3.192 orang,'' urainya.

Sedang untuk Tanjungpinang, lanjutnya, Tahun 2006 sekitar 2.687 orang telah menerima dengan total anggaran insentif sekitar Rp8,95 Miliar. Tahun 2007, alokasi dana insentif sekitar Rp10,57 Miliar dan jumlah penerima sekitar 3.692 orang.

''Jadikan, insentif sebagai pemacu diri meningkatkan kualitas pendidikan Kepri. Gunakan untuk keperluan yang bermanfaat. Jangan gunakan untuk kepentingan sesaat,'' himbau Ismeth.

Kategori penerima dana insentif buat tenaga pengajar dan tenaga kependidikan meliputi pengawas sekolah atau pemilik sebesar Rp750 ribu perbulan, kepala sekolah sebesar Rp300 ribu perbulan, guru sebesar Rp250 ribu perbulan.

Sedangkan untuk kategori daerah terpencil kepala sekolah Rp500 Ribu perbulan, guru Rp400 ribu perbulan dan pegawai tata usaha atau penjaga sekolah Rp300 ribu perbulan. Kategori daerah khusus (Pulau Berhala dan Pekajang) yakni kepala sekolah Rp2,5 juta perbulan, guru Rp2 juta perbulan, pegawai tata usaha atau penjaga sekolah Rp1,5 juta perbulan. Kategori SMKN Kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna yaitu kepala sekolah Rp1,5 juta perbulan, guru Rp1 juta dan pegawai tata usaha/penjaga sekolah Rp300 Ribu perbulan. Kategori guru TPA/TPQ/MDA adalah Rp150 ribu perbulan dan kategori guru sekolah minggu Rp100 ribu perbulan.

Turut hadir dalam penyerahan dana insentif guru dan tenaga pendidik lain adalah Anggota DPD-RI asal Kepri, Aida Ismeth, Wakil Wali kota Tanjungpinang, Edward Mushalli, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, HM Sadar, kepala Dinas Pendidikan Bintan dan Tanjungpinang, pimpinan satuan kerja di lingkungan Kepri, tokoh pendidikan dan sebagainya.

Read more »

Struktur pengurusan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Free Trade Zone untuk kawasan Bintan masih dibahas ditingkat Dewan Kawasan mengenai pertimbangan permintaan Wali Kota Tanjungpinang, untuk wilayah kawasan Bintan dua struktur pengurusan BPK yakni Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

''Mengenai usulan yang kami berikan kepada Dewan Kawasan yang juga merupakan Gubernur Kepri sepertinya mendapat lampu hijau,'' ujar Suryatati A Manan, Wali Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, semua persetujuan berada pada Gubernur dan pihaknya hanya berharap agar gubernur mempertimbangkan semua saran dan usulan yang telah diberikan untuk perkembangan FTZ itu sendiri di kawasan Bintan.

Sementara itu, Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri menuturkan, untuk BPK Pulau Bintan karena ada dua pemerintahan yakni Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan, Dewan Kawasan mengambil keputusan dilakukan pemisahan. BPK Tanjungpinang berdiri sendiri dan BPK Bintan berdiri sendiri.

''Tidak ada masalah terjadi pemisahan. Jika Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan maunya berdiri sendiri, DK FTZ tak mempersoalkan. Tujuan semula, bagaimana FTZ BBK segera direalisasikan,'' ungkap orang nomor satu itu.

Terkait penetapan pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang di Senggarang ikut ditetapkan sebagai lokasi penerapan FTZ BBK, Ismeth menuturkan pihak Pemko Tanjungpinang telah melayangkan usulan penggantian lokasi.

Diakuinya, usulan ini juga tak menjadi permasalahan karena dinilai positif. DK FTZ berkoordinasi Pemko Tanjungpinang, akan mencari lokasi tepat dijadikan daerah penerapan FTZ pengganti.

Kapan FTZ BBK diberlakukan, Ismeth menuturkan, bila semua telah rampung dan berjalan, secara otomatis FTZ BBK telah dilaksanakan. Penerapan, lanjutnya, akan membawa keuntungan bagi Indonesia, khususnya Kepri dalam bentuk peningkatan investasi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa.

Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan produksi peralatan dan jasa perminyakan. Pejabat ini mengatakan jelang penerapan fungsi koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota telah terjadi. Sedikitnya, kabupaten/kota secara kontinyu melaporkan keadaan investasi ke pemerintah provinsi. Keadaan ini, katanya menanadakan fungsi koordinasi tetap berjalan.

Disinggung kinerja tim percepatan FTZ yang telah dibentuk DK beberapa waktu lalu, Ismeth menjelaskan, beberapa kali tim percepatan FTZ BBK, telah turun ke lapangan. Tim ini merupakan perpanjangan tangan DK melaksanakan tugas sosialisasi FTZ khususnya di BBK.

Mengenai temuan yang telah dilaporkan tim ke DK, terkait keberadaan SK Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2005 tentang tempat penimbunan barang di kawasan berikat. Hingga saat ini beberapa pihak katanya masih menggunakan payung hukum ini dalam menjalankan tugas di lapangan. Padahal, mengacu payung hukum FTZ BBK, penerapan SK Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2005 sangat bertentangan sekali.

Temuan tim lain juga pemberlakuan SK Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2005 tentang pemberian fasilitas kepabeanan. Pasca BBK ditetapkan sebagai daerah penerapan kawasan FTZ katanya tak ada lagi pengecualiaan khusus. Semua pemberian kesempatan pemasukan barang harus mengacu pada UU FTZ yang telah ditetapkan.

Untuk terus mengesahkan FTZ di kawasan Batam, Bintan dan Karimun, Ismeth menuturkan, Agustus 2008 ini merupakan deadline terakhir penyiapan sarana dan prasarana penunjang pemberlakuan FTZ BBK.

Ismeth optimis akan terlaksana menyusul telah terbentuk Tim percepatan FTZ dan penyediaan Sekretariat DK FTZ di Tanjungpinang.

Apalagi ditambah dengan keberadaan sekretariat yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk memudahkan DK melayani calon investor yang datang. ''Selama ini DK mengalami kesulitan menerima calon investor luar karena belum tersedia gedung sekretariat DK. Bahkan, beberapa kali calon investor yang menyingahi Kepri, terpaksa diterima di lokasi kantor Gubernur Kepri,'' urainya.

Ditegaskan Ismeth, lembaga DK FTZ terpisah dari Pemprov Kepri. ''Kita berdiri masing-masing. Karena itu, Sekretariat DK harus ada dan saat ini tinggal penempatan saja,'' tandasnya.

Read more »

Ketua Tanfidz Oktavio Bintana, Ketua Syuro Subiyanto

Kepengurusan DPC PKB Kota Tanjungpinang yang Sah


Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan akhir pada Senin (12/8) lalu yang menyatakan untuk kembali pada putuan Muktamar Semarang 2005 dan tidak berlakunya putusan MLB (Muktamar Luar Biasa) Parung dan MLB Ancol. Karena MA memutuskan seluruh kepengurusan DPP PKB berikut jajaran DPW, DPC hingga ke tingkat terendah kembali pada putusan Muktamar Semarang 2005.

Sehingga seluruh kader DPC PKB Kota Tanjungpinang diharap kembali merapatkan barisan. Karena tak ada lagi pengurus hasil Muktamar luar Biasa (MLB) Parung dan MLB Ancol. Sebab yang berlaku hanya kader PKB hasil putusan Muktamar Semarang 2005.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tanfidz PKB Tanjungpinang, Oktavio Bintanan, yang didampingi Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Tanjungpinang, Hendra Salim, dan sejumlah pengurus di kantor Sekretariat PKB Kota, kemarin.

Hasil Muktamar Semarang 2005 lanjutnya menetapkan Ketua Dewan Syuro DPP PKB dijabat KH Abdurahman Wahid dan Ketua Dewan Tanfidz dijabat Muhaimin Iskandar. Pasca terbit putusan MA, lanjutnya, Muhaimin Iskandar langsung mengeluarkan keputusan tak ada pembekuan DPC pengurus hasil Muktamar Semarang 2005 se-Indonesia.

''Berdasarkan surat putusan itu, Ketua meminta agar Ketua DPP PKB segera menertibkan kepengurusan DPC secepatnya. Upaya ini bertujuan konsolidasi kader secara luas untuk meraih pemenangan Pemilu 2009 mendatang,'' tuturnya.

Mengacu hasil putusan MA, seluruh kader PKB Tanjungpinang harus memahami kepengurusan DPC PKB Kota yang sah sesuai SK Nomor 2226/DPP-02/IV/A.1/VI/2007 yang dikeluarkan secara resmi. Ketua Tanfidz DPC PKB Tanjungpinang adalah Oktavio Bintana dan Ketua Syuro Subiyanto.

Di SK tersebut, secara jelas dicantumkan pengesahan oleh 4 tanda tangan petinggi DPP dari dewan syuro dan Tanfidz. ''Jika selama ini kader menemui ada pengurus DPC hanya ditandatangani dewan Tanfidz DPP saja, sesuai keputusan Muktamar Semarang 2005, tak dibenarkan. Yang benar harus ditanda tangani dewan syuro dan Tanfidz Kita harap, seluruh kader PKB memahami,''ujar Oktavio Bintana.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Kota Tanjungpinang, Hendra Salim, menuturkan jelang pemilu 2009, seluruh kader kembali bersatu. Secara bersama, seluruh kader merebut pemenangan gemilang pada pemilu 2009.

''Sekarang ini sudah tidak ada lagi kubu hasil Muktamar luar Biasa (MLB) Parung dan MLB Ancol. Yang ada, kader PKB hasil putusan Muktamar Semarang 2005,'' ungkap Hendra Salim.

Harapan juga ditujukan pada KPU Kota Tanjungpinang. Lembaga penyelenggara pemilu ini diharap menghormati hasil putusan MA yang mengembalikan kepengurusan ke putusan Muktamar Semarang 2005. DPC PKB Kota Tanjungpinang, dalam waktu dekat akan menyurati KPU Kota.

''Upaya ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pengajuan bakal calon legislatif ke KPU. Kita berharap, KPU berlaku bijak dan menghormati hasil putusan MA. Kita percaya KPU akan melaksanakan,'' ujarnya

Mengani calon legislatif yang masa pengambilan fomulir dan pengembalian fomulir tinggal menghitung hari. Oktavio menuturkan, pihaknya telah mempersiapkan kader-kader yang maju menjadi caleg 2009 nanti. ''Semua persyaratannya yang diminta KPU sudah lengkap. Mengenai nama-nama yang maju masih dirahasikan dulu,'' tandas Oktavio Bintana.

Read more »

coffee morning bersama Polres dan Parpol

Untuk menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009 yang aman dan damai. Polresta Tanjungpinang menggelar sosialisasi untuk menetapkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kota Tanjungpinang yang dikemas dalam coffee morning di aula Mapolresta Tanjungpinang, kemarin.

Menurut Kabag Ops Polresta Tanjungpinang, Kompol Cristian Tori, kegiatan ini diselenggarakan untuk menciptakan pemilu damai dan kondusif di Kota Tanjungpinang.

''Bisa saja terjadi kemungkinan teror, ancaman yang menciptakan kondisi yang tidak nyaman dikarenakan kebijakan pemerintah karena ulah-ulah oknum tertentu yang tidak ingin melihat jalannya pemilu yang kondusif,'' urainya.

Apalagi kota Tanjungpinang merupakan kota translit bagi para tenaga kerja indonesia yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Sehingga menyebabkan jumlah penduduk di kota gurindam dan negeri pantun ini jadi bertambah dan berdampak dengan jumlah pengangguran yang ada.

''Untuk itu bidang keamanan sangat penting, di Jakarta saja sudah terjadi demo. Jangan sampai masalah-masalah tersebut bisa membuat Pemilu tidak berjalan dengan baik,'' ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul jelang Pemilu, Polresta telah menetapkan beberapa personil di kantor partai politik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. ''Tempat pengamanan yang kami amankan yakni di Panwaslu, KPU, dan TPS,'' ungkapnya.

Ia juga menghimbau agar parpol yang sedang mengadakan kegiatan politik untuk memberitahukan pihak kepolisian sehingga diturunkan dua personil untuk menjaga keamanan kegiatan yang berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk pengamanan TPS yang ada di Tanjungpinang ditetapkan satu personil polres untuk menjaga satu TPS dan dibantu dua personil Limas. Jumlah TPS yang ditetapkan di Kota Gurindam sebanyak 345 TPS. Sehingga pihak Polresta menurunkan personil sebanyak 345 untuk menjaga keamanan saat masyarakat menggunakan hak suaranya di tempat yang sudah ditentukan KPU kota Tanjungpinang.

Sementara itu, Hamid Ali, Ketua KPUD Kota Tanjungpinang dalam sambutannya menuturkan, KPU telah menetapkan jumlah TPS di Kota Tanjungpinang sebanyak 341 TPS dan 4 TPS khusus yakni di Lembaga Permasyarakatan 1 TPS, Pelabuhan 1 TPS, Rumah Sakit Angkatan Laut 1 TPS dan RSUD (rumah sakit umum daerah) 1 TPS, dengan keseluruhan jumlah TPS 345 TPS.

''Kami memberikan 4 TPS khusus ini agar masyarakat yang sedang sakit dan pada saat pemilihan sedang ada urusan bisa tetap menggunakan hak suaranya di TPS khusus yang sudah kami sediakan,'' ungkapnya.

Hamid menghimbau agar parpol dalam memasang bendera rapi dan tidak asal memasang bendera, sehingga bisa merusak tata kota Tanjungpinang dengan berbagai pemasangan atribut parpol.

''Saat ini Panwas memang masih belum ditetapkan, karena itu kami menghimbau agar kita saling menjaga ketertiban dan keindahan kota bersama,'' tuturnya.

Dalam kesempatan itu Hamid juga menyarakankan agar pemasangan bendera rapi dan sesuai dengan nomor urut dan di pasang di tempat-tempat yang strategis dengan ukuran dan tiang bendera yang sama.

Usulan tersebut disambut dengan antusias para parpol yang menghadiri Coffee Morning yang diselenggarakan Polresta Tanjungpinang. Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan partai politik, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, dan seluruh jajaran Kapolsek yang ada di Kota Gurindam tersebut. Acara juga dilanjutkan tanya jawab parpol dengan KPUD yang diundang sebagai pembicara mengenai peraturan kampanye jelang Pemilu 2009.

Read more »

Periksa Kesehatan dan Kejiwaan Rp1 juta

Bagi Caleg Parpol

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dilakukan para calon legislatif atau yang biasa disebut caleg yang dikeluarkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yakni harus menyeratakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit. Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedomam Teknis Pencalonan DPR dan DPRD dalam Pemilu 2009. Untuk memenuhi persyaratan itu para caleg berbondong-bondong mendatangi rumah sakit.

Menurut dr Eka, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Tanjungpinang, kemarin, hingga saat ini sudah sebanyak 284 caleg yang mengikuti pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan. ''Dari 284 calon legislatif yang melakukan pemeriksaan sebanyak 200-an caleg hasilnya sudah keluar,'' tuturnya.

Data sementara, rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang sebanyak 84 caleg yang melakukan pemeriksaan dan baru 74 caleg yang hasil pemeriksaannya keluar. Sedangkan dari rumah sakit Angkatan Laut (RSAL) yang melakukan general check up sebanyak 200 caleg dan hasil yang sudah dikeluarkan berjumlah 130 caleg.

''Lambatnya hasil cek pemeriksaan dikarenakan untuk tes kejiwaan atau piskologi hanya bisa dilakukan hari Sabtu dan Minggu saja untuk tes piskologi dalam bentuk wawancara dengan piskiaternya,'' urainya.

Diakui Eka, untuk tes kejiwaan dalam bentuk tertulis bisa dilakuakan kapan pun dengan menjawab 500 pertanyaan yang sudah tertulis di quesioner yang diberikan rumah sakit.

Mengenai cek kesehatan bagi para caleg terdiri dari medical check-up meliputi kesehatan fisik, darah, ter urine, narkoba, jantung, darah dan fungsi ginjal. Hal tersebut sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan KPU tentang syarat-syarat kesehatan caleg.

''Untuk pemeriksaan medical check-up dikenakan harga normal yakni Rp1 juta untuk keseluruhannya,'' tukasnya.

Read more »

Demo Boleh Saja, tetapi Kibarkan Bendera

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Kesbanglimas menggelar kegiatan yang bertajuk Temu Wicara dalam Rangka Kegiatan Penyebaran dan Pengibaran Bendera Merah Putih di aula Gedung Kantor Gubernur Kepri di Tanjungpinang. Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Kepri, HM Sani, Kepala Polda Kepri, Britjen Sutarman, dan sebagainya, kemarin.

Menurut, Muhammad Nur, Kepala Kesbaglimas Kepri, kegiatan ini bertujuan untuk menggugah rasa kebangsaan masyarakat terhadap tanah air tercinta yang salah satunya diwujudkan melalui pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional dan dalam rangka HUT RI ke 63 pada tanggal 17 Agustus nanti.

''Peserta yang menghadiri kegiatan ini kurang lebih 150 orang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM, mahasiswa dan pelajar, serta aparatur pemerintah dan persatuan purnawirawan POLRI,'' urainya.

Nur melanjutkan, Provinsi Kepri mendapatkan jatah 10 ribu bendera merah putih dari PP Polri yang saat ini masih dalam perjalanan dan selanjutnya bendera itu akan di distribusikan kepada masyarakat di daerah terpencil, pesisir pantai dan daerah perbatasan Provinsi Kepri.

''Pembagian bendera ini Pemerintah Provinsi Kepri akan bekerjasama dengan Polres, aparat TNI dan Pemda Kota/Kabupaten setempat,'' ungkapnya.

Sementara itu, HM Sani, Gubernur Kepri menuturkan, untuk memulai memasang bendera merah putih dimulai dari HUT RI dan berlanjut seterusnya. '''Kita harus bangga menjadi orang Indonesia dan harus tetap mempersatukan NKRI bersama, untuk itu harus saling mengasihi,'' ungkapnya.

Sedangkan Britjen Sutarman menuturkan, disetiap rumah di Amerika dipasangin bendera. Sedangkan di Indonesia hanya pada saat momantum HUT RI atau pada tanggal 17 Agustus an seterusnya.

''Bendera merah putih itu merupakan lambang negara yang harus dihargai dan dijaga bersama,'' ungkapnya.

Namun pada kenyataannya, setiap ada yang demo yang mengatasnamakan masyarakat atau rakyat selalu menurunkan bendera merah putih. Sedangkan aparat berusaha agar bendera merah putih. ''Ini terkesan hanya pemerintah dan aparat kepolisian saja yang memiliki bendera merah putih. Pola ini harus dirubah, setidaknya pada saat mau demo, kibarkanlah bendera merah putih. Karena itu lah lambang negara,'' urainya.

Selain itu, Polda Kepri juga akan memasang bendera-bendera merah putih di pulau-pulau dan perbatasan Kepri. Sehingga orang yang melintas atau mau mengklaim pulau-pulau tersebut tidak bisa. Karena terpasang bendera merah putih yang merupakan lambang Negara Indonesia.

Read more »

Bendera Parpol

Menjelang pemilu 2009, sudah banyak bendera parpol bertaburan di sepanjang jalan protokol maupun di jalan-jalan kecil. Atribut partai yang terpasang itu merupakan salah satu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan partai yang sedang diusung. Karena untuk masa kampanye baru bisa dilakuka tahun depan.

Menurut Anhar Sulaiman, Partai PPP, maraknya bendera parpol di jalan karena lambatnya pemerintah daerah atau pemerintah setempat untuk menetapkan lokasi yang mana yang harus dipasangin bendera.

''Pemerintah harus menyediakan tempat yang boleh dipasang bendera atau atribut parpol. Lambatnya informasi tempat yang boleh dipasang bendara membuat parpol memasang bendera di beberapa penjuru,'' ungkapnya.

Untuk masalah lokasi tempat pemasangan bendera atau atribut parpol. Anhar menuturkan agar KPUD bersama pemerintah duduk bersama membahas lokasi tempat yang boleh di pasang bendera.

''Kami partai setuju bila pemerintah mengatur tempat pemasangan bendera agar tetap menjaga keindahan dan tata kota. Karena masih belum suka, mau tidak mau parpol harus memasang atribut parpol sebagai wadah untuk tempat promosi,'' aku nya.

Sementara itu, Syahniar Usman, Partai Golkar menuturkan, pihaknya juga telah meninta kader-kadernya untuk memasang bendera sesuai dengan aturan yang ada.

''Sesuai dengan aturan dalam UU KPU untuk melakukan kampanye tidak terbuka dengan mensosialisasikan partai ke dalam dan dengan pemasangan bendera dan atribut partai,'' tuturnya.

Karena itu parpol yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Tanjungpinang sudah memasangin bendera di sepanjang jalan yang ada. ''Kami berusaha untuk mematuhi peraturan dan KPU sudah berjanji untuk segera memberikan informasi kepada semua parpol untuk lokasi pemasangan bendera,'' tandasnya.

Read more »

Ribuan Peserta Gerak Jalan Memenuhi Jalan

Rangkaian HUT RI ke 63

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Repbulik Indonesia yang ke 63, Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar perlombaan gerak jalan untuk tiga katagori jarak tempuh yang harus dilalui yakni 45 kilometer, 17 Kilometer dan 8 kilometer. Untuk jarak tempuh 45 kilometer dilaksanakan Sabtu (9/8) malam yang diikuti ribuan peserta yang tergabung dalam 290 regu. Satu regu terdiri dari 11 orang.

Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri, dalam sambutannya menuturkan, pihaknya merasa senang atas antusias masyarakat yang turut berpartisipasi dalam gerak jalan yang diadakan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

''Ini merupakan agenda tahunan yang dihadirkan Pemerintah Kota Tanjungpinang, semoga semakin tahun semakin meriah dan dijadikan budaya bagi masyarakat,'' tuturnya.

Kebanyakan peserta mendapat sponsor dari beberapa partai yang ada di Kota Gurindam dan Negeri Pantun. Hal itu terlihat dari seragam yang digunakan peserta antara lain bertulisan PDIP, Hanura dan sebagainya. Star dimulai di Melayu Square dan berakhir di Melayu Square. Sebelum tiba di tempat finis yang merupakan tempat star, peserta harus menempuh perjalanan kaki sejauh 45 kilometer, sesuai jumlah tahun kemerdekaan RI.

Peserta yang mengikuti gerak jalan ini dari berbagai unsur elemen masyarakat, mulai dari Intansi pemerintah sendiri hingga pelajar yang ada di Kota yang terkenal dengan makanan Otak-Otaknya itu. Pelaksanaan gerak jalan itu dimulai malam dan berakhir pagi hari. Pos pertama yang harus dilalui yakni Terminal Bintan Centre yang berlokasi di Batu 9. Post kedua Kantor Koni dan yang terakhir harus melalui Lapangan Pamedan lalu ke Melayu Square.

Agenda tahunan ini juga merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. Hal itu terlihat antusias masyarakat yang menyaksikan aksi gerak jalan dengan berada di pinggir jalan untuk memberikan semangat pada peserta gerak jalan.

Menurut Hendrawan, salah seorang peserta gerak jalan, dirinya merasa senang meskipun kaki pada lecet dan capek. ''Saya senang banget ikut gerak jalan dan sudah empat kali mengikuti gerak jalan untuk jarak tempuh 45 kilometer,'' tuturnya.

Ramainya peserta yang mengikuti gerak jalan ini membuat aparat kepolisian pun turut berpartisipasi untuk mengatur lalu lintas yang sempat macet. Karena dijadikan tempat gerak jalan peserta.

Read more »

Said Parman : Perusahaan Harus Sediakan Jamsostek

Jaminan Tenaga Kerja (Jamsostek) harus tidak harus dimiliki perusaahaan besar saja tetapi perusahaan kecil juga harus sudah menyediakan Jamsostek bagi karyawannya. Menurut Said Parman, Kadis Tenaga Kerja dan Sosial Kota Tanjungpinang, kemarin, pengusaha baik itu pengusaha besar maupun pengusaha kecil harus sudah menyediakan Jamsostek untuk melindungi karyawannya.

''Dengan adanya jamsostek pengusaha dan karyawan sama-sama merasa aman. Karena apabila terjadi kecelakaan kerja sudah ada asuransinya, perusahaan tidak perlu merasa takut untuk membayar asuransi dan karyawan tidak perlu takut untuk gajinya di potong,'' ungkapnya.

Perusahaan yang mengikut sertakan karyawannya dalam Jamsostek tiap bulan gaji karyawan memang dipotong untuk membayar iuran per bulan Jamsostek. Apalabila dikemudian hari terjadi sesuatu saat kerja, maka Jamsostek akan memberikan jaminan asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

''Pemilik usaha roti juga harus ikut Jamsostek, apabila tiba-tiba komper meledak dan mengenai wajah pekerja. Pengusaha harus bertanggungjawab, adanya Jamsostek juga bisa meringankan pengusaha untuk membantu karyawan yang terkena kecelakaan kerja,'' urainya.

Diakuinya, saat ini masih belum bisa dipaksakan pengusaha kecil untuk turut serta dalam Jamsostek. Namun pelan-pelan Disnakersos akan memberikan pengarahan betapa pentingnya menggunakan Jamsostek terhadap karyawan atau pegawai.

Selain itu, Disnakersos juga terus menciptakan agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif antara pekerja dan pengusaha. Karena Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Disnakersos sebagai pelantara antara karyawan dan pengusaha.

Read more »

Hendry Frankim Maju Dua Periode DPD

Setelah merasakan duduk dibangku Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk Kepulauan Riau periode 2004-2010, Hendry Frankim mencoba lagi untuk mencalonkan diri sebagai DPD Periode kedua. Alasannya mencoba maju lagi ke DPD RI, karena berkat dukungan masyarakat Kepri itu sendiri.

''Saya maju untuk dua periode ini karena masyarakat masih mempercayakan saya untuk duduk sebagi DPD Perwakilan Kepulauan Riau,'' ungkap Hendry Frankim, DPD RI asal Kepri, kemarin di ruang kantornya.

Diakuinya, masyarakat masih percaya dan mau ia maju lagi sebagai DPD untuk periode kedua.

Hal itu terlihat dari jumlah suara yang berhasil dikumpulkan pria yang memiliki kantor seketariat DPD RI Perwakilan Kepri di Suka Beranang, Tanjungpinang untuk menampung apresiasi masyarakat Kepri pada umumnya. ''Dalam waktu satu setengah bulan saya mencari dukungan suara dan terkumpul 7.000 pendukung. Untuk syarat maju ke DPD Kepri harus ada 2.000 pendukung suara. Saya masukan 4.000 suara untuk berjaga-jaga kalau ada pendukung double,'' ungkapnya.

7.000 suara pendukungnya ini didapat karena ia selalu berkonsultasi kepada konsituen dan juga tokoh masyarakat yang ada di Kepulauan Riau.''Saya selalu mengundang tokoh masyarakat dan menanyakan pada mereka untuk berdiskusi berbagai hal untuk kemajuan Kepulauan Riau,'' tuturnya.

Selama empat tahun, pria berperawakan sedang itu duduk di DPD RI karena dukungan dari 60 ribu suara yang memilihnya duduk sebagai DPD RI di Tahun 2004 lalu pada saat pemilu. ''Pada saat maju ke DPD RI di tahun 2004, saya merupakan satu-satunya calon DPD yang tidak mempunyai visi dan misi,'' akunya.

Menurutnya, dirinya tidak mau mengumbar janji kepada masyarakat. '"Selama saya duduk di sana, saya bersama lembaga berjuang untuk Kepri dan daerah lain. Karena struktural lembaga DPD seperti itu.'' terangnya.

Perjuangan yang selama ini dilakukannya beserta teman-temannya yang duduk dibangu DPD RI yakni menyediakan akte lahir gratis bagi masyarakat dan juga KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi masyarakat. ''Saat ini baru akte kelahiran yang sudah bisa didapat gratis bagi masyarakat yang memiliki anak. Untuk pengurusan akte lahir selama 60 hari setelah pasca melahirkan,'' ungkapnya.

Diakuinya, saat melakukan reses di Kepulaun Riau masih banyak masyarakat di pulau-pulau terpencil masih belum memiliki akte lahir dan juga KTP.

''Padahal masyarakat Indonesia harus memiliki akte lahir yang merupakan bukti sebagai masyarakat Indonesia. Akte lahir juga merupakan surat untuk mengurus KPT, sekolah anak. Tanpa itu masyarakat akan susah,'' tegasnya.

Selain akte lahir, ia beserta teman-temannya yang duduk di lembaga DPD berjuang untuk meningkatkan APBN untuk Kepri. Tahun 2004 lalu, APBD Kepri hanya Rp50 miliar sekarang sudah Rp6 triliun pergi. ''Ini semua berkat rancangan undang-undang yang kami buat agar bisa mendapatkan tambahan anggaran belanja untuk Kepri,'' tandasnya.

Read more »

Ketua DK Janji akan Revisi BPK Bintan

Tiga kawasan Kepulauan Riau yang telah disetujui Pemerintah Pusat untuk dijadiakan kawasan FTZ (Free Trade Zone) yakni Batam, Bintan dan Karimun. Untuk di Kawasan Bintan terjadi sedikit masalah mengenai struktur pengurusan Badan Pengusaha Kawasan (BPK). Karena di Bintan terbagi dua wilayah struktur pemerintahan yakni Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Menurut Ismeth Abdullah, Ketua Dewan Kawasan (DK) FTZ Batam, Bintan dan Karimun, tidak ada masalah soal pembentukan BPK di wilayah Bintan.

''Tidak ada masalah dalam pembentukan BPK Bintan, semuanya baik-baik saja,'' ujar orang nomor satu itu di Kepri beberapa waktu lalu.

Ditanya mengenai saran dan permintan Wali Kota Tanjungpinang untuk BKP Bintan ada dua struktural BPK. Ismeth menuturkan, ''DK akan bahas harapan ini dalam rapat bersama. Kita sambut baik upaya ini. Jika bertujuan baik dan punya visi mengembangkan penerapan FTZ, kita akan tampung dan bahas bersama,'' tuturnya.

Diakuinya, saran wali kota Tanjungpinang akan ditinjau dan direvisi ulang. DK akan mencoba mengkombinasikan antara Tanjungpinang dan Bintan sehingga semua dapat berjalan dengan aturan yang berlaku.

Perkembangan terakhir, lanjut Ismeth, DK tengah menyiapkan sarana pendukung penerapan FTZ, antara lain gedung, personil duduk di BPK dan mengupayakan pencabutan payung hukum yang bertentangan dengan UU penerapan FTZ BBK, seperti PP 63 tentang dasar pungutan pajak atas otomotif, rokok, elektronik, dan minuman beralkohol (mikol/miras) di Batam dan sebagainya.

''Upaya pencabutan PP 63 saat ini tengah dibahas beberapa Menteri di Jakarta. Kami berharap agar pusat segera mengeluarkan keputusan PP pengganti yang tak bertentangan dengan UU penerapan FTZ BBK,'' tandasnya.

Read more »

Gebernur Terus Mencari Penganti RAL

Gubernur Kepulauan Riau telah menyurati Menteri Perhubungan terkait terputusnya jembatan trasportasi udara antara Natuna-Batam yang membuat masyarakat Natuna yang letak pulaunya paling ujung makin terisolir karena tidak ada lagi penerbangan yang melintasi pulau penghasil Migas tersebut. Satu-satunya transportasi melalui laut.

Menurut Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri, pihak pemerintah sudah melayangkan surat ke MenteriPerhubungan untuk segera memberikan alternatif meskapai untuk melalui jalur Batam-Natuna.

''Kami berusaha mencari pengganti maskapai RAL. Mengenai permasalahan RAL, biarlah managemen mereka yang menyelesaikan. Pemprov Kepri tak akan ikut campur kemelut yang terjadi di internal RAL,'' paparnya.

Jalur Batam-Natuna yang selama ini hanya dilayani penerbangan RAL, kini banyak lirik maskapai lain. Setidaknya tiga maskapai berniat untuk menambah area bisnis penerbangan untuk Kabupaten Natuna yang bisa digali untuk menambah pendapatan pesawat.

''Ada tiga maskapai yang berniat menerbangi rute Batam Natuna yakni Kartika Airlines, Linus Airways dan Mandala,'' tuturnya.

Diakuinya, ketiga maskapai itu masih wacana untuk melewati jalur penerbangan Batam-Natuna. Karena itu, pihaknya terus meminta agar Menhub segera memberikan jalan untuk masalah transportasi udara di daerah Natuna.

Mengenai bandara atau landasan penerbangan di Natuna, tidak ada masalah dan hambatan. Karena landasan daerah penghsil minyak dan gas tersebut sangat bagus dan bisa didarati atau disingahi pesawat jenis boeing.

''Landasan Natuna sangat bagus dan pesawat jenis apapun bisa mendarat disana, tidak akan mengalami kesulitan,'' ungkapnya.

Pemerintah Porvinsi Kepri telah menyurati Menteri Perhubungan RI minta pusat ikut serta mengupayakan beberapa maskapai penerbangan buka jalur di wilayah Kepri. Menhub berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti permintaan Kepri.

''Surat balasan telah kita terima. Menhub berjanji akan ikut mengupayakan beberapa maskapai penerbangan buka jalur di sini,'' ujarnya.

Menurut Ismeth, selain Batam, jalur transportasi wilayah kabupaten/kota se-Kepri saat ini hanya mengandalkan sarana transportasi kapal laut. Terlebih, sambungnya, Provinsi Kepri mayoritas wilayah perairan. Data terakhir menyebut sekitar 96 persen wilayah kepri terdiri perairan. Namun itu memakan waktu cukup lama.

''Daerah kita sangat membutuhkan transportasi udara. Jika mengandalkan sarana kapal, memakan waktu lama menyinggahi pusat pemerintahan kabupaten/kota se-Kepri. Kita bersyukur, pusat berjanji ikut mengupayakan pencarian maskapai penerbangan yang mau buka jalur di lokasi bandara di Kepri,'' tandasnya.

Read more »

Listrik Mati Hambat Kerja Samsat

Krisis listrik yang terjadi di Kota Tanjungpinang tidak hanya menggangu usaha kecil masyarakat kota yang terkenal dengan kota negeri pantun tetapi juga menghambat kinerja samsat Kota Tanjungpinang dalam melayani masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor.

''Kinerja samsat dalam pelayanan pajak kepada konsumen atau pemilik kendaraan sudah menggunakan sistem computerize. Dengan seringnya mati lampu terasa menghambat kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak,'' ungkap Abdul Malik, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, kemarin.

Karena tugas utama Samsat melayani konsumen yang hendak membayar pajak. Bila listrik mati, pihaknya menggunakan sistem manual. ''Kalau listrik mati, kita menggunakan sistem manual dulu. Baru itu data konsumen diketik ulang di computer. Ini kami lakukan untuk menerapkan pelayan prima pada konsumen,'' ujarnya.

Diakuinya, pihaknya terpaksa melayani pembayaran pajak dengan sistem manual. Karena computer yang digunakan tidak bisa beroperasi. Sehingga untuk mengoptimalkan pelayanan, pihaknya menambah jam operasional.

''Kami menambah jam operasional dari jam 12.00 hingga jam 14.00 WIB untuk melayani konsumen yang hendak membayar pajak,'' jelasnya.

Kendala persoalan listrik yang tidak bisa diketahui sampai kapan. Pemerintah Kota Tanjungpinang pun telah memberikan genset untuk membantu mengoptimalkan kinerja samsat. Diakui pria berperawakan sedang itu, pihaknya masih belum bisa mengoptimalkan penggunaan ganset.

''Kami masih mencari teknisi yang mengerti genset dan yang bisa menghubungkan ke computer. Karena penggunaan genset juga harus ada perawatan,'' tuturnya.

Beban sering terjadinya mati lampu, menurutnya, bisa menghambat target pajak untuk kendaraan bermotor. ''Tahun ini kami mendapatkan target pajak untuk kendaraan sebesar Rp47 miliar dan baru terealisasi 50 persen hingga bulan Juli ini,'' ujarnya.

Untuk bisa tembu target PAD yang sengaja dinaikan pemerintah. Lantaran sekarang Kota Tanjungpinang telah menjadi Ibukota Provinsi Kepri sehingga banyak kendaraan dari daerah lain juga turut masuk ke Tanjungpinang. ''Kita akan terus mengadakan razia kelengkapan surat untuk menambah PAD dan mobil dari daerah lain setelah tiga bulan lebih, pajak kendaraannya wajib disetor ke Samsat Kota Tanjungpinang,'' tukasnya.

Read more »

Paska RAL Berhenti Terbang

Ismeth : Terus Mencari Penganti RAL

Gubernur Kepulauan Riau telah menyurati Menteri Perhubungan terkait terputusnya jembatan trasportasi udara antara Natuna-Batam yang membuat masyarakat Natuna yang letak pulaunya paling ujung makin terisolir karena tidak ada lagi penerbangan yang melintasi pulau penghasil Migas tersebut. Satu-satunya transportasi melalui laut.

Menurut Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri, pihak pemerintah sudah melayangkan surat ke MenteriPerhubungan untuk segera memberikan alternatif meskapai untuk melalui jalur Batam-Natuna.

''Kami berusaha mencari pengganti maskapai RAL. Mengenai permasalahan RAL, biarlah managemen mereka yang menyelesaikan. Pemprov Kepri tak akan ikut campur kemelut yang terjadi di internal RAL,'' paparnya.

Jalur Batam-Natuna yang selama ini hanya dilayani penerbangan RAL, kini banyak lirik maskapai lain. Setidaknya tiga maskapai berniat untuk menambah area bisnis penerbangan untuk Kabupaten Natuna yang bisa digali untuk menambah pendapatan pesawat.

''Ada tiga maskapai yang berniat menerbangi rute Batam Natuna yakni Kartika Airlines, Linus Airways dan Mandala,'' tuturnya.

Diakuinya, ketiga maskapai itu masih wacana untuk melewati jalur penerbangan Batam-Natuna. Karena itu, pihaknya terus meminta agar Menhub segera memberikan jalan untuk masalah transportasi udara di daerah Natuna.

Mengenai bandara atau landasan penerbangan di Natuna, tidak ada masalah dan hambatan. Karena landasan daerah penghsil minyak dan gas tersebut sangat bagus dan bisa didarati atau disingahi pesawat jenis boeing.

''Landasan Natuna sangat bagus dan pesawat jenis apapun bisa mendarat disana, tidak akan mengalami kesulitan,'' ungkapnya.

Pemerintah Porvinsi Kepri telah menyurati Menteri Perhubungan RI minta pusat ikut serta mengupayakan beberapa maskapai penerbangan buka jalur di wilayah Kepri. Menhub berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti permintaan Kepri.

''Surat balasan telah kita terima. Menhub berjanji akan ikut mengupayakan beberapa maskapai penerbangan buka jalur di sini,'' ujarnya.

Menurut Ismeth, selain Batam, jalur transportasi wilayah kabupaten/kota se-Kepri saat ini hanya mengandalkan sarana transportasi kapal laut. Terlebih, sambungnya, Provinsi Kepri mayoritas wilayah perairan. Data terakhir menyebut sekitar 96 persen wilayah kepri terdiri perairan. Namun itu memakan waktu cukup lama.

''Daerah kita sangat membutuhkan transportasi udara. Jika mengandalkan sarana kapal, memakan waktu lama menyinggahi pusat pemerintahan kabupaten/kota se-Kepri. Kita bersyukur, pusat berjanji ikut mengupayakan pencarian maskapai penerbangan yang mau buka jalur di lokasi bandara di Kepri,'' tandasnya.

Read more »

Razia Samsat, Tingatka PAD

Unit Pelaksana Tugas Dinas Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (UPTD Samsat) Kota Tanjungpinang menggelar razia yang dipusatkan di Lapangan Pamedan Tanjungpinang. Razia yang digelar samsat bekerjasama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satpolantas) Polresta Tanjungpinang kemarin.

Menurut Abdul Malik, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, razia ini digelar untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) Kota Tanjungpinang dan sekaligus untuk menertipkan para pengendara sepeda motor maupun mobil untuk tepat membayar pajak kendaraan.

Razia digelar mulai jam 08.30 hingga jam 12.00 WIB di Jalan Basuki Rahmat. Tidak hanya kendaraan sipil saja tetapi juga kendaraan dinas diperiksa surat-surat pajaknya. ''Untuk kendaraan dinas memang dia tidak bayar pajak, tetapi ada surat yang tiap tahun harus diperbaharui. Bila tidak ada maka juga akan dikenakan sangsi,'' tuturnya.

Diakuinya, untuk mobil dinas harus diperbaharui surat ketetapan pajaknya. Ini merupakan kegiatan penegakan hukum. Sedangkan untuk mobil pribadi bila belum bayar pajak maka harus membayar pajak.

Dikarenakan sekarang kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulaun Riau. Sehingga banyak kendaraan bermotor yang menggunakan plat dari daerah lain. Maka diberikan waktu selama tiga bulan, setelah itu pajak kendaraan tersebut harus dipindahkan ke Samsat Kota Tanjungpinang.

''Kami akan terus meningkatkan razia kendaraan roda dua dan roda empat untuk meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang,'' tuturnya.

Menurutnya, PAD Samsat tahun 2007 telah melebihi target yang ditargetkan yakni Rp26 miliar dan untuk unit Samsat melebihi target yakni Rp28 miliar. ''Untuk tahun ini target kami ditetapkan Rp47 miliar dan baru terealisasi lima puluh persen,'' tandasnya.

Selama razia, Samsat berhasil menjaring 8 unit kendaraan yang mutasi, kendaraan yang mati pajak berjumlah 15 unit untuk kendaraan roda dua dan roda empat berjumlah 2 unit mobil.

Read more »

Lukman Pimpin Lantamal IV

Setelah terjadi pengeseran untuk tiga komandan di lingkungan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV yang berlokasi di Tanjungpinang, kini giliran Komandan Lantamal IV melakukan serah terima jabatan di Markas Komando (Mako) Lantamal IV. Selama enam bulan lalu Laksamana Pertama TNI AL, Marestio yang menjabat sebagai Dalatamal digantikan oleh Kolonel Marinir, Lukman Sofyan.

Menurut Laksamana Pertama Panglima Koarmabar, Soeparno, dalam sambutannya, kemarin, serah terima jabatan di lingkungan TNI AL merupakan hal yangwajar dan rutin dilakasanakan sebagai bagian dari pembinaan personil.

''Serah terima jabatan mengandung dua makna penting yang merupakan proses kesinambungan kepemimpinan dalam rangka mendinamisasikan organisasi agar senantiasa resfonsif dan antisipasif terhadap tantangan ke depan. Sehingga semakin efektif dari waktu ke waktu. Serta motivasi dan memacu semangat untuk maju dalam tugas-tugas yang diembannya dilaksanakan dengan optimal,'' jelasnya.

Sebagai salah satu komandan pelaksana koarmabar, Lantamal IV mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan adminstrasi bagi satuan operasional TNI AL, khususnya unsur-unsur yang beroperasi di perairan wilayah barat. Selain itu, tugas Lantamal IV juga menciptakan rasa aman bagi pengguna laut serta melaksanakan pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara dibidang maritim di wilayah Lantamal IV.

''Seperti kita ketahui wilayah kerja Lantamal IV mempunyai wilayah perairan yang bernilai strategis, baik ditinjau dari kepentingan ekonomi maupun dari kepentingan pertahanan dan keamanan di laut, karena juga merupakan jalur lintas perdagangan internasional serta berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga,'' tuturnya.

Diakuinya, kondisi tersebut mempunyai nilai keberuntungan bagi Indonesia dan disisi lain juga menimbulkan berbagai kerawanan yang akan berpengaruh terhadap keutuhan NKRI.

Sementara itu di tempat terpisah, Laksamana Pertama TNI AL, Marestio menuturkan, pengantinya juga akan menuruskan tugas dan kewenangan yang sama untuk menjaga NKRI. ''Tugas kami mengamankan wilayan perairan yang ada di Indonesia, sesuai dengan wilayah yang ditempatkan. Kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia,'' ungkapnya.

Read more »

Surati Menhub untuk Pengganti RAL

Keluarnya Direktur Teknis PT Riau Air Line (RAL) membuat pesawat RAL yang biasanya melalui rute Batam-Natuna, Batam-Dabo Singkep untuk sementara waktu tidak bisa dilalui. Keluarnya manajer operasi dan chief pilotnya dalam jajaran manajemen RAL membuat Departemen Perhubungan mengeluarkan surat pembekuan AOC (Air Operator Certificate) hingga posisi tersebut diisi kembali.

Menurut Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri, kemarin, diberhentikannya sementara penerbangan RAL menghambat penerbangan ke Natuna. ''RAL tidak merugi hanya terjadi permasalahan manajemen saja. Kalau masih berlarut-larut terpaksa harus mencari meskapai yang mau melakukan penerbangan ke Natuna,'' ungkapnya.

Diakui Ismeth, statistik penerbangan RAL Batam-Natuna sangat bagus. Jangan sampai terhentinya penerbangan RAL membuat masyarakat disana jadi susah dan terisolir.

Sampai saat ini persoalan manajemen RAL masih mengambang dan tidak tahu sampai kapan. Bila terus-terus larut, walaupun kondisi pesawat dan jumlah pesawat RAL bagus membuat Pemerintah Provinsi harus mencari jalan untuk membantu transportasi udara bagi masyarakat di Natuna.

''Transportasi udara dari Batam ke Natuna merupakan suatu kebutuhan. Untuk sementara waktu sampai RAL kembali beropeasi sambil mencari penerbangan lain yang mau, bisa melakukan cater pesawat,'' tuturnya.

Menurutnya, landasan penerbangan Natuna sudah bagus dan bisa digunakan untuk dilalui pesawat. ''Landasannya bagus, pesawat RAL bagus hanya saja tidak ada orang yang mengoperasikannya. Mudahan saja persoalannya cepat selesai,'' ujarnya mengakhiri.

--


Tidak adanya transportasi udara di daerah Natuna membuat daerah itu terisolir karena satu-satunya penerbangan yang selama ini menjadi salah satu transportasi penghubung antara Natuna dan Batam terhenti. Karena Departemen Perhubungan mengeluarkan surat pembekuan AOC (Air Operator Certificate), lantaran dua posisi penting untuk keselamatan penumpang belum terisi.

Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri, menuturkan pihaknya telah menyurati Menteri Perhubungan agar secepatnya memberikan alternatif penerbangan untuk ke Natuna. Sehingga masyarakat disana tidak mengalami gangguan transportasi.

''Tidak adanya penerbangan ke sana tentunya berdampak pada perdagangan dan perekonomian yang ada di Natuna,'' ungkapnya.

Selama ini transportasi udara yang Riau Airline (RAL) yang menerbagi Pulau Natuna-Batam setiap harinya. Sejak penerbangan RAL diberhentikan untuk sementara waktu menghambat kinerja pemerintah setempat dan juga masyarakat dalam menjalankan kegiatannya.

''Untuk pengusaha minyak disana tidak ada masalah. Karena mereka memiliki pesawat sendiri. Sedangkan masyarakat tidak bisa kemana-mana, karena tidak adanya transportasi lain,'' tandasnya.

Read more »

KPU dibantu Dana Rp400 juta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kekurangan dana dalam mempersiapkan Pemilu tahun 2009 sehingga meminta bantuan dana operasional ke Pemerintah Provinsi Kepuluan Riau (kepri). Usulan dana KPUD Kepri untuk biaya operasional sebesar Rp700 juta dan yang disetujui Rp400 juta.

Hal itu dikemukakan Nur Syafriadi, Ketua DPRD Kepri beberapa waktu lalu. ''Usulan KPU untuk meminta dana ke panggar telat, sudah ditetapkan baru proposalnya masuk ke kami,'' ujarnya.

Dana yang dianggarakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) tersebut diberikan sebelum proposal KPUD Kepri masuk ke tim panggar. ''Menurut KPU, proposalnya sudah lama diberikan ke Pemerintah Provinsi Kepri, tetapi kami dari tim panggar tidak menerimanya dan baru menerima setelah tim panggar selesai membahasnya,'' urainya.

Karena itu KPUD Kepri hanya mendapat bantuan biaya operasional Rp400 juta. Menurut Nur, kekurangannya, KPU bisa mencari sendiri. Karena KPU juga mendapatkan suntikan dana dari Pusat.

''Kami menganggarkan dana operasional untuk KPU karena untuk membantu menciptakan pemilu yang demokrasi di Pemerintah Provinsi Kepri,'' terangnya.

Alasan tim panggar menganggarkan dana melalui APBD-P bukan APBD murni. Karena dananya bisa segera dicairkan begitu di sahkan nanti. Sedangkan dana APBD murni baru bisa diterima tim KPU tahun depan. ''Kami akan mengesahkan APBD-P pada tanggal 8-8-2008 nanti di ruang Paripurna DPRD Kepri,'' tukasnya.

Read more »

Suryatati : Minta BPK Bintan Ada Dua Struktural

Diterapkannya FTZ (Free Trade Zone) untuk di tiga kawasan Batam, Bintan dan Karimun di Kepulauan Riau dimana pengurusannya masing-masing wilayah ada Badan Pengusaha Kawasan yang diawasi Dewan Kawasan, Ismeth Abdullah.

Menurut Suryatati A Manan, Sabtu (2/8), untuk di Bintan, Badan Pengusaha Kawasan (BPK) harus ada dua yakni di Bintan dan Tanjungpinang. ''Karena di Bintan mempunyai dua otoritas yakni Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang,'' ungkapnya.

Diakuinya, Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mencari jabatan dalam soal BPK, hanya saja terasa janggal bila BPK Bintan yang diketuai Wali Kota Bintan mendandatangi wilayah Kota Tanjungpinang, begitu juga sebaliknya.

''Kami bukannya menghalangi BPK hanya saja kami mempertahankan marwah kami dan permintaan kami untuk di kawasan Bintan ada dua kepala tidak menyalahi peraturan yang ada,'' terangnya.

Karena struktur untuk di kawasan Bintan bisa dibuat Bintan satu dan strukturnya ada dua yakni Bintan dan Tanjungpinang, dengan begitu tidak akan menyalahi aturan. ''Saat ini kami sedang menyurati Kepal Dewan Kawasan untuk mempertimbangkan usulan dan saran kami,'' tuturnya.

Karena Tanjungpinang dan Bintan, lanjutnya, mempunyai kewenangan sendiri dan juga setara dengan Kabupaten Bintan.

Bahkan Tanjungpinang pun telah menyediakan lahan untuk FTZ (Free Trade Zone) yakni yang berada di Dompak dan Madong untuk terciptanya FTZ Bintan khusus kawasan FTZ.

''Kami menyediakan lahan sekitar 500 hektar untuk di Madong 300 hektar dan di Dompak 200 hektar agar terlaksana FTZ di Bintan,'' katanya.

Jika ternyata usulannya tidak diterima dan tetap menggunakan stuktural BPK Bintan, Ketua Wali Kota Bintan dan Wakil Ketua, Wali Kota Tanjungpinang. Suryatati menuturkan, pihaknya minta persetujuan dari DPRD Kota Tanjungpinang. ''Apakah mau mundur atau maju, kami kan punya DPRD yang bisa membantu memutuskan mana yang terbaik,'' tandasnya.

Read more »

Tender Ratusan Juta untuk Cendramata

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tiga model cenderamata yang diberikan kepada pengunjung kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) secara resmi baik dari DPRD Kota lain, Pemerintah dari daerah lain hingga Dubes yang bertandang atau membuat acara di Kepri dengan melibatkan Provinsi Kepri akan diberikan cenderamata sebagai tanda pernah bertandang ke Provinsi yang terdiri dari kepulauan tersebut.

Menurut Irmansyah, Humas Kepri, kemarin, Pemerintah Provinsi Kepri mempunyai tiga jenis cenderamata khas Kepri dengan model keris, perahu dan mesjid raya.

''Cenderamata ini memang dianggarkan di APBD tiap tahunnya dan ditender dengan harga ratusan juta tiap tahun,'' tuturnya.

Bila dihitung per unit harga cenderamata yang diberikan kepada tamu maupun kunjungan resmi pemerintah, DPRD dan Dubes harganya berkisar Rp300 ribuan. ''Cenderamata ini kami berikan hanya sebagai kenang-kenangan telah berkunjung ke daerah ini. Sama seperti daerah lain yang juga selalu membawa dan memberikan cenderamata kepada daerah lain yang bertandang,'' jelasnya.

Katanya, masa pemerintah Kepri hanya menerima cenderamata dari daerah maupun negara lain tanpa memberikan cenderamata juga.

''Cenderamata ini diberikan tidak ada maksud apa-apa. Karena diberikan di depan forum atau tamu lain. Sama seperti daerah lain yang memberikan cenderamata,'' ujarnya sambil menunjukan cenderamata dari Malaysia, Sumatera dan daerah lainnya.

Cenderamata Kepri dikemas dalam bentuk yang simple dan terkesan eklusif, yakni di bingkai dalam kaca. Seperti miniatur keris yang merupakan senjata khas Melayu yang dibuat miniatur dan diberi pemulas dengan warna kuning keemasan. ''Keris ini bukan dari emas asli, hanya sepuhan saja yang mirip emas. Ini yang buat juga pengerajin Kepri yang menang tender,'' tandasnya.

Read more »

Pemalsuan Tandatangan

Berkas kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, Dra Nurmadia terhadap korban Dra Netria R dilimpahkan Kejaksaan Negeri cabang Lingga ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, kemarin.

Sekitar pukul 12.00, Nurmadia tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan menggunakan kapal feri KM Batavia. Tersangka yang pada saat itu mengenakan pakaian hitam didampingi suami dan anaknya, serta kuasa hukumnya. Pada saat ditanya mengenai kasus tersebut, tersangka berteriak-teriak dan marah-marah sambil melontarkan kata-kata kasar.

Nampak seorang perempuan yang sedang mendampinginya berusaha menenangkannya. Sedangkan anak perempuannya pada saat itu menggunakan kaos berwarna kuning nampak terus menanggis, sambil berteriak-teriak mengusir wartawan TV dan cetak yang berusaha mengambil gambar tersangka yang hendak dibawa ke mobil kerangkeng Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk di bawa ke Lapas.

Sempat terjadi keributan antara suami tersangka mantan Kabag Ekonomi Lingga, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Bapelda Kabupaten Lingga mengusir wartawan yang berusaha mengambil gambar istrinya sepanjang perjalanan menuju ke Rutan Tanjungpinang. Bahkan suami tersangka sempat menarik salah satu kerah wartawan TV yang berusaha mengambil dan meminta keterangan tersangka. ''Sudah puas mengambil gambar, apa masih kurang jeprat-jepret,'' teriak suami korban.

Tersangka terjerat pasal 263 KUHP Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Kasus ini bermula ketika pihak kepolisian mendapat laporan dari Netria yang merupakan salah satu pengajar di SMP Rejai. Karena korban tidak merasa meminta pindah ke Singkep Barat melainkan minta permohonan pindah tugas ke Tanjungpinang. Karena suami dan anaknya berada di kota Gurindam dan Negeri Pantun.

Karena surat permohonannya di palsukan sehingga Netria dipindahkan ke Dabo Singkep Barat. Merasa tidak pernah minta di pindah ke Singkep Barat, ia pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lingga dan langsung ditangani Kombos Selamet Hartoyo. Sidik punya sesidik dari hasil pemeriksaan kepolisian surat permohonan pindah tersebut dipalsukan dan diduga pelakunya adalah salah seorang oknum pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga yang bernama Nurmadia.

''Tersangka memang sudah mengakui perbuatannya memalsukan dokumen sehingga akan di proses ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang,'' tukas Siswanto SH, jaksa dari Lingga yang membawa tersangka ke Rutan Tanjungpinang.

Read more »