Pembangunan Dompak?

Perkembangan pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang merupakan provinsi termuda di Indonesia masih berjalan dan sebagaian masyarakat setempat beranggapan proses pembangunan pusat pemerintahan yang di tempatkan di Dompak tersebut terkesan lambat. Bahkan ada beberapa masyarakat beranggapan membuang-buang dana saja.

Menurut Irmansyah, Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Kepri, kemarin, pembangunan pusat pemerintahan di Dompak hingga saat ini masih berlangsung.

''Mengenai pembebasan lahan hingga saat ini masih di proses dan tidak menganggu pembangunan yang ada di sana,'' ujarnya.

Persoalan lahan yang sempat terjadi tumpang tindih kepemilikan tidak mengalangi proses pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kepri. Karena beberapa lahan yang sudah dibebaskan bisa dibangun sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Diakui Irmansyah, hingga berdirinya Pemerintah Provinsi Kepri masih belum memiliki infrastruktur dasar seperti gedung pemerintahan. ''Pemerintah Kepri sampai saat ini masih menyewa,'' ujarnya.

Sewaktu Pusat Pemerintah Provinsi Kepri di Batam untuk tempat bekerja meminjam gedung dari Badan Otorita Batam yang berlokasi di Sekupang. Sesuai dengan amanat undang-undang yang menentapkan pusat Kepri di Kota Tanjungpinang gedung sementara yang digunakan dan dijadikan kantor pemerintahan merupakan aset dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

''Sebagian SPKD pada mencar-mencar, ada yang di Bintancentre Batu 9, Bakar Batu dan beberapa lokasi lain yang dijadikan kantor SKPD merupakan ruko yang disewa,'' urainya.

Sehingga pembangunan pusat pemerintahan yang ada di Dompak bukan untuk membuang-buang dana dari APBD. Untuk membangun pusat pemerintahan itu dianggarakan dari dana APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) sebesar Rp1,9 triliun dalam empat APBD Provinsi Kepri sejak tahun 2004.

''Di Dompak tidak hanya dijadikan pusat pemerintahan saja tetapi juga fasilitas umum untuk masyarakat,'' tuturnya.

Menurut Irmansyah, pembangunan dompak hanya 15 persen untuk pembangunan kantor gubernur dan 75 persen untuk pembangunan fasilitas umum.

Selain dibangun kantor pusat pemerintahan Provinsi Kepri yang terdiri dari Kantor DPRD, Kantor Gubernur,dan kantor Dinas/Badan Provinsi Kepri, di Dompak juga akan dibangun Universitas Negeri,Sport Center (Gelanggang Olahraga), Rumah Sakit Umum Provinsi di Tanjungpinang dan Medical Center (Klinik) di Pulau Dompak, Masjid Raya, Gedung Kesenian, dan Gedung Lembaga Adat, Jalan dan Jembatan, hingga taman.

''Sekda dan juga tim percepatan pembangunan dompak telah turun ke lapangan untuk meninjau langsung dan lokasi yang dibangun di dompak dan langsung bertemu dengan jasa konsultan managemen konstruksi,'' ujarnya.

Konsultan managemen konstruksi, lanjur Irmansyah, dibayar pemerintah untuk melaporkan perkembangan pembangunan yang ada di dompak. Karena konsultan itu dibayar pemerintah untuk melaporkan serta mengawasi kontraktor yang sudah menang lelang untuk membangun dompak sebagai pusat pemerintahan.


Disinyalir beberapa kontraktor yang menang tender mengundurkan diri dari proyek pembangunan dompak. Irmansyah membantah. ''Tidak ada kontraktor yang mengundurkan diri. Memang sempat terjadi kontraktor mau mengundurkan diri, dikarenakan pembebasan lahan, tetapi tidak jadi. Karena persoalannya sudah bisa diatasi,'' tandasnya.