Pelaku Jambret Kembali Beraksi

0 comments

Tindak pelaku kejahatan jalanan (jambret) masih terjadi di Kota Tanjungpinang, walaupun polisi telah berhasil menangkap pelaku jambret di puluhan lokasi, kini pelaku jambret lainnya masih terus melakukan aksinya. Kali ini korban jambret adalah Adetiar Regita.

Kejadiannya berlangsung Sabtu (21/3), sekitar pukul 15.00 WIB, saat Aderiar Regita bersama kakaknya dari rumah neneknya hendak pulang ke rumah. Saat itu, mereka diikuti dua orang dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dan putih.

Pada saat itu, korban yang tidak tahu sedang dibuntuti menggambil jalan potong di belakang kantor gubernur untuk menuju rumahnya. Nah, karena tidak menghiraukan pengendara di belakangnya, saat itu lah, atau tepatnya saat mereka sedang berada di jalan raya depan SMKN II Tanjungpinang, pelaku menarik tas Regina dan langsung kabur. Hilangnya tas Regina, korban mengalami kerugian sebesar Rp1,5 juta dan juga ponsel Nokia 3360.

Korban baru melaporkan kejadian itu, Minggu (22/3) ke Mapolsekta Bukit Bestari. Dalam laporannya, korban mengungkapkan, sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun, karena tertinggal jauh akhirnya korban tidak melanjutkan pengejarannya.

Kejadian jambret tersebut dibenarkan Kapolsek Bukit Bestari, AKP Arifin Efendi. ''Ya, korban membuat laporan ke Polsek Bukit Bestari, Minggu (22/3). Kita sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus penjambretan ini,'' tukas Arifin.

Kesbanglimas Sosialisasi Pemilu

0 comments

Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan penyuluhan sosialisasi Pemilihan Umum di Kecamatan Kota Tanjungpinang, Senin (23/3) yang diadakan Kesbanglimas Kota Tanjungpinang dengan nara sumber dari KPU Kota Tanjungpinang yang dihadiri warga Kecamatan Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, dalam sambutannya mengungkapkan, Pemilihan umum tahun 2009 ini merupakan kesempatan buat kita semua untuk menentukan wakil rakyat dan pimpinan bangsa negeri untuk melanjutkan prda pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan.

''Kita semua dapat berperan aktif untuk mensukseskan Pemilu ini,'' ungkapnya kepada masyarakat Kecamatan Kota Tanjungpinang yang hadir dalam penyuluhan Pemilu.

Diakui Tatik, sapaan Suryatati A Manan, untuk menjalankan Pemilu sukses harus diimbangi dengan beragam upaya yang terencana dan tepat sasaran dengan melaksanakan sosialisasi Pemilu yang menjangkau segenap lapisan masyarakat.

Sosialisasi Pemilu, Tatik menuturkan, memiliki arti penting bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang Pemilu serta menumbuhkan komitmen bagi kita semua untuk mensukseskan Pemilu yang sejati.

Belum Bisa Bangun RSJ Jangka Pendek

0 comments

Sampai saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih belum memiliki rumah sakit jiwa (RSJ). Padahal jumlah penderita penyakit jiwa tiap tahun di Kepri meningkat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau, Munzir Purba, kemarin, saat dihubungi Batam News.

''Untuk membangun rumah sakit jiwa untuk saat ini belum lah, memang tiap tahun penderita penyakit jiwa bertambah,'' ujarnya.

Terkait dengan Pemilihan Umum yang jatuh pada 9 April nanti, ada kemungkinan sejumlah calon anggota legislatif (caleg) DPR atau DPRD dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengalami gangguan kejiwaan usai Pemilu. Beberapa daerah telah mengantisipasi terjadinya hal tersebut dengan menyiapkan pelayanan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) seperti Provinsi Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Munzir mengungkapkan pihaknya tidak mungkin membuat rumah sakit jiwa sekarang.

''Kalau dalam jangka waktu pendek, jelas tidak mungkin. Kalau dalam jangka waktu panjang memang sudah akan direncanakan untuk membangun rumah sakit jiwa,'' tuturnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah membuat suatu program yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kejiwaan secara bersamaan. ''Sekarang ini kan konsep perawatan tidak perlu masuk ke rumah sakit jiwa, misalnya dari seratus orang yang stres, sepuluh persen yang harus di rawat,'' ungkapnya.

Munzir menjelaskan, konsep perawatan kejiwaan sekarang berbeda dengan jaman dulu, sekarang ini lebih meningkatkan pelayanan kejiwaan dan kesehatan pada umumnya.

''Karena gangguan penyakit jiwa bisa dilakukan rawat jalan, dan kalau benar-benar parah baru dirujuk ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa yang terdekat ya di Pekanbaru,'' tukasnya.

Jon Erizal : Satu April Sosialisasi Importir dan Pejabat

0 comments

Mepersiapkan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun

Setelah petunjuk teknis dan pelaksana dari Menteri Keuangan telah turun, giliran Dewan Kawasan dan Badan Pengusaha Kawasan (BPK) Batam, Bintan dan Karimun untuk segera melaksanakan perdagangan bebas di wilayah yang sudah disepakati bersama.

Menurut Jon Erizal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, kemarin, saat ini Dewan Kawasan sedang memberikan sosialisasi kepada para importir dan pejabat yang berhubungan dengan FTZ.

''Tanggal satu April nanti, kita akan mengundang importir, pengusaha dan pejabat yang berhubungan dengan suksesnya FTZ untuk diberi masukan dan sosialisasi mengenai juklak yang diberikan Menku,'' ujarnya.

Sejauh ini, FTZ di BBK masih terus berjalan dan melakukan pembenahan di dalam BPK Batam, Bintan dan Karimun. ''Saat ini tidak ada masalah, dana untuk BPK masing-masing daerah juga sudah diberikan dalam APBD masing-masing kota dan kabupaten, kecuali BPK Batam yang masih dibiayai APBN dan juga usaha sendiri,'' ungkapnya.

Diakui Jon, BPK Batam masih memiliki pemasukan dana dari pendapatan uang sewa tanah, air dan beberapa usaha lainnya.

Karena itu tidak ada salahnya dengan BPK di daerah lain untuk membuat usaha yang sama untuk menghasilan dana untuk BPK. ''Sejauh ini perkembangan BPK sudah bagus, termasuk di Tanjungpinang yang terbilang mulai dari nol. Malah lebih gampang untuk menyusun program dan tata ruang, namun harus sesuai dengan perda tata ruang yang ada,'' ujarnya.

35 Ponsel Berhasil Digarap

0 comments

Spesialis Maling Ponsel Dibekuk

Candra (34) berhasil dibekuk Sektor Polisi Kota Tanjungpinang karena terlalu ahli memainkan jemarinya untuk mengambil barang dari jok sepeda motor yang sedang terpakir. Untuk mencongkel jok sepeda motor korbannya, Candra hanya membutuhkan waktu sekitar 34 detik saja, Minggu (22/3).

Diakui Candra, dirinya sudah sekitar 35 ponsel yang berhasil diambilnya.

Mengenai korban yang barangnya, Candra memilih sasaran korbannya yang sedang berolahraga pagi di tepi laut.
Sebelumnya, dia mengintai korbannya atau melihat korbannya menyimpan dompet, tas tangan atau ponsel di jok motor. Setelah korban pergi, barulah Candra beraksi. Dengan sigap ia merogoh jok motor dan menggasak segala benda yang disimpan di dalam jok.

''Jika ditotal terhitung sudah sekitar Rp25 juta hasil penjualan ponsel yang dicurinya, itu belum termasuk uang tunai yang didapat dari dompet dan tas tangan,'' ujar pria asal Jambi itu.

Uang hasil mencuri itu sebagian ia berikan kepada istrinya, sebagian ia gunakan untuk membayar kredit motor, berfoya-foya dan juga mengirimkan uang untuk saudaranya di kampung. Sedangkan untuk dompet dan tas tangan yang berhasil di gasaknya itu, diberikan kepada istrinya. ''Saya bilang beli seken pak,'' ujar Candra kepada AKP Darmawan, Kapolsek Tanjungpinang Kota.
Candra mengaku selama ini istrinya tidak mengetahui pekerjaannya, istrinya hanya tahu Candra bekerja di toko sayur di pasar.

Sementara itu, Kapolres Tanjungpinang, AKBP Yusri Yunus mengatakan, tersangka diamankan saat sedang beraksi di Tepi laut sekitar pukul 07.00. ''Kami sudah mengamati tersangka, begitu dia selesai beraksi langsung kita amankan,'' ungkapnya di Mapolsek Kota Tanjungpinang.

Pada saat diamankan, pihaknya turut mengamankan delapan unit ponsel dari berbagai merk, uang tunai Rp 3 juta, 250 dolar Singapura, dan beberapa dompet dan tas tangan yang disita dari rumah Candra di kilometer empat.

Munzir Purba : Petir Mengandung Aliran Listrik

0 comments

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Munzir Purba, kemarin, petir mengandung aliran listrik dan bagi yang terkena petir langsung ada dua efek yakni efek panas dan bisa membuat luka bakar dan juga bisa menyebabkan berhentinya kerja jantung.

''Petir yang mengenai orang secara langsung bisa menyebabkan orang seketika meninggal begitu terkena petir. Sedangkan kebanyakan korban yang dirawat ini terkena petir secara tidak langsung (penyebaran arus petir, red),'' ujar Munzir.

Aliran listrik akibat sambaran petir mengalir melalui tubuh manusia maka organ-organ tubuh yang dilalui oleh aliran tersebut akan mengalami kejutan. Arus tersebut dapat menyebabkan berhentinya kerja jantung. Selain itu efek rangsangan dan panas akibat arus petir pada organ-organ tubuh dapat juga melumpuhkan jaringan-jaringan atauotot-otot bahkan bila energinya besar dapat menghanguskan tubuh manusia.

Perlu diketahui yang menyebabkan kematian bukan saja karena sambaran langsung tapi juga sambaran tidak langsung, karena di sekitar titik atau tempat yang terkena sambaran akan terdapat muatan listrik dengan kerapatan muatan yang besar dimana muatan itu akan menyebar di dalam tanah dengan arah radial.

Penyebaran muatan ini akan menyebabkan adanya tegangan langkah pada manusia yang ada di sekitar titik sambaran, serta dapat membahayakan. Tegangan langkah merupakan tegangan yang timbul antara dua bagian tubuh manusia yang berada pada suatu gradien tegangan, sehingga antara kedua bagian tubuh tersebut timbul beda tegangan dan menyebabkan arus listrik mengalir di dalam tubuh.

''Petir menyamber ke tanah dan tanah saat itu kondisinya basah terkena genangan air, sehingga aliran listrik tersebut menyebar ke seluruh tanah dan efeknya pada tubuh orang berbeda-beda,'' terangnya.

Terkait kejadian tersebut hanya menewaskan satu orang yakni Supanti (15) yang merupakan salah satu pelajar SMP di salah satu sekolah di Tanjungpinang. Munzir menuturkan, dirinya mendapat laporan, kondisi korban tidak gosong hanya terdapat luka kecil yang menyebabkannya meninggal.

''Untuk mengetahui lebih lanjut, seharusnya tubuh korban di otopsi, karena reaksi sengatan petir pada masing-masing orang berbeda-beda,'' urainya.

Menurut pantauan Batam News di lapangan, Sabtu malam lalu, dua rumah sakit di Tanjungpinang penuh sesak, karena keluarga pasien dan juga keluarga korban yang terkejut mendengar kabar bahwa keluarga maupun sanak saudaranya tersamber petir. Namun, dari lima puluh korban yang terkena sengatan listrik, sebagian merupakan luka ringan dan bisa langsung pulang. Sedangkan beberapa diantaranya mengalami luka berat dan shock. Namun, kondisi hari Minggu, mereka sudah dalam keadaan baik. Bahkan beberapa diantara mereka yang di rawat inap sudah di pulangkan.

Sementara, jenasah Supanti, pada malam itu juga diambil keluarganya. Nampak, keluarga korban menangis histeris melihat kondisi tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Keluarganya nampak shock melihat tubuh anaknya yang terbujur kaku di rumah sakit, akibat sengatan petir.

Sedangkan dr Husein Umar, DSS, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang menuturkan, jumlah pasien yang di rawat inap di rumah sakit berjumlah 28 orang.

''Mereka kami letakan di ruangan terpisah, dari jumlah 28 orang dua merupakan anak-anak. Beberapa diantaranya sudah bisa pulang,'' ujarnya.

Sementara itu, Benny Kusmayadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengungkapkan, Pemerintah telah membantu korban yang terkena petir.

''Semalam, kita sudah memberi bantuan berupa selimut kepada korban. Sedangkan hari ini (kemarin, red), kita menyerahkan bantuan perlengkapan mandi, seperti handuk, sampo, sabun, alat P3K, pasta gigi dan juga sikat gigi,'' ujarnya.

Berteduh di Warung, 50 Tersamber Petir

0 comments

Gubernur dan Walikota Tanjungpinang Kunjungi Korban Petir

Sebanyak 50 warga kota Tanjungpinang dari tiga lokasi tersambar petir saat sedang berteduh di dalam warung-warung yang ada di Senggarang untuk menghindari hujan. Mereka yang tersambar petir tersebut umumnya sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Sebauk, Tanjungpinang, Sabtu (21/3) lalu.

Saat itu, kondisi cuaca Tanjungpinang paginya terasa panas menyengat, namun sore harinya, sekitar jam 15.00 WIB hujan mulai turun dan disertai petir dan kilat. Beberapa kali petir menyambar dan suara halelintar menggema di udara. Pada ketiga kalinya petir menyambar di udara, kilatannya langsung menyambar beberapa warga yang sedang berteduh.

Menurut pengakuan Hanafiah (32), korban tersambar petir yang sedang di rawat di RSUD Kota Tanjungpinang, saat petir ketiga menyambar, tiba-tiba tubuhnya terasa terbakar.

''Saat itu saya dan suami saya sedang berteduh di warung. Ketika petir itu menyambar, kita nggak tahu apa-apa dan begitu sadar dah sampai di rumah sakit,'' ujar Hanafiah yang suaminya juga dirawat di rumah sakit yang sama, Minggu (22/3).

Sementara itu, Anisa, keluarga Hanafiah yang juga menyaksikan jalannya pertandingan sepak bola dan berteduh di mesjid di daerah tersebut tidak terkena samberan petir, seperti yang berteduh di warung. ''Memang saat itu petirnya dasyat, tetapi saya dan beberapa kawan berteduh di mesjid tidak terlalu kena samberan petir seperti yang di berteduh di warung,'' tuturnya sambil menjaga Hanafiah.

Sementara itu, beberapa korban lainnya mengalami luka bakar karena tersamber petir diantaranya kakak dan adik yang juga pemain sepakbola, Jamis dan Yakub, Suci, ibu Mamat, Suci, Asman dan beberapa lainnya. Pada saat Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah dan Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, beserta unsur Muspida dari Pemerintah Kota dan Provinsi Kepri mengunjungi korban terkena petir tersebut.

Beberapa korban menunjukan bekas luka akibat tersamber petir Sabtu lalu, bahkan beberapa diantaranya bajunya sampai terbakar akibat kilatan petir yang menyambar lokasi tersebut. Bahkan ada celana jeans yang turut robek akibat sengatan petir yang mengandung listrik itu.

''Celana jeans saya sampai robek karena terkena sengatan listrik, sedangkan baju anak saya terbakar dan langsung saya sobek agar tidak terlalu parah,'' ujar ibunda Suci yang turut terbaring di RSUD Kota Tanjungpinang.

Sedangkan korban Asman harus mengalami 13 jahitan karena terlempar dari warung tempatnya berteduh, saat petir menyambar warung yang tak jauh dari letaknya berteduh. ''Saya tidak ingat apa-apa lagi, waktu terlempar dari tempat saya berteduh,'' ujar Asman kepada Wali Kota Tanjungpinang saat ditanya kejadian tersebut.

Diakui Asman, saat itu petir memang menyambar, kilatannya dan tubuhnya terasa panas lalu terlempar dan tak sadarkan diri.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah memberikan bantuan berupa perlengkapan mandi dan P3K kepada korban yang di rawat di RSUD Kota Tanjungpinang dan RSAL. ''Ini kan merupakan bencana alam, kita menghimbau kepada penyelenggara kegiatan saat hujan turun untuk mengingatkan pengunjung untuk berhati-hati,'' ujar Ismeth di sela-sela kunjungan ke kamar-kamar pasien yang dirawat di RS.

Ditegaskan Ismeth, biaya perawatan korban yang dirawat di Rumah Sakit ditanggung pemerintah kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepri.

''Ya, kita share biaya perawatan korban yang dirawat di rumah sakit, pada umumnya mereka sudah sehat dan beberapa sudah bisa pulang ke rumah,'' tukas Ismeth yang didampingi Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan.

Tatik, sapaan Suryatati A Manan menegaskan, biaya perawatan korban yang di samber petir akan dibiayai pemerintah. Karena ini merupakan bencana alam.

Suryatati : Aset Gedung Kantor Bertambah

0 comments

Pemerintah Kota Tanjungpinang meresmikan beberapa proyek yang telah selesai dibangun dan diselenggarakan. Saat ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mempunyai kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungpinang di kilometer tujuh, Tanjungpinang.

Suryatati A Manan, Walikota Tanjungpinang dalam sambutannya, Sabtu (21/3) mengungkapkan, untuk Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang agar dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap penggunaan jalan raya, baik itu kendaraan roda dua, roda empat serta masyarakat pengguna jalan lainnya.

''Mau tidak mau, suka tidak suka, atau dengan sedikit terpaksa, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang harus menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab yang disertai dengan moralitas, melihat dari semakin berkembang dan padatnya penduduk di Kota Tanjungpinang," ujar Suryatati.

Dengan diremsikan beberapa proyek yang ada di Tanjungpinang. Tatik, sapaan Suryatati A Manan mengungkapkan, aset gedung kantor bertambah.

Pada kesempatan meresmikan kantor Dishub dan Infokom, Suryatati juga memberikan bantuan berupa empat unit sepeda sampah terhadap tiga sekolah dan satu LPM. Selain meresmikan kantor Dishub dan Kominfo, juga meresmikan sejumlah proyek pembangunan Puskesmas.

''Mari kita jaga kebersihan kota Tanjungpinang bersama, karena kebersihan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama,'' himbaunya.

Armaini : Anak Saya Masih Ingin Sekolah

0 comments

Terdakwa Lakalantas

Sandi Kurnia (15), pelajar SMP 8 harus mendekam di rumah tahanan (rutan) sampai putusan sidang Pengadilan Negeri memutuskan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekitar bulan September 2008 lalu. Kasus lakalantas ini sudah dua kali dipersidangan dan Sandi Kurnia dituntut Jaksa Penuntut Umum, Limbong selama enam bulan penjara, Kamis (19/3).

Kejadian ini berlangsung dipertengahan bulan September 2008, pada saat kejadian itu berlangsung, Sandi yang membawa sepeda motor kawannya tidak sengaja menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Korban tidak luka parah, dari kedua belah pihak sempat damai.

Hal tersebut diungkapkan keluarga Sandi Kurnia di rumah kontrakan yang hanya sederhana. Armaini sambil berurai air mata mengungkapkan anaknya ingin sekolah.

''Saat mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, anak saya langsung menangis dan bingung karena dia mau sekolah. Saya sedih dan tidak tahu harus berbuat apa,'' ungkapnya di rumah kontrakan yang sudah dua tahun ditempatinya.

Selama dua kali persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungpinang tak satu pun nampak pengurus KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kepulauan Riau yang mendampingi Sandi yang masih terbilang anak di bawah umur.

Kasus Sandi memang tidak terlalu berat, dibandingkan kasus SK yang menghabiskan nyawa anaknya sendiri dan selama persidangan selalu didampingi KPAID Kepri. Namun, tak satu pun mengurus KPAID menghadiri dan mendampingi Sandi dalam pemeriksaan polisi maupun kejaksaan.

Hal tersebut terkesan tembang pilih, karena Sandi merupakan anak yang tidak mampu. Berbeda dengan SK yang merupakan anak yang mampu. Kasus Sandi ini bergulir ke Pengadilan, karena korban meminta ganti rugi senilai puluhan juta untuk mengganti sepeda motor yang rusak. Jangan kan untuk uang mengganti sepeda motor, untuk biaya hidup saja, keluarga yang memiliki empat anak tersebut sangat kesusahan.

''Adik saya sempat ditahan seminggu, saat menabrak tersebut di kantor polisi batu tiga. Namun tahanannya sempat ditangguhkan,'' ujar Surya, kakak dari Sandi di rumahnya.

Diakui Surya, pihak keluarganya sempat terkejut, saat polisi menjemput adiknya kembali untuk dimintai keterangan.

Sandi dijemput polisi tanggal 23 Febuari 2009 lalu di rumahnya. Berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Sandi ditahan selama 10 hari untuk dimintai keterangan dan diamankan di rutan, jalan Kesehatan, Tanjungping. Berdasarkan surat tersebut penahanan Sandi berlangsung mulai tanggal 23 Febuari hingga 4 Maret. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini Sandi masih diamankan di rutan.

Keluarga Sandi yang tidak mengetahui hukum, begitu adiknya ditahan, Surya mendatangi Jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Kedatangan Surya dengan harapan adiknya jangan dihukum berat. ''Pak, adik saya kan masih di bawah umur, masih sekolah. Saya mohon hukumannya jangan diperberat,'' tuturnya berusaha mengingat kata yang diucapkan pada Limbong.

Namun jawaban yang dikeluarkan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk tidak menyenangkan. Kehidupan keluarga Sandi hanya berdasarkan hasil mendayung sampan di pelantar II untuk mengantarkan penumpang. Diakui Samsul Bahkri, penghasilannya setiap hari tidak menentu, kadang dapat, kadang tidak.

''Paling tinggi sehari dapat Rp20 ribu dan kadang tidak dapat penumpang,'' ujarnya.

Harapan keluarga Samsul Bahkri terletak pada anak bungsunya, namun anaknya kini terganjal kasus hukum karena tidak sengaja menabrak orang, saat sedang mengendarai sepeda motor kawannya.

Sementara itu, Limbong, Jaksa Penuntut Umum menuturkan, Sandi di tahan karena tidak ada surat damai, tidak bisa ditangguhkan. ''Selain itu juga tidak ada surat dari sekolah dan korban yang ditabrak juga anak-anak,'' ungkapnya.

Diakui Limbong, dalam kasus Sandi, KPAID tidak ada mendampingi untuk penanganan kasus yang dialami Sandi.

Tidak Puas dengan Hasil Perhitungan Suara

0 comments

Terjadi keributan yang melibatkan ratusan masa yang mengamuk, karena tidak puas dengan hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kantor KPU. Unjuk rasa di kantor KPU pun tak terelakan lagi. Suasana semakin ricuh, ketika tim negosiator mencoba melakukan negoisasi dengan beberapa pentolan pengunjuk rasa agar segera membubarkan diri.

Namun para pengunjuk rasa tetap bertahan di kantor KPU, bahkan beberapa diantaranya mencoba masuk ke dalam kantor KPU. Suasana makin panas, ketika polisi turun ke lokasi untuk membantu mengamankan kantor KPU. Suasana yang sudah rusuh, semakin rusuh dengan aksi dorong mendorong yang dilakukan polisi dan juga massa yang tidak puas dengan hasil perhitungan suara.

Keadaan makin tidak terkendali, karena ada tiga orang yang sedang mabuk mencoba menjadi provokasi, sehingga terjadi tindakan anarkis yang dilakukan para pengunjuk rasa dengan melempar beberapa barang yang sudah disiapkan untuk merusak faslitas umum. Tidak hanya itu saja, bahkan beberapa dari massa pengunjuk rasa membakar salah satu pos pengamanan.

Lempar-lemparan barang yang ditunjukan kepada petugas polisi terus berdatangan, sehingga membuat polisi membentuk formasi pengamanan. Dalam aksi tersebut, ada beberapa yang terluka dari pihak pengunjuk rasa, akibat dari dorong-dorongan yang dilakukan para pengunjuk rasa dengan polisi.

Pemadam kebakaran pun turut mendinginkan suasana yang sudah mulai memanas dengan menyiramkan air kepada para pengunjuk rasa yang mengamuk. Namun, mereka tidak mengubrisnya dan terus melakukan aksi untuk masuk ke kantor KPU.

Kejadian itu berlangsung di lapangan Pamedan dan merupakan simulasi pengamanan pemilu dari hasil pelatihan selama enam hari yang digelar Polisi Resor Kota Tanjungpinang kepada 850 kesbanglimas Kota Tanjungpinang. Latihan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis yang kemungkinan bisa saja terjadi. Sehingga personil polisi maupun Kesbanglimas dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

''Ini merupakan bagian latihan yang sudah kami berikan kepada kesbanglimas untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan,'' ujar Kabag Ops Polresta Tanjungpinang, Kompol Afrizal, kemarin.

Menurut Afrizal, besok (hari ini, red) merupakan latihan pengamanan Pemilu yang akan disaksikan Wali Kota Tanjungpinang dan Muspida Kota Tanjungpinang.

Sedangkan sistem pengamanan pemilu masih menggunakan sistem 1 polisi, 2 TPS dan 4 Kesbanglimas. Sedangkan untuk 11 TPS yang dianggap rawan sistem pengamanan yang kami gunakan adalah satu polisi, satu TPS dan dua kesbanglimas.

Tubuh Pria Parobaya Tewas di Pelantar

0 comments

Warga Teluk Keriting dikejutkan dengan sesosok tubuh pria tergeletak dibawah plantar di Teluk Kriting. Warga yang melihat pria yang berada dalam kondisi tertelungkup tersebut langsung menelpon kantor polisi, Kamis (19/3).

Pria yang ditemukan di lokasi Teluk Kriting, tepatnya di bawah pelantar sekitar jam 8.30 WIB itu sudah tidak bernyawa lagi. Pria tersebut menggunakan kaos berwarna coklat dan celana jeans berwarna biru. Sedangkan pada kantong celana korban tidak ditemukan identitas pria tersebut. Sedangkan warga yang ada di Teluk Keriting mengaku tidak pernah melihat sosok pria tengah baya tersebut.

''Kami tidak menemukan identitas pada korban, sejauh ini kita menunggu hasil visum dari dokter saja. Diperkirakan pria ini berusia sekitar lima puluh tahunan lebih dan bukan warga Teluk Keriting,'' ujar Kapolsek Tanjungpinang Barat, AKP H Rafizal Amin.

Sejauh ini, sudah ada sepuluh keluarga yang melihat pria yang sudah tak bernyawa tersebut di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang. ''Sudah ada sepuluh orang yang melihat dan masih belum mengakui mengenal pria tersebut,'' tuturnya.

Sejauh ini kondisi tubuh pria tersebut tidak ditemukan tindak kekerasan, sehingga menghilangkan nyawa pria parobaya tersebut. ''Kita lihat sejauh ini tidak ada tindak kekerasan dan lebih baik kita menunggu hasil visum dari dokter saja,'' katanya.

Ditilik dari kondisi pria yang sudah tak beryawa tersebut, terdapat luka pada bagian bibirnya dan juga pipinya sehingga mengeluarkan darah segar. Namun, sejauh ini hal tersebut masih belum bisa dikatakan sebagai tindak kekerasan. Polisi belum bisa mengambil kesimpulan dari kondisi pria yang terbujur kaku di kamar mayat tersebut, sebelum ada hasil visum yang dikeluarkan dokter.

Pejabat yang Diperiksa Harus Proaktif

0 comments

Saat ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sedang menggusut kasus dugaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Pengusutan yang dilakukan tim KPK disambut baik oleh Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah.

Menurut Ismeth, Kamis kemarin, siapa pun pejabat yang terkait untuk dimintai keterangan harus mau memberi keterangan. Sehingga, proses hukum yang tengah berlangsung berjalan lancar.

Tim KPK yang sedang mengusut kasus tersebut yang turut melibatkan salah seorang Staf Ahli Gubkepri, Hamid Rizal. Ismeth mengungkapkan, bagi yang bersangkutan harus mau memberi keterangan. ''Ini sudah resiko bagi pejabat,'' tuturnya.

KPK telah dua kali memanggil Hamid Rizal untuk menjalankan pemeriksaan terkait kasus korupsi APBD Tahun 2004, namun dua kali dipanggil, Hamid Rizal, dua kali mangkir. Terkait tersebut, Ismeth menuturkan, saat ini yang bersangkutan melaporkan padanya bahwa dia sedang sakit.

''Dia memberikan alasan kepada saya bahwa sedang sakit. Begitu juga Sekda juga melaporkan ke saya. Kalau sakit ya jangan terus-terusan. Karena proses hukum harus ditaati semua pejabat dan jangan sesekali mangkir jika dipanggil untuk diminta keterangan,'' tegas Ismeth.

Penyataan tersebut tidak hanya berlaku pada Hamid Rizal, tetapi juga pada semua kalangan pejabat lainnya. Sebab semuanya harus mengikuti proses hukum. ''Dimana pun juga, baik sebagai kepala daerah, kepala dinas, badan dan sebagainya ia bertugas tidak boleh di luar ketentuan perundang-udangan yang berlaku,'' ungkapnya.

Sebab itu lah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang pejabat harus berhati-hati. Ismeth juga mengingatkan, jika tidak sesuai dengan perundang-undangan dan tidak hati-hati yang bersangkutan harus dapat mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Tidak hanya itu saja, Ismeth juga berharap, pejabat dalam menjalankan tugas perlu Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, kreatif, rajin, tanggap terhadap perubahan, berorientasi kedepan, disiplin tinggi, serta mampu menjadi pelayan publik.

Dua Tertangkap, Dua Kabur

0 comments

Pencuri Dikeroyok Masa

Aksi pencurian yang dilakukan Israh (23) dan Ismi (26) harus berakhir di penjara. Kedua pria ini hendak membobol rumah salah satu warga yang ada di Bukit Cermin. Namun belum sempat mengambil barang yang ada di rumah warga Bukit Cermin, kedua pelaku pencurian tersebut harus berurusan dengan masa.

Alhasil barang jarahan tidak didapat, tetapi bogem mentah yang didapat dari beberapa warga yang kebetulan lagi bertugas menjaga keamanan di lingkungan perumahan tersebut.

Menurut pengakuan Israh, Kamis (19/3), dirinya sudah empat kali melakukan pencurian. ''Kami melakukan pencurian selalu berempat, dua orang bertugas memantau dan dua orang yang masuk ke dalam,'' ujar Israh.

Namun aksi yang keempat tersebut gagal, sedangkan dua kawannya kabur, saat mengetahui ada warga yang datang dan mengetahui aksi pencurian tersebut. Sehingga Israh dan Ismi lah yang menanggung bogem mentah itu berdua saja, sedangkan dua kawannya langsung melarikan diri.

''Lokasi yang berhasil kami ambil barangnya di kilometer tujuh, dua kali, lalu di jalan pramuka dan terakhir di Bukit Cermin yang gagal kami ambil barangnya,'' tuturnya.

Kebanyakan hasil jarahan berupa ponsel, baju dan beberapa pernak-pernik lainnya yang berhasil diambil dijual dan hasilnya dibagi berempat. Menurut Ismi, dirinya mencuri untuk pulang kampung. ''Saya mencuri untuk biaya ongkos pulang, rencananya sama mau ke Batam, tetapi harus ada uang jaminan. Saya tidak punya makanya lari ke Tanjungpinang dan pengen pulang saja ke kampung,'' ujarnya dengan wajah babak belur.

Menurutnya, selama beberapa kali melakukan pencurian, uang hasil penjualan barang jarahan tersebut belum mencukupi untuk biaya pulang kampung.

Karena perbuatannya itu, mereka di bawa ke kantor pos Tanjungpinang Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan dua orang lagi masih dalam daftar pencarian orang.

Hari Kedua, Banyak RTS Tidak Tahu

0 comments

Pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) hari kedua di kantor pos berlangsung ramai dibanding hari pertama. Pasalnya, banyak warga Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak mengetahui pembagian BLT yang diberikan Pemerintah Pusat dengan sistem penyaluran melalui kantor pos.

Hal tersebut diungkapkan Wati disela-sela pengantrian pengambilan dana BLT sebesar Rp200 ribu per dua bulan untuk RTS. Hal senada juga diungkapkan Giyem (53) yang mengaku baru mendapatkan kartu BLT tadi pagi (kemarin pagi, red).

''Kartu BLT ini aja baru saya dapat dari kelurahan tadi pagi diantar ke rumah. Seharusnya kan Rabu kemarin diambil,'' tutur wanita setengah baya yang kesehariannya membuka usaha kelontong di rumah.

Diakui ibu dari lima anak ini, dirinya tahun lalu mendapatkan BLT dan dana tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga yang harga kebutuhan sembako tidak menentu.

Hari kedua giliran beberapa kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang yang mendapatkan kesempatan untuk mengambil dana BLT yang diberikan pemerintah pusat yakni kelurahan Tanjungunggat, Tanjungpinang Barat, Kota Piring, Bukit Cermin, Kampung Baru dan Sungai Jang.

Sistem pembagian sama seperti hari pertama, warga RTS yang mendapatkan kartu BLT menyerahkan kartu tersebut dan fotokopi KTP lalu petugas kantor pos akan mencairkan dana sebesar Rp200 ribu. Sebanyak lima meja disiapkan pihak kantor pos untuk menangani pembagian BLT.

Khusus hari kedua, Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah dan juga Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan mengunjungi kantor pos yang terletak di kilometer tiga, Tanjungpinang. Pada kesempatan itu, Ismeth mengungkapkan, uang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat memang tidak seberapa, setidaknya bisa digunakan sebaik mungkin untuk membantu meringankan kebutuhan.

''Jumlah RTS di kabupaten dan Kota yang ada di Kepulauan Riau menurun, ini dikarenakan pemerintah kota dan kabupaten telah melaksanakan program-program yang membantu masyarakat tidak mampu,'' ujar Ismeth.

Diakui Ismeth, jumlah RTS di Kepulauan Riau yang bertambah hanya di Batam, hal itu dikarenakan jumlah pendatang di Batam lebih banyak dibanding di daerah lain, sehingga tingkat kemiskinan bertambah.

Data RTS di Kepulauan Riau berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, begitu juga dalam pembagian BLT yang ada di tiap Kabupaten dan Kota yang ada di Kepulauan Riau. Ismeth mengakui data jumlah RTS diambil berdasarkan hasil survei dari BPS.

''Jumlah data BPS 90 persen akurasi, jadi kita menggunakan data BPS dalam pembagian dana BLT,'' tukas Ismeth.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan berharap warga kota Tanjungpinang yang mendapatkan dana BLT dapat memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin.

Pengganti Raja Izaruddin Ditangan Gubernur

0 comments

Sejak diputuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Badan Pengusaha Kawasan (BPK) Bintan untuk Kota Tanjungpinang, Raja Izaruddin, BPK Tanjungpinang masih menunggu pengganti Raja Izaruddin yang minta dipindah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

''Ya, wali kota telah mengusulkan satu nama sebagai pengganti Raja Izaruddin, dan dalam minggu ini keputusan pengganti Raja Izaruddin akan segera diputuskan,'' ujar Ismeth Abdullah, Gubernur Kepulauan Riau, yang sekaligus Ketua Dewan Kawasan, kemarin.

Ismeth menegaskan, tidak ada masalah sejauh ini BPK Batam, Bintan dan Karimun terus melakukan perbaikan ke dalam dan telah bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Mengenai pelabuhan khusus di wilayah Free Trade Zone (FTZ) untuk bongkar muat barang-barang masih terus dalam pembahasan. ''Pelabuhan khusus barang-barang masih dalam pengesahan dan penyesuaian dan sudah akan ditetapkan,'' tuturnya.

Diakui Ismeth, saat ini BPK lebih fokus ke dalam aparatur, sebelum menarik investor.

Sedangkan tim promosi untuk perdagangan bebas akan terus digencarkan di negara-negara yang memiliki potensi untuk menanamkan sahamnya di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Sejauh ini, tim promosi sudah melakukan perkenalan di Asia, seperti Jepang, Korea dan Cina. ''Ke depannya tim promosi akan melakukan promosi di negara timur tengah untuk memperkenalkan kawasan FTZ,'' tukasnya.

Sementara itu, dilokasi yang sama, Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan mengungkapkan, dirinya mencalonkan satu orang nama untuk dijadikan Ketua BPK.

''Kan tidak ada salahnya mencalonkan Wakil Ketua BPK yang saat ini, karena dia sudah mengetahui fungsi dan tugas di BPK,'' ujarnya.

Pernyataan Tatik, sapaan Suryatati A Manan bertentangan dengan pernyataan beberapa hari yang lalu saat berada di kantor Gubernur Kepulauan Riau yang menyatakan telah mengusulkan tiga nama sebagai pengganti Raja Izaruddin sebagai Ketua BPK Bintan untuk wilayah Tanjungpinang.

Retribusi Walet Sulit Diterapkan

0 comments

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang mengenai perizinan penangkaran burung layang-layang (walet) masih belum bisa diterapkan. Karena hingga saat ini pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kota Tanjungpinang masih belum mengantongi ijin dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.

''Kita masih belum bisa menerapakan Perda perijinan sarang burung walet, karena pengusaha sarang burung walet masih belum mengantongi ijin, sehingga tidak bisa dipungut retrebusi,'' ujar Kepala Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang, Drs. H. Gatot Winoto, kemarin, disela-sela pembagian BLT di Kantor Pos.

Menurutnya, kebanyakan pengusaha sarang burung walet masih berada di pemukiman perumahan dan juga di arena padat perekonomian.

Dimana lokasi tersebut tidak dibenarkan digunakan sebagai tempat penangkaran sarang burung walet. Karena bisa menanggu kesehatan dan membuat bising area perumahan maupun di lokasi padat aktivitas perekonomian.

''Kita sedang berkoordinasi dengan Bapelda untuk mengatur ruang tata kota dan untuk mencari lokasi penerapan penangkaran sarang burung walet yang jauh dari pemukiman penduduk,'' tuturnya.

Hal tersebut juga pernah diungkapkan Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan. Tatik, sapaan Suryatati A Manan juga mengakui penerapan Perda retribusi burung walet di Kota Tanjungpinang belum bisa direalisasikan seutuhnya.

Hal ini dikarenakan banyaknya usaha penangkaran walet yang dilakukan di dalam ruko dan rumah. Usaha ini bukan dilakukan secara resmi.
''Izin yang ada selama ini adalah izin rumah tinggal dan ruko, namun berubah jadi sebagai tempat usaha,'' tuturnya. Sehingga hal ini yang menjadi kendala kenapa pelaksanaan perda tersebut sulit diterapkan.

Kendala penerapan Perda perizinan sarang burung walet juga masih belum adanya kriteria yang tegas tentang penangkaran walet seperti apa yang bisa dipungut retribusinya. Sehingga perlu penataan tata ruang dan kota, sehingga lokasi penangkaran sarang burung walet bisa dilakukan diluar pemukiman penduduk dan lokasi padat aktivitas perekonomian.

Berlakukan Trayek Angkutan Umum Usai Pemilu

0 comments

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sudah mengeluarkan SK Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Trayek dan Kode Trayek angkutan kota dalam kota Tanjungpinang mulai diberlakukan usai Pemilihan Umum.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang Hamalis, Rabu (18/3) kemarin. Menurut Hamalis, pemberlakukan rute trayek akan dilakukan usai Pemilihan Umum. ''Kita sudah menyiapkan program untuk penertiban trayek dan ini semata-mata juga untuk para supir angkutan dan juga penumpang,'' tuturnya.

Sebab selama ini Kota Tanjungpinang belum menetapkan trayek angkutan umum. Sehingga para supir angkutan umum yang ada di Kota Tanjungpinang tidak mempunyai jalur tetap dalam menjalankan angkutan tersebut. Dengan ditetapkan jalur trayek, maka juga akan menguntungkan para supir angkutan sehingga bisa menghemat bensin

''Kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan organda dan juga supir para angkutan, tinggal menunggu waktu penerapan saja,'' ujarnya.

Sedangkan terminal di Bintancentre juga akan segera digunakan maksimal untuk para pengemudi angkutan umum yang akan menjadikan terminal sentral. Terminal yang dibangun dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau tersebut masih belum digunakan, dikarenakan masih belum ada penerapan sistem trayek di Kota Tanjungpinang.

Ditegaskannya, nantinya akan ada lima trayek angkutan umum yang ada di Kota Tanjungpinang, dimana jalur padat penumpang jumlah angkutannya akan lebih banyak dibanding daerah yang tidak padat penumpang.

''Sejauh ini jumlah angkutan umum sudah memadai untuk digunakan sistem trayek jalur angkutan umum,'' jelasnya.

Sedangkan persoalan harga angkutan yang sudah ditetapkan sejak BBM mengalami penurunan harga, namun sejumlah angkutan umum masih menggunakan tarif lama yakni tarif sesudah kenaikan BBM. Hamalis mengungkapkan, tidak semua angkutan umum yang memberlakukan persoalan tersebut.

''Hanya beberapa supir angkutan yang masih belum menggunakan tarif baru, itu dikarenakan tidak ada uang receh. Mereka kesulitan untuk mengembalikan uang receh,'' ungkapnya.

Menurutnya, uang receh senilai lima ratus rupiah sangat susah didapati di Kota Tanjungpinang. Apalagi kebanyakan swalayan juga mengambalikan uang receh Rp500 digantikan permen. Karena susah untuk mencari uang kembalian receh. ''Ini lah kendalanya, sehingga terkesan supir angkutan masih menggunakan tarif lama,'' tukasnya.

Hari Pertama Penerimaan BLT Lancar

0 comments

Lima Kelurahan Sudah Mengambil BLT

Masyarakat Kota Tanjungpinang, khususnya Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejak Rabu (18/3) telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah pusat terhadap RTS yang ada di Kota Tanjungpinang. Untuk kota Tanjungpinang sebanyak 5.749 RTS di 18 kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Pembagian BLT tersebut berlangsung selama tiga hari berturut-turut hingga Jumat (20/3).

Demikian disampaikan Tedi Permana, Kepala Cabang Kantor Pos Tanjungpinang, disela-sela pembagian BLT yang berlokasi di kantor pos, kilometer tiga, Tanjungpinang. ''Pembagian BLT kali ini perdua bulan, masing-masing RTM mendapatkan uang sebesar Rp200 ribu dari Pemerintah pusat,'' ujar Tedi.

Diakuinya, pembagian BLT untuk tahun 2009 ini berbeda dengan tahun 2008 yang diberikan langsung per tiga bulan.

Menurutnya, pihak kantor pos hanya bertugas membagikan uang BLT langsung kepada masyarakat yang sudah di data BPS.

Rabu (18/3) kemarin merupakan giliran dari lima kelurahan yang bisa mengambil dana bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah pusat melalui kantor pos yakni dari kelurahan Kampung Bulang, Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur, Tanjung Ayun Sakti, dan Kelurahan Kamboja.

''Melihat masyarakat yang datang mengambil dana BLT diperkirakan 50-60 persen yang sudah datang dan mengambil uang tersebut,'' tuturnya.

Ditegaskannya, masyarakat yang masih belum sempat mengambil bantuan langsung tunai tersebut diberi kesempatan untuk mengambil keesokan harinya.

Mengenai pengambilan BLT tersebut kantor pos telah menyiapkan lima loket pengambilan BLT dan satu loket pengaduan yang buka dari jam 09.00 hingga jam 16.00 WIB. Khusus pengambilan dana BLT dipusatkan di kantor pos yang berada di kilometer tiga. Sedangkan dana yang disiapkan sebanyak Rp1,149 miliar untuk 5.749 RTS.

Sementara itu, Benny Kusmayadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, di kantor pos mengungkapkan, data jumlah RTS yang menerima bantuan langsung tunai dari data BPS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

''Ada empat belas item indikator penilaian untuk RTS (Rumah Tangga Sasaran) dan ditetapkan tiga bagian sangat miskin, miskin dan hampir miskin,'' tutur Benny.

Ditegaskan Benny, jumlah dana yang diterima RTS sama seperti tahun sebelumnya, hanya saja untuk pembagiannya menggunakan sistem baru yakni tiap dua bulan, sedangkan tahun lalu per triwulan dan jumlah tiap bulan sama Rp100 ribu per RTM.

''Untuk RTM di Kepulauan Riau yang paling meningkat berada di dua kabupaten dan kota yakni Batam dan Lingga, sedangkan di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan RTM,'' tukasnya.

Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi

0 comments

Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang selama dua hari berturut-turut mulai Senin hingga Selasa di BBR yang dibuka langsung Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani, Senin (16/3).

Menurut Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi dan secara geografis merupakan gerbang terdepan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Sehingga merupakan suatu potensi dan juga tantangan bagi keberhasilan pembangunan di daerah.

''Dari aspek permasalahan pokok pembangunan, Kota Tanjungpinang dihadapkan beberapa persoalan, seperti jumlah rumah tangga miskin yan masih relatif tinggi 11,04 persen, kualitas SDM yang masih rendah, pelayanan kesehatan yang masih belum optimal, dan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 4.62 persen, disamping penyedian infrastruktur yang belum optimal,'' urai Tatik, sapaan Suryatati A Manan pada pembukaan Musrembang.

Bertitik dari persoalan tersebut, Kota Tanjungpinang mulai melakukan berbagai strategi dalam membangun kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. ''Pioritas pembangunan kota Tanjungpinang tahun 2010 mengenai penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial dan masyarakat, pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, di bidang kesehatan, perekenomoa masyarakat serta di bidang kebudayaan,'' tuturnya.

Di Kota Tanjungpinang penambahan penduduk yang sangat signifikan, pada tahun 2006 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebesar 146.336 jiwa, meningkat menjadi 187.678 jiwa pada tahun 2007. Sedangkan di tahun 2008 meningkat menjadi 208.582 jiwa dengan laju pertumbungan ekonomi sebesar 4,1 persen per tahun. Ditambahlagi dengan indikator pengangguran pada tahun 2008 di Tanjungpinang memiliki angkatan kerja sebanyak 92.562 orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 7.957 orang atau 8,6 persen yang terdiri dari 4,62 persen merupakan pengangguran terbuka dan sisanya sebagai pengangguran terselubung.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang melihat pembangunan lainnya yang terjadi, sehingga angka kemiskinan terus bertambah. ''Berdasarkan data BPS jumlah rumah tangga miskin terjadi penurunan dari tahun ke tahun,'' ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur, HM Sani mengungkapkan, dengan adanya musrembang ini bagaimana Pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan, apalagi di era krisis global yang melanda dunia. ''Singapura saja sudah terpengaruh dengan krisis global ini, sedangkan Indonesia masih bisa bertahan,'' tuturnya.

Sani menegaskan, dalam musrembang mari tingkatkan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur yang ada, serta good goverment dan clean goverment ini perlu terus ditingkatkan. Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan rakyat sejahtera.

Berawal dari Mengamankan TKI, Gagalkan Penyelundupan

0 comments

Polresta Bintan berhasil mengamankan satu truk rokok yang diduga hendak di kirim ke negara Malaysia tanpa dokumen yang jelas alias akan diselundupkan. Kasus penyelundupan rokok tersebut terungkap karena jajaran Polresta Bintan mengembangkan kasus penangkapan TKI ilegal yang hendak diberangkatkan, Kamis (12/3) lalu.

Menurut AKBP Yohanes Widodo, Kapolresta Bintan, Minggu (15/3), kasus terungkapnya dugaan penyelundupan rokok
sebanyak 78 karung goni warna putih yang berisikan rokok berbagai merek tiap karung berisi tiga tim rokok yang akan diselundupkan ke Malaysia.

''Rokok ini kami temukan di rumah salah satu tersangka Ahwan bin Sutarjo yang berada di Kilometer 16 Lorong Bambu Kuning di Tanjunguban. Rokok ini disembunyikan di dalam karung dan disimpan di kamarnya,'' ujar Yohanes.

Terungkapnya penyelundupan rokok ini berawal dari pengembangan kasus TKI ilegal yang hendak diberangkatkan tanpa ada dokumen yang lengkap dengan tersangka Ahwan Bin Sutarjo alias Botak dan Zulaini Bin Tamrin. Mereka diamankan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana Perlindungan dan Penempatan tenaga kerja ke luar negeri ke luar negeri.

Pelaku diamankan di Kilometer 16 lorong bambu kuning Tanjunguban, Kamis (12/3) dan melanggar Pasal 102 junto Pasal 4 UU RI No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI ke luar negeri dengan modus operandi dengan merekut dan menempatkan TKI ke luar negeri yang masih dibawah umur atas nama Andri 17 asal Buton dan 17 orang TKI lainnya yang dewasa tanpa melengkapi administrasi PJTKI yang menggunakan perusahaan PJKTI PT Mardel Sejahtera Internasional dengan pimpinan cabang bernama Reni.

''Dari hasil pengembangan itulah, Sabtu sekitar pukul 11.30 WIB di TKP yang sama di rumah tsk Ahwan Bin Sutarjo di KM 16 Lorong Bambu Kuning TG Uban di dalam kamar ditemukan 78 karung rokok yang diduga akan dikirimkan bersama TKI ilegal dan dibawah umur tersebut,'' tuturnya.

Ditegaskan Yohanes, kasus ini masih dalam tahap pengembangan dan sebagai bukti pihak kepolisian melakukan sita dokumen PT, Paspor, dan juga rokok sebagai barang bukti.

Menyambet Adipura Gelar Goro

0 comments

Gotong royong terus ditingkatkan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga kebersihan kota Tanjungpinang dan untuk kembali menyambet piala Adipura yang sempat terlepas dari tangan Kota Tanjungpinang. Disejumlah jalan di lokasi jalan Pramuka dan Jalan Pemuda, pekerja baju kuning dan beberapa masyarakat melakukan gotong royong, Minggu (15/3).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama masyarakat, Jumat (13/3) menggelar gotong royong dengan Karang Taruna Kelurahan Kamboja bersama masyarakat yang langsung dikoordinir Camat Tanjungpinang Barat, Dedy Syufri Yusja. Goro dipusatkan di cagar budaya Pemakaman Belanda, Jalan Kamboja dan dihadiri langsung Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan dan juga Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kebersihan, Pertanaman dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, Jofrizal.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penanaman pohon disepanjang makam Belanda. Menurut Suryatati, kebersihan yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kota Tanjungpinang yang bersih dan indah.

''Sekaligus untuk meraih kembali adipura tahun 2009. Karena penilaian untuk Adipura tidak saja masalah kebersihan, penanaman pohon pelindung, termasuk parit-parit yang tutupnya berlubang dan banyak ditemui disepanjang jalan, seperti di Kelurahan Kamboja,'' urainya.

Walaupun demikian, Suryatati mengakui untuk pengadaan kembali ada mekanisme yang harus dilakukan. Sedangkan pengadaannya sedang diusulkan dalam anggaran tahun 2010 melalui anggaran kegiatan rutin swakelola.

''Perbaikan penutupan parit tersebut juga bisa digunakan masyarakat sebagai jalan, sedangkan penilaian adipura cukup banyak poin yang dnilai dan tahun ini ditambah dengan pengelolaan sampah menjadi kosmos, terutama bagi penghuni yang berada di perumahan,'' tukasnya.

Sementara itu, Erdawati, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Tanjungpinang, menuturkan, kegiatan gotong royong ini merupakan kegiatan rutinitas tiap minggu yang dilakukan sejumlah pegawai PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga SKPD yang ada.

''Setiap minggu gotong royong di pusatkan di lokasi yang berbeda-beda, bukan berarti lokasi sebelumnya tidak dibersihkan. Semua turut gotong royong dalam membangun kota Tanjungpinang bersih,'' ujarnya.

Menurutnya, kegiatan goro memang rutinitas yang tidak boleh tinggalkan, yakni menjaga kebersihan dan juga kesehatan sekaligus dan selalu digelar setiap hari Jumat, semua wajib mengikuti kegiatan ini. Bukan berarti kantor setiap dinas sepi dan tidak ada orang, tiap minggu bergatian setiap PNS yang ada di SKPD untuk turut serta dalam kegiatan ini.

Puluhan Warga Terluka

0 comments

Simlulasi RSAL

Sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu (14/3) lalu, dua unit lori yang sedang mengangkut ratusan masa yang sedang berkonvoi terbalik, tepat didepan lokasi Melayu Square, Tanjungpinang. Puluhan warga yang manaiki lori mengalami cedera parah, seperti kaki dan tangan patah, bola mata keluar, dan cedera lainnya. Saat kejadian, suasana benar-benar mencekam.

Setelah dua unit lori terbalik, tidak seberapa lama terdengar bunyi sirine ambulance meraung-raung. Tim medis Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL), Dr Midiyanto Tanjungpinang diturunkan untuk memberi pertolongan pertama. Sedangkan warga yang parah, segera dilarikan ke ruang unit darurat di RSAL. Sementara, warga yang hanya mengalami cedera ringan diberikan pertolongan pertama di sekitar lokasi kejadian.

Kejadian tersebut merupakan gambaran simulasi Penanggulangan Korban Masal yang digelar RSAL, Dr Midiyanto dan Jajaran Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Sabtu lalu. Simulasi dilakukan sempena peringatan HUT RSAL ke-34, tepatnya tanggal 11 Maret 2009.

Perwira Penyelenggara latihan yang juga menjabat Kepala RSAL Tanjungpinang, Mayor Laut (K) dr Ahmad Syaiful SpKJ mengungkapkan, latihan penanggulangan korban bertujuan melatih kesiapan personel kesehatan RSAL dalam menghadapi musibah massal termasuk segala kemungkinan yang terjadi dalam pesta demokrasi pemilu 2009.

Pada saat latihan tersebut RSAL melibatkan 10 mobil ambulance dan diikuti sekitar 135 personel kesehatan terdiri 70 personel RSAL, 5 personel RSUD Tanjungpinang, serta dari jajaran Dinkes Kota. Selain itu ikut pula jajaran Puskesmas dan kalangan mahasiswa Stikes Hang Tuah, termasuk di dalamnya 5 dokter spesialis, 7 dokter umum dan 51 perawat.

''Beberapa kegiatan antara lain pertolongan pertama pada kecelakaan, tekhnik triage, basic live support, management disater, incident command system dan hospital incident command,'' ujar Ahmad Syaiful.

Latihan ini, katanya, diprioritaskan sistem komunikasi koordinasi dan ketrampilan medis penanganan korban masal bagi petugas medis.

Adanya tim kesehatan yang solid, maka jajaran kesehatan kota akan siap bila sewaktu-waktu diperlukan untuk menanggulangi bencana yang terjadi setiap saat.

Suryatati Optimis Pembahasan Aset

0 comments

Pemerintah Kota Tanjungpinang masih tetap bersabar menunggu hasil pembahasan soal aset yang masih dikuasai Pemerintah Kabupaten Bintan. Pembahasan aset yang difasilitasi Pemerintah Kepulauan Riau masih belum menemukan titik terang mengenai pembahasan aset.

Pembahasan aset yang di fasilitasi Pemerintah Kepulauan Riau, HM Sani sebagai Ketua Tim Pembahasan aset, beberapa kali terkesan alot. Sehingga hasil pembahasan aset masih belum kelihatan hasilnya. Menurut Suryatati A Manan, Wali Kota Tanjungpinang, belum lama ini, Pemerintah Provinsi Kepri telah bekerja keras membantu menyelesaikan konflik ini.

''Kami cuma minta agar semua aset yang ada di Tanjungpinang diserahkan semuanya terlebih dahulu, baru dilanjutkan pembahasannya seperti apa,'' ujar Tatik, sapaan Suryatati A Manan.

Permintaan DPRD Kota Tanjungpinang, bersama tim aset yang dibentuk Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diketuai Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Edward Musahilli sesuai dengan Undang-undang pembentukan otonomi daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tanjungpinang aset Pemerintah Kabupaten Bintan yang berada di wilayah Kota Tanjungpinang baik berupa barang bergerak, tidak bergerak menjadi milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pernyataan terbaru dari Walikota Tanjungpinang, pembahasan aset sedang dibahas dan ada beberapa poin yang perlu diperhalus bahasanya, seperti soal penyerahan semua aset pemkab yang ada di wilayah kota. ''Kita nggak tahu seperti apa nantinya proses penyerahannya, tetapi yang jelas persoalan aset masih terus dibahas,'' tuturnya.

Tatik berharap, semua aset akan diserahkan ke pemko terutama aset yang menjadi hak pemko. Namun, Wali Kota sendiri tidak mau buka mulut soal kapan kepastian penyerahan aset tersebut. ''Kita tunggu saja. yang pasti kami masih optimis menunggu hasil pembahasan tersebut,'' tukasnya.

Kisah TKI Ilegal

1 comments

Sebanyak 150 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia di deportasi dengan menggunakan kapal Batam Line. Sekitar pukul 13.00 WIB, kapal Batam Line berlabuh di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura. Mereka yang dideportasi yakni 81 pria dan 69 wanita, dua diantaranya sedang mengandung, Rabu (4/3).

Kebanyakan TKI ilegal yang dideportasi ini masuk lewat pintu belakang alias melalui pelabuhan yang tidak resmi dengan menumpang kapal tongkah yang hendak ke Malaysia. Kebanyakan alasan dari para wanita yang di deportasi tersebut karena sudah tidak mampu lagi menanggung biaya hidup sehari-hari, sedangkan lapangan pekerjaan kian sulit didapati dengan tanpa keahlian.

''Saya nekad saja ke Malaysia tanpa dokumen, karena saya sudah tak sanggup lagi membiayai kehidupan di rumah. Mana dua anak saya sedang kuliah lagi, jadi membutuhkan biaya yang banyak,'' ujar Siti, salah satu dari TKW yang dideportasi tersebut saat sedang berbaris diantara puluhan wanita lainnya.

Diakui wanita bertubuh kurus tersebut, dirinya ke Malaysia hanya bermodalkan Rp350 ribu naik tongkah dari Dumai ke Malaysia.

Dengan modal Rp350 ribu dan tanpa dokumen lengkap, bahkan pasport pun tak punya, ibu dua anak ini nekad untuk merantau dan mengubah nasib ke negeri jiran. ''Ya untung-untungan saja, mencoba. Saya sempat kerja satu tahun di Malayasia, sama majikan saya. Namun, sayang saya kena ciduk sama pasukan saat sedang keluar rumah,'' tutur wanita asal Madura tersebut.

Berbeda cerita lagi dengan Rina (24), dirinya ke Malaysia hanya menggunakan pasport pelancong. ''Saya ke Malaysia menggunakan kapal terbang dari Jawa langsung, naik pesawat dari Jawa ke Malaysia saya membayar Rp4 juta,'' papar gadis berkulit sawo matang itu.

Diakui Rina, dirinya ke Malaysia hanya bermodal nekad saja. Bahkan uang untuk biaya naik pesawat itu dipinjamnya dari tetangga rumahnya, supaya dia bisa ke Malaysia untuk mengubah nasib. Menurut pengakuan wanita berambut pendek itu, sempat bekerja di Malaysia selama satu tahun sebagai pembantu.

Namun naas, lagi-lagi tim Pasukan Sukarela Malaysia menangkapnya saat sedang keluar rumah. Sehingga ia sempat dipenjara selama satu bulan, sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui kota Tanjungpinang. ''Saya bukannya tidak mau lewat yang resmi, tetapi saya tidak punya uang untuk mengurus semua dokumen itu. Jadi, saya main nekad saja,'' tuturnya masih di dalam barisan para TKW.

Sementara itu, ada kisah cinta dari ratusan para TKI ilegal yang dipulangkan tersebut. Kisah cinta dimana Sumiati (20), TKW ilegal yang dipulangkan itu sedang mengandung delapan bulan. ''Saya menyusul suami saya yang bekerja di Malaysia, memang saya dan suami tidak menggunakan dokumen sama sekali. Saya menggunakan kapal Tongkang dari Tanjungpinang ke Malaysia dan suami saya menjemput di sana,'' tuturnya.

Bersama suaminya yang juga bekerja sebagai buruh harian yang digaji per hari 20 ringgit itu tanpa dokumen resmi itu sempat berlangsung selama dua tahun. Namun, kelangsungan para pekerja Indonesia yang tidak menggunakan dokumen resmi tersebut harus berakhir, karena tim dari Malaysia mengetahui keberadaan mereka dan langsung mengamankan mereka. ''Ya, mau bagaimana lagi, namanya juga usaha mencari uang,'' tukasnya dengan wajah lemas.

Berbeda kisah dengan Riana yang sedang mengandung empat bulan, Riana baru tujuh bulan berada di Malaysia. ''Saya menikah sirih dengan suami saya di Malaysia, kami berkenalan saat saya bekerja di warung makan dan baru satu bulan,'' tuturnya.

Wanita asal Bengkulu tersebut mengaku ketangkap karena pasportnya hilang. ''Ya, kami ketangkap karena pasport saya hilang dan saya sempat di penjara satu bulan, lalu di pulangkan. Sayang, suami saya masih di sana (di penjara Malaysia, red),'' ujarnya.

Ada kisah cinta, ada kisah tragis yang dialami Sumarti. Sumarti yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga harus mendekam di penjara bersama wanita yang baru dikenalnya di penjara. Pada saat dipulangkan itu, Sumarti lebih banyak diam, pasalnya selama di penjara, dia suka disiksa oleh petugas keamanan di sana. Hal tersebut terlihat pada bekas tanda-tanda siksaan pada tubuh wanita bertubuh sedang itu. Memar pada lengan kanan dan kirinya masih terlihat jelas. Tidak hanya pada tangannya saja, tetapi juga kakinya.

Menurut pengakuan salah seorang teman selnya, dia suka disiksa dan dipukuli, bahkan diinjak. ''Dia masuk ke penjara karena majikannya menuduhnya mencuri barangnya. Padahal dia baru satu bulan bekerja di sana. Kasihan dia, kami tidak bisa menolongnya saat dia disiksa oleh petugas,'' tukasnya.

150 tenaga kerja Indonesia ilegal ini oleh tim satgas BP2TKI tersebut akan dimasukan ke tempat penampungan deportasi TKI dan akan didata. Menurut Ernawati, salah satu anggota tim Satgas BP2TKI, mereka akan didata dan dilihat mana yang akan dikirim ke shelter.

Sengketa Berhala Masih Belum Jelas

0 comments

Mangindaan : Pemerintah Harus Berani Mengambil Keputusan

Sengeketa Pulau Berhala antara Pemerintah Kepulauan Riau dengan Pemerintah Jambi hingga saat ini masih belum jelas status kepemilikan Pulau Berhala. Jambi mengklaim Pulau Berhala masuk dalam wilayah Jambi berdasarkan letak geografis yang relatif dekat ke wilayah Jambi (Kab. Tanjung Jabung Timur), selain itu juga diperkuat dengan adanya UU No 58 tahun 1999 tentang pembentukan empat kabupaten pemekaran di Jambi. Sedangkan dari segi sejarah, Pulau Berhala merupakan bagian dari bagian Kepulauan Riau.

Menurut E.E Mangindaan, Ketua Komisi II DPR RI, kemarin, penyelesaian pulau berhala adalah kewenangan dari Pemerintah dan DPR RI, namun untuk mengambil keputusan adalah pemerintah.

''Sengketa pulau Berhala ini kan muncul dikarenakan adanya pemekaran dan yang memutuskan nanti adalah Depdagri (Departemen Dalam Negeri) dan dua bulan lalu, Depdagri melaporkan ke kita akan segera di putuskan mengenai sangketa Pulau Berhala,'' ujarnya usai melakukan Kunker di Gedung Gubernur Kepulauan Riau.

Diakui Mangindaan, upaya Pemerintah sudah cukup bagus untuk mengatasi persoalan sengketa tersebut.

Namun mengenai hasil putusan masih belum diketahui Pulau Berhala akan masuk ke wilayah mana, Kepri atau Jambi? Berdasarkan sejarah, Pulau Berhala merupakan wilayah dari Kepulauan Riau dan masuk wilayah Kecamatan Singkep, Lingga.

''Pemerintah harus sudah berani mengambil keputusan,'' tegasnya.

Katanya, bagaimana pemerintah harus to the poin mengenai keputusan Pulau Berhala dan bagaimana di lapangan itu juga penting menyangkut keputusan Depdagri dalam menentukan kepemilikan Pulau Berhala.

Sementara itu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani menuturkan, pihaknya terus akan memperjuangkan Pulau Berhala. ''Berdasarkan sejarah, Pulau Berhala masuk dalam bagian Lingga, begitu juga dengan izin surat menyurat,'' tuturnya.

Terkait mengenai Pemilihan Umum yang jatuh pada 9 April 2009, Sani menegaskan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) warga pulau Berhala masuk ke Kecamatan Singkep, karena data penduduk Pulau Berhala masuk wilayah Lingga.

Persoalan sengketa Pulau Berhala antara Pemerintah Kepulauan Riau dengan Jambi hingga saat ini masih berstatus quo.
Sengketa Pulau Berhala telah berlangsung sekitar 28 tahun silam atau sebelum Provinsi Kepri dimekarkan dari Provinsi Riau. Namun hingga sekarang belum tuntas karena kedua wilayah memiliki argumen tersendiri mengklaim pulau yang memiliki luas sekitar 200 hektar.

Sedangkan posisi Pulau Berhala berjarak sekitar 12 mil dari pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi kini. Sementara itu, puluhan penduduk di Pulau Berhala memiliki dua kartu tanda penduduk (KTP) yaitu KTP Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemprov Kepri telah menganggarkan bantuan untuk penduduk Pulau Berhala yang memiliki KTP Lingga. Dalam setahun terakhir tim dari Pemprov Kepri beberapa kali mengunjungi Pulau Berhala.

Komisi II DPR RI Berkunjung ke Pemprov

0 comments

Kantor Gubernur Kepulauan Riau didatangi sepuluh anggota DPR RI dari Komisi II yang membidangi Departemen dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pertahanan dan Komisi Pemilihan Umum. Kunjungan DPR RI yang dipimpin R.E Mangindaan dalam rangka melihat kesiapan Pemilihan Umum di Kepulauan Riau, Kamis (5/3).

Kunjungan kerja DPR RI Komisi II langsung diterima Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani dan Muspida Kepulauan Riau di aula kantor Gubernur Kepulauan Riau. Kunjungan mereka lebih terpusat pada pengawasan dan monitoring persiapan pemerintah daerah dalam mensukseskan Pemilu 2009, terkait peranan, ketersediaan dan pendistribusian logistik pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 April 2009 mendatang.

Ketua rombongan Timja Komisi II, E.E. Mangindaan menuturkan, kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang langsung mengadakan pertemuan dengan aparatur Pemerintah Provinsi Kepri untuk melihat persiapan pelaksaan pemilu dan juga meminta masukan tentang pembahasan RUU Pelayanan Publik dan juga masalah rekutan Pegawai Negeri Sipil dan juga honorer.

''Tujuan kita kunker di sini, sesuai dengan bidang Komisi II untuk monitoring dan pengawasan dalam pelaksanan PMPN Mandiri, meminta masukan dalam pembahasan RUU Pelayanan Publik yang saat ini sedang kita bahas,'' ujarnya.

Katanya, rekutan CPNS dan tenaga honorer di Pemerintah selalu mendapat masalah dan kendala mengenai cara perekutannya. Mengenai persoalan rekutan PNS tersebut, Komisi II juga telah membahas dengan Depdagri dan Menpan.

Kunjungan DPR RI Komisi II yang juga membawahi bidang Komisi Pemilihan Umum juga akan melakukan pertemuan dengan KPU Provinsi Kepulauan Riau, Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan

''Kami melakukan pertemuan dengan KPU dalam rangka monitoring persiapan KPU dalam mendistribusikan perlengkapan pemilihan,'' ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani menuturkan, sangat senang atas kunjungan DPR RI. ''Kami berterimakasih kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan program PMPN Mandiri. Sehingga program ini dapat berjalan dengan baik, dan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,'' tuturnya.

Diungkapkan Sani, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan PMPN Mandiri serta ditambah dari dana APBD Provinsi dan kabupaten dan kota dalam menambah program PMPN itu sendiri.

Pada kesempatan itu juga, Sani menanyakan persoalan prosedur gula yang tidak bisa lagi didatangkan dari negara tetangga. Sehingga harga gula di Kepulauan Riau jauh lebih mahal dibanding daerah lain. Ditambah lagi, jumlah penduduk Kepulauan Riau terus bertambah.

''Pertambahan jumlah penduduk Kepri bukan karena program Keluarga Berencana tidak berjalan baik, tetapi banyaknya penduduk daerah lain ke Kepri dan membuat jumlah penduduk bertambah. Apalagi pada umumnya yang datang merupakan orang yang mau mencari bekerja, sehingga angka kemiskinan kian bertambah bukan karena masyarakat Kepri sendiri, melainkan dikarenakan kedatangan penduduk dari daerah lain,'' urai Sani pada kesempatan itu.

Hakim Tegur Anggota Dewan Disidang

0 comments

Sidang tindak pidana terhadap terdakwa Yulis Baka, anggota DRPD Kepulauan Riau, yang juga kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi Kepri dari Partai Demokrat berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (3/3).

Sidang dengan terdakwa Yulius Baka, dan Majelis Pengadilan untuk sidang tindak pinada pemilu yang dipimpin Ketua Majelis, Antono Rustono dan dua anggota hakim Wahyu dan Bambang berlangsung cepat. Agenda sidang saat itu mendengar keterangan saksi. Jaksa Penuntut Umum, Hanjaya menghadirkan tujuh saksi yakni Panwaslu Kota Tanjungpinang dan juga staff SMA dan Kepala Sekolah SMA.

Majelis Hakim menyankan kepada Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Ridarman yang dihadirkan sebagai saksi mengenai alat peraga kampanye dan juga mengenai buku yang diberikan Yulius Baka kepada beberapa sekolah yang ada di Tanjungpinang.

Ridarman menuturkan, bahwa Yulius Baka melanggar ketetapan Pemilu karena memberikan alat peraga kampanye di sekolah.

Sesyai dengan peraturan Partai Politik, Calon Legislatif dilarang untuk berkampanye maupun memberikan alat peraga kampanye di sekolah dan di tempat ibadah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84 (h) mengenai partai politik dilarang berkampanye atau meletakan atribut parpol di sekolah dan tempat ibadah.

Mendengar hal tersebut, hakim menanyakan letak kesalahan Yulius Baka, karena menyerahkan majalah ke sekolah SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMAN 4. ''Letak kesalahannya karena ada stampel pada majalah tersebut yang menyatakan Yulis Baka sebagai Caleg Partai Demokrat dengan Nomor urut 2, Dapil Kota Tanjungpinang,'' ujar Ridarman di persidangan.

Dalam stample yang diberikan di dalam majalah tersebut ada simbol, logo, nomor urut dan calon legislatif. Setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saski Panwaslu Kota Tanjungpinang, JPU kembali menghadirkan saksi dari pihak sekolah.

Menurut Anshar Ramli, staff SMAN 2 Tanjungpinang, dirinya di suruh kepala sekolah untuk mengambil buku di mobil.

''Saya hanya di suruh kepala sekolah untuk mengambil buku di dalam mobil, tanggal 4 Febuari 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. Saya membawa majalah itu ke ruang TU, habis itu saya langsung pulang tanpa melihat buku itu,'' ungkapnya.

Saat mendengarkan keterangan saksi, terdakwa malah main ponsel, sehingga majelis hakim medegur terdakwa. ''Ini ruang sidang, jangan main HP, kalau main HP di warung kopi. Hargai ruang sidang,'' ujar Antono kepada terdakwa.

Saksi dari pihak sekolah yang dihadirkan mengaku tidak tahu kalau di dalam buku itu ada stample Yulius Baka yang menyatakan dirinya mencalonkan diri lagi sebagai caleg Demokrat untuk DPRD Kepri. Selang satu atau dua hari Yulius Baka menyerahkan buku tersebut, Panwaslu Kota Tanjungpinang datang untuk melihat buku tersebut dan buku tersebut dianggap sebagai alat peraga kampanye dan melanggar aturan yang berlaku.

Sementara itu, Yulius Baka mengakui dirinya ke sekolah dalam rangka inpeksi mendadak (sidak) ke sekolah dan ada surat ijin dari Wakil Ketua I DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. ''Saya ke sekolah tanggal 3-4 Febuari 2009 dalam rangka mengunjungi proyek sekolah yang dibangun dengan dana APBD,'' ujarnya.

Disamping itu, pria dari Partai Demokrat ini juga menyerahkan majalah kepada pihak sekolah untuk dibagikan ke guru.
''Saya tidak sengaja membawa majalah itu, majalah itu saya bagikan kepada masyarakat. Karena masih ada sekalian saja saya kasih ke sekolah,'' tuturnya.

Mendengar hal itu, hakim menanyakan apakah memang ada stampel di dalam majalah itu. Yulius mengakui, stample itu merupakan identitas dirinya yang melekat. ''Ini kan merupakan identitas saya, saya bagikan ke masyarakat biar lebih ekonomis dengan stample jadi jauh lebih murah dan hemat,'' ujarnya.

Mengetahui hal itu, Jaksa Penuntut Umum menanyakan terhadap terdakwa apakah dia tahu bahwa itu melanggar peraturan pemilu karena membagikan buku yang sudah distample ke sekolah. Yulius membenarkan. Sidang dilanjutkan sore hari untuk mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus tindak pidana pelanggaran pemilu.

Tingkatkan Pengamanan Pemilu

0 comments

HUT Satpol PP

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) upacara untuk unit Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar upacara HUT ke 59, sedangkan untuk Provinsi yang ke lima di halaman gedung kantor Gubernur Kepulauan Riau. HUT kali ini bertema Satpol PP konsisten menciptakan kondisi yang tertib, aman dan tentram dalam rangka mensukseskan Pemilu 2009,
Selasa (3/3).

''Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Darah Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c diamanatkan bahwa urusan wajib yang menjdi kemenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,'' ujar Wakil Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani.

Sehingga keberadaan Satpol PP mempunyai peranan penting dan strategis, baik dalam penyelenggaran pemerintah di daerah maupun di tingkat Nasional, termasuk agenda Pemilu 2009.

''Tugas Satpol PP dalam mengamankan program-program Pemerintah Daerah, khususnya dalam penengakkan peraturan daerah sangat diperlukan, sekaligus memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur Pemerintah Daerah untuk mendukung suksesnya pelaksaan program,'' urainya.

Sani berharap, tindak kekerasan fisik akan terus mengalami penurunan, seperti saat ini.

Hal itu tidak terlepas dari deteksi dan penanganan dini sebelum ada faktor-faktor yang selama ini sering memicu konflik di daerah telah dapat dikenali dan diselesaikan. Sani tegaskan, tugas Satpol PP cukup berat, karena mengemban fungsi kepolisian khusus yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

''Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lapangan hendaknya bersikap dan bertindak secara profesional. Begitu juga dalam menghadapi masyarakat secara umum. Saya mengajak agar anggota Satpol PP dalam menjalankan kinerja tidak dengan cara yang kasar, seperti memaksa, mengancam, dan menggunakan kekesaran, tetapi dengan cara persuasive, simpatik, dan edukatif sehingga sedapat mungkin dihindari kekerasan,'' jelas Sani.

Usai upacara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, Edi Irawan, menuturkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya, sehingga dapat bekerja dengan baik dan sesuai aturan dan sistem pengawasan dan koordinasi.

''Amanat ini akan kita sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan sistem,'' tuturnya.

Bahkan untuk pengamanan Pemilu, lanjutnya, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan KPU mengenai pengamanan Pemilu yang dibutuhkan.

Bahkan untuk itu, Satpol PP akan menyiapkan satu per tiga pasukannya dalam mengamankan jalannya Pemilu sesuai dengan permintaan. Bahkan kesiapan unit Satpol PP tidak hanya sebatas Provinsi Kepri tetapi juga Kabupaten dan Kota yang ada di Kepri juga telah menyiapkan diri dalam menghadapi Pemilu.

''Personil kami siap mengamankan Pemilu secara bergantian sesuai dengan kebutuan dan permintaan yang diperlukan,'' tukasnya.

November, Ekpor Kepri Turun 8,22 Persen

0 comments

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau menuturkan nilai ekspor Provinsi Kepri di bulan November 2008 mencapai 550,81 juta dolar Amerika atau mengalami penurunan sebesar 8,22 persen dibanding ekspor Oktober 2008.
Menurut Kepala BPS Kepri, Aminul Akbar, kemarin, penurunan ekspor di Kepri disebabkan karena krisis perekonomian global. Bila dibanding dengan ekspor November 2007, ekspor November 2008 juga mengalami penurunan sebesar 23,39 persen.

Nilai Ekspor Provinsi Kepri November 2008 terbesar masih melalui Pelabuhan Batu Ampar yaitu 279,56 juta dolar Amerika, disusul Pelabuhan Sekupang 102,70 juta dolar Amerika dan Pelabuhan Kabil atau Panau 101,55 juta dolar Amerika.

''Ketiga pelabuhan kontribusi tersebut untuk Kepri mencapai 87,83 persen,'' ucapnya.

Sedangkan ekspor nonmigas November 2008 mencapai 550,76 juta dolar Amerika, mengalami penurunan sebesar 5,54 persen dibanding Oktober 2008. Bila dibandingkan dengan ekspor nonmigas November 2007 juga mengalami penurunan sebesar 23,40 persen.

Sementara ekspor nonmigas terbesar November 2008 adalah golongan barang mesin/peralatan listrik sebesar 203,06 juta dolar Amerika, peranan mesin/peralatan listrik terhadap ekspor nonmigas sebesar 36,87 persen. ''Ekspor terbesar masih berupa barang mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 118,80 juta dolar Amerika, dan golongan barang-barang dari besi dan baja sebesar 47,51 juta dolar Amerika,'' tuturnya.

Sedangkan untuk tujuan utama ekspor Kepri masih untuk negara Singapura. Ekspor negara Singapura pada November 2008 mengalami penurunan sebesar 6,28 persen dibanding keadaan bulan Oktober 2008. Sementara nilai ekspor ke Jepang sebaliknya, mengalami peningkatan sebesar 32,18 persen dibanding ekspor pada bulan Oktober 2008 yang mencapai 27,26 juta dolar Amerika.

Selain itu, negara tujuan ekspor terbesar ketiga pada bulan Nopember 2008 adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai 32,66 juta dolar Amerika atau sebesar 5,93 persen dari total ekspor Kepri. ''Nilai ekspor ke negara Amerika mengalami penurunan sebesar 15,69 persen dibanding dengan nilai ekspor bulan Oktober 2008,'' tukasnya.

Surat Pemeriksaan Subkontraktor PDAM Sudah Diterima

0 comments

Kasus dugaan korupsi pemasangan pipa PDAM (Perushaan Daerah Air Minum) Tirta Janggi Tanjungpinang masih terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kasus dugaan korupsi yang diperiksa Kejati berdasarkan pemasangan pipa yang tidak sesuai bestek.

''Kami masih menunggu keterangan saksi dari sub kontraktor,'' ujar Bambang Pasca SH, Humas Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Selasa (24/2).

Tiga saksi utama untuk menyatakan bahwa proyek tersebut memang ada dugaan unsur korupsi berdasarkan dari keterangan tiga orang yang memiliki peranan dalam pengerjaan proyek pemasangan pipa PDAM. Menurut Bambang, saksi dari sub kontraktor sudah mengetahui pemanggilan atas dirinya, namun terlambat mengetahui.

Lokasi tempat tinggal saksi sub kontraktor yang dibutuhkan pihak kejaksaan sangat susah terjangkau komunikasi. Bahkan beberapa surat yang pernah dikirimkan tidak pernah sampai kepada orang yang dituju. Namun, pada akhirnya surat pemanggilan untuk dimintai keterangan akhirnya sampai juga kepada orang yang dituju.

''Subkontraktor telah menerima dan membaca surat panggilan, namun saat diterima surat pemanggilan sudah lewat waktunya. Sehingga ia tidak datang,'' tuturnya.

Ditegaskan Bambang, pihak sub kontraktor bersedia memenuhi pemanggilan, namun tidak tahu kapan bisa datang. Sebab masih terkendala biaya untuk datang memberikan keterangan.

''Sejauh ini tidak ada masalah, kita tunggu saja keteragan dari sub kontraktor,'' ungkapnya.

Sebelumnya, pihak Kejati harus menjemput bola untuk segera merampungkan keterangan saksi dari kontraktor utama. Namun dikarenakan kesehatan medis, sehingga tim dari Kejati harus datang ke Padang untuk meminta keterangan dari Direktur kontraktor utama.

Dari keterangan yang berhasil dikumpulkan, pihak Kejati masih kesulitan untuk menetapkan dugaan korupsi pada pemasangan pipa PDAM. Sebab, spesifikasi pemasangan pipa yang dikerjakan tidak sesuai bestek. Dari itulah timbul kuat dugaan terjadi korupsi pada proyek pemasangan pipa.

''Kami sudah mengambil keterangan dari saksi kontraktor, namun keterangan ini masih belum lengkap. Karena kontraktor utama dalam mengerjakan pemasangan pipa hanya mengerjakan tiga per empat,'' tuturnya.

Sehingga keterangan dari saksi kontraktor utama masih belum bisa dianalisa. Sebab masih ada satu saksi lagi yang masih belum bisa dimintai keterangan yakni dari sub kontraktor yang di Pekanbaru. Karena itu hingga saat ini kasus dugaan terjadi korupsi pada pengerjaan proyek pemasangan pipa PDAM masih belum bisa dituntaskan.

20 Kali Mencuri Siang Bolong

0 comments

Sebelumnya jajaran patroli Polisi Resor Kota Tanjungpinang mengamankan spesialis jambret. Kini giliran kepolisian Bukit Bestari mengamankan pelaku spesialis maling yang dilakukan siang hari. Menurut AKP Arifin Efendi, Kapolsekta Bukit Bestari, Selasa (24/2), pelaku diamankan sekitar jam 16.00 WIB di jalan Pemuda, setelah melakukan aksi pencurian.

''Menurut pengakuan Adi Kurniawan (20) (pelaku, red), dia telah melakukan pencurian sebanyak 20 TKP dan semuanya dilakukan pada siang hari,'' tuturnya.

Pelaku memang sengaja melakukan aksi pencurian siang hari, dimana saat pemilik rumah lenggah. Sehingga pelaku dengan bebas menguras harta benda milik korban. ''Sebelum kami menangkap pelaku, kami mendapatkan laporan dari warga, lalu tim patroli mergerak dan tertangkaplah tersangka di Jalan Pemuda usai melakukan pencurian,'' ujarnya.

Ditegaskan Arifin, kasus ini masih dalam pengembangan. Karena bisa saja pelaku melakukan pencurian lebih di 20 TKP.

Apalagi pelaku juga pernah melakukan pencurian di Batam. Bahkan aksi pencurian yang dilakukan siang hari itu dilakukan seorang diri. Sedangkan di Batam, Adi Kurniawan ini bekerjasama dengan satu orang kawannya.

Sementara itu, Adi Kurniawan mengakui semua perbuatannya dilakukan seorang diri. ''Saya memang melakukan pencurian seorang diri dan setiap melakukan pencurian di siang hari sekitar jam 12.00 atau jam 15.00 WIB,'' ungkap pria yang mengontrak di kilometer sebelas itu.

Katanya, barang-barang yang dicurinya itu digunakan sendiri dan setelah itu dijual. Bila ada yang mau beli.

''Uang hasil menjual barang elektronik itu saya gunakan untuk beli obat retro. Karena saya sudah lama kecanduan dengan obat itu,'' tuturnya sambil tertunduk.

Dari 20 TKP yang berhasil rumahnya di bobol oleh pelaku, kebanyakan barang yang diambil yang mudah dibawa seperti ponsel, playstation, DVD Player, VCD Player dan kasetnya. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian Bukit Bestari antara lain tiga unit ponsel, Playstation, DVD Player. Karena perbuatanya itu, pelaku harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan Pasal 363 KUHP.

PDAM Kesulitan Dana

0 comments

Saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Janggi dikelola Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki permasalahan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya secara maksimal dan menyeluruh di Kota Tanjungpinang.

Hal itu diakui PLT Direktur Tirta Janggi, Jasman Andika, baru-baru ini, Menurutnya, permasalahan PDAM Tirta Janggi harus diselesaikan secara bersama-sama.

''Kami tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Karena PDAM Tirta Janggi telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepri, namun masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bintan,'' tuturnya.

Walaupun saat ini kepemilikian PDAM Tirta Janggi sendiri masih belum ada kejelasan. Karena Perda PDAM Tirta Janggi di Pemerintah Kabupaten Bintan masih belum dicabut, sehingga pengelolan PDAM Tirta Janggi masih berada dibawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bintan. Ironisnya, PDAM Tirta Janggi hanya memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Tanjungpinang sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan kesulitan untuk mengembangkan PDAM.

Begitu juga dengan pemerintah Kota Tanjungpinang juga tidak mungkin memberikan anggaran untuk PDAM Tirta Janggi karena masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Dimana PDAM Tirta Janggi beralamat di Kota Tanjungpinang.

''PDAM Tirta Janggi sendiri dioperasionalkan sebelum Kota Tanjungpinang dimekarkan dari Kabupaten Bintan,'' ungkapnya.

Padahal, PDAM Tirta Janggi sendiri membutuhkan anggaran yang besar untuk memperbaiki, merawat atau mengganti jaringan pipa yang sudah tua dan mesin pompa yang mengelola air dari Sungai Pulai. Diakui Jasman, anggaran yang dibutuhkan untuk memaksimalkan fungsi PDAM tidak sedikit.

''Kami sudah membicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri. Namun hingga sekarang belum ditemui solusi yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi permintaan pelanggan,'' ungkapnya.

Meskipun begitu, Jasman mengungkapkan, pihaknya sendiri belum pernah duduk bersama dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menyelesaikan masalah tersebut

''PDAM Tirta Janggi hanya memiliki satu wadah untuk menampung air di Kelurahan Bukit Cermin, yang kemudian didistribusikan secara grafitasi ke seluruh pelanggan,'' tuturnya.

Wadah yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk mensuplai kebutuhan air bersih kepada konsumen warga Tanjungpinang. Karena minimal Tanjungpinang harus memiliki empat wadah induk untuk menampung air sebelum didistribusikan kepada pelanggan.

''Dalam kondisi normal, kami hanya mampu mendistribusikan air kepada rumah pelanggan 2-3 kali dalam sepekan. Karena kemampuan PDAM mendistribusikan air sangat terbatas,'' tukasnya.

Pembebasan Lahan Dompak Terus Berlanjut

0 comments

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih terus mencoba untuk membujuk pemilik lahan yang ada di Dompak untuk dijual kepada pemerintah. Sebab lokasi Pulau Dompak dijadikan pusat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Kota Tanjungpinang.

Menurut Ketua Tim Pembebasan Dompak, Radja Tjelak Nur Djalal, kemarin, sampai saat ini timnya masih berusaha untuk melakukan musyawarah terhadap pemilik lahan untuk segera di bebaskan.

''Strategi yang kami gunakan masih musyawarah terhadap pemilik lahan. Karena kita tidak bisa memaksa mereka menjual lahan,'' tuturnya.

Diakui Boy, sapaan Kepala Bagian Biro Pemerintah Kepulauan Riau, dasar hukum ganti rugi yang digunakan selama ini berdasarkan Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan PP nomor 36 tahun 2005 tentang Ganti rugi lahan untuk kepentingan umum, serta peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksana ganti rugi lahan untuk kepentingan umum.

Sejauh ini, tim pembebasan lahan Dompak telah berhasil membebaskan lahan 553 hektar lahan, yang mana jumlah lahan yang ada di Dompak berjumlah 957 hektar dan dikurangi 15 persen lahan bakau. Selama tiga tahun sejak dikelurkannya SK (Surat Keterangan) Gubernur Kepulauan Riau untuk pembebasan lahan, timnya telah berhasil membebaskan lahan Dompak seluas 553 hektar.

''Tahun ini kita juga telah membebaskan lahan kurang lebihh 21 hektar. Sehingga lahan yang sudah kita bebaskan 574 hektar, dan masih 239 hektar lagi yang belum dibebaskan,'' tuturnya.

Mengenai dana pembebasan lahan untuk tahun ini, tim pembebasan lahan Dompak mendapatkan anggaran Rp 6 miliar dari dana APBD Tahun 2009 Provinsi Kepri. Dana tersebut merupakan dana lanjutan ganti rugi lahan pusat pemerintahan yang dipusatkan di Dompak.

''Kepemilikan lahan di Dompak masih 28 orang atau persil pemilik lahan yang masih belum diganti rugi,'' tegasnya.

Selain masih ada beberapa pemilik lahan yang enggan menyerahkan lahannya ada dua lahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan jalan di pusat pemerintahan. Namun persoalan tersebut bisa diatasi.

''Beberapa lahan yang pemiliknya masih enggan diganti rugi tetapi lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Pemerintah, pemiliknya bersedia lahan yang digunakan sebagian itu diganti rugi.

Diakui Dia, persoalan yang susah dihadapi dalam proses penyelesaiaan ganti rugi lahan di Dompak mengenai masalah sengketa diantara pemilik, serta tumpang tindih surat kepemilihan. Walaupun ada sebagian warga yang juga enggan menjual tanahnya.

Tanjungpinang Raih Award Raskin 2008

0 comments

Kota Tanjungpinang kembali mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam anugrah ''Raskin Award 2008''. Kota yang terkenal dengan sebutan kota gurindam dan negeri pantun itu meraih juara ke 2 untuk kategori Pemerintah Kota Tingkat Nasional. Dari seluruh kota dan kabupaten yang memperebutkan Anugerah ''Raskin Award 2008''.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berhasil masuk seleksi dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 25 Pemerintah Kota dari 29 Provinsi di Indonesia. Dari 25 kota yang lolos seleksi, Kota Tanjungpinang masuk 5 kota sebagai nominasi. Namun pada kenyataannya Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau meraih juara 2, dan juara 1 Kota Dumai, Provinsi Riau, dan untuk juara 3 jatuh pada kota Cimahi-Jawa Barat.

Sedangkan harapan 1 san 2 diraih Kota Balikpapan-Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Metro Lampung-Privinsi Lampung. Abdul Kadir Ibrahim, Kepala Humas Kota Tanjungpinang yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang menuturkan, piala dan piagam anugerah Raskin Award 2008 diserahkan oleh Menko KESRA Aburizal Bakri di gedung Bulog Jakarta, Jumat (27/2) yang dihadiri Menteri Sosial, Bachtiar Chomsah dan Gubernur serta pejabat lainnya.

Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan menerima langsung piala dan piagam itu dari Menko Kesra. Hadir pula Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, HM Sani dan Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Maria Titiek P. Angesti, dalam acara penerimaan itu.

Anugerah Raskin Award 2008 diberikan adalah bentuk aspriasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota atas komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyaluran Raskin tahun 2008. Untuk itu, Pemerintah Provinsi diharapkan semakin memacu daerah kabupaten atau kota di wilayahnya untuk berbuat semakin baik dalam pengelolaan Raskin ini.

Sementara itu, Menko Kesra menuturkan, pemberian bantuan dalam berbagai program kepada masyarakat miskin, jangan disalahartikan sebagai memanjakan orang miskin. Sebab, bantuan yang diberikan itu sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut untuk lebih longgar dalam beraktivitas meningkatkan taraf hidupnya. Diharapkan suatu saat, mereka sudah mempunyai penghasilan yang dapat menempatkan taraf hidup mereka tidak sebagai orang miskin lagi.

Dalam Anugerah Raskin Award 2008 untuk kategori Kabupaten diraih Pemkab Boalemo-Gorontalo diikuti Pemkab Jombang-JATIM,Pemkab Gunung Kidul-DIY, sedang untuk harapan 1 dan 2 berturut-turut diraih Pemkab Musi Banyu Asin-SUMSEL dan Pemkab AGAM-SUMBAR.

Ketua Tim pengarah penilaian Raskin Award 2008 yang juga Sekretaris Menko Kersa, Yudoyono Susilo menungungkapkan, aspek penilaian meliputi 15 aspek yang terangkum dalam aspek administrasi,ketepatan sasaran, partisipasi masyarakat,dan dukungan Pemerintah Daerah.Tim penilai terdidiri dari Tim Koordinasi Raskin Pusat,Institut Pertanian Bogor,Universitas Andalas,Universitas Sebelas Maret Surakarta,dan Universitas Muhammadiyah Malang.


Pembangunan Dompak Selesai Akhir Tahun Ini

0 comments

Berdasarkan kesepakatan bersama pusat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di pusatkan ke Pulau Dompak. Hingga saat ini pembangunan pusat pemerintah di sana masih berlangsung. Bahkan pembangunan pusat pemerintah digesa dari pagi hingga malam.

Menurut Gubernur Kepuluan Riau, Ismeth Abdullah, belum lama ini, pembangunan akan selesai akhir tahun ini.

''Untuk pembangunan gedung pusat pemerintahan akhir tahun ini selesai dibangun dan juga beberapa pembangunan lainnya, seperti gedung DPRD, dan juga infrastruktur jalan akan siap 90 persen,'' ujar Ismeth.

Pembangunan pusat pemerintahan terus dibangun oleh kontraktor yang menang tender untuk masing-masing proyek pembangunan, seperti gedung pemerintah, mesjid, infrastruktur jalan, jembatan, univesitas dan beberapa pembangunan lainnya.

Diakui Ismeth, untuk pembangunan rumah sakit yang berlokasi di kilometer delapan yang masih belum siap. Karena sempat terkendala, namun urusan tersebut sudah bisa diatasi.

''Pastinya akhir tahun 2009 ini pembangunan rumah sakit provinsi akan siap 80 sampai 85 persen sudah selesai,'' tutur orang nomor satu di Provinsi Kepri.

Sejauh ini, menurut penilaian Ismeth, pembangunan tidak ada kendala. Walaupun masih ada beberapa pemilik lahan di Dompak yang belum mau menyerahkan lahannya. Namun, hal tersebut tidak menghambat pembangunan pusat pemerintahan.

Hal tersebut juga dipertegas, Ketua tim pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahaan Provinsi Kepri di Dompak, Eddy Wijaya, yang juga Seketaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. ''Pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahanProvinsi Kepri di Dompak terus mengalami kemajuaan. Persentase pelaksanaannya, dari hari kehari terus mengalami peningkatan,'' ungkapnya.

Diakui Eddy, presentase pembangunan gedung sebagian sudah 30-40 persen. Bahkan ada yang sudah mencapai 70-80 persen.

Presentasi tersebut berdasarkan dari pembangunan RSUD dan kantor gubernur, serta pembangunan gedung lainnya.
Walapun demikian, pembangunan pusat pemerintah akan selesai pada masa yang sudah ditentukan. Apalagi proyek ini menggunakan dana multi year.

''Berdasarkan laporan dan juga turun ke lapangan, pembangunan struktur RSUD ini akan selesai di bangun sesuai dengan waktunya. Sedangkan kantor gubernur di Dompak dalam 3-4 bulan mendatang, sudah rampung di bangun,'' urianya.

Dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan pada sejumlah bangunan yang merupakan skala prioritas, pemerintah dan DPRD juga telah sepakat untuk melakukan pemangkasan pada sejumlah pembiayan pembangunan fisik yang dirasa tidak terlalu mendesak sebesar Rp 500 miliar lebih, dan megalihkanya ke proyek multi years pusat pemerintahan dan pelaksaan pembangunannya rampung pada 2010 mendatang.

Kasus Oknum Polisi Penjambret Displit

5 comments

Pelaku jambret di 25 TKP yang ternyata pelakunya adalah oknum polisi bintara di Polresta Tanjungpinang masih terus dikembangkan oleh satuan unit Polresta Tanungpinang. Menurut Kapolresta Tanjupinang, AKBP Yusri Yunus, kemarin, pihaknya terus melakukan pengembangan terhadap kasus penjambretan yang melibatkan oknum bintara di Polresta Tanjungpinang.

Perkembangan dimaksudnya berupa penambahan tempat kejadian perkara (TKP) penjambretan yang diduga dilakukan Briptu Ari Kurniawan. ''Dua kasus itu masih termasuk dalam 25 TKP yang diakui tersangka. Namun, dua TKP yang diakui awalnya belum jelas, kini sudah jelas," ujar Yusri Yunus, Minggu (1/3).

Briptu Ari, lanjut, Yusri, saat ini sedang menjalani dua kali pemeriksaan. Oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), dan oleh penyidik Unit Provesi dan Pengamanan (Provam) Polresta Tanjungpinang.

''Kasus penjambretan yang melibatkan Briptu Ari, ditangani satu per satu. Kasus ini displit satu per satu, kasus per kasus,'' tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, terungkapnya Briptu Ari sebagai pelaku jambret setelah ditangkapnya satu penjambret ditangkap massa di Gang Meranti, Gudang Minyak, Minggu (22/2), sekitar pulul 21.00 WIB. Jambret bernama Dicki (19), yang bertugas sebagai penarik itu diamankan ke Mapolresta Tanjungpinang. Malam itu juga, setelah diintrogasi, Dicki mengaku kalau yang bertugas sebagai joki (pengemudi sepeda motor) dalam setiap aksinya adalah Briptu Ari.

Ari pun kemudian diamankan, dan kemudian mengakui perbuatannya. Saat dilakukan pengembangan, Ari sempat berusaha kabur dari kawalan petugas Provam. Ia berlari sesaat setelah keluar dari mobil yang membawa ke rumahnya di Perumahan Kijang Kencana I Blok A nomor 13. Namun, ia kemudian berhasil ditangkap lagi saat berada di depan Comfort Hotel atau setelah berlari sekitar 1,5 kilometer.

Sebanyak 25 TKP (Tempat Kejadian Perkara) mereka melakukan aksi jambret diantaranya di jalan bakar batu, jalan wiratno, jalan bridjen katamso, jalan pancur, jalan sumatera, jalan pemuda, sei jang, batu hitam, batu delapan atas, jalan baru, jalan Engku Putri, jalan gatot subroto, batu lima, jalan pramuka, jalan kamboja, suka berenang, jalan rawasari dan batu lima atas. Pihak Polresta Tanjungpinang masih terus mengembangkan kasus tersebut.

Kepri Bakal Bangun Museum Mini

0 comments

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepulauan Riau terus menerus meningkatkan kunjungan wisata di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan visi dan misi duo Ismeth Abdullah - HM Sani, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau akan menjadikan pulau Penyengat sebagai pulau wisata sejarah dan budaya.

Menurut Robert Iwan Loriaux, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kepulauan Riau, Sabtu (29/2), Dinas Pariwisata Kepri bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota untuk meningkatkan kembali potensi wisata di Pulau Penyengat.

''Kami akan membuat museum mini pulau Penyengat yang nantinya akan dibangun di Pusat Pemerintahan di Dompak dengan dana multiyear,'' ujarnya.

Pembangunan museum pulau Penyengat ini bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk mempromosikan pulau penyengat sebagi wisata sejarah dan budaya. Karena di Pulau Penyengat masih memiliki potensi wisata sejarah dan budaya Melayu yang bisa di kemas lebih baik untuk menarik wisata domestik maupun manca negara.

''Untuk jangka pendeknya kita sudah menyulap SD 01 menjadi museum dan juga bekerjasama dengan negara Malaka. Kami memberikan space di museum ini, begitu juga di Malaka, kita juga mendapatkan tempat untuk mempromosikan wisata kita di sana,'' ucapnya.

Dinas Pariwisata Kepri sendiri mendapatkan anggaran Rp22 miliar, dan dana tersebut digunakan untuk berbagai iven dan juga promosi serta brosur untuk meningkatkan minat kunjungan wisata domestik maupun manca negara untuk berkunjung ke Kepulauan Riau yang memiliki beragam potensi wisata, mulai dari potensi sejarah, budaya, golf, dan sebagainya.

''Kita akan terus meningkatkan potensi wisata kita, apalagi infrastruktur oleh pemerintah terus diperbaiki dalam menyambut FTZ di Kepri. Sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dan wisata akan terus meningkat,'' tukasnya.

Caleg Dijambret

0 comments

Salah seorang anggota legislatif Kota Tanjungpinang, Surip (38) melaporkan ke Mapolsekta Bukit Bestari karena telah dijambret oleh dua orang yang tidak dikenalnya, saat sedang berkendara sepeda motor. Kejadian itu berlangsung Jumat (27/2), sekitar pukul 19.00 WIB.

Pada laporannya ke Mapolsekta Bukit Bestari, warga Perumahan Merampas, Jalan Pemuda itu mengaku ditembak saat sedang mengejar pelaku penjambretannnya itu.

''Saat saya sedang mengendarai sepeda motor di tanjakan Simpang Dokabu, Kilometer empat, disitulah saya dijambret oleh dua porang,'' ujar Surip.

Saat itu, pria yang berada di belakang sepeda motor yang memepetnya, menarik gelang emas yang dia kenakan. Surip terkejut. Tapi dia tak tinggal diam. Dia berusaha mengejar dua pelaku yang katanya keduanya menggunakan helm dan berbadan tegap itu.

Tidak mau barangnya dijambret, ia pun mengejar pelaku. Kejar-kejaran pun terjadi. Pengejaran Surip nyaris berhasil saat berada saat berada di jalan tembus Jalan A Yani - Jalan Raja Haji Fisabilillah (belakang Polresta Tanjungpinang). Namum, usaha pengejarannya itu sia-sia.

Pasalnya, pelaku yang menjambetnya itu kemudian mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke tubuh Surip. ''Saya mengelak dan terjatuh,'' ujar Surip di Polsekta Bukit Bestari.

Tembakan pelaku tidak mengenainya. Atas kejadian itu, Surip pun menghentikan pengejaran, dia lalu menumpang ojek dan kemudian melapor ke Polsekta Bukit Bestari. Menurutnya, beberapa orang di tempat Surip terjatuh, ada beberapa orang yang mengetahui peristiwa penembakan terhadap dirinya.

Polisi pun malam itu juga mendatangi tempat kejadian. Namun, polisi tidak mendapati adanya bekas-bekas tembakan maupun selongsong peluru. Demikian pula saksi. Tidak satu pun warga yang ditemui polisi mengaku mendengar atau melihat langsung penembakan terhadap Surip.

Malam itu, kepada Kapolresta Tanjungpinang Surip yakin benar dan siap bertanggungjawan atas laporan yang dia berikan. Menurutnya, dirinya ditembak, karena pistol pelaku jelas mengarah kepadanya. Cuma saja, apa jenis pitol yang digunakan.

'"Saya tidak mengetahui pistol jenis apa, yang jelas pistolnya mengeluarkan api dan berasap,'' tukasnya.

Mendapat laporan itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, hingga kemarin, diinformasikan belum ada bekas tembakan, proyektil, serta saksi yang ditemui polisi terkait penembakan terhadap caleg tersebut mengaku tidak mengetahui kejadian itu.

Investasi Migas 2009 Capai 17,706 Miliar Dolar AS

0 comments

BP Migas (Badan Pelaksanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) menargetkan nilai investasi tahun 2009 di sektor Minyak dan Gas (Migas) mencapai 17,706 miliar dolar AS. Target tahun 2009 bisa lebih tinggi realisasinya dibanding tahun 2008 mencapai 11,53 miliar dolar AS.

Demikian disampaikan Deputi Operasi BP Migas, Eddy Purwanto dalam acara Edukasi Industri Hulu Migas di Pekanbaru, belum lama ini.

''Target investasi tahun ini bisa lebih tinggi dari realisasi tahun 2008, walaupun realisasi tahun ini masih dibayangi krisis ekonomi global yang bisa berdampak pada industri bisnis migas,'' ujarnya.

Dijelaskan dia, dampak dari krisis global pada industri bisnis migas ini bisa berupa penundaan eksplorasi yang molor dari target, sehingga perusahaan akan mengurangi wilayah eksplorasinya.

''Walaupun begitu, kita berkomitmen untuk terus berupaya semaksimal mungkina gar investasi industri migas tetap mendongkrak,'' tuturnya dalam seminar.

Menurut Eddy, nilai estimasi investasi tahun 2009 secara nasional mencapai 17,7 miliar dolar AS merupakan data yang diterima dari sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Migas hingga bulan Februari 2009 ini.

Jumlah itu sendiri terdiri dari investasi kegiatan eksplorasi KKKS sebesar 1,284 miliar dolar AS, pengembangan sebesar 3,901 miliar dolar AS, produksi 8,014 miliar dolar AS, dan administrasi 1,682 miliar dolar AS. Selain itu, masih ada juga
investasi KKKS non produksi sebesar 2,826 miliar dolar AS. ''Ada kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah karena masih ada enam KKKS yang belum menyerahkan data rencana investasi mereka,'' tukasnya.

Sementara itu A Rinto Pudyantoro, Divisi Operasional Finansial BP Migas mengungkapkan, pembagian hasil BP Migas ada dua tahapan yakni ruang lingkup PSC (Production sharing contract) antara kontraktor dengan Indonesia yaitu pemerintah dan ruang lingkup PKPD (Pengaturan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah).

''Pembagian hasil ini berdasarkan peraturan pemerintah 42 Tahun 2002 dan PP 35 Tahun 2005 untuk kontraktor dan pemerintah, sedangkan untuk pembagian migas pemerintah daerah berdasarkan dari UU 32 tahun 2004 tentang pembagian daerah dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan,'' urainya.

Dijelaskannya, mekanisme pembagian dana bagi hasil untuk mekanisme PSC misalnya lifting 100,000 mmbl, bagian pemerintah 63,250 mmbl dan bagian kontraktor 36,750 mmbl. Sedangkan antara pemerintah pusat dengan daerah sudah ada aturannya sendiri pembagian hasil migas.

Namun untuk pembagian hasil migas antara daerah satu dengan daerah lain berbeda. Menurut A Rianto, pembagian migas antara daerah bukan bagian dari BP Migas, melainkan Pemerintah Pusat dengan Menteri Keuangan sendiri yang membagi hasil migas.

''Berapa presentasinya yang menentukan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah bisa berjuang untuk mendapatkan bagian lebih. Itu berdasarkan perjuangan sendiri,'' pungkasnya.

Woman World | Dunia Wanita Masa Kini | Sehat dan Harmonis